Posts Tagged With: obat

Mudahnya Masyarakat Indonesia dalam Memperoleh Obat

Dunia usaha kini semakin kreatif. Usaha yang selama ini dikenal bergerak di bidang trasnportasi, Go-Jek, terus memperlebar sayap bisnisnya di tengah persaingan usaha trasnportasi ojek online yang semakin banyak. Fitur terbaru yang diluncurkan ialah Go-Med. Melalui pilihan baru ini, masyarakat cukup menggenggam ponsel pintarnya agar obat yang diinginkan diantar ke rumah.

Go-Med

Fitur-fitur di Go-Jek seolah mendukung style masyarakat modern yang meminimalisasi gerakan otot tubuhnya. Tidak ingin capek ke luar untuk membeli makan? Cukup pesan Go-Food. Begitu pula untuk urusan service kendaraan atau cuci mobil. Namun, keberadaan Go-Med tidak hanya memperkokoh kemalasan warga kota untuk bergerak ke luar rumah, tapi juga kemudahan untuk memperoleh obat.

Apakah semakin mudahnya masyarakat memperoleh obat maka bisa disebut sebagai hal yang positif? Kita tentu yakin bahwa aplikasi ini bertujuan untuk semakin mempermudah kehidupan manusia—selain untuk memperoleh keuntungan bisnis. Tapi kemudahan ini akan semakin membuat kita lupa tentang hakihat sebenarnya dari obat: sebuah senyawa kimia yang memengaruhi sistem organ tubuh.

Obat adalah penemuan besar dalam ilmu kedokteran—pengertian obat di sini bukan sekedar obat tradisional melainkan sesuatu yang telah teruji secara klinis. Karena ia merupakan senyawa kimia sintetis maka penggunaannya harus tepat, tidak bisa sembarang, agar efek yang diinginkan tercapai. Sebaliknya, senyawa kimia olahan tersebut jika dikonsumsi tidak dengan aturan dan cara pakai yang benar, justru pengaruh-pengaruh berbahayalah yang akan didapat tubuh.

Sebagaimana kita semua ketahui, obat itu bermacam-macam dan setidaknya terdiri dari 4 golongan: obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, dan obat psikotropika dan narkotika. Obat bebas berlogo hijau bisa diperoleh masyarakat secara bebas dan untuk mendapatkannya pun cukup ke toko terdekat kesayangan masing-masing. Jika merasa badan panas, atau tidak enak badan, kita dapat membeli penurun panas seperti paracetamol dan vitamin tanpa perlu ke apotek. Sedangkan obat bebas terbatas—seharusnya—hanya bisa didapat di apotek atau toko obat yang memiliki izin. Obat berlogo biru ini bisa dibeli tanpa resep dokter, namun di labelnya bisa ditemukan peringatan tentang cara pakainya.

Masalah mulai muncul jika masyarakat hendak membeli obat keras bahkan psikotropika tanpa resep dokter. Sebagai contoh, seorang ibu pasti sangat sayang pada anaknya. Saking sayangnya, sang ibu pun langsung memberikan sirup amoxicillin kepada anaknya yang sedang demam tanpa berkonsultasi ke dokter. Setiap jenis antibiotik merupakan tipe obat keras berlogo merah dan hanya bisa dimiliki melalui resep dokter. Kenyataannya, betapa mudahnya masyarakat membeli antibiotik seperti amoxicillin atau cefadroxil tanpa resep. Obat pun diberikan begitu saja, tanpa pihak apotek menanyakan resep atau penyakit yang sedang diderita sang pembeli. Bisa terbayangkan, dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses obat dengan aplikasi Go-Med, peredaran obat keras tanpa resep akan semakin merajalela.

Masalah bebasnya konsumsi antibiotik tanpa indikasi tidak hanya dimiliki Indonesia, tapi juga dunia, khususnya negara-negara berkembang. Ketidakdisiplinan dalam konsumsi antibiotik membuat PBB menyelenggarakan konvensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh seluruh 193 negara anggota. “Resistensi antibiotik akan membuat penyelenggaraan jaminan kesehatan universal menjadi sulit, dan mengacaukan Sustainable Development Goals,” kata Ban Ki Moon, sekjen PBB. Konvensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh seluruh negara anggota ini bukan tanpa dasar. Data yang ada saat ini menunjukkan sekitar 700 ribu orang meninggal setiap tahunnya akibat infeksi “superbug”. Angka kematian yang sebenarnya akibat kuman kebal antibiotik kemungkinan lebih tinggi, berhubung penyediaan data kematian akibat infeksi yang resisten antibiotik tidak mudah diperoleh dari seluruh dunia. Pada tahun 2050, diperkirakan 10 juta manusia akan kehilangan nyawanya akibat infeksi superbug.

“Jika tren ini berlanjut, suatu saat, ketika ada penderita gonorrhoe (kencing nanah), dokter hanya bisa berkata, ‘Maaf, tidak ada yang bisa saya lakukan,’” kata Margaret Chan, direktur jenderal WHO. Ia juga menekankan bahwa kuman yang paling banyak mengembangkan kekebalan terhadap antibiotik ialah bakteri Gram Negatif, yang dapat mengakibatkan infeksi seperti pneumonia (pembunuh bayi nomor 1) dan meningitis (infeksi selaput otak).

Penggunaan antibiotik yang kebablasan tidak hanya dikarenakan mudahnya masyarakat mengonsumsinya tanpa resep. Banyak dokter meresepkan antibiotik tanpa menunggu hasil laboratorium yang membuktikan adanya infeksi. Antibiotik juga banyak digunakan sebagai bentuk “pencegahan”, dan memang hal tersebut direkomendasikan oleh literatur-literatur kedokteran. Akibat tingginya angka resistensi, dunia sedang merekomendasikan untuk tidak memberikan antibiotik pencegahan sampai pasien benar-benar terbukti terinfeksi. Ringkasnya, masyarakat dunia saat ini sedang menghadapi krisis tumbuhnya kuman-kuman kebal antibiotik, yang dapat mengancam jiwa manusia semudah mereka menyerang pengidap HIV/AIDS.

Penyaluran obat-obatan keras perlu diperketat. Pada aplikasi Go-Med, disediakan fitur untuk meng-upload foto atau hasil scan resep dokter. Mungkin ini untuk memfasilitasi mereka yang hendak menebus resep dokter. Namun, tidakkah kita melihat betapa besarnya celah yang disediakan aplikasi ini? Bagaimana jika itu adalah resep palsu buatan dukun tukang urut? Bagaimana jika itu adalah resep yang lama dan sudah dipakai berulang kali? Siapa yang menjamin bahwa resep itu benar untuk dirinya, bukan milik orang lain yang ia upload di Go-Med untuk dirinya sendiri?

Layanan Go-Med ini juga dapat meminimalkan peran apoteker. Saat ini, di setiap apotek dapat ditemukan papan praktek yang menunjukkan nama apoteker dan surat izinnya. Rapat Kerja Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2014 pun mengukuhkan profesi apoteker agar lebih dikenal masyarakat, yaitu dengan memperkenalkan “jas apoteker”. Jika di Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan kita melihat seseorang memakai jas putih tulang (bukan jas putih polos seperti yang dikenakan dokter), kita tidak perlu heran karena itu merupakan identitas apoteker.

Praktek apoteker, atau praktek kefarmasian, telah diatur dalam payung hukum, tepatnya Perturan Pemerintah no. 51 tahun 2009. Di pasal 1 ayat 1 peraturan itu dijelaskan bahwa praktek/pekerjaan kefarmasian, selain menyediakan, memproduksi, dan menyalurkan obat, juga memberikan layanan informasi obat. Masyarakat dapat berkonsultasi ke apotek mengenai obat yang diresepkan, misalnya dosis, aturan pakai, efek samping, dan sebagainya

Dalam setiap peresepan obat di kertas resep, umumnya dokter menuliskan 2 baris. Baris pertama merupakan instruksi kepada tenaga farmasi untuk menyiapkan sediaan obat dalam jumlah tertentu. Baris kedua, atau signa, merupakan instruksi tentang tata cara atau aturan pakai obat. Kepada siapa instruksi aturan pakai itu diberikan? Kertas resep selalu ditulis dengan “bahasa” peresepan yang berlaku secara internasional. Tentu saja masyarakat awam tidak bisa membaca bahasa tersebut. Tugas apoteker atau asistennya lah menerjemahkannya untuk pasien. Memang seharusnya dokter sekalian menerangkan cara mengonsumsi obat saat memberikan resep, tapi bisa saja karena banyak pasien tak sabar dalam antrian membuat hal tersebut tak sempat dilakukan. Di sinilah apoteker, sebagai salah satu tenaga kesehatan, berperan. Begitu pula, misalnya, obat-obatan bebas terbatas. Apoteker berperan penting dalam menasihati pasien tentang peringatan yang ada pada obat tersebut.

Jika pasien memperoleh obat tersebut dari pihak ketiga, yaitu Go-Med, maka interaksi apoteker atau asisten apoteker kepada pasien menjadi berkurang. Setelah pihak farmasi memberikan informasi panjang lebar mengenai cara konsumsi obatnya, akankah penjelasan itu akan disampaikan pihak Go-Med kepada pembeli sesuai panjang dan lebarnya? Jika disampaikan, akan kah utuh? Siapa yang bisa menjamin tidak akan terjadi reduksi atau misinformasi?

Kesehatan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Indeks Pembangunan Manusia menempatkan kesehatan menjadi salah satu dari tiga komponen kuncinya. Jika kesehatan manusianya buruk, perkembangan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara akan terhambat. Bahkan negara-negara luar akan berpikir berkali-kali untuk menanamkan uangnya di negara yang angka kesehatannya rendah.

Mengingat pentingya kesehatan, sewajarnya hal ini benar-benar diserahkan kepada ahlinya. Konsultasi kesehatan melalui sms, website, WhatsApp, atau media sosial tidak akan pernah bisa menggantikan konsultasi langsung di hadapan dokter. Jika seseorang menanyakan tentang keluhan yang dideritanya melalui sms kepada dokter, kurang lebih dokter hanya akan menasihati untuk mengonsumsi obat untuk mengatasi gejalanya namun harus segera ke tempat praktek dokter. Untuk bisa memberikan pengobatan yang tepat, tidak cukup pemeriksaan dilakukan melalui dunia maya, namun dokter harus melihat keadaan umum pasien, menggali informasi sejelas-jelasnya, melakukan pememeriksaan, hingga mengecek hasil laboratorium. Pengobatan optimal tidak akan didapat jika masayarakat awam hanya mengetikkan keluhannya di mesin google kemudian mencari tahu penyakit apa yang dideritanya. Yang akan terjadi hanyalah kesalahan pengobatan, yang pada akhirnya tiba di rumah sakit dalam keadaan sudah lanjut.

Begitu pula obat-obatan. Adanya pembatasan akses terhadap obat-obatan tertentu bukan tanpa sebab. Pengobatan diri sendiri atau swamedikasi tidaklah pernah dianjurkan. Memang masyarakat bisa swamedikasi dengan meminta obat ke apoteker, yang kemudian apoteker tersebut memberi obat sesuai Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA). Walau demikia, jumlah yang bisa diberikan hanyalah terbatas. Lagipula, inti dari pengobatan bukanlah menyembuhkan gejala-gejala yang dirasakan, tapi menemunkan apa penyebab seseorang bisa menjadi “sakit” dengan menegakkan diagnosisnya. Setelah penyebabnya diketahui, barulah sumber masalahnya diselesaikan—bukan hanya meredakan gejala.

PBB kini tengah menghadapi persoalan resistensi antibiotik secara serius. Apabila kekebalan kuman terhadap antibiotik terus meningkat, kelak manusia hanya akan seperti rangka rapuh, siap dilahap oleh mikroba yang lapar. Negara tidak boleh melihat permasalahan ini dengan sebelah mata. Regulasi distribusi dan penyaluran obat ke masyarakat harus diperketat. Pengawasan terhadap apotek-apotek harus dilakukan agar tidak ada obat keras yang begitu mudahnya dikeluarkan tanpa resep. Pun dengan resep dokter: regulasi yang paling aman ialah dicantumkannya nama dokter, nomor kontak praktek, bahkan nomor surat izin prakteknya pada kertas resep. Perkembangan teknologi dan inovasi bisnis tidak boleh memperkecil peran tenaga kesehatan dalam memberikan layanan.

Pada tahun 1945, penemu penicillin, Alexander Fleming, membuat pernyataan ketika meraih hadiah nobelnya. “Adalah suatu bahaya ketika orang yang angkuh meminum antibiotik dalam dosis yang tidak tepat hingga membuat dirinya terpapar kuman yang resisten.” Apa yang dikatakan sang penemu antibiotik pun menjadi kenyataan. Karena itu, pengawasan pemerintah, kebijakan yang tegas, dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mencegah semakin tumbuhnya kuman yang resisten.

Advertisements
Categories: gagasan, kesehatan | Tags: , , , , , , , , | 1 Comment

Dokter yang Baik Itu Masih Banyak

investigasi tempo

investigasi tempo

Baru-baru ini saya dikejutkan oleh broadcast gambar yang menunjukkan bocoran isi majalah tempo yang akan terbit. Pada konten investigasi, tertulis besar judul “Jejak Suap Resep Obat”.

Broadcast tersebut cukup menyebar luas di kalangan dokter. Entah dari mana asal gambar tersebut, tapi tampaknya benar-benar menunjukkan isi dari majalah tempo yang akan terbit nanti.

Kolom investigasi tersebut berisi kurang lebih tentang maraknya kasus suap atau “gratifikasi” yang dilakukan perusahaan farmasi kepada para dokter dan rumah sakit. Disebutkan bahwa sebuah redaksi majalah tempo memiliki berkas berupa Microsoft excel yang berisi tentang jumlah uang atau servis yang diberikan kepada beberapa dokter dan rumah sakit. Tiap dokter menerima uang antara 5 juta – 1 milyar. Ada juga dokter-dokter yang mendapat servis tertentu seperti pembiayaan nonton balapan F1, pembelian mobil, sponsorship untuk mengikuti symposium atau seminar, dan lain-lain.

Entah dari mana tempo mendapatkan file milik sebuah perusahaan farmasi tersebut, tidak dijelaskan di artikelnya. Tertulis di dokumen itu bahwa sang perusahaan mengeluarkan 131 miliar rupiah selama 3 tahun untuk pemberian uang atau servis yang disebutkan di atas. Artikel tersebut juga menuliskan pernyataan seorang guru besar farmakologi sebuah universitas negeri bahwa biaya untuk menservis dokter mencapai 45% dari harga obat. Akibatnya, harga obat menjadi mahal.

Sebelum artikel ini, sempat beredar juga di media social tulisan sebuah blog mengenai kerja sama antara dokter dengan perusahaan farmasi yang diperantarai oleh orang-orang yang bertugas memberikan informasi suatu produk obat kepada dokter secara langsung, disebut dengan medical representative atau medrep. Perusahaan farmasi melalui medprep menjanjikan servis bagi dokter, apakah itu uang tunai, mobil, sponsor kegiatan symposium, atau yang lainnya dengan syarat sang dokter menuliskan resep obat dari perusahaannya hingga mencapai suatu target tertentu. Jika seorang dokter mendapat uang atau servis senilai sekian, maka dokter tersebut mesti menuliskan resep obat hingga mencapai lima kali lipat biaya servis tersebut.

Artikel tentang ini rencananya akan dimuat di majalah tempo tanggal 8 November 2015. Tidak tahu kenapa tiba-tiba media tersebut mengangkat tema tentang ini. Saya juga sebenarnya bertanya apakah tempo sudah mendapat izin untuk memasang foto-foto dokter yang disebutkan di dalam artikelnya dari pihak terkait.

Benarkah kondisi yang diceritakan tersebut?

Saya sebagai dokter baru tidak bisa memastikannya. Keadaan-keadaan di atas belum pernah dialami.

Memang sebuah rumah sakit banyak dipenuhi oleh para medrep yang bertugas menawarkan suatu produk obat kepada para dokter. Itu adalah tugas mereka. Ketika tengah menjalani program internsip, beberapa kali medrep pun datang kepada saya. Keadaan yang cukup mengherankan bahwa dokter yang masih internsip pun sudah menjadi sasaran para medrep.

Apa yang saya pahami adalah para medrep tersebut sedang menjalani tugas dan mencari nafkah. Sejujurnya apa yang disampaikan oleh mereka tidak menarik minat dan saya agak malas mendengarkannya. Namun saya mengerti, tanda tangan seorang dokter akan sangat bermakna bagi pekerjaan mereka. Sering para dokter ketika didatangi medrep mereka langsung tanda tangan tanpa mendengarkan penjelasan apa-apa terlebih dulu, sekedar untuk membantu para medrep tersebut. Yah, saya meniatkan tanda tangan untuk membantunya, tanpa ada keinginan sama sekali untuk menjalin kerja sama atau kesepakatan dengan pihak-pihak tertentu. Walau, hingga saat ini tidak ada yang datang untuk menawarkan keja sama. Ya tidak apa-apa sih, tidak berminat juga, heheh.

Umumnya Pasien Sendiri yang Minta Diresepkan Obat Bermerk/Paten

Perlu dipahami bahwa ketika seorang dokter meresepkan obat, hal itu dilakukan melalui berbagai pertimbangan. Banyak hal yang harus dipikirkan ketika menulis resep, tidak hanya apakah obat tersebut efektif menyembuhkan. Efek samping dan kontra indikasi juga perlu dipikirkan, terutama bagi pasien-pasien khusus seperti wanita hamil atau yang memiliki riwayat alergi.

Selain itu, salah satu faktor yang perlu dipikirkan juga ialah soal keekonomian. Dokter harus paham kisaran harga suatu obat dan kondisi ekonomi pasien yang dihadapinya. Tentu tidak sopan bila seorang dokter menanyakan penghasilan per bulan pasien. Itulah seni menjadi dokter—kemampuan menilai pasien secara kasar dan komunikasi yang baik harus dimiliki.

Adalah hal yang mustahil jika pasien tidak mampu—yang terlihat secara kasar dari penampilan luar—diresepkan obat paten yang begitu mahal. Apalagi pasien jamkesmas/BPJS. Lembaga jaminan sosial hanya mau membayar klaim obat-obatan yang terdaftar di formularium BPJS.

Bukan hal yang jarang pasien yang mampu alias menengah ke atas atau sebut saja kaya raya meminta obat paten atau bermerk. Apa jadinya jika orang-orang perlente diberi obat generik? Biasanya mereka kecewa dan minta digantikan dengan yang paten. Atau, setelah keluar dari ruang pemeriksaan muncul gossip seorang dokter yang dianggap tidak kompeten karena meresepkan obat generik. Tidak perlu menjadi kaya untuk menjadi demikian, pasien dengan penghasilan yang pas, jika berkunjung ke dokter spesialis, rata-rata akan meminta obat paten/merk.

Itu adalah kondisi nyata masyarakat saat ini. Diyakini bahwa obat paten dan bermerk lebih efektif menyembuhkan. Kondisi psikologis dapat berperan di sini. Saat mendapat obat paten, pasien merasa yakin akan sembuh, akhirnya pemikiran positif itulah yang mendorong tubuhnya untuk merespon kinerja obat lebih baik. Sebaliknya, prasangka yang buruk ketika mendapat obat generik mendorong dirinya sendiri untuk yakin bahwa ia tidak akan sembuh.

Apakah memang obat paten atau bermerk lebih efektif? Setidaknya pengalaman dan data-data empiris memang menunjukkan obat bermerk dapat lebih superior ketimbang generik.

Pasien Berhak Sepenuhnya Menentukan Pengobatan Atas Dirinya

Jadilah pasien cerdas. Tanyakan kepada dokter penyakit apa yang sedang dialami, apa penyebabnya, apa factor resikonya, apa saja pilihan-pilihan pengobatannya, apa pilihan terbaik, dan bagaimana peluang untuk sembuhnya. Jika Anda menderita penyakit jantung padahal baru berusia 30-an, dokter mungkin akan menyatakan bahwa sang penyakit disebabkan oleh rokok. Maka berhentilah merokok.

Pasien pun berhak meminta kepada dokter bila ingin diresepkan obat generic. Mungkin sang dokter akan mengatakan bahwa obat paten yang diresepkan memiliki nilai efektivitas yang lebih baik. Namun, jika pasien tetap ingin diresepkan obat generic, maka akan diganti saat itu juga. Dokter tidak akan pernah memaksa pasien untuk membeli obat paten/bermerk.

Sebelumnya saya pernah menulis tentang hak-hak pasien ketika berobat ke dokter, silakan jika ingin mampir di sini: Hak Pasien Ketika Berobat 😀

Apalagi Saat Ini Kita Hidup di Era BPJS

Sudahkah Anda daftar BPJS?

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS menjamin setiap warga negara yang mendaftarkan diri di sistem tersebut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan—sesuai dengan prosedur yang diberlakukan oleh BPJS. Sistem asuransi ini seperti subsidi silang—iuran premi dari warga yang berduit mensubsidi warga miskin yang tidak perlu bayar premi namun tetap mendapat pelayanan. Tentu pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mensubsidi warga miskin.

Ketika sakit, peserta BPJS tidak perlu membayar biaya pemeriksaan, pengobatan, dan obat-obatan. Kesemuanya akan dibayarkan oleh BPJS.

Penting diketahui bahwa BPJS hanya membayar klaim bila sesuai prosedur yang ditetapkan atau bila obat-obatan yang diresepkan sesuai dengan formularium BPJS—yang kebanyakan ialah generik. Contoh, jika seorang pasien ingin melahirkan, dan ia lahir secara normal tanpa ada komplikasi, maka BPJS hanya mau membayarkan jika proses persalinan dilakukan di puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Begitu pula jika menderita demam berdarah tanpa adanya komplikasi shock/renjatan, BPJS tidak akan mau membayarkan pasien yang berobat ke rumah sakit atau ke spesialis. Demam berdarah tanpa renjatan dianggap bisa ditangani di puskesmas atau fasilitas yang setara.

Begitu pula dengan obat-obatan. Bila dokter meresepkan obat bermerk yang mahal dan tidak ada di formularium, atau ada namun tidak sesuai indikasi, BPJS tidak akan mau membayarkan. Akibatnya, rumah sakit akan rugi. Sehingga, bagi Anda pasien BPJS, tidak perlu khawatir soal resep obat-obat yang mahal.

Bagaimana penerapan BPJS hingga saat ini?

BPJS selalu merugi. Semenjak sistem diberlakukan, lembaga ini selalu terancam bangkrut. Penyebabnya ada beberapa. Di antaranya adalah banyaknya warga yang mampu dan sedang dalam kondisi sehat tidak mau mendaftar. Kebanyakan peserta sistem ini adalah warga miskin yang ditanggung oleh pemerintah dan mereka yang memiliki penyakit kronis sehingga secara rutin akan terus berobat. Sisanya adalah orang sehat yang hanya mendaftar ketika sakit. Setelah sakitnya sembuh, enggan untuk melanjutkan iuran per bulannya.

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya angka premi yang ditetapkan. Jika ingin menaikkan premi demi meningkatkan kualitas pelayanan, masyarakat beserta para anggota dewannya pun protes. Bensin, tariff listrik, tabung gas, dan harga-harga komoditas boleh naik, namun biaya kesehatan dan jasa dokter tidak boleh—karena tugas tenaga kesehatan untuk mengabdi.

Tidak perlu bertanya mengenai kondisi dokter di era BPJS. Pihak yang paling rugi di era ini adalah para dokter bedah. Biaya operasi yang ditanggung oleh BPJS sangat rendah sehingga biaya yang banyak ditekan ialah jasa medis dokter. Tapi tak mengapa. Tugas dokter adalah mengabdi.

Dan banyak suara-suara protes dan tidak puas mengenani sistem jaminan sosial negara kita yang baru berjalan hampir 2 tahun ini. Jika tempo memiliki itikad baik untuk mengupas permasalahan kesehatan di Indonesia, seharusnya mereka banyak menulis tentang BPJS dan JKN.

Dan Dokter yang Baik Itu Masih Banyak

Tak terhitung malah.

Kita mungkin pernah mendengar kisah dokter Lo asal Solo. Ia membuka praktek tanpa sekalipun menetapkan tariff. Setiap pasien dibebaskan untuk membayar sesuai kemampuan. Menurut pengakuan beliau, setiap harinya sekitar 70% pasien tidak membayar karena tidak mampu. (kisah dokter Lo bisa dilihat di sini)

Mungkin kita juga pernah membaca berita tentang meninggalnya seorang dokter yang tengah bertugas di Papua akibat malaria ganas. Ya, kehadirannya seharusnya menyembuhkan orang-orang dari malaria, namun ternyata dokter sendiri tidak bisa menjamin dirinya selamat dari penyakit mematikan itu. Hanya tujuan mulia lah yang membawanya ke provinsi paling timur negara ini. Sebenarnya kontrak kerjanya sudah habis, namun ia memperpanjangnya sendiri karena masih mengabdi di bumi cenderawasih. (silakan cek di sini)

Juga kisah-kisah lainnya. Ketika kuliah, saya pernah mendengar senior yang tewas ketika tengah merujuk pasien karena mobilnya masuk jurang. Juga kisah para dokter yang rela bertugas di daerah-daerah sangat terpencil. Di sana sini banyak cerita, bahwa banyak warga-warga tidak mampu yang membayar jasa dokter dengan hewan ternak atau hasil panen. Dokter pun menerimanya dengan senang hati. Bahkan ketika pasien datang kembali hanya untuk menceritakan bahwa ia telah sembuh, itu seudah menjadi kebahagiaan bagi dokter karena ia berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pun jika pasien berterus terang ia tidak bisa membayar. Apa yang bisa dokter lakukan? Apakah menarik semua pemeriksaan yang telah dilakukan? Atau menuntutnya ke pengadilan karena tidak bisa membayar? Tentu ia dibebaskan dari biaya jasa dokter dan hanya perlu membayar obat. Itu pun tidak perlu dilakukan jika ia terdaftar di jamkesmas atau BPJS.

Apakah mungkin dokter menarik untuk dari pasien yang tidak mampu?

Apa pun Kata Media, Dokter Akan Terus Melayani

Dokter atau tenaga kesehatan atau rumah sakit sering kali dijadikan sebagai peran antagonis di media-media. Ketika ada orang yang tidak bisa dirawat karena tidak memenuhi syarat BPJS, akan diberitakan RS menolak pasien. Dokter yang sudah menjalani prosedur tetap namun tetap tidak bisa menyelematkan pasien akibat kondisi tak terduga, semisal emboli, diberitakan bahwa dokter malpraktik. Pun saat dokter mengeluhkan sistem BPJS yang masih belum baik, dikatakan dokter itu komersil atau hanya ingin mencari untung saja.

Sulit dimengerti mengapa media sering membuat berita tanpa melakukan konfirmasi terlebih dulu. Atau, sudah melakukan konfirmasi tanpa penjelasan yang ditulis hanya sepotong.

Tapi tak mengapa. Pemberitaan-pemberitaan yang ada tak akan membuat dokter pundung. Masih ingat ketika para dokter demo kasus dr. Ayu SpOG? IGD tetap buka. Operasi gawat darurat tetap dilakukan. Ada teman yang bercerita ketika ia tengah mengikuti demonstrasi, ia mendengar seorang dokter yang juga ikut demo menerima telpon dari RS, dan dokter tersebut langsung meluncur ke RS karena ada operasi gawat darurat.

Yap. Karena itu para teman sejawat, biarlah anjing menggonggong namun kita tetap memberikan pelayanan sesuai dengan sumpah yang pernah kita ucapkan 🙂

Categories: gumam sendiri, kesehatan | Tags: , , , , | 6 Comments

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: