Posts Tagged With: dokter

Bukan Hanya Tukang Bikin Rujukan

Kita sepatutnya bersyukur bahwa Indonesia sudah memasuki era jaminan sosial nasional sejak 3 tahun yang lalu. Tak ada yang bisa menyangkal manfaat yang dirasakan, terutama jaminan kesehatannya atau biasa dikenal dengan BPJS Kesehatan. Dahulu kelas menengah adalah kaum yang paling menderita ketika jatuh sakit karena mereka tak termasuk kriteria penerima Jamkesmas tapi tak semakmur kelas atas untuk membayar biaya pengobatan yang mahal.

Meskipun demikian, para ahli kesehatan sepakat bahwa masih banyak celah kekurangan yang perlu diisi. Semenjak pertama kali diresmikan, BPJS selalu mengalami kerugian. Adanya skema asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib ternyata makin menambah jumlah kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan (faskes). Jika dulu ketika mendapat batuk pilek atau penyakit ringan lainnya masyarakat cukup membeli obat-obatan berlabel hijau, kini mereka termotivasi untuk mengunjungi dokter. Barangkali karena dengan datang ke puskesmas/klinik mereka bisa mendapatkan obat dengan gratis.

Hal tersebut tentu sah-sah saja, tapi masalah timbul ketika skema asuransi ini dipahami sebagai jalan untuk bisa berobat ke dokter spesialis secara cuma-cuma. Siapa yang tidak senang bisa konsultasi dengan dokter spesialis tanpa mengeluarkan biaya, yang jika menggunakan kocek pribadi harus mengeluarkan uang sebesar 150 ribu-300 ribu? Terlebih jika menghadap spesialis di rumah sakit; mereka bisa mendapat pemeriksaan laboratorium, rontgen, atau penunjang lainnya secara—lagi-lagi—gratis.

Pola pikir seperti itu membuat repot para dokter di faskes tangka pertama; dikira seseorang bisa berobat ke dokter spesialis begitu saja tanpa indikasi medis. Jika orang itu memang mengalami penyakit rumit yang perlu penanganan spesialistik, tak perlu khawatir rujukan tak akan keluar. Juga jika sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh dokter spesialis atau dirawat di RS dan pada waktu tertentu harus kontrol kembali. Biasanya sang pasien akan diberi surat keterangan bahwa ia pernah ditobati di RS—yang disebut dengan surat rujukan balik—untuk diberikan ke klinik atau faskes tingkat pertama, yang kemudian klinik itu akan memberikan surat rujukan untuk kembali ke RS. Namun, bagaimana jika pasien meminta rujukan bukan karena pernah ditangani di RS, atau bukan setelah melalui penilaian bahwa ia diindikasi untuk dirujuk, melainkan karena ia merasa harus ditangani oleh dokter spesialis, alias tidak percaya atau meragukan kemampuan dokter umum?

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah disusun sedemikian rupa agar tepat sasaran. Masih ingat dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) ketika pertama kali diusung oleh Pak Joko Widodo? Di awal-awal peluncurannya, terjadi penumpukan pasien di rumah sakit. Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya harus bekerja ekstra keras hingga lembur untuk melayani ruangan poliklinik dan Instalasi Gawat Darurat yang membludak. Ternyata tidak hanya kasus spesialistik dan gawat darurat yang harus mereka tangani, tapi juga penyakit-penyakit sederhana yang seharusnya bisa ditangani di klinik/puskesmas. Berbondong-bondongnya peserta KJS melompat ke RS kala itu dikarenakan tidak adanya sistem rujukan. Apa akibatnya ketika suatu rumah sakit mengalami penumpukan pasien tak terkendali? Kualitas pelayanan akan menurun dan yang paling dikhawatirkan adalah jika ada pasien dengan kasus spesialistik dan gawat darurat yang terpaksa terpinggirkan.

Tidak heran jika BPJS menerapkan sistem yang begitu ketat. Sebanyak 144 kasus ditekankan oleh lembaga tersebut ke tiap klinik/puskesmas agar bisa segera ditangani di sana tanpa harus dioper. Jika pasien terlalu mudah dirujuk, biaya klaim yang harus dibayarkan oleh BPJS akan membengkak dan jadilah lembaga ini terus merugi. Pada kenyataannya, merujuk pasien tak bisa dihindarkan. Perlengkapan dan obat-obatan yang kurang selalu menjadi masalah klasik di faskes tingkat 1. Ketika seseorang datang karena asmanya kambuh, sedangkan alat nebulisasi tak tersedia, apakah dokter tega membiarkannya minum obat dalam keadaan sesak? Dana yang disediakan oleh BPJS untuk faskes—alias kapitasi—yang jumlahnya tak seberapa membuat klinik pratama merasa tak mampu melengkapi sarana-prasarananya.

Masalah ini sudah menjadi beban bagi sistem asuransi kesehatan nasional kita, dan harus ditambah seberapa berat lagi dengan sikap pasien yang tak mau memahami ini? Kepala klinik/puskesmas pun harus menjadi korban terguran atau sangsi oleh BPJS karena merujuk tanpa indikasi.

“Saya mau minta rujukan,” barangkali adalah kalimat yang banyak diucapkan oleh pasien ketika baru datang tanpa basa-basi. Begitu keluhannya disampaikan dan ternyata tidak perlu penanganan spesialistik, langsung dijawab, “Saya sudah biasa ke dokter spesialis anu. Kemarin juga saya berobat ke dia.” Kemudian, setelah sang dokter umum bersusah payah menjelaskan penyakitnya dan bahwa pengobatannya tersedia di faskes pertama, dibalas, “Iya, saya tahu, saudara saya juga dokter umum. Ini saya harus ke spesialis!” Sebenarnya, yang mengesalkan dari hal ini adalah orang yang merasa dirinya lebih pintar daripada dokter umum tersebut enggan langsung ke dokter spesialis karena mengharapkan biaya pengobatannya ditanggung BPJS.

Kurangnya Sikap Respek

Salah satu permasalahan bangsa ini yang kerap dilontarkan oleh kaum intelektual adalah minimnya sikap saling menghargai. Apakah seorang manusia harus dipandang sambil membungkuk penuh keramahan atau mendongak dengan memincingkan mata tergantung dari faktor status sosial dan harta. Senyuman hanya diberikan kepada para bos sedangkan pegawai yang posisinya tidak tinggi diberi muka masam. Fenomena ini secara tak sadar membentuk sistem kasta sosial di negara kita.

Secara umum, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada si kaya dan si miskin tak ada perbedaan. Setiap orang akan mendapat pengobatan semaksimal mungkin dan yang kondisinya lebih gawat akan didahulukan, tanpa memandang keadaan ekonomi atau suku/agamanya. Namun, kita tak dapat membantah bahwa yang kantongnya lebih tebal akan mendapat kamar perawatan yang lebih bersih, harum, dan privat sehingga kondisinya jauh lebih nyaman daripada pasien biasa. Tak perlu ditutup-tutupi pula bahwa pasien-pasien kelas seringnya mendapat perlakuan yang lebih ramah dan senyuman yang lebih lebar. Mungkin para tenaga medis itu melakukannya secara otomatis di luar alam sadar karena telah terbiasa dengan sistem sosial yang ada di masyarakat.

Masalah mental ini juga mengakibatkan tidak adanya sikap penghargaan kepada dokter umum karena hanya ingin dilayani oleh spesialis di RS. Adalah nasib di era JKN ini dokter umum hanya dipandang sebaga tukang bikin rujukan. Apa pun nasihat yang disampaikan oleh dokter umum rasanya terlalu lemah untuk menembus dinding kearoganan yang tebal. Obat yang sudah capek-capek diresepkan harus berakhir di tong sampah karena yang diinginkan hanyalah surat rujukan. Padahal, untuk menjadi dokter umum dibutuhkan pendidikan yang tidak sebentar, ujian yang tidak mudah, dan juga internsip yang tidak ringan.

Atau tak usah ke pelayanan kesehatan. Lihat saja pelayanan publik. Terkadang orang dengan pakaian perlente akan diberi salam, “Selamat pagi, Pak!” dengan penuh hormat oleh petugas di depan. Perlakuan berbeda diberikan kepada orang berpakaian sederhana, yang mungkin akan mendapat pertanyaan dengan nada curiga, “Mau ke mana, Pak?”

Atau katakanlah fenomena yang terjadi belakangan ini. Saat ada orang yang berbeda pilihan politik, langsung saja diberi stigma antikeragaman, antibhinneka, dan kaum radikal. Tidak adanya sikap respek terhadap orang yang berbeda membuat negeri ini terus saja terkotak-kotakkan.

Hal ini barangkali disebabkan kita semua telah terlanjur tertanam mental dijajah. Pemilik darah biru harus merunduk-runduk di depan orang berkulit putih. Yang paling sial adalah yang darahnya merah biasa; mereka harus merunduk-runduk ke bangsawan dan sujud ke penjajah. Akhirnya tumbuh value atau nilai di masyarakat bahwa hanya orang-orang berkedudukan tinggi dan berhartalah yang pantas untuk dihormati.

Cita-Cita Panjang

Pemerintah kita dahulu mencanangkan Visi Indonesia Sehat 2010. Tahun berlalu, kemudian program tersebut berubah menjadi Visi Indonesia Sehat 2015. Pun tahun berlalu, kini muncul Visi Indonesia Sehat 2025.

Kata “sehat” memiliki makna yang luas. Tidak hanya bebas dari penyakit, tapi juga memiliki kondisi jiwa yang tenang sehingga mampu melakukan aktivitas dengan produktif. Hingga kini, tahun 2017, rasanya perjalanan menuju cita-cita itu masih sangat panjang, atau bahkan mungkin tak terhingga? Jumlah penyakit menular masih saja tinggi. Penyakit yang seharusnya tidak pernah muncul lagi karena adanya imunisasi seperti difteri malah terus dilaporkan keberadaannya. Angka dehidrasi berat akibat diare pada anak belum hilang di beberapa daerah yang tertinggal. Di daerah-daerah tertentu, angka kematian akibat HIV/AIDS masih tinggi.

Meskipun begitu, kita tak boleh pesimis. Kata Indonesia Sehat bukanlah utopia belaka yang tak bisa direalisasikan. Setiap dari kita bisa menjadi penyumbang cita-cita mulia ini, dan salah satu cara sederhananya adalah dengan mematuhi mekanisme JKN yang telah disusun sedemikian rupa.

Advertisements
Categories: gagasan, kesehatan | Tags: , , , , , , | Leave a comment

Skandal Teman Sejawat

Cerita rumah tangga itu harus berakhir dengan kesedihan sekaligus amarah. Tidak sedikit pun sang suami menyangka bahwa pasangannya akan menipunya. Laki-laki itu pun hanya bisa memeluk kedua anaknya setelah ikatan pernikahan yang terjalin bertahun-tahun harus diputus begitu saja. Jika kisah rumah tangga dimulai dengan cinta dan kasih sayang, mengapa di tengah perjalanan cerita itu harus dipotong dengan pengkhianatan?

Adalah hal yang wajar jika seorang laki-laki merasa senang bisa menikahi seorang dokter. Terlebih, istrinya kelak akan menjadi dokter spesialis, sebuah profesi yang penuh prestise tinggi dan posisinya berada di atas dokter umum. Namun, apa daya proses pendidikan dokter spesialis yang tengah ditempuh menjadi bencana bagi kedua belah pihak. Godaan terhadap laki-laki lain sesama peserta pendidikan begitu besar dan tak bisa dibendung, yang berujung pemecatan keduanya dari institusi pendidikan. Jelas saja skandal tersebut tidak bisa ditoleransi oleh pihak kampus karena, sebagaimana sering diulang-ulang oleh para guru saya di fakultas kedokteran, hal yang utama untuk menjadi dokter itu adalah attitude, bukan ilmu atau skill. Orang yang tidak tahu, tidak paham, bahkan bodoh masih bisa diajari dan menjadi pintar dengan belajar, sedangkan orang yang ber-attitude buruk takkan bisa diubah, begitu komentar seorang professor suatu kampus pendidikan kedokteran. Setelah di-DO pun pasangan yang menjalin hubungan terlarang ini tidak bisa ke mana-mana karena nama mereka telah masuk black list, tak satu pun rumah sakit yang mau menampung. Tapi ketidakmampuan mereka untuk melanjutkan sekolah adalah yang remeh karena kerusakan terbesar akibat perselingkuhan itu adalah hati sang mantan suami dan anak-anaknya yang terluka.

Lain lagi kisah sepasang dokter residen di pulau Jawa. Tidak hanya pasangannya, seluruh teman-temannya bahkan teman lintas angkatan pun tak ada yang mengira. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan sesama aktivis organisasi telah menjadi cerita romantis di kampus karena mereka merayakan panggung kebahagiaan sebelum melantunkan sumpah dokter. Berpasang-pasang telinga kagum mendengar perjalanan janji suci mereka yang begitu cepat layaknya cerita dongeng. Apa daya, lagi-lagi proses pendidikan dokter spesialis yang panjang dan melelahkan menjadi bisikan setan yang menabuh genderang perselingkuhan. Kali ini, pihak laki-lakinya yang tak mampu menahan nafsu terhadap sesama peserta didik satu departemen, meninggalkan istrinya yang juga tengah lelah menjalani pendidikan di departemen lain. Akhir ceritanya pun sama seperti sebelumnya, yakni pihak universitas tidak mentoleransi kelakuan biadab macam itu dan seorang anak terpaksa harus menerima kenyataan bahwa keluarganya tak lagi utuh.

Juga kisah memilukan yang melibatkan tiga dokter di suatu daerah di pulau Jawa yang sempat viral beberapa waktu lalu. Aktor dan aktris drama terlarang ini bukanlah orang yang sedang menjalani pendidikan melainkan tengah bekerja di satu rumah sakit yang sama. Salah satu dari pelaku ini baru saja menikah beberapa bulan yang lalu, belum genap setengah tahun rumah tangganya harus hancur berantakan, dan cerita ini tersebar ke mana-mana akibat kekuatan media sosial. Tak terbayang seberapa besar dirinya dan keluarganya harus menanggung malu akibat perbuatan haram ini. Saya pribadi tidak bisa menyepakati langkah yang diambil pihak yang dikhianati dengan mengumbar aib tersebut di internet walaupun mereka telah berpisah. Meski demikian, harus ada pelajaran yang diambil oleh kita yang terlanjur mengetahui kisah yang mengiris hati ini.

Cerita di atas adalah tiga dari beberapa yang terdengar. Skandal di rumah sakit bukanlah yang baru atau bahkan bukan hal yang asing. Silakan ketikkan kata-kata perselingkuhan dokter atau tenaga kesehatan di Google, maka akan ada banyak berita miring bermunculan. Itu pun hanya beberapa kisah yang ketahuan; tak terhitung jumlah skandal antar dokter residen atau dokter yang sudah selesai masa pendidikannya baik yang ketahuan maupun tidak.

Pembisik rasa was-was di hati manusia tak pernah tebang pilih, setiap manusia dan setiap profesi akan selalu menjadi santapannya. Namun, profesi tenaga kesehatan menjadi kelompok dengan resiko tersendiri yang terancam perselingkuhan. Dokter menduduki peringkat ketiga sebagai profesi yang rentan berselingkuh, dan masih menurut artikel yang sama perawat berada di peringkat ketujuh. Tenaga kesehatan, terutama yang bekerja di rumah sakit, merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan dan tak mengenal waktu siang dan malam. Jika kebanyakan orang bisa menikmati weekend atau libur panjang karena tanggal merah, hal itu tak berlaku bagi mereka yang harus melayani orang sakit. Tak terbayangkan bukan kalau UGD ditutup dan dikunci pintunya karena seluruh pekerjanya tengah menselebrasi hari raya agama mereka? Begitu pula di saat kebanyakan manusia tengah beristirahat di atas kasur yang empuk, tenaga kesehatan tetap harus berkonsentrasi melakukan pertolongan kepada korban cedera otak akibat tidak berhati-hati di lalu lintas yang sepi. Bukan hanya shift yang tak teratur dan beban kerja yang besar, rasa tanggung jawab akan keselamatan jiwa manusia juga ikut berperan membuat mereka menjadi depresi.

Sebagai profesi yang menempati 10 besar pekerjaan dengan angka depresi tertinggi, tidak mengherankan jika tenaga kesehatan berusaha mencari hal-hal yang dapat meringankan beban pikiran. Rekan kerja lawan jenis merupakan sarana yang paling menyenangkan untuk menjadi tempat berkeluh kesah dan berbagi cerita. Faktor resiko ini juga diperparah dengan interaksi yang intens, terutama di saat kondisi sedang tegang-tegangnya. Tapi mengapa bukan pasangan mereka, bukan suami atau istri mereka yang menjadi tempat pelampiasan atau tempat mencurahkan segala rasa stress di tempat kerja? Agaknya hal inilah yang harus direnungkan secara mendalam agar peristiwa pengkhianatan ini tak terus terjadi.

Artikel dan buku yang membahas mengenai faktor-faktor pemicu keretakan rumah tangga sudah banyak. Amat penting bagi pasangan yang menjalin rumah tangga untuk banyak belajar dari kisah-kisah yang telah ada agar kesalahan yang sama tak terulang dan tak terulang lagi. Pasangan yang baru saja menikah mungkin masih membakar asmara mereka dengan api yang berkobar-kobar, tapi seberapa lama bara tersebut dapat bertahan? Tidak ada bara api yang akan terus menyala selamanya; pada akhirnya ia akan menjadi asap dan suhu panas yang ada di dalamnya pun akan mendingin juga. Keniscayaan hal tesebut semestinya dapat membuat setiap orang untuk berpikir, untuk apa mereka menikah, apakah hanya sekedar membakar bara api? Jika api tersebut telah padam dan rasa yang ada tidak lagi menggebu-gebu seperti dahulu, akankah mereka mencari bara yang lain untuk kembali menggairahkan hidup mereka? Mari pikirkan baik-baik kembali mengenai tujuan membangun pernikahan yang oleh Al Quran disebut sebagai “ikatan yang kuat”, dan saya yakin setiap dari kita mampu menarik benang merahnya.

Hal lain yang juga penting untuk mempertahankan rumah tangga adalah rasa cemburu dari masing-masing pasangan. Kisah pertama yang ada di tulisan ini harus berakhir duka akibat tiadanya rasa khawatir saat pasangannya bersama laki-laki lain untuk “belajar”. “Ah tidak apa-apa, dia kan sedang belajar, saya percaya sama dia,” adalah pernyataan yang kemudian harus disesali. Terdengar pula cerita seorang anak yang harus tinggal sendiri di rumahnya karena sang ibu menyusul suaminya yang bertugas di provinsi sebelah. “Ibu takut kalau ayah bermain mata sama perawat,” terang sang anak tersebut saat bercerita bahwa ayahnya, seorang dokter bedah, sering digoda oleh rekan kerjanya di kamar operasi. Setidaknya, rumah tangga tersebut masih bertahan hingga sekarang akibat usaha preventif yang tampaknya cukup efektif. Ada motivator yang bilang bahwa rasa cemburu merupakan pertanda masih adanya cinta, dan saya percaya bahwa hal itu adalah benar.

Pada akhirnya, hanya tiap individu lah yang mampu menjaga diri mereka masing-masing. Celah pengkhianatan akan mulai terbuka ketika setiap orang membuka hatinya untuk lawan jenis yang bukan haknya. Celah yang mulanya sempit itu akan semakin menganga ketika ia membiarkan orang lain itu membuka pintu hatinya lebar-lebar, dan celah yang mulanya kecil akhirnya meretakkan fondasi rumah tangga yang dibangun susah payah. Amat jelas lah mengapa Tuhan tidak mengatakan agar makhlukNya tidak melakukan zina, melainkan jangan dekati zina; hati manusia begitu sensitif dan lemah terhadap godaan seperti ini. Jangan mengobrol hal yang tidak penting, jangan sms-an atau WA-an jika tidak urgent, jangan bercanda berlebihan, jangan berjalan atau makan minum berdua, batasi segala interaksi hanya pada hal-hal yang menyangkut pekerjaan atau hal penting lainnya; itulah yang saya pahami dari kalimat jangan mendekati zina.

Rumah sakit, dan tempat kerja lainnya, merupakan lokasi yang rawan jika kita mendatanginya tanpa bekal yang kuat. Pekerjaan yang melelahkan dan membuat stress menjadi mata panah setan untuk mencerai-beraikan kebahagiaan rumah tangga. Nyalakan kembali bara api cinta yang telah mati dengan belajar melalui buku-buku atau mereka yang telah berpengalaman. Buka kembali kita suci kita, dengarkan petuah orang-orang yang berilmu, dan selalu perbaharui benteng pertahanan iman kita dengan selalu memohon ampun dan meminta petunjuk dariNya.

Categories: kesehatan, merenung | Tags: , , , , | Leave a comment

Sidak Gubernur dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum

“Pak, saya mau ganti mobil ban Avanza. Merk apa ya yang bagus tapi murah?” kata saya kepada seorang bapak-bapak berbaju putih.

“Oh, ini aja, Pak. Ini dari Korea, harga masih murah, kualitas ga kalah bagus!” jawabnya.

Saya yang kurang mengerti masalah per-ban-an mengiyakan aja kata bapak penjual itu. Lagipula, merk yang disebutnya banyak terlihat di spanduk-spanduk di jalan. Mungkin saja memang bagus, apalagi buatan Korea, heheheh.

Tak lama para petugas bengkel selesai memasangkan ban yang baru. Memang, mobil Avanza hitam yang sengaja disewa untuk mobilisasi kami, anak-anak internsip, selama setahun sejak awal sudah punya banyak masalah.

“Berapa semua, Pak?” Bapak penjual berbaju putih itu berjenggot dan istrinya berjilbab lebar. Melihat penampilan mereka, saya sedikit mengajak ngobrol ringan. “Mas kerja di mana?” tanyanya.

“Di Rumah Sakit Umum, Pak. Di UGD,” jawab saya.

“Oh, ini ada anak saya sakit. Awalnya, saya mau membawanya ke rumah sakit umum. Tapi…” suaranya menjadi pelan, “…tapi kata orang-orang pelayanan di rumah sakit umum buruk, ya?”

***

Seorang laki-laki usia 30-an, ditemani seorang wanita yang sepertinya istrinya, buru-buru datang ke UGD. “Dok, anak saya tadi kejang.”

Anak usia balita yang disebutnya datang dalam keadaan menangis dan sedikit rewel. Kata orang tuanya, anaknya sudah demam 2 hari. Melihat kondisi pasien yang sudah tidak kejang lagi, saya pun kembali memeriksa pasien yang sudah datang duluan. Tiba-tiba, suara laki-laki yang sama berteriak, “Sudah, sudah! Kita pulang saja! Ga usah dirawat!” Lalu orang itu beserta istri dan bapak-bapak tua—sepertinya kakek dari anak itu—keluar dari UGD sambil mengomel dan setengah membentak. Sepertinya, kakek pasien itu marah-marah karena cucunya tidak segera diperiksa.

Kami, para petugas di UGD, hanya bisa geleng-geleng kepala. “Ya, sudah lah.” Umumnya anak dengan kejang demam sederhana tidaklah dalam kondisi berbahaya. Selama memang kejangnya hanya sebentar dan setelah serangan sang anak sadar, pengobatan yang dilakukan hanyalah menurunkan panas badan sambil diobservasi. Lalu, kenapa mereka malah marah-marah?

Tak lama, saya pun bisa memaklumi amarah kakek tadi. Saat itu, tidak ada satu pun yang menghampiri mereka dan memberikan penjelasan mengenai kondisi anak. Tak ada pula dokter jaga yang menerangkan, “Pak, keadaan anak Bapak tidak gawat. Sekarang saya sedang memeriksa pasien lain yang sudah datang duluan. Mohon tunggu sebentar ya.”

***

Inspeksi mendadak (sidak) dari seorang Gubernur Jambi ke sebuah rumah sakit umum di wilayahnya menuai protes keras dari kalangan tenaga kesehatan. Para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya mengecam tindakan ala koboi bapak gubernur yang tidak mengerti keadaan saat itu dan kondisi tenaga medis yang berjaga malam. Saat sidak, memang terlihat kondisi ruangan yang beliau kunjungi sedang tenang dan sepi. Dikabarkan bahwa pak gubernur sidak jam 2 dini hari, waktu bagi para pasien rawat inap untuk tidur dan beristirahat. Melihat keadaan yang aman, tidak ada yang gawat, dan tidak ada keluarga pasien yang datang menyampaikan keluhan, wajar bagi para tenaga medis saat itu untuk memenuhi hak tubuh mereka untuk beristirahat sejenak.

Sidak Gubernur Jambi

Sidak Gubernur Jambi

Manusia telah diciptakan sedemikian rupa. Jam biologis manusia “dari sananya” memang demikian, yaitu waktu siang untuk beraktivitas dan waktu malam untuk beristirahat. Walaupun kita dari pagi sampai sore tidur terus bagaikan kerbau agar tersimpan tenaga untuk jaga malam, tetap saja tubuh akan terasa lelah dan pekerjaannya tidak akan sebaik siang hari. Kenapa bisa? Ya karena itu lah jam biologis manusia yang sudah di-set oleh Tuhan, sebagaimana yang Ia katakan dalam surat Al Furqon ayat 47, “Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.”

Di negara barat sana, sudah diatur bahwa dokter yang shift malam harus beristirahat. Di Inggris, misalnya, NHS mengharuskan dokter dinas malam untuk istirahat selama 30 menit untuk menghindari kesalahan kerja akibat kondisi tubuh yang lelah. Sudah ada banyak jurnal atau penelitian ilmiah yang menyatakan kesalahan dalam penanganan medis atau medical error paling banyak terjadi saat malam hari. Kesalahan-kesalahan yang berujung kerugian bagi pasien juga beresiko besar terjadi jika dokter yang menanganinya memiliki jam kerja yang berlebihan.

Adalah hal yang wajar bagi rumah sakit terakreditasi nasional untuk menerapkan jam tidur bagi karyawannya yang jaga malam secara bergantian. Setidaknya tetap ada petugas yang stand by jikalau ada apa-apa atau mendadak terjadi hal yang emergency. Itu pun menjadi tidak berlaku jika ruangan sedang dipenuhi oleh pasien gawat. Misalnya, saya pernah kedatangan lima pasien gawat sekaligus di waktu yang bersamaan saat jam telah melewati tengah malam. Seketika itu juga seluruh petugas bangun dan memberikan pelayanan; bahkan para perawat di bangsal rawat inap pun sampai datang membantu karena keterbatasan jumlah perawat di UGD.

Tapi mengapa bapak gubernur melakukan tindakan tidak menyenangkan seperti yang telah kita lihat? Apakah karena bapak ZZ tidak paham? Bisa jadi, karena beliau tidaklah berlatar belakang kesehatan. Apakah—seperti kata beberapa orang di medsos— karena “pencitraan”? Saya tidak ingin berprasangka buruk demikian, karena untuk melakukan “pencitraan”, ada banyak cara yang lebih memikat ketimbang capek-capek ke rumah sakit di waktu dini hari.

medical-resident-sleeping-overworked-doctors-mexico-yo-tambien-mi-dormi-27Saya selalu beranggapan bahwa tidak akan ada asap jika tidak ada api. Di rekaman bapak gubernur mengatakan bahwa ia ke RS tersebut karena mendapat laporan dari masyarakatnya. Selain itu, pak ZZ juga merasa kesal karena RS tersebut kekurangan stok obat demam berdarah. Walaupun “kekurangan stok obat demam berdarah” rasanya absurd karena obat demam berdarah hanyalah cairan infus dan paracetamol—yang rasanya mustahil RS tidak memilikinya—, tapi itu menunjukkan kualitas RS yang perlu dieavaluasi.

Kejadian di Jambi setidaknya perlu kita lihat dengan sudut pandang yang lebih luas; sudah menjadi hal biasa ketika masyarakat mengeluhkan kualitas pelayanan rumah sakit umum. Ketika ada pilihan rumah sakit swasta yang jaraknya terjangkau, masyarakat akan lebih memilihnya. Jika melayani pasien BPJS, pasien kelas III/Jamkesmas pun akan berbondong-bondong mencoba ke RS swasta terlebih dahulu. Jumlah kasur untuk pasien kelas III/Jamkesmas di RS swasta biasanya tidak banyak, sehingga para pasien yang terlambat datang akan segera dioper ke Rumah Sakit Umum yang memang memyediakan jumlah lebih banyak untuk pasien kelas tersebut. Setidaknya ini terbukti ketika saya berkali-kali mendengar keluhan rekan kerja RSU yang juga bekerja di RS swasta, “Pasien di RS swasta sebelah banyak banget, jauh lebih banyak daripada RS ini.”

Mengapa RSU identik dengan pelayanan yang tidak memuaskan? Mengapa RS swasta pelayanannya selalu lebih baik? Apakah memang sistem kesehatan di negara kita memang selalu tebang pilih terhadap pasien tak mampu?

Kita semua tahu bahwa RS swasta, layaknya perusahaan, berorientasi kepada profit. Tarif yang rata-rata “tidak murah” diterapkan bagi para pasien yang ingin berobat di sana. Sebagai gantinya, lembaga itu akan memberikan pelayanan yang maksimal: para karyawan yang penuh senyum, fasilitas yang lengkap, lantai yang bersih, ruangan yang wangi, obat-obatan yang jumlahnya banyak, dll. Untuk mendukung kebijakan pemerintah, banyak RS swasta menyediakan bed khusus pasien BPJS. Namun, biaya klaim yang dibayarkan oleh BPJS cenderung membuat RS swasta rugi jika dibandingkan dengan pelayanan dan fasilitas prima yang diberikan. Tak ingin gulung tikar, biasanya bed untuk pasien BPJS pun dibatasi.

Kondisi berbeda dialami rumah sakit milik pemerintah. Ia eksis untuk memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk pasien tidak mampu. Semua “kerugian” akibat klaim BPJS yang rendah harus ditelan dalam-dalam oleh RSU. Ketiba sebuah RSU ingin membuka ruang rawat intensif, saya sempat dengar bisik-bisik dari pihak manajemen, “Kalau ICU dibuka untuk pasien BPJS, sudah dipastikan merugi.”

RSUD Tasikmalaya Terancam Bangkrut

RSUD Tasikmalaya Terancam Bangkrut

Bagaimana nasib sebuah lembaga yang harus mengalami kerugian tanpa boleh mengeluh? Rumah sakit umum tidak memiliki hak untuk menolak pasien BPJS demi menjaga diri dari kerugian; terbayang jika hal itu dilakukan, ada berapa media massa yang akan menjadikannya sebagai headline? Bisakah RS tersebut memiliki fasilitas yang mantap jika terus dilanda kerugian? Apakah kita bisa berharap RS pemerintah selalu lengkap stok obatnya dan tidak kekurangan persediaan “obat demam berdarah”? Apakah lantainya bisa terus dijaga bersih, toiletnya wangi, kamarnya harum, dan sebagainya, dan sebagainya? Kemudian, bagaimana RS tersebut menggaji para karyawannya? Bisakah ia memberikan penghasilan yang layak bagi dokter, perawat, bidan, petugas farmasi, dan lain-lainnya?

Ini adalah kenyataan yang tak bisa dipungkiri di dunia ini, bahwa performa kerja seseorang dipengaruhi oleh pemasukan yang diterima. Loh, bukankah dokter itu tugasnya adalah membantu sesama manusia ya?  Bukannya dokter itu harus punya jiwa sosial sehingga tidak boleh memikirkan materi?

Pemikiran ini perlu diluruskan. Dokter adalah sebuah profesi, yang untuk memperoleh gelar profesi itu memerlukan pengobarnan yang tidak sedikit, termasuk pengorbaanan harta/materi. Berapa biaya sekolah agar seseorang menjadi dokter? Ketika pertama kali masuk, orang tua siswa harus mengocek puluhan bahkan ratusan juta demi mengamankan kursi di fakultas kedokteran. Setelah itu, belasan juta harus diterbangkan tiap semesternya untuk biaya pendidikan. Biaya di atas belum termasuk pengeluaran untuk textbook yang terkenal tebal dan mahal. Lima hingga enam tahun adalah waktu yang harus dikorbankan agar menjadi dokter. Belum lagi setelah lulus harus menjadi dokter internsip dengan gaji seadanya (dan sering terlambat) dan, kabarnya, setelahnya harus mengikuti program Dokter Layanan Primer selama 2 tahun.

Menuntut dokter untuk bekerja sosial tanpa memberinya hak untuk memikirkan materi berarti tidak menghargai profesi tersebut. Jika profesi-profesi lainnya boleh dihargai (baca: digaji), mengapa dokter tidak boleh? Selain itu, dokter juga adalah manusia biasa yang memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari hingga menafkahi istri dan anak-anaknya.

Ketika seorang pejabat melakukan sidak dan mendapati pelayanan dari tenaga medis yang kurang memuaskan, coba ditelusuri terlebih dahulu, apakah mereka mendapatkan penghasilan yang memadai? Apakah pengorbanan dan jenjang pendidikan mereka sudah sesuai dengan gaji yang diberikan? Lama dan beban kerja mereka apakah juga diperhitungkan? Berapa banyak tenaga medis yang telah bekerja selama bertahun-tahun namun tetap saja berstatus honorer?

Dokter dan para tenaga medis adalah orang-orang yang harus stand by ketika kebanyakan orang mudik di waktu lebaran. Mereka juga adalah orang-orang yang harus menangani korban kecelakaan akibat mabuk dan korban luka bakar akibat petasan di malam tahun baru. Mengingat beban kerja mereka, apakah penghargaan yang diberikan selama ini sudah layak sehingga pemerintah bisa mengharapkan pelayanan yang penuh kualitas?

Jika dalam sidak ditemukan pelayanan RS yang kurang memuaskan, maka sudah saatnya untuk mengevaluasi akar dari permalasahan tersebut, bukan hanya menyalahkan tenaga medis yang tidur ayam saat keadaan ruangan tenang. Indonesia masih perlu melangkah jauh agar dapat menerapkan sistem kesehatan yang berkeadilan dan manusiawi, yaitu memanusiakan masyarakat dan juga tenaga kesehatannya. Penyediaan sarana kesehatan dan obat-obatan yang merata di seluruh penjuru juga merupakan pekerjaan rumah yang hingga kini belum tuntas.

Begitu pula bagi para tenaga kesehatan, ada baiknya juga kita melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Walaupun, katakanlah, penghargaan yang diterima dirasa tidak layak, tetapi tetap merupakan kewajiban untuk memberikan pelayanan yang humanis. Terkadang apa yang dibutuhkan pasien bukanlah obat dan skill medis yang mumpuni, namun komunikasi yang efektif. Sudah banyak cerita di lapangan bahwa dokter yang kurang dari sisi pengetahuan dan skill namun mampu berkomunikasi dengan baik lebih disukai masyarakat ketimbang dokter bergelar tinggi tapi gaya bicaranya tidak menyenangkan. Yang menyebabkan dokter dituntut ke meja hijau kebanyakan bukanlah tidak mampu mengobati pasien hingga sembuh, tapi karena tidak mampu berkomunikasi kepada pasien dan keluarga.

Evaluasi dari kedua belah pihak, yaitu stakeholder dan tenaga kesehatan, dibutuhkan untuk menunjuang perbaikan sistem kesehatan negeri ini. Saling menyalahkan atas pelayanan yang buruk tidaklah akan memecahkan masalah. Pemerintah wajib terus melakukan perbaikan dan menyediakan sistem yang semakin baik, juga dokter dan paramedis wajib bekerja secara maksimal—meskipun penghargaannya kurang—sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan juga ibadah kepada Tuhan.

Categories: kesehatan, merenung | Tags: , , , , , , | Leave a comment

Cerita PTT di Teluk Bintuni, Papua Barat (2): Beban Kerja yang Banyak

Keputusan saya bekerja ke Papua dilatarbelakangi oleh berbagai alasan; keinginan untuk “mengabdi” ke Papua sudah ada semenjak di bangku kuliah. Kata mengabdi sengaja saya beri tanda kutip karena makna pengabdian itu luas dan tidak harus ke tempat yang jauh. Dokter yang bekerja di dekat rumahnya atau di kota besar pun memiliki pengabdiannya tersendiri. Saya sendiri memilih jalan pengabdian ke pulau paling timur di Nusantara.

Tidak dipungkiri bahwa Surat Masa Bakti dan Surat Rekomendasi sebagai bekal untuk daftar sekolah spesialis nanti menjadi salah satu faktor pendorong untuk berangkat ke Papua Barat. Namun, faktor terbesar bagi saya ialah keinginan untuk bertualang ke tempat baru, melihat wajah-wajah baru, dan mengenal kebiasaan serta budaya baru. Menurut saya, dengan berpergian hingga ke ujung Nusantara, saya bisa mengenal negeri ini dengan lebih baik. Lagi pula, bukan kah manusia itu seperti air, jika terus diam di satu tempat ia akan menggenang dan menjadi kotor, sedangkan jika terus bergerak ia akan menjadi bersih? Itu sedikit alasan filosofis yang mendorong saya untuk pergi jauh ke timur, heheheh.

Sekilas tentang RSU Bintuni

RSU Bintuni, Khasnya ialah Bangunan UGD di Belakang Poliklinik, Tidak Seperti RS Kebanyakan

RSU Bintuni, Khasnya ialah Bangunan UGD di Belakang Poliklinik, Tidak Seperti RS Kebanyakan

Keinginan mengabdi ke daerah terpencil sekaligus belajar ilmu klinis; kedua alasan itu membuat saya memilih untuk bekerja di rumah sakit. Memang jika ingin merasakan nuansa “mengabdi di daerah terpencil” dan aroma petualangan, puskesmas adalah pilihan yang lebih pas. Namun, belajar ilmu klinis merupakan kebutuhan yang lebih utama sehingga saya pun memutuskan ke RS.

RSU Bintuni adalah rumah sakit milik pemerintah tipe D dan merupakan satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Teluk Bintuni. Belum ada rumah sakit swasta yang berdiri di sana, dan setahu saya rumah sakit swasta di Papua Barat hanya ada di Kota Sorong (bahkan Manokwari sebagai ibukota propinsi pun belum punya). Meskipun begitu, saya tidak ragu untuk memberikan apresiasi terhadap rumah sakit ini.

Walaupun RSU Bintuni baru berdiri di tahun 2012, harus diakui bahwa RS pemerintah ini berkembang cukup progresif. Saat ini ia memiliki fasilitas yang lebih baik daripada RSU di Manokwari dan Sorong. Karena terbilang baru, bangunannya pun terlihat modern jika dibanding RSU pada umumnya. Di tahun 2016, RSU Bintuni mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit dan telah terstandardisasi ISO. Di pertengahan tahun 2016 RS mendatangkan 8 buah alat ventilator yang satu unitnya setara dengan 2 mobil Hilux, kemudian, di akhir tahun, alat pemindai jaringan lunak duduk dengan megah di kamar radiologi, membuat Bintuni sebagai satu-satunya daerah di Papua yang memiliki alat CT-Scan.

Perawatan di RS ini sepenuhnya gratis, tidak peduli apakah pasien punya BPJS, KIS, atau embel-embel lainnya. Begitu pula dengan obat-obatan di farmasi, seluruhnya gratis, baik itu obat generik maupun obat bermerk. Mungkin kita banyak mendengar cerita susahnya dokter UGD bekerja melayani pasien BPJS karena banyak kriteria kegawatdaruratan yang diterapkan oleh BPJS. Saya ingat saat internsip dulu, jika ada pasien rawat jalan datang ke UGD, pasien tersebut tidak boleh diinfus karena jika dipasang—menurut BPJS—pasien tersebut harus dirawat. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, BPJS bisa menolak membayarkan klaim, yang berujung kerugian pihak RS. Bagaimana dokter tidak pusing jika tidak bebas bergerak dalam bekerja dan banyak dibatasi? Nah, hal-hal tersebut tidak berlaku di RS ini; pokoknya semua pengobatan dan tindakan yang dilakukan dokter ditanggung, baik oleh BPJS maupun rumah sakit.

Keadaan tersebut membuat para dokter tidak ragu dalam memberikan pengobatan. Di tempat internsip kemarin, perawat sering mengingatkan bahwa pemberian obat omeprazole injeksi bagi pasien BPJS maksimal hanya 3 hari dengan dosis pemberian sekali per hari. Di Bintuni, dokter bebas memberikan obat tersebut berhari-hari dengan dosis 2x/hari. Begitu pula ketika ada pasien yang membutuhkan transfusi albumin yang harga satu botolnya mencapai satu juta rupia, tidak ada keraguan dalam memberikannya, malah pernah ada satu pasien yang mendapat transfusi sampai empat botol, dan itu semua gratis! Masalah muncul ketika terjadi kekosongan obat-obatan tertentu. Karena RSU Bintuni mendapat suplai obat-obatan dari luar (mungkin luar Papua), kadang butuh waktu lama bagi RS untuk memenuhi stok kembali.

Tidak hanya perawatan dan pengobatan, pihak RS juga menanggung biaya trasnportasi jika pasien perlu dirujuk. Masalah yang banyak ditemui pasien miskin jika ingin dirujuk ialah biaya transportasi yang tidak ditanggung karena BPJS hanya meng-cover biaya pengobatan. Pernah satu kali saya merujuk pasien perdarahan otak ke Makassar. Untuk mencapai kota tujuan, pasien harus naik pesawat Susi Air dari Bintuni ke Sorong lalu lanjut naik pesawat Sriwijaya ke Makassar. Yap, biaya pesawat pasien dan satu keluarga pasien yang mengantar—termasuk dokter yang ikut mengantar—dibiayai oleh RS.

Menjadi Dokter Umum

Sistem kerja di RS sana tidaklah jauh berbeda dengan RS lain pada umumnya; hal yang berbeda ialah dokter yang bertugas di UGD merangkap tugas sebagai dokter ruangan. Ini terjadi dikarenakan pihak manajemen memutuskan untuk membatasi jumlah dokter umum di RS. Jumlah dokter umum semenjak saya pertama kali datang hingga selesai masa tugas tetap sama, yaitu 8 orang: 3 orang yang sudah senior di poli umum, poli konsultasi, dan medical check-up, dan 5 orang tenaga kontrak (PTT) di UGD sekaligus bangsal. Keadaan tersebut bisa membuat seorang yang sedang tidak beruntung bolak-balik ke UGD, bangsal, hingga kamar bersalin. Untungnya jumlah pasien bisa dibilang sedikit jika dibandingkan di Jawa.

Menjadi dokter tentu tidak bisa dipisahkan dari berinteraksi dengan masyarakat; saya menjadi tahu bahwa banyak orang asli yang karakternya cukup keras Di Bintuni, untuk melakukan pemasangan infus saja perlu tanda tangan persetujuan informed consent. Kata orang-orang RS, pernah terjadi pemukulan terhadap dokter akibat kesalahpahaman, penusukan jarum infus di tangan dikira tindakan menyakiti pasien. Selain itu, tidak sedikit mereka yang sebenarnya memiliki indikasi untuk dirawat tapi susahnya setengah mati untuk membujuk mereka agar mau menginap di RS. Setelah akhirnya berhasil diyakinkan, 2-3 hari kemudian mereka meminta pulang paksa. Tidak sedikit pula orang tua yang membawa anaknya ke RS karena batuk pilek dan rewel. Setelah dinilai bahwa sang anak mengalami radang paru-paru alias pneumonia, mereka menolak dilakukan pemasangan infus terhadap anak yang berujung pada penolakan rawat inap. Weww, kalau tidak mau dirawat, untuk apa jauh-jauh datang RS? Hahah. Tapi tentu banyak juga masyarakat di sana yang kooperatif dan mematuhi petunjuk dokter dan perawat.

Kasus terbanyak yang saya temukan di Bintuni tidaklah mengejutkan. Seperti yang ditulis di tulisan pertama, HIV dan tuberculosis paru (TB) menjadi 2 penyakit primadona di Papua. Pendidikan yang kurang membuat hubungan seks di luar nikah tidak sedikit dilakukan semenjak mereka masih usia sekolah. Kesadaran akan “hubungan seks aman” yang rendah memperparah penyebaran virus ganas yang membunuh sistem imun manusia tersebut, ditambah lagi adanya bangunan plus plus yang berdiri dengan tenang. Banyaknya angka infeksi paru-paru juga tidaklah mengherankan mengingat kondisi higienitas masyarakatnya yang amat kurang. Beberapa kali di RS ditemukan tuberkulosis dengan resistensi berbagai obat, yang membuat pasien-pasien tersebut harus dirujuk ke Sorong untuk mendapat penanganan dari tim khusus. Ya, minimnya kesadaran untuk patuh meminum banyak jenis obat selama 6 bulan disertai pengawasan yang lemah sudah bisa ditebak.

Selain hal di atas, kebiasaan lain yang sungguh amat disayangkan banyak terjadi di sana adalah mabuk. Masalah utama soal keamanan di Bintuni bukanlah pencurian atau begal; selama setahun di Bintuni saya tidak pernah menemukan kasus begal, bahkan pernah saya parkir motor di depan masjid dengan kuncinya masih menancap di motor, setelah ditinggal setengah jam sepeda motornya masih utuh (tapi tidak untuk dicontoh sih, heheh). Namun, yang banyak terjadi adalah kasus kekerasan, penganiayaan, dan kecelakaan yang dipicu oleh minuman beralkohol. Tengah malam adalah waktu yang umum bagi UGD menerima korban kecelakaan gara-gara pengemudinya mabuk. Pernah satu malam saya menerima empat pasien luka-luka akibat “baku potong” yang semuanya dalam pengaruh alkohol, dan yang membuatnya lebih menyedihkan ialah teranyata salah seorang dari mereka merupakan oknum penegak hukum.

Satu lagi jenis kasus yang cukup sering adalah percobaan bunuh diri dengan minum bayclin. Ketika ditanya, mereka mengaku stres atau tidak tahan dengan konflik yang terjadi di keluarga. Meskipun demikian, kebanyakan mereka meminum bayclin hanya untuk menggertak saja (tidak benar-benar ingin bunuh diri) sehingga jumlah yang diminum tidak banyak, tapi tetap saja perlu mengobservasi mereka dengan ketat kalau-kalau terjadi perdarahan di saluran cerna. Selama satu tahun di Bintuni, total ada empat kasus seperti itu yang saya terima, dengan keempat-empatnya menolak untuk dirawat inap, atau ada yang awalnya mau dirawat tapi berujung ke penandatanganan surat pulang paksa.

Saya sudah menyebutkan bahwa jumlah pasien yang masuk ke UGD rata-rata tidaklah banyak, namun jika sial, ketika sedang mencoba menangani pasien jantung di UGD, perawat di bangsal menelpon karena ada pasien henti nafas, lalu bidan di ponek meminta dokter untuk datang karena seorang pasien di sana sudah melahirkan, yang dilanjutkan permintaan dari perawat perinatologi untuk menuliskan status bayi baru lahir. Yahh, kondisi di atas bisa disebut sangat jarang.

Jumlah pasien RS yang sedikit bukan karena masyarakatnya sudah memiliki status kesehatan yang mapan, tapi karena permasalahan akses ke rumah sakit yang sulit bagi warga Teluk Bintuni yang tinggal di seberang lautan atau di atas gunung. Jika sejawat dari puskesmas di distrik yang jauh ingin merujuk, kadang mereka harus menunggu jadwal kapal, walau banyak juga yang diantar menggunakan longboat milik puskesmas. Selain itu, jumlah pasien yang enggan patuh untuk dirujuk dan lebih memilih pengobatan secara “adat” tidak sedikit. Karena kendala transportasi, bisa saja dokter puskesmas sekali mengirim pasien dalam jumlah banyak. Setidaknya saya pernah menerima 4 pasien rujukan sekaligus dari tempat dan di waktu yang sama.

Komite Medik RSU Bintuni memiliki kebiasaan ilmiah yang baik. Setiap Senin, sang ketua komite medik yang juga merupakan dokter spesialis sangat bersemangat mengajak seluruh dokter di RS untuk mengikuti morning report. Seluruh dokter UGD yang bertugas di hari Sabtu harus membuat satu laporan kasus pasien rawat inap untuk dipresentasikan. Di hari Kamis, dokter jaga secara bergilir diminta untuk membuat case report mengenai kasus menarik yang pernah ditemukan. Weww, repot banget yak? Hahahah….

Morning Report, Kadang-Kadang Sepi

Morning Report, Kadang-Kadang Sepi

Pengalaman yang paling berkesan selama satu tahun di Bintuni tentu adalah ketika merujuk pasien lewat udara. Sebelumnya saya sering mendengar cerita dokter-dokter daerah terpencil yang merujuk pasien menggunakan boat kecil menantang ombak atau pesawat kecil berbaling-baling. Menjelang habisnya masa kontrak kerja, tiba-tiba saya diminta mengantarkan seorang pasien ke Makassar. Umumnya tenaga kesehatan yang mendampingi pasien di pesawat adalah perawat, tapi karena pasien ini mengalami perdarahan otak (berdasarkan hasil CT-Scan) yang sampai menggeser otak dan memiliki kesadaran rendah, pihak dokter di bandara Sorong menginginkan agar pasien tersebut didampingi oleh dokter.

Selama di dalam pesawat, saya berkali-kali membenarkan infus yang macet gara-gara pasien gelisah, juga menyiapkan obat-obatan injeksi untuk dimasukkan sesuai jadwalnya. Walau di surat pengantar dokter penyakit dalam menulis bahwa peluang pasien ini dubia ad malam alias cenderung untuk tidak dapat bertahan, kami berhasil mencapai RSUP Wahidin tanpa kendala berarti. Setelah kembali ke Bintuni, saya mendapat kabar bahwa pemuda yang mengalami perdarahan tersebut telah selesai dioperasi dan dilaporkan kesadarannya meningkat. Alhamdulillah.

Di akhir masa kerja, akhirnya saya mendapatkan surat-surat sakti itu: surat masa bakti dan surat rekomendasi dari rumah sakit. Saya juga mengajukan permohonan surat rekomendasi ke Bapak Bupati, yang dijawab melalui direktur bahwa beliau tidak keberatan namun baru bisa dikerjakan setelah tahun baru. Tentu rasa senang tumbuh, tapi bukan itu yang saya cari di Papua. Ilmu-ilmu klinis yang diajarkan oleh para dokter spesialis merupakan ilmu yang tiada harganya. Bantuan dan kerja sama dari seluruh pegawai RS, juga keramahan mereka, insyaAllah bukan lah hal yang untuk dilupakan. Juga yang paling penting dari itu semua adalah masyarakat dan tanah Papua yang telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran, sesuatu yang tidak akan didapatkan jika saya enggan keluar dari zona nyaman di rumah.

Ketika koas, seorang konsulen berkata, “Jika sudah terlanjur tercebur di kolam, maka berenanglah dengan baik agar selamat.” Saya tidak menyangka masih bisa berenang dengan baik di samudera dunia kedokteran yang sangat dalam dan penuh gelombang ini. Yap, perjalanan saya masih jauh dan ombak yang lebih ganas mungkin sedang menanti. Akankah saya dapat bertahan? Hmm, mungkin itu tergantung jumlah dan kekuatan “bahan bakar” yang saya miliki. Setiap orang memiliki sumber energinya masing-masing untuk menjadi dokter, tapi saya yakin, sumber kekuatan yang paling kuat dari itu semua ialah rasa dan sifat kemanusiaan yang dianugerahkan oleh Tuhan.

Categories: catatan perjalanan, kesehatan | Tags: , , , , , , | 3 Comments

Cerita PTT di Teluk Bintuni, Papua Barat (1): Kota yang Panas

Bekerja sebagai tenaga PTT alias Pegawai Tidak Tetap masih menjadi favorit terutama bagi dokter yang baru lulus atau selesai internsip. Walaupun PTT Pusat sudah dihapuskan oleh pemerintah dan digantikan dengan Nusantara Sehat (NS)—yang mengirimkan dokter beserta tenaga kesehatan lainnya (perawat, bidan, apoteker, dll) untuk bekerja secara tim ke puskesmas di daerah terpencil—masih banyak daerah-daerah terpencil di nusantara yang membutuhkan dokter-dokter tenaga kontrak. Dokter yang sedang PTT daerah sekarang lebih tepat disebut sebagai tenaga kontrak yang diberdayakan oleh suatu daerah. Karena ia berbasis daerah, kebutuhannya pun tergantung masing-masing daerah, apakah mereka sedang membutuhkan dokter atau tidak. Lama kontraknya juga tergantung kebijakan tiap daerah masing-masing, yang biasanya di daerah kategori terpencil mau mengkontrak dokter hanya selama 1 tahun dan daerah kota menuntut dokter untuk kontrak minimal 3 tahun.

Alasan mau bekerja di daerah terpencil tentu macam-macam. Ada yang memang ingin mengabdikan ilmunya ke daerah, tidak sedikit pula yang mengincar Surat Masa Bakti (SMB) dan Surat Rekomendasi Sekolah Spesialis dari institusi daerah. Dengan kombinasi dua alasan tersebut—mengabdikan ilmu dan menginginkan surat sakti—saya pribadi memutuskan untuk sejenak mencari pengalaman ke daerah.

Mencari informasi lowongan kerja PTT daerah harus lah melalui mereka yang pernah bekerja di sana, atau jika beruntung mendapat broadcast di grup messenger. Saya sendiri mendapat informasi lowongan di Bintuni melalui senior yang baru saja pulang dari sana. Berutung, di akhir tahun 2015, RSU Bintuni masih membutuhkan tenagan dokter umum satu lagi.

Menuju Kabupaten Teluk Bintuni bisa melalui dua jalur, yaitu naik pesawat ke Kota Sorong lalu lanjut dengan pesawat kecil Susi Air menuju Bintuni, atau terbang ke Manokwari yang kemudian dilanjutkan melalui jalur udara atau darat.. Saya sendiri lebih suka opsi yang terakhir, yaitu terbang ke ibukota Propinsi Papua Barat lalu lanjut dengan jalur darat ke Bintuni.

Jadwal pesawat ke Papua tidaklah menyenangkan; seluruh pesawat yang terbang ke daerah timur berangkat di waktu dini hari dari Makassar. Jika menggunakan pesawat yang transit dulu di Makassar, penumpang harus menunggu dulu di bandara Sultan Hasanuddin selama 2-3 jam di waktu tengah malam. Di perjalanan pertama ke Bintuni, saya sampai di Makassar jam 12 malam dan menunggu hingga jam 3 pagi untuk melanjutkan perjalanan, dan akhirnya mendarat di Manokwari jam 7 pagi.

Setelah tiba di Bandara Rendani, tugas selanjutnya adalah mencari mobil Toyota Hilux yang memiliki dua gardan. Ya, jika mengintip keluar jendela pesawat saat di atas tanah Papua, kita bisa melihat hampir seluruh pulau masih ditutupi hutan, kontras dengan pulau Jawa yang sudah banyak kota, perkampungan, dan sawah. Pembangunan di Papua masihlah sangat minim; jalur darat antarkota di Papua masih jarang dan jika ada pun kondisinya memprihatinkan. Perjalanan darat ke Bintuni dari Manokwari hanya bisa ditempuh melalui mobil dengan dual gearbox dan berban besar seperti Toyota Hilux, Mitsubishi Strada, dan Toyota Land Cruiser.

Bandar Udara Rendani, Manokwari

Bandar Udara Rendani, Manokwari

Mencari kendaraan ke Bintuni sebenarnya tidaklah sulit karena mobil Hilux yang melayani perjalanan Manokwari-Bintuni jumlahnya ada banyak dan sudah menjadi transportasi umum masyarakat. Untuk mendapatkannya, kita dapat naik ojek dahulu di luar bandara (mengenal tukang ojek di Manokwari gampang karena mereka semua mengenakan helm kuning) menuju pasar Wosi. Kalau membawa koper besar, bisa sewa taksi Avanza seharga 100 ribu, menemukannya pun mudah karena begitu keluar dari bandara, berbondong-bondong orang-orang menawarkan taksi. Begitu sampai di pasar, ada banyak Hilux berjejer dan orang menawarkan transportasi ke Bintuni. Mobil Hilux yang merupakan kendaraan pickup mampu memuat hingga 5 orang termasuk supir, dan tarif perjalanan ke Bintuni sebesar 500 ribu per orang. Bisa juga mobil tersebut dicarter sendiri dengan biaya 2 juta.

Perjalanan dari Manokwari ke Bintuni ditempuh selama 7-8 jam; jika cuaca jelek dan jalanan berlumpur, waktu tempuh bisa lebih lama. Pada saat perjalanan pertama ke Bintuni, saya tertidur pulas akibat tidak bisa tidur sama sekali di pesawat, sehingga melewatkan pemandangan sepanjang perjalanan. Di perjalanan-perjalanan berikutnya barulah saya bisa melihat-lihat apa yang ada di antara Manokwari-Bintuni.

Kondisi jalan dari Manokwari menuju Ransiki, kecamatan utama Kabupaten Manokwari Selatan, beraspal baik. Di beberapa titik bisa terlihat samudera pasifik di sebelah kiri. Biasanya sang supir akan istirahat untuk makan di Oransbari atau Ransiki, dua kecamatan besar di Manokwari Selatan yang banyak dihuni transmigran, sekitar 3-4 jam dari Manokwari. Kalau pernah mendengar isu bahwa harga-harga di Papua lebih mahal, isu itu memang benar; sekali makan di warung singgah itu kena 30 ribu dengan menu nasi dan ayam goreng, jika menunya ikan maka bisa ditarik 50 ribu.

Setelah Ransiki, kendaraan akan mulai menaiki bukit dengan tebing batu yang telah dikeruk, yang orang-orang di sana menyebutnya Gunung Botak. Kadang-kadang, kalau penumpang lainnya setuju, kita bisa minta supir untuk berhenti sebentar di Gunung Botak untuk mengambil foto. Pemandangan laut disertai bukit-bukit yang membentang membuat lokasi itu cukup berharga untuk memenuhi koleksi foto di kamera.

Begitu masuk gunung botak, jalanan mulai rusak, dan tak lama kemudian masuk ke jalanan penuh lumpur yang dikenal dengan Pintu Batu. Jika cuaca sedang kering, mobil tidak akan menemui masalah melewatinya, namun jika sedang hujan, apalagi hujan deras, tidak jarang Hilux pun nyungsep. Truk-truk pengangkut barang dapat terlihat parkir di pinggir jalan; para krunya memutuskan menginap di sana sambil menunggu jalanan kembali kering. Pernah sekali mobil yang saya tumpangi harus ditarik oleh Hilux lain karena tidak bisa melewati genangan lumpur. Keadaan seperti ini lah yang bisa membuat perjalanan menjadi begitu lama.

Toyota Hilux, Kendaraan Primadona Papua

Toyota Hilux, Kendaraan Primadona Papua

Kondisi Jalanan yang Berlumpur dan Licin antara Manokwari-Bintuni

Kondisi Jalanan yang Berlumpur dan Licin antara Manokwari-Bintuni

Pemandangan Gunung Botak via http://www.kompasiana.com/eddypp86

Pemandangan Gunung Botak via http://www.kompasiana.com/eddypp86

Sisa perjalanan ialah melewati hutan yang di beberapa titik ada perkampungan kecil. Melihat kondisi perkampungan yang sepertinya hanya mendapat akses listrik di malam hari dan air bersih yang terbatas membuat saya bersyukur sekaligus prihatin. Kondisi kesehatan penduduknya pasti lah sangat rendah, apalagi Manokwari Selatan adalah kabupaten baru yang belum memiliki rumah sakit. Di balik itu semua, mungkin masih ada masyarakat yang masih tinggal di hutan dan memiliki akses ke fasilitas kesehatan adalah hal yang mewah.

Panas

Itu adalah kesan pertama saya ketika pertama kali menginjakkan kaki di Bintuni. Cukup berdiri saja di tempat terbuka, tanpa berjalan atau ­ngapa-ngapain, langsung rasa lelah mengalir ke seluruh badan seolah habis naik gunung. Pokoknya panas banget lah; panasnya Jakarta ga ada apa-apanya dibanding Bintuni.

Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kota pesisir hasil pemekaran dari Kota Manokwati di tahun 2004. Sebagai kabupaten yang baru, pembangunannya masih belum banyak. Kota ini hanya memiliki satu jalan lurus yang membentang dari satu ujung yaitu Kantor Bupati di area transmigran sampai ke arah perbukitan yang entah berujung di mana. Pusat keramaian, atau orang-orang di sana menyebutnya “kota”, ada di daerah dekat dengan pelabuhan atau Km 0, sedangkan  rumah sakit berada di Km 7, ke arah daerah atas atau perbukitan. Karena letaknya, jika pergi ke kota orang-orang akan menyebutnya “ke bawah” sedangkan ke arah rumah sakit mereka menyebutnya “ke atas”. Teluk Bintuni juga menaungi distrik-distrik yang ada di seberang lautan, yang untuk ke sana hanya bisa ditempuh dengan kapal atau longboat.

Dokter PTT tidak perlu khawatir mengenai masalah tempat tinggal karena disediakan mess oleh Dinas Kesehatan yang terletak di Km 5. Karena milik Dinas Kesehatan, sebenarnya mess tersebut diperuntukkan untuk dokter-dokter puskesmas, sedangkan dokter-dokter rumah sakit statusnya menumpang. Namun, karena puskesmas lokasinya jauh-jauh sehingga dokternya pun harus tinggal di puskesmas, mess sehari-hari lebih banyak digunakan oleh dokter rumah sakit. Sekali-sekali dokter puskesmas “pulang” ke Bintuni untuk membuat laporan, pelatihan, atau sekedar melepas kejenuhan, tapi setelah seminggu mereka kembali ke distrik. Jadi, yah, fasilitas mess seperti dapur dan TV serasa dimiliki oleh dokter rumah sakit. Sayangnya, Km 5 merupakah daerah yang belum ter-cover sinyal 3G alias masih 2G (sinyal yang ada di Teluk Bintuni hanyalah dari provider Telkomsel). Daerah yang penduduknya bisa internet-an dengan baik adalah di dekat Puskesmas hingga masjid besar, di Km 1 dan 0.

Mess Dokter, Belakang Dinas Kesehatan

Mess Dokter, Belakang Dinas Kesehatan

Tidak sulit mencari makanan di Bintuni; “kota” merupakan tempat yang paling banyak warung makan. Para tukang jualannya kebanyakan ialah orang Jawa yang menjual lalapan ayam goreng, ikan goreng, tempe/tahu penyet, dan nasi goreng. Ada juga warung milik orang Bugis dengan menu coto dan konro. Harganya? Yup, sama seperti di tempat singgah tadi, yaitu 30 ribu/porsi. Tapi tidak perlu khawatir soal pengeluaran untuk makan karena selain besaran gaji dokter umum yang cukup untuk meng-cover biaya hidup di Papua, RS juga menyediakan nasi kotak bagi dokter yang bertugas. Kadang-kadang penghuni mess memasak sendiri kalau sudah bosan dengan makanan di luar yang itu-itu saja.

Makanan khas Papua adalah sagu yang direbus kemudian didinginkan, yang disebut dengan “papeda”. Makanan tersebut berkonsistensi kenyal seperti lem kanji, biasanya dimakan dengan ikan kuah kuning. Walau merupakan makanan khas, papeda ikan kuah kuning jarang dijual di warung dan biasanya merupakan makanan yang disajikan jika ada acara hajatan, itu pun tidak sering. Kebanyakan tempat makan di Bintuni menjual makanan seperti yang disebutkan tadi, nasi lalapan khas orang Jawa.

Papeda

Papeda

Papeda Dimakan Bersama Ikan Kuah Kuning

Papeda Dimakan Bersama Ikan Kuah Kuning

Selain makanannya yang kurang variatif, di Bintuni juga tidak ada hiburan sama sekali. Jika mengetik kata “Teluk Bintuni” di Google Maps, terlihat titik biru di tepi “mulut atas” pulau Papua yang berdekatan dengan laut. Wah, dekat laut! Tapi jangan terkecoh, jika di-zoom, bisa dilihat daratan-daratan dekat laut itu dibelah-belah sungai. Yap, di Bintuni tidak ada pantai dan tidak ada laut, yang ada hanyalah sungai. Pelabuhan di Bintuni pun berukuran kecil karena merupakan pelabuhan sungai. Tidak ada juga lokasi-lokasi menarik lain untuk dilihat. Jadi, yah, satu tahun terasa sangat lambat di Bintuni karena rasa jenuh.

Setelah beberapa minggu tinggal di sana, saya pun mulai mengenal dan memahami karakter orang Papua. Hal pertama yang saya notice adalah orang Papua tidak suka bersawah dan beternak. Pola pikir hidup yang sederhana membuat mereka lebih senang berburu rusa di hutan, membuat daging rusa lebih mudah ditemukan di pasar dan warung daripada daging sapi. Selain berburu, masyarakat di sana juga banyak berkebun pisang sehingga harga pisang di sana murah-murah. Masyarakat asli sana juga tampaknya tidak memiliki passion untuk berdagang atau berwira usaha, terlihat dari para pemilik warung dan toko yang hampir semuanya adalah pendatang. Keadaan seperti itulah yang membuat pendatang—kebanyakan dari Jawa dan Sulawesi—berperang penting dalam roda perekonomian di Bintuni.

Tentu saja kualitas pendidikan sangat jauh jika dibandingkan dengan di Jawa. Tampaknya kesadaran untuk sekolah pun masih belum tinggi; saya pernah mendengar cerita dari pengurus sebuah sekolah Islam di daerah transmigran bahwa tidak jarang orang tua siswa sendiri lah yang menarik anaknya dari sekolah. Kualitas pendidikan yang rendah tentu berimbas pada kualitas kesehatan. Penyakit yang paling banyak ditemukan di sana tidak lah mengejutkan, yaitu penyakit menular seksual dan tuberculosis (TB), dua penyakit yang banyak ditemukan di daerah yang higienitasnya kurang dan pendidikannya rendah.

Meskipun begitu, saya bersyukur memiliki pengalaman tinggal di Papua dan berinteraksi dengan orang-orangnya, walau hanya satu tahun. Dengan melihat daerah di nusantara hingga ke paling ujungnya, kita bisa lebih mengenal negara ini. Papua sudah bergabung dengan Indonesia sejak tahun 1969 namun masih banyak celah perbaikan yang perlu diisi. Siapakah yang perlu mengisinya? Tentu jari kita tidak harus melulu diarahkan ke pemerintah, tapi bisa dikembalikan ke diri sendiri dengan mengabdikan ilmu yang dimiliki di daerah yang masih membutuhkan.

Cerita pengalaman saya bekerja di RSU Bintuni bisa dibaca di sini.

Categories: catatan perjalanan, kesehatan | Tags: , , , , , | 3 Comments

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: