Posts Tagged With: dokter

Desentralisasi BPJS: Tidak Mampunya Pemerintah Menanggung Beban Berat

Ketika muncul berita bahwa Bapak Presiden mewacanakan pengelolaan BPJS oleh Pemda, isi dari berita itu sudah bisa ditebak. Benar saja, alasan mengapa pemerintah pusat ingin membagi tanggung jawabnya ialah soal pendanaan. Dana BPJS telah menjadi beban bagi APBN karena lembaga tersebut terus mengalami defisit anggaran.

Semenjak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan tahun 2014, BPJS sebagai lembaga penyelanggara jaminan tersebut selalu merugi dalam angka yang besar. Nilai defisit terus menukik tiap tahunnya layaknya pendaki. Pada tahun 2014, adanya ketidaksesuaian antara pemasukan dan pengeluaran atau mismatch mencapai 3.3 triliun, lalu menjadi 5.85 triliun setahun berikutnya. Di tahun ini, diproyeksikan defisit BPJS mencapai 7 triliun.

Banyak pemerhati dan pakar yang berpendapat, ketika pemerintah mewajibkan warganya untuk menjadi anggota BPJS, pelaksanaan jaminan sosial berskala nasional ini masih penuh ketidaksiapan. Penyelenggara berkilah bahwa perbaikan akan dilakukan sambil berjalan, dengan target tahun 2019 seluruh warga Indonesia ter-cover BPJS. Tapi nyatanya perjalanan waktu tidak serta merta membuat pengelolaan BPJS menjadi lebih baik. Kerugian yang terus melambung membuat badan ini harus “mengemis” sunitkan dana ke pemerintah. Presiden sudah berkali-kali mengatakan ke Menteri Kesehatan bahwa kerugian BPJS ini menjadi beban yang sangat berat.

Atas dalih itu, pemerintah pusat tidak ingin menanggungnya sendirian. Beban yang sangat berat, yang sampai membuat nyeri punggung negara ini, hendak dibagi-bagikan ke pemerintah daerah,demi terselamatkannya APBN untuk alokasi hal-hal lain. Jokowi menskemakan pemerintah pusat akan memberikan dana dalam jumlah tertentu untuk daerah. Bila terjadi kekurangan alias defisit, pemda-lah yang bertanggung jawab mengisi lubang itu. Pertanyaannya, apakah dengan skema seperti ini rakyat semakin diuntungkan, atau malah semakin menderita?

Desentralisasi BPJS akan membuat ketimpangan antar daerah dari barat sampai timur Nusantara. Kita paham bahwa Indonesia yang luas ini mememiliki kondisi daerah yang beragam: ada yang makmur karena punya banyak pemasukan, ada pula yang penuh kemiskinan. Ketidakrataan kondisi ini tentu akan membuat kualitas jaminan kesehatan tiap daerah berbeda. Wilayah yang makmur akan mampu memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas—mungkin tidak akan ada cerita pasien ditolak di UGD karena khawatir tidak akan dibayar klaimnya. Sebaliknya, bagi daerah yang masih berkembang, akan apa jadinya? Bagaimana bila pemda tidak mampu membiayai tagihan yang membludak? Bisakah bantuan dari pusat diharapkan, padahal presiden mengatakan pemdalah yang harus menanggung?

Jika klaim perawatan tidak bisa dibayarkan, pihak yang rugi pertama adalah fasilitas kesehatan. Kemudian yang menjadi korban selanjutnya adalah para tenaga kesehatan di dalamnya—dokter, perawat, bidan, dll—yang memiliki keluarga untuk dinafkahi. Fasilitas kesehatan yang merugi akan berdampak pada pelayanan yang buruk; akhirnya masyarakat jugalah yang menjadi korban. Apakah ketidakadilan antardaerah seperti ini yang diinginkan?

Itu baru tentang ketidakmampuan daerah dalam meng-cover. Jika pemda diberi dana oleh pusat untuk mengelola BPJS, apakan 100% seluruh uang itu akan dioper untuk layanan kesehatan? Sudahlah, kita semua sering bisik-bisik mengenai dana pembangunan daerah yang entah melayang ke mana. Desentralisasi jaminan kesehatan akan sangat membuka celah besar korupsi daerah. Jika penyalahgunaan dana terjadi di pusat, pengawasan dan pengkoreksiannya akan lebih mudah dilakukan. Bagaimana jika korupsi itu tersebar di daerah dari Sabang sampai Merauke? Sekali lagi, adakah desentralisasi pengelolaan BPJS menjadi solusi bagi rakyat Indonesia?

DLP Bukanlah Solusi

Kemarin hari, tepatnya tanggal 24 Oktober, ribuan dokter Indonesia berdemonstrasi di Jakarta. Tuntutan mereka sederhana: tolak program Dokter Layana Primer. Kaum professional berjas putih ini turun ke jalan karena tidak puas terhadap pemerintah ysng enggan mendengar aspirasi mereka.

Menurut Undang-Undang Pendidikan Dokter terbaru, dokter umum harus menjadi Dokter Layanan Primer agar bisa bekerja di fasilitas kesehatan primer. Sederhananya, seorang yang telah menempuh pendidikan 5-6 tahun untuk menjadi dokter umum, lalu mengikuti program internsip selama 1 tahun, harus sekolah lagi 2 tahun supaya bisa bekerja di puskesmas atau klinik primer yang menangani pasien BPJS. Jadi, total waktu yang dibutuhkan sekitar 8-9 tahun untuk benar-benar bisa bekerja mandiri. Perjalanan yang sangat panjang, bukan?

Mengapa harus ada pendidikan DLP? Mungkin bisa dibilang ini pertanyaan paling misterius bagi kebanyakan dokter di Indonesia. Muncul berbagai pernyataan yang berusaha menjawab pertanyaan itu. Ada yang bilang DLP sebenarnya memiliki kompetensi yang sama dengan dokter umum, namun level-nya setara dokter spesialis. Ada juga yang mengatakan DLP memiliki orientasi kesehatan komunitas, sehingga ia bekerja sebagai dokter keluarga. Ada lagi yang bilang—sepertinya ini yang paling resmi karena dari pemerintah—DLP diadakan karena kompetensi dokter umum yang ada saat ini dirasa kurang untuk bekerja di fasilitas primer.

Adanya berbagai versi mengenai DLP cukup menggelitik karena itu sudah menjelaskan bahwa konsepnya sendiri masih digodok. Yang paling membuat geli adalah pernyataan bahwa dokter umum sekarang “tidak cukup kompeten”. Menurut pemerintah, kompetensi dokter umum yang ada sekarang ini hanyalah mendiagnosis dan menangani 100 kasus penyakit, sedangkan DLP 155 penyakit—jumlah yang menurut pemerintah harus bisa ditangani di fasilitas primer. Padahal, di setiap fakultas kedokteran, calon dokter telah dididik untuk bisa menangani sendiri sebanyak 144 kasus sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Entah kenapa sekarang dikurangi menjadi 100, dan jumlah kasus yang harus bisa ditangani bertambah menjadi 155.

Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak sekali kasus yang seharusnya bisa ditangani di puskesmas tapi dirujuk ke Rumah Sakit. Membludaknya pasien rujukan di RS jelas menyuramkan keuangan BPJS yang berujung ke defisit anggaran. Kenapa puskesmas banyak merujuk pasien? Ya, ini adalah pertanyaan yang sangat penting: kenapa bisa demikian?

Benarkah pasien banyak dirujuk karena dokter umum yang tidak kompeten? Pelaku layanan di lapangan akan mengatakan bahwa penyebab utamanya adalah minimnya sarana-prasarana kesehata/n. Apakah setiap puskesmas memiliki fasilitas laboratorium? Jika pun ada, berapa banyak yang bisa melakukan pemeriksaan kimia darah? Apakah di setiap puskesmas memiliki alat rekam jantung (EKG)? Ada alat pemeriksaan X-Ray/rontgen? Berapa banyak yang terpaksa merujuk ke RS karena tidak punya fasilitas rawat inap, bahkan antibiotik injeksi pun tak ada?

Katakanlah di puskesmas ada Dokter Layanan Primer yang sepenuhnya kompeten terhadap 155 penyakit. Bisakah dia menangani pasien yang datang karena asma tapi tidak ada alat nebulisasi?

Pembukaan pendidikan DLP mau tak mau memakan biaya dari pemerintah. Anggaran kesehatan yang sudah banyak tersedot untuk suntikan BPJS akan terkurangi lagi untuk biaya program studi baru. Banyaknya dana yang terkuras akan membuat alokasi untuk penyediaan sarana-prasarana kesehatan semakin berkurang, dan ini tentu membuat kualitas pelayanan kesehatan akan terus stagnan. Apalagi saat ini Bapak Presiden menyerukan agar dilakukan penghematan anggaran. Dibukanya program DLP justru kontraproduktif dengan pengembangan layanan kesehatan dan program pemerintah sekarang.

Mencari Jawaban Bersama

Pakar-pakar kesehatan masyarakat telah menyampaikan pandangannya mengenai kerugian yang dialami BPJS. Solusi yang banyak disarankan adalah perlunya menaikkan angka iuran. Menurut Prof. Hasbullah Thabrany, pakar ilmu kesehatan masyarakat dari UI, jumlah premi yang ada sekarang tidak mencapai 40% dari yang disarankan ahli kesehatan masyarakat. Iuran yang dinaikkan tentu akan memberikan beban bagi masyarakat, tapi itu adalah langkah yang perlu karena biaya pengobatan itu tidak murah. Jika masyarakat mengenah bawah penerima BPJS kelas III merasa sangat berat bila biaya dinaikkan, maka premi kelas di ataslah yang mesti dinaikkan untuk memberikan subsidi silang. Dengan demikian, makna “asuransi berprinsip gotong royong” lebih terasa.

Masih menurut Prof. Hasbullah, perbaikan sarana/prasarana kesehatan juga hal yang penting untuk perbikan JKN kita. Telah dijelaskan di atas, sarana yang minim hanya akan menyuburkan angka rujukan. Terakhir, menurut beliau adalah sistem reward bagi fasilitas primer yang berkinerja baik dan yang mampu melakukan kegiatan preventif (pencegahan) dan promosi kesehatan dengan efektif. Kegiatan preventif-promotif memiliki sasaran masyarakat yang sehat, menargetkan bagaimana mereka yang tidak sakit menjadi semakin sehat dan tidak perlu berobat, yang gencar diharapkan menurunkan angka kesakitan. Preventif-promotif yang efektif tidak hanya menurunkan angka kesakitan dan menaikkan angka harapan hidup, tapi juga akan menghemat anggaran kesehatan.

BPJS juga perlu memikirkan bagaimana agar ia sebagai lembaga bisa menghasilkan keuntungan. Sistem BPJS yang memukul sama rata semua pelanggannya hakikatnya tidak mendidik masyarakat dan hanya menggali kuburan sendiri. Sebagai contoh, seorang perokok aktif sudah seharusnya membayar premi berkali-kali lipat dibandingkan dengan yang tidak merokok. Hal itu wajar karena sikapnya yang buruk membuatnya beresiko besar membutuhkan perawatan yang memakan biaya besar. Begitu pula dengan peminum alkohol.

Seperti halnya lembaga asuransi yang lain, sebaiknya BPJS diberi hak untuk mestratifikasi pesertanya, misalnya dengan melakukan prescreening. Kondisi kesehatan yang sudah dimiliki peserta bisa menjadi pertimbangan untuk besaran premi yang akan dibayarkan. Tak bisa dipungkiri, dana BPJS banyak terpakai oleh mereka yang telah mengidap penyakit kronis. Setiap bulan BPJS harus membayar klaim mereka yang memang harus rutin meminum obat penyakit kronis hingga cuci darah. Sebaliknya, seorang yang kondisi dasarnya sudah sehat akan jarang menggunakan fasilitas kesehatan. Prinsip keadilan berdasarkan preexisting condition dapat dipertimbangkan, tanpa menyingkirkan prinsip gotong royong tentunya.

Ketaatan peserta untuk rutin membayar iuran juga adalah hal yang sangat penting. Para peserta pekerja bukan penerima upah merupakan golongan yang banyak membebani. Mereka membayar iuran tidak seperti pekerja yang langsung dipotong gajinya. Golongan ini beresiko besar baru membayar BPJS ketika akan membutuhkan pelayanan kesehatan, dan begitu sudah tidak sakit, iuran tidak dipenuhi lagi. Untuk mengatasi ini, sudah saatnya memikirkan cara-cara kreatif untuk meningkatkan kepatuhan, selain adanya denda. Perlu ditambah fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk membayar, misalnya optimalisasi sistem layanan online. Selain itu, jika ada sistem punishment, mengapa tidak ada reward? Kemal Imam Santoso, mantan direktur PT Askes, menyarankan adanya diskon bagi peserta yang telah membayar iuran selama 6 bulan atau 1 tahun ke depan.

Perjalanan menuju negara yang sejahtera melalui sistem jaminan sosial nasional masih amatlah panjang. Kita belumlah seperti National Health Service di Inggris, yang ketika ada pelayanan kesehatan, pasien tidak perlu khawatir ada obat yang tidak dijamin, pun tenaga dan fasilitas kesehatan dapat bekerja dengan tenang karena sudah pasti akan dibayarkan klaimnya. Kondisi ekonomi negara ini, mengutip kata Menteri Keuangan, masih selevel liga kelurahan. Berhutang harus kembali dilakukan untuk membayar hutang. Namun, itu bukanlah alasan untuk tidak optimis bahwa sistem asuransi kesehatan nasional kita dapat dibenahi agar benar-benar menyejahterakan rakyatnya.

Advertisements
Categories: gagasan, kesehatan | Tags: , , , , , , , , | 1 Comment

Mudahnya Masyarakat Indonesia dalam Memperoleh Obat

Dunia usaha kini semakin kreatif. Usaha yang selama ini dikenal bergerak di bidang trasnportasi, Go-Jek, terus memperlebar sayap bisnisnya di tengah persaingan usaha trasnportasi ojek online yang semakin banyak. Fitur terbaru yang diluncurkan ialah Go-Med. Melalui pilihan baru ini, masyarakat cukup menggenggam ponsel pintarnya agar obat yang diinginkan diantar ke rumah.

Go-Med

Fitur-fitur di Go-Jek seolah mendukung style masyarakat modern yang meminimalisasi gerakan otot tubuhnya. Tidak ingin capek ke luar untuk membeli makan? Cukup pesan Go-Food. Begitu pula untuk urusan service kendaraan atau cuci mobil. Namun, keberadaan Go-Med tidak hanya memperkokoh kemalasan warga kota untuk bergerak ke luar rumah, tapi juga kemudahan untuk memperoleh obat.

Apakah semakin mudahnya masyarakat memperoleh obat maka bisa disebut sebagai hal yang positif? Kita tentu yakin bahwa aplikasi ini bertujuan untuk semakin mempermudah kehidupan manusia—selain untuk memperoleh keuntungan bisnis. Tapi kemudahan ini akan semakin membuat kita lupa tentang hakihat sebenarnya dari obat: sebuah senyawa kimia yang memengaruhi sistem organ tubuh.

Obat adalah penemuan besar dalam ilmu kedokteran—pengertian obat di sini bukan sekedar obat tradisional melainkan sesuatu yang telah teruji secara klinis. Karena ia merupakan senyawa kimia sintetis maka penggunaannya harus tepat, tidak bisa sembarang, agar efek yang diinginkan tercapai. Sebaliknya, senyawa kimia olahan tersebut jika dikonsumsi tidak dengan aturan dan cara pakai yang benar, justru pengaruh-pengaruh berbahayalah yang akan didapat tubuh.

Sebagaimana kita semua ketahui, obat itu bermacam-macam dan setidaknya terdiri dari 4 golongan: obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, dan obat psikotropika dan narkotika. Obat bebas berlogo hijau bisa diperoleh masyarakat secara bebas dan untuk mendapatkannya pun cukup ke toko terdekat kesayangan masing-masing. Jika merasa badan panas, atau tidak enak badan, kita dapat membeli penurun panas seperti paracetamol dan vitamin tanpa perlu ke apotek. Sedangkan obat bebas terbatas—seharusnya—hanya bisa didapat di apotek atau toko obat yang memiliki izin. Obat berlogo biru ini bisa dibeli tanpa resep dokter, namun di labelnya bisa ditemukan peringatan tentang cara pakainya.

Masalah mulai muncul jika masyarakat hendak membeli obat keras bahkan psikotropika tanpa resep dokter. Sebagai contoh, seorang ibu pasti sangat sayang pada anaknya. Saking sayangnya, sang ibu pun langsung memberikan sirup amoxicillin kepada anaknya yang sedang demam tanpa berkonsultasi ke dokter. Setiap jenis antibiotik merupakan tipe obat keras berlogo merah dan hanya bisa dimiliki melalui resep dokter. Kenyataannya, betapa mudahnya masyarakat membeli antibiotik seperti amoxicillin atau cefadroxil tanpa resep. Obat pun diberikan begitu saja, tanpa pihak apotek menanyakan resep atau penyakit yang sedang diderita sang pembeli. Bisa terbayangkan, dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses obat dengan aplikasi Go-Med, peredaran obat keras tanpa resep akan semakin merajalela.

Masalah bebasnya konsumsi antibiotik tanpa indikasi tidak hanya dimiliki Indonesia, tapi juga dunia, khususnya negara-negara berkembang. Ketidakdisiplinan dalam konsumsi antibiotik membuat PBB menyelenggarakan konvensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh seluruh 193 negara anggota. “Resistensi antibiotik akan membuat penyelenggaraan jaminan kesehatan universal menjadi sulit, dan mengacaukan Sustainable Development Goals,” kata Ban Ki Moon, sekjen PBB. Konvensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh seluruh negara anggota ini bukan tanpa dasar. Data yang ada saat ini menunjukkan sekitar 700 ribu orang meninggal setiap tahunnya akibat infeksi “superbug”. Angka kematian yang sebenarnya akibat kuman kebal antibiotik kemungkinan lebih tinggi, berhubung penyediaan data kematian akibat infeksi yang resisten antibiotik tidak mudah diperoleh dari seluruh dunia. Pada tahun 2050, diperkirakan 10 juta manusia akan kehilangan nyawanya akibat infeksi superbug.

“Jika tren ini berlanjut, suatu saat, ketika ada penderita gonorrhoe (kencing nanah), dokter hanya bisa berkata, ‘Maaf, tidak ada yang bisa saya lakukan,’” kata Margaret Chan, direktur jenderal WHO. Ia juga menekankan bahwa kuman yang paling banyak mengembangkan kekebalan terhadap antibiotik ialah bakteri Gram Negatif, yang dapat mengakibatkan infeksi seperti pneumonia (pembunuh bayi nomor 1) dan meningitis (infeksi selaput otak).

Penggunaan antibiotik yang kebablasan tidak hanya dikarenakan mudahnya masyarakat mengonsumsinya tanpa resep. Banyak dokter meresepkan antibiotik tanpa menunggu hasil laboratorium yang membuktikan adanya infeksi. Antibiotik juga banyak digunakan sebagai bentuk “pencegahan”, dan memang hal tersebut direkomendasikan oleh literatur-literatur kedokteran. Akibat tingginya angka resistensi, dunia sedang merekomendasikan untuk tidak memberikan antibiotik pencegahan sampai pasien benar-benar terbukti terinfeksi. Ringkasnya, masyarakat dunia saat ini sedang menghadapi krisis tumbuhnya kuman-kuman kebal antibiotik, yang dapat mengancam jiwa manusia semudah mereka menyerang pengidap HIV/AIDS.

Penyaluran obat-obatan keras perlu diperketat. Pada aplikasi Go-Med, disediakan fitur untuk meng-upload foto atau hasil scan resep dokter. Mungkin ini untuk memfasilitasi mereka yang hendak menebus resep dokter. Namun, tidakkah kita melihat betapa besarnya celah yang disediakan aplikasi ini? Bagaimana jika itu adalah resep palsu buatan dukun tukang urut? Bagaimana jika itu adalah resep yang lama dan sudah dipakai berulang kali? Siapa yang menjamin bahwa resep itu benar untuk dirinya, bukan milik orang lain yang ia upload di Go-Med untuk dirinya sendiri?

Layanan Go-Med ini juga dapat meminimalkan peran apoteker. Saat ini, di setiap apotek dapat ditemukan papan praktek yang menunjukkan nama apoteker dan surat izinnya. Rapat Kerja Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2014 pun mengukuhkan profesi apoteker agar lebih dikenal masyarakat, yaitu dengan memperkenalkan “jas apoteker”. Jika di Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan kita melihat seseorang memakai jas putih tulang (bukan jas putih polos seperti yang dikenakan dokter), kita tidak perlu heran karena itu merupakan identitas apoteker.

Praktek apoteker, atau praktek kefarmasian, telah diatur dalam payung hukum, tepatnya Perturan Pemerintah no. 51 tahun 2009. Di pasal 1 ayat 1 peraturan itu dijelaskan bahwa praktek/pekerjaan kefarmasian, selain menyediakan, memproduksi, dan menyalurkan obat, juga memberikan layanan informasi obat. Masyarakat dapat berkonsultasi ke apotek mengenai obat yang diresepkan, misalnya dosis, aturan pakai, efek samping, dan sebagainya

Dalam setiap peresepan obat di kertas resep, umumnya dokter menuliskan 2 baris. Baris pertama merupakan instruksi kepada tenaga farmasi untuk menyiapkan sediaan obat dalam jumlah tertentu. Baris kedua, atau signa, merupakan instruksi tentang tata cara atau aturan pakai obat. Kepada siapa instruksi aturan pakai itu diberikan? Kertas resep selalu ditulis dengan “bahasa” peresepan yang berlaku secara internasional. Tentu saja masyarakat awam tidak bisa membaca bahasa tersebut. Tugas apoteker atau asistennya lah menerjemahkannya untuk pasien. Memang seharusnya dokter sekalian menerangkan cara mengonsumsi obat saat memberikan resep, tapi bisa saja karena banyak pasien tak sabar dalam antrian membuat hal tersebut tak sempat dilakukan. Di sinilah apoteker, sebagai salah satu tenaga kesehatan, berperan. Begitu pula, misalnya, obat-obatan bebas terbatas. Apoteker berperan penting dalam menasihati pasien tentang peringatan yang ada pada obat tersebut.

Jika pasien memperoleh obat tersebut dari pihak ketiga, yaitu Go-Med, maka interaksi apoteker atau asisten apoteker kepada pasien menjadi berkurang. Setelah pihak farmasi memberikan informasi panjang lebar mengenai cara konsumsi obatnya, akankah penjelasan itu akan disampaikan pihak Go-Med kepada pembeli sesuai panjang dan lebarnya? Jika disampaikan, akan kah utuh? Siapa yang bisa menjamin tidak akan terjadi reduksi atau misinformasi?

Kesehatan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Indeks Pembangunan Manusia menempatkan kesehatan menjadi salah satu dari tiga komponen kuncinya. Jika kesehatan manusianya buruk, perkembangan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara akan terhambat. Bahkan negara-negara luar akan berpikir berkali-kali untuk menanamkan uangnya di negara yang angka kesehatannya rendah.

Mengingat pentingya kesehatan, sewajarnya hal ini benar-benar diserahkan kepada ahlinya. Konsultasi kesehatan melalui sms, website, WhatsApp, atau media sosial tidak akan pernah bisa menggantikan konsultasi langsung di hadapan dokter. Jika seseorang menanyakan tentang keluhan yang dideritanya melalui sms kepada dokter, kurang lebih dokter hanya akan menasihati untuk mengonsumsi obat untuk mengatasi gejalanya namun harus segera ke tempat praktek dokter. Untuk bisa memberikan pengobatan yang tepat, tidak cukup pemeriksaan dilakukan melalui dunia maya, namun dokter harus melihat keadaan umum pasien, menggali informasi sejelas-jelasnya, melakukan pememeriksaan, hingga mengecek hasil laboratorium. Pengobatan optimal tidak akan didapat jika masayarakat awam hanya mengetikkan keluhannya di mesin google kemudian mencari tahu penyakit apa yang dideritanya. Yang akan terjadi hanyalah kesalahan pengobatan, yang pada akhirnya tiba di rumah sakit dalam keadaan sudah lanjut.

Begitu pula obat-obatan. Adanya pembatasan akses terhadap obat-obatan tertentu bukan tanpa sebab. Pengobatan diri sendiri atau swamedikasi tidaklah pernah dianjurkan. Memang masyarakat bisa swamedikasi dengan meminta obat ke apoteker, yang kemudian apoteker tersebut memberi obat sesuai Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA). Walau demikia, jumlah yang bisa diberikan hanyalah terbatas. Lagipula, inti dari pengobatan bukanlah menyembuhkan gejala-gejala yang dirasakan, tapi menemunkan apa penyebab seseorang bisa menjadi “sakit” dengan menegakkan diagnosisnya. Setelah penyebabnya diketahui, barulah sumber masalahnya diselesaikan—bukan hanya meredakan gejala.

PBB kini tengah menghadapi persoalan resistensi antibiotik secara serius. Apabila kekebalan kuman terhadap antibiotik terus meningkat, kelak manusia hanya akan seperti rangka rapuh, siap dilahap oleh mikroba yang lapar. Negara tidak boleh melihat permasalahan ini dengan sebelah mata. Regulasi distribusi dan penyaluran obat ke masyarakat harus diperketat. Pengawasan terhadap apotek-apotek harus dilakukan agar tidak ada obat keras yang begitu mudahnya dikeluarkan tanpa resep. Pun dengan resep dokter: regulasi yang paling aman ialah dicantumkannya nama dokter, nomor kontak praktek, bahkan nomor surat izin prakteknya pada kertas resep. Perkembangan teknologi dan inovasi bisnis tidak boleh memperkecil peran tenaga kesehatan dalam memberikan layanan.

Pada tahun 1945, penemu penicillin, Alexander Fleming, membuat pernyataan ketika meraih hadiah nobelnya. “Adalah suatu bahaya ketika orang yang angkuh meminum antibiotik dalam dosis yang tidak tepat hingga membuat dirinya terpapar kuman yang resisten.” Apa yang dikatakan sang penemu antibiotik pun menjadi kenyataan. Karena itu, pengawasan pemerintah, kebijakan yang tegas, dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mencegah semakin tumbuhnya kuman yang resisten.

Categories: gagasan, kesehatan | Tags: , , , , , , , , | 1 Comment

“Dokter Itu Lulusan Mana Sih!?”

Capture

Ada seorang lelaki, berusia sekitar 40 tahun, datang ke UGD sebuah rumah sakit. Ia terbaring lemas di atas blangkar, menunggu diperiksa. Dokter umum yang bertugas pun mendatanginya dengan mata sedikit mengantuk. Maklum, jam sudah menunjukkan lewat tengah malam.

“Dok, perut saya kok rasanya ga enak, ya?”

“Di mana?” tanya dokter.

“Di sini,” jawab bapak itu sambil meletakkan tangan di atas perutnya.

Sang dokter menekan bagian ulu hati, lalu bapak itu kesakitan. Tak lama, perawat diinstruksikan untuk memaksukan obat-obatan injeksi. Sekitar setengah jam kemudian, pasien merasa sedikit enakan. Obat minum diresepkan dan kemudian bapak itu dipulangkan.

Saat matahari mulai meninggi di langit, sang bapak datang lagi ke UGD. Hanya saja saat itu kondisinya memburuk. Dokter dinas pagi langsung memeriksanya. Saat ditanya, keluhannya sama, yaitu nyeri di ulu hatinya. Tapi, bapak itu terlihat sangat tersiksa.

Singkat cerita, pasien itu didiagnosis mengalami serangan jantung setelah dilakukan pemeriksaan rekam jantung. Sang dokter jaga pun bertanya kepada istri pasien.

“Sakitnya sudah berapa lama?”

“Dari tengah malam dok. Tadi sekitar jam 2 pagi kami sudah ke UGD,” jawab sang istri.

“Loh, tadi malam sudah ke sini? Terus, dilakukan apa sama dokternya?”

“Cuma dikasih obat penghilang nyeri saja dok. Setelah nyerinya agak berkurang, oleh dokter jaganya dibolehkan pulang.” jelas istri pasien.

“Wah, kalau bapak punya sakit di ulu hati harus waspada bu. Bapak kan punya riwayat darah tinggi. Sakit jantung kadang nyerinya tidak di dada, tapi bisa juga ulu hati. Kalau tidak segera diobati bisa berbahaya,” jelas dokter.

“Oh, begitu ya dok? Waduh, untung kami segera kembali ke sini ya dok. Soalnya kata dokter semalam ini cuma sakit asam lambung biasa.”

“Iya bu,” kata dokter sembari tersenyum. “Seharusnya semalam diperiksa rekam jantung. Kenapa bisa tidak diperiksa ya? Saya tidak tahu itu dokter semalam lulusan mana.”

***

Kalimat itu sepertinya bukanlah hal asing bagi yang bekerja sebagai klinisi. Ketidaktepatan diagnosis dan pengobatan bukan hal yang jarang terjadi, dengan berbagai faktor penyebabnya. Bisa terjadi karena tanda-tanda dan keluhan pasien yang tidak khas, minimnya alat pemeriksaan penunjang, tenaga kesehatan yang terlalu capek sehingga turun konsentrasinya, atau bahkan karena faktor ilmu dan pengetahuan yang kurang.

Ilmu yang dimiliki setiap dokter berbeda-beda. Dokter spesialis sudah pasti memiliki ilmu dan skill yang lebih dibanding dokter umum. Pengetahuan tiap dokter umum pun juga bisa berbeda. Ilmu kedokteran identik dengan pengalaman klinis, sehingga dokter umum yang telah bekerja di rumah sakit selama bertahun-tahun pasti lebih luas wawasannya ketimbang yang baru internsip. Apalagi kalau dokter umum itu sudah mengikuti berbagai macam pelatihan, tentu memiliki nilai lebih.

Harus kita pahami bahwa seorang dokter yang berpraktek berarti ia telah dianggap kompeten. Seluruh pengetahuan dan keterampilan yang minimal dimiliki oleh dokter telah dikuasainya. Apakah ia tepat dalam mendiagnosis dan merawat seorang pasien, tentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Tapi, hal tersebut tidak serta merta menafikan kompetensinya sebagai seorang dokter.

Bertanya seorang dokter lulusan dari kampus mana tidaklah relevan. Ketika seorang sudah berjas putih, tersematkan gelar dokter atau spesialis di papan namanya, orang-orang sudah tidak peduli latar belakangnya. Apakah ia lulusan dari universitas di barat, atau timur, yang masyarakat inginkan hanyalah bagaimana agar mendapat pelayanan yang baik. Kualitas kerja dan pengetahuan seseorang juga rasanya tidak etis jika dikaitkan dengan institusi asalnya. Yang menentukan kinerja ialah orang itu sendiri, bukan tempat ia mengenyam pendidikan. Apalagi ketika sang dokter sudah lulus; semua keputusan dan tindakan yang ia buat sudahlah bukan lagi tanggung jawab universitas.

Manusia memang tempatnya penyakit hati, dan mungkin kita akan merasa bangga apabila berhasil menemukan diagnosis yang tepat atas suatu penyakit yang sebelumnya telah diobati namun tak kunjung membaik. Demi menunjukkan kepintaran di hadapan pasien, dengan santainya disampaikan bahwa pengobatan yang diberikan oleh dokter sebelumnya adalah ngaco. Hal itu diungkapkan sekedar untuk melampiaskan rasa bangga, atau mungkin supaya pasien itu kembali ke kita lagi karena dianggap cerdas. Tapi, tidak sadarkah bahwa pernyataan merendahkan sejawat secara terang-terangan semacam itu justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dokter?

Saat ini kredibilitas dokter tengah terjatuh ke lembah yang amat curam. Maraknya pemberitaan negatif dari media, seperti anggapan bahwa dokter itu sering menolak pasien BPJS, sudah amat banyak memengaruhi masyarakat kita. Para (oknum) pengacara juga tidak akan lelahnya mencari klien untuk ia dorong supaya mau menuntut dokter ke pengadilan; apalagi tujuannya kalau bukan uang? Terakhir, kasus pemukulan dokter di suatu rumah sakit akibat hebohnya pemberitaan vaksin palsu semakin menyudutkan posisi dokter Indonesia. Akankah kelak seluruh warga Indonesia lebih senang berobat ke dokter asing?

Demi kemaslahatan, pasien yang merasa tidak mendapat pengobatan yang tepat dari dokter sebelumnya mesti ditenangkan oleh dokter yang tengah menanganinya. Perlu dipahamkan bahwa dokter sebelumnya tidaklah bertujuan mencelakakan, dan yang terpenting adalah ia sudah ditangani dengan benar. Apa yang akan terjadi jika si dokter itu malah ikut memanas-manasi? Beruntung jika pasien tidak cukup punya banyak waktu untuk menyewa pengacara, tapi jangan remehkan kekuatan “mulut ke mulut”. Yang jatuh martabatnya bukan hanya dokter yang disebut, tapi dokter secara keseluruhan. Kalau berobat ke dokter pun bisa mendapat penanganan yang salah, kenapa tidak ke dukun saja?

Dokter yang mendengar bahwa ia direndahkan oleh sejawatnya akan memiliki 2 respon: menyerang balik atau, ini yang lebih berbahaya, berkecil hati. Jika sudah berkecil hati, tidak mustahil untuk gantung stetoskop. Padahal, kesalahan yang dilakukan mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan manfaat yang telah diberikan.

Haruskah pendidikan selama 6 tahun yang begitu melelahkan harus sia-sia begitu saja karena perkataan menyakitkan dari rekan seprofesinya? Setiap orang bisa berbuat salah, dan sebaik-baik yang berbuat salah ialah yang belajar untuk memperbaikinya. Sebaliknya, seburuk-buruk yang berbuat salah ialah yang berputus asa.

Kita harus belajar lebih mendalam lagi tentang sikap respek. Kesalahan penanganan yang ditambah hinaan tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan membuat kondisi pasien membaik. Jauh lebih baik memberikan masukan langsung kepada dokter yang melakukan kesalahan tersebut, daripada mengumbar-umbarnya di depan pasien atau perawat.

Ini juga menjadi pemicu bagi setiap dokter untuk terus belajar. Walau terus menggali ke dasar bumi sekalipun, pengetahuan tentang kesehatan manusia tidak akan ada habisnya. Bukankah Tuhan tidak memberikan manusia ilmu melainkan hanya sedikit? Menuntut ilmu mungkin tidaklah melulu menggelontorkan segepok uang untuk ikut seminar atau simposium. Buku-buku bacaan ketika kuliah yang tersimpan rapih di lemari, selama tidak terlalu jadul, sebagian besarnya masih relevan. Terlebih di masa sekarang, teknologi amat memanjakan kita untuk mengakses pembelajaran ke berbagai sumber, selama memiliki keinginan.

Agaknya mari diingat kembali dengan apa yang telah diucapkan ketika akan menjalani profesi ini. Semua dokter telah mengucapkan sumpahnya, bahwa “…Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan.” Bukankah tidak pernah ada orang yang ingin direndahkan oleh orang lain, terlebih oleh teman seprofesi? Komunikasi yang baik dan rasa saling menghormati akan menjaga nama baik profesi ini di hadapan masyarakat, sebagaimana juga yang telah diucapkan dahulu, “…Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur kedokteran.”

Categories: kesehatan, merenung | Tags: , | 5 Comments

Why Always Us?

images

Mereka berkata ada seorang yg tengah berduka
Ia miskin dan papa, bukan orang berada
Tak ada yg ia punya, termasuk jamkesmas atau BPJS utk mengobati luka
Tanpa tetek bengek itu tak ada RS yg mau menerimanya
Muncullah judul “Dokter Menolak Pasien Miskin” berukuran mega di media

Why always us?

Mereka berkata tentang kesejahteraan yg menyedihkan
Para buruh berteriak di megaphone melantangkan keadilan
Guru-guru menangisi isi kantong yg merana dan penuh penderitaan
Begitu pula para dokter dan sejawat dunia kesehatan yg menginginkan perbaikan
Tapi katanya dokter tidak boleh komersil, hidupnya hanyalah pengabdian

Why always us?

Mereka menceritakan ttg kepergian seseorang yg ditangisi
Sudah semua prosedur dan tatalaksana ilmiah telah dijalani
Tapi mungkin mereka menganggap seorang yg berjas putih itu adalah dewa dan dewi
Lupakah bahwa yg menyembuhkan dan mencabut nyawa itu adalah Ia Yang Maha Menguasai?
Alaahh, tak peduli! Yg penting si dokter pemegang pisau harus dihakimi

Why always us?

Kini, mereka tidak mau terima dengan kepalsuan
Sy ingin bertanya secara tulus, apakah mereka benar-benar berpikir dokter itu ingin menyakiti pasien yg membutuhkan bantuan?
Apakah nama dan latar belakang profesi para oknum tidak mereka baca dengan pelan?
Tidakkah dipikir bahwa yg memberi suntikan itu sama saja dengan mereka, yaitu tidak tahu apa-apa?
Daripada memukul dan menyandera dokter, kenapa tidak kau potong saja tangan mereka yg jelas-jelas terdakwa?

Why always us?

Tapi biar saja apa mereka mau berkata
Tugas dokter hanyalah melayani dan bekerja, menjadi perpanjangan tangan Tuhan Semesta
Bagi mereka yg telah meninju dan menghina, dan juga Ribka Tjiptaning yg sibuk mencari simpati rakyat jelata
Jika membutuhkan bantuan, pastilah akan dilayani sepenuh hati dan tenaga
Dengan segera dokter yg melayani akan melupakan masalah lalu yg dibuat oleh Anda

Why always us? Karena kami adalah dokter

Categories: gumam sendiri, merenung | Tags: , , | Leave a comment

Yth Pemerintah Republik Indonesia, Dokter Itu Pelayan Kesehatan, Bukan Algojo

Sudah baca Perppu Kebiri?

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, atau yang lebih dikenal sebagai “Perppu Kebiri”, masih ramai dibicarakan hingga sekarang. Perppu yang berisi perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini mengundang kontroversi karena adanya hukuman berupa mengebiri secara kimia. Tampaknya peraturan ini dikeluarkan karena desakan sebagian masyarakat untuk “mengebiri” para pelaku pemerkosa khususnya bila korbannya anak-anak.

Tapi apakah kebiri itu memang hal yang benar-benar diperlukan?

Perubahan yang dilakukan oleh Perppu ini ialah pada pasal 81 dan pasal 82 UU nomor 23 tahun 2002. Kata kebiri disebutkan dalam pasal 81. Bukan seperti yang kita duga, kebiri secara kimiawi bukanlah bentuk hukuman utama, melainkan tambahan. Suntik kebiri dilakukan bagi pelaku pemerkosaan setelah ia menjalani pidana pokok, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana hukuman penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun.

Apakah bila pelaku sudah divonis hukuman mati atau penjara seumur hidup, masih perlu dikebiri?

Terdapat juga pasal tambahan yaitu 81A yang menerangkan bahwa kebiri kimia ini hanya dilakukan paling lama 2 tahun. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menjelaskan dalam press release mereka bahwa kebiri kimia tidaklah bersifat permanen. Jika efek obatnya habis, maka hasrat seksual dapat tumbuh kembali. Artinya tindakan kebiri kimia tersebut tidak ada maknanya lagi setelah 2 tahun. Hanya buang-buang uang saja.

Sebenarnya, apakah tujuan, apa yang ingin dicapai dari hukuman kebiri ini? Jika tujuannya untuk mematikan gairah syahwat para penjahat seksual, kenapa hanya dilakukan selama 2 tahun? Kalau pun pada akhirnya dibuat bahwa pengebirian kimia dilakukan seumur hidup demi mencapai tujuan tersebut, tentu sebuah penzaliman karena suntik hormon antiandrogen terus-menerus akan membuat laki-laki berubah seperti perempuan. Tidak hanya payudara tumbuh, tapi juga menimbulkan efek samping lain seperti tulang keropos, gangguan pembuluh darah, hingga gangguan kejiwaan.

Lagipula, pada suatu kejahatan seksual, sebenarnya yang salah apakah nafsu sex itu sendiri atau sikap dan perbuatan sang pelaku?

Sudah pasti kita sepakat yang salah bukanlah hasrat sex—setiap manusia sehat memilikinya—melainkan perilakunya. IDI juga merekomendasikan bahwa rehabilitasi, salah satunya rehabilitasi kepada pelaku, merupakan hal yang penting guna mencegah kejahatan yang sama. Orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan demi melampiaskan nafsunya, apalagi kepada anak-anak, tentu miliki gangguan pada kejiwaannya (catatan: gangguan jiwa tidak berarti selalu “gila”). Bisa saja mereka adalah korban pornografi sehingga mengalami adiksi, atau dalam pengaruh minuman beralkohol. Yang perlu diperbaiki bukanlah nafsu sexnya, melainkan pola pikir dan perilaku, juga mengobati adiksi jika ada, agar dapat melampiaskan gairah mereka di jalan yang halal.

Pasal 81A menyebutkan bahwa tindakan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Tentu ini semakin membingungkan. Jika memang ada rehabilitasi, untuk apa ada kebiri lagi? Pidana pokok, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara belasan tahun disertai rehabilitasi seharusnya sudah cukup untuk menimbulkan efek jera dan mencegah kejahatan yang sama berulang.

Dokter Bukan Algojo

Karena tindakan kebiri dilakukan dengan cara menyuntikkan obat penurun hasrat sex, tentu peran dokter tidak bisa dielakkan. Buah dari Perppu ini adalah penunjukan dokter sebagai ekskutor hukuman kebiri. Atas dasar inilah, IDI mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak ingin dilibatkan.

13423988_1733533950267925_4362028114590634350_n

Setiap dokter, sebelum dilantik, mengucapkan sumpah profesi mereka. Sebelum menjalani praktek, mereka bersumpah untuk membaktikan diri demi kepentingan kemanusiaan, mengutamakan kesehatan penderita, dan menghormati setiap hidup insani mulai dari pembuahan. Tugas dokter adalah melayani penderita agar memperoleh kesembuhan, bagaimana agar orang yang terbaring sakit dapat menjalankan aktvitas kembali, hingga memberikan pencegahan agar masyarakat sehat selalu.

Menugaskan dokter untuk menyuntikkan obat agar fungsi tubuh manusia yang normal menjadi terganggu tentu melanggar sumpah profesi dan tugas utama mereka. Bukankah profesi dokter ada untuk membuat orang yang sakit jadi sehat, bukan menyakitkan orang yang sehat?

Ini tidak hanya tentang hukuman kebiri. Walaupun banyak dokter yang setuju agar kejahatan seksual dihukum mati, mereta tetap tak akan setuju jika diminta menjadi eksekutor suntikan mati. Hal tersebut sudah menyalahi fitrah profesi dokter.

Berita-berita miring mengenai dokter sampai sekarang masih belum berhenti. Jika ada efek samping suatu pengobatan, atau penyulit yang sulit dihindari, sehingga mengakibatkan kesakitan hingga kematian, seringkali dokter disalahkan. Kita masih ingat karena emboli paru yang susah untuk diperkirakan, seorang dokter kandungan masuk penjara.

Memang dokter bukanlah makhluk yang sempurna. Seorang yang telah memakai jas putih dan memakai kalung stetoskop bukan berarti sudah pasti mampu memberi kesembuhan. Walaupun sudah diberi tindakan dan pengobatan sesuai dengan ilmu yang paling mutakhir, dokter tetap tidak bisa memberi kepastian. Ada banyak faktor bermain di sini. Mulai dari kondisi gizi, sifat kuman yang resisten, keadaan umum yang sudah buruk, hingga “Yang Di Atas”. Pada akhirnya, dokter bukanlah pemberi jaminan kesembuhan, melainkan hanya menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

Namun sayangnya profesi dokter belum banyak dipahami masyarakat. Memang tugas dokter untuk berkomunikasi dengan baik agar dapat memberi pengertian. Tapi, bila dokter telah bertransformasi menjadi bukan hanya pelayan kesehatan tapi juga algojo, hal ini semakin menjelekkan persepsi masyarakat terhadap dokter. Bukan hal yang jarang kita menakuti anak-anak yang nakal dengan, “Awas kalau nakal nanti disuntik dokter!” Jadilah anak-anak menganggap dokter makhluk yang menyeramkan. Ditambah lagi pandangan bahwa dokter adalah ekskuktor pidana, kesan bahwa dokter itu sahabat masyarakat bisa menjadi semakin hilang. Kepercayaan orang-orang untuk berobat ke dokter akan semakin menurun. Kita pun akan bercanda, “Awas, nanti dikebiri sama dokter!”

Sayangnya dan sayangnya lagi, pernyataan sikap IDI tidak dipahami dengan baik. Wakil presiden kita malah mengatakan tidak semua dokter itu anggota IDI. Inilah mengapa sebaiknya sebelum meminta suatu profesi melakukan tindakan, dipahami terlebih dahulu tentang profesi tersebut. Setiap dokter harus menjadi anggota IDI. Jika tidak terdaftar sebagai anggota IDI, maka dia tidak punya hak praktek. Bisa saja dia bergelar dokter, tapi tidak memiliki sama sekali kewenangan klinis seperti memeriksa, memberikan obat, hingga menyuntik. Dan pak Wapres juga harus tahu, bahwa dokter polisi dan dokter TNI—semua dokter—juga merupakan anggota IDI.

Hal yang menjadi kekhawatiran selanjutnya adalah ketika institusi seperti Polri dan TNI, memerintahkan anggotanya yang merupakan dokter untuk menjadi eksekutor. Ini akan menjadi dilema bagi dokter tersebut. Perintah atasan, jika tidak dipatuhi, bisa dihukum bahkan dipecat. Tapi dokter polisi juga terikat dengan sumpah profesi. Jadi bagaimana? Yahh…sudah pasti pilihan yang berat.

Lagi-lagi muncul pertanyaan, apakah yang ingin dicapai dari suntik kebiri selama 2 tahun ini? Apa tujuannya? Apakah sebelum Perppu ini dikeluarkan, efektivitas dan dampaknya sudah dipikirkan masak-masak? Apakah dokter selaku pihak yang paling mengerti mengenai kebiri kimia dilibatkan dalam diskusi sebelum dikeluarkan peraturan?

Peran dokter yang paling tepat bagi kasus pemerkosaan hingga penganiayaan adalah sebagai pemberi rehabilitasi. Sesuai dengan pernyataan IDI, mereka sangat mendorong jika dilibatkan dalam program rehabilitasi kedua belah pihak. Bagi korban untuk menghilangkan trauma kejiwaan, dan bagi korban untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Dokter tetap bekerja dengan memberikan pelayanan kesehatan.

Yang Terhormat Pemerintah Republik Indonesia, dengarlah aspirasi para dokter. Mereka juga adalah masyarakat, yang terikat dengan sumpah profesi untuk mengobati, bukan menyakiti. Atau setidaknya, daripada memaksa dokter polisi melanggar kode etik mereka, bukankah lebih baik dilakukan duduk bersama terlebih dahulu untuk mendapatkan solusi?

Atau jika memang ngotot ingin melaksanakan peraturan ini—entah tujuannya apa—lebih baik beri pelatihan para jaksa untuk menyuntik di bokong.

Categories: gagasan, kesehatan, merenung | Tags: , , , , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: