Monthly Archives: November 2016

Berbicara Politik, Kita Bersikap Fair Saja-lah



Politik tentu saja berbicara tentang kekuasaan. Kita semua tahu bahwa politik merupakan cara untuk mendapatkan kekuasaan.

Membicarakan politik tidak bisa lepas dari pelaku politik itu sendiri. Kekuasaan disebut eksis apabila ada penguasa. Bahkan bila tak punya sistem pun, kerajaan atau negara bisa tetap jalan selama ada yang duduk di tahta kekuasaan. Politikus merupakan kunci utama dari aktivitas polititk dan kursi jabatan.

Karena fokus utama dari politk adalah pelakunya, maka kegiatan ini tak bisa lepas dari sifat subjektif. Manusia adalah makhluk subjektif karena ia bukanlah robot. Jika memiliki intelijen buatan atau artificial intelligent pun, robot tetaplah mesin, tak punya rasa dan tak punya hati, bisa disamakan dengan pisau belati. Lain halnya dengan manusia; walaupun rocker identik dengan musik keras bagaikan beton, tetap saja mereka memiliki perasaan. Berdampingan dengan akal atau rasionaltias, perasaan menjadi dasar bagi manusia untuk menilai sesuatu. Gabungan antara perasaan yang berbeda tiap orang dan intelektualitas—yang tiap orang pun berbeda tingkatan dan referensinya—membuat manusia menjadi khalifah di muka bumi yang bersifat subjektif.

Para politisi yang memiliki ideologi, sikap, dan gagasan yang berbeda—karena subjektifitasnya tersebut—memiliki spectator atau pendukung masing-masing. Masyarakat yang setuju dengan ide-ide politikus tertentu membuat mereka berusaha agar favoritnya menduduki kekuasaan. Di antara suporter itu pun ada yang habis-habisan mencurahkan pikiran dan tenaganya. Jika politisi yang didukungnya memiliki prestasi atau catatan yang baik, hal tersebut akan digembor-gemborkan untuk meyakinkan orang lain. Begitu pula jika calon dukungannya melakukan kesahalan, pendukungnya yang setia akan sepenuh hati membelanya, agar suara jagoannya di pemilihan nanti tidak jatuh. Hal ini biasa dalam politik.

Masalah akhirnya timbul ketika dukungan yang diberikan kebanyakan—atau sebagian—berupa dukungan “buta”. Perasaan dan rasionalitas tidak lagi dalam posisi proporsional. Logika dikesampingkan atau fakta yang ada diputarbalikkan dengan akrobat argumen agar terkesan masuk akal. Pintu nurani pun tak diketuk lagi, melainkan diganti dengan emosi fanatisme. Sayangnya, fenomena ternyata hal yang lumrah dalam dunia perpolitikan.

Fanatisme buta semakin rumit saat media berita menunjukkan keberpihakannya. Sudah bukan rahasia kalau beberapa media di negara ini jelas-jelas menunjukkan dukungan kepada politisi tertentu. Informasi yang sama bisa diolah dengan berbeda oleh setiap media. Pengolahan yang kreatif membuat kantor berita menjadi media framing, membentuk sudut pandang pembacanya sesuai kehendak penulisnya. Kerumitan ini pun semakin diperumit di era media sosial ketika informasi terus mengalir setiap detiknya tanpa bisa dibendung.

Saat Ahok ditetapkan sebagai tersangka, framing atau pembentukan opini massa terus diolah agar gubernur tak aktif itu terkesan tak bersalah, atau lebih parahnya lagi, heroik. Ketika ditanya tanggapannya mengenai status tersangka, Ahok menyamakan dirinya dengan Nelson Mandela. Cukuplah kita bertanya dengan logika sederhana, sama dari mananya? Yang satu masuk penjara karena memperjuangkan persamaan, yang satu lagi tersangka karena menyakiti jutaan masyarakat Indonesia. Namun logika sederhana ini tak dipedulikan oleh para pendukung fanatiknya. Tak butuh waktu lama bagi Twitter untuk menaikkan tagar #kamiAhok menjadi trending topic. Segala argumen dijungkirbalikkan agar tumbuh kesan walaupun Ahok tersangka, ia tetap berada di jalan yatersangka

Pada aksi 411 kemarin, tak ada lelahnya pendukungnya membentuk opini bahwa mereka yang turun ke jalan adalah perusak kebhinnekaan. Demonstrasi menuntut tegaknya keadilan disebarkan di media sosial sebagai gerakan antikristen dan anticina. Padahal, coba kita lihat spanduk yang dibentangkan pada hari Jumat itu; adakah kata-kata kebencian kepada orang Kristen atau cina? Atau mereka hanya ingin “oknum” yang kebentulan Kristen dan Cina ditangkap karena menistakan agama? Pembentukan opini kemudian dibuat lagi saat aksi berakhir dengan mengatakan aksi tersebut ditunggangi aktor politik. Yang mengherankannya, pembentuk sudut pandang itu bukanlah media atau para buzzer, melainkan presiden RI. Ketika ditanya siapa aktor politik tersebut, bapak Presiden hanya menjawab, “Masih dikumpulkabn buktinya.” Jika belum ada bukti, berarti masih ada kemungkinan ucapan pak Presiden adalah hoax. Tapi apa boleh buat, opini sudah terlanjur terbentuk dan disebarkan oleh media-media berita.

Bendera Merah Putih di Aksi 411

Bendera Merah Putih di Aksi 411

Dukungan buta yang kuat membuat politisi dapat bergerak bebas tanpa takut salah. Donald Trump pernah berkomentar, jika ia membunuh seseorang di New York, ia tak perlu khawatir karena masih ada orang-orang yang mendukungnya. Begitu pula dengan Ahok; walaupun sudah tersangka, ia masih aman berkomentar ceplas-ceplos—salah satunya ketika diwawancara oleh media Australia—karena pendukung setianya akan terus membelanya.

Apakah fenomena matinya hati nurani dan dibunuhnya akal sehat hanya terjadi pada para pendukung Ahok? Tentu saja naif jika berkata demikian. Setiap politisi yang membawa ideologi atau gagasan akan selalu memiliki pendukung setia. Memang Itulah politik. Namun mari bersikap fair. Mari kita akui bahwa pak Basuki memiliki prestasi selama menjadi gubernur. Salah satu prestasi mencoloknya adalah mampu membuat kali menjadi bersih—sebuah karya yang tidak bisa dicapai oleh para gubernur sebelumnya. Ketika sunga mulai menumpuk sampah, ada pasukan pembersih yang siap membersihkannya. Pak BTP juga bersifat progresif dalam pembangunan di Jakarta. Para penduduknya pun mengakui bahwa di bawah Ahok, meskipun Jakarta masih banjir, namun volumenya sudah berkurang. Juga dengan berbagai pungli, tidak ada lagi yang berani melakukannya karena sikap tegas gubernur.

Prestasi yang cukup baik, bukan? Saya—yang mendukung agar Ahok dipenjara—mengakuinya dengan pikiran terbuka. Tapi mari kita akui juga bahwa ia memiliki banyak kekurangan, bahkan ada yang bersifat fatal sehingga—menurut saya—beliau hanya pantas menjadi manajer, bukan pemimpin. Ya betul, apa yang membedakan manajer dengan pemimpin? Jawabannya pasti banyak. Manajer ialah orang yang mengatur dan mengerjakan hal-hal teknis agar diperoleh hasil yang memuaskan.

Bagaimana dengan pemimpin? Ia lebih dari itu. Pemimpin adalah sosok yang menjadi panutan dan teladan bagi masyarakatnya. Jika ada suatu hal atau peristiwa, maka rakyat akan merujuk ke pemimpinnya. Kata “pemimpin” lekat dengan kata “sikap”, “karakter”, “integritas”, dan soft skills lainnya. Bagaimana dengan pak Ahok? Sudahlah, kita akui saja ia memiliki attitude yang buruk, amat jelek malah. Apakah kata-kata kasar—“kasar” yang secara harfiah bermakna kasar, bukan tegas—pantas diucapkan oleh pemimpin? Berapa kali Ahok tidak mampu menjaga lidahnya yang tak bertulang? Sudah, akui saja.
Begitu pula, berapa kali Ahok harus menelan ludahnya sendiri? Saat menjadi calon pemimpin bersama Jokowi, terhadap warga kampung bukankah ia setuju dengan komitmen untuk “menata, bukan menggusur”? Bukankah pula ia mengatakan DPR—yang isinya orang-orang partai—itu sarang maling sehingga ia membangga-banggakan Teman Ahok untuk maju independen? Ini belum mempertanyakan rasa manusiawinya ketika menggusur tanpa mendahulukan dialog dua arah.

Kita tentu mengenal Fahri Hamzah; politisi asal Sumbawa ini memiliki kemiripan dengan Ahok. Mereka sama-sama bersikap tegas, bersuara keras, dan suka gagal mengontrol lidah. Apa yang terjadi ketika FH mengatakan Pak Jokowi “sinting” dan anggota DPR “rada-rada bloon”? Mari kita objektif. Fahri Hamzah merupakan anggota legislatif yang selalu bersuara lantang menyampaikan kritikan. Ketika dirasa ada yang janggal dalam penegakan hukum, beliau tidak takut bersuara menuntut keadilan (akui saja hal ini). Tapi ia bukanlah malaikat, dan kesalahannya cukup fatal yang membuat partainya mengeluarkan teguran. Ya, ia ditegur yang berujung dikeluarkan dari partai gara-gara ucapan “sinting”, “rada-rada bloon”, dan ikut campur dalam kasus papa minta saham. Ia telah berbuat salah dan alhamdulillah partainya dan beberapa pendukungnya tidak membiarkannya larut dalam kesalahan.

Memiliki sikap suka atau senang terhadap seseorang merupakan fitrah setiap manusia. Ada yang senang dengan Pak Jokowi yang terkesan sederhana dan pro rakyat kecil, ada pula yang suka dengan Pak Prabowo yang berkharisma dan tegas terhadap pihak asing. Itu sah-sah saja. Namun celaka akan hadir di dalam negara jika kesalahan-kesalahan pejabat ditutup-tutupi atau diolah dengan kreatif oleh para buzzer sehingga terkesan tidak bersalah. Pujaan fanatik akan melahirkan senjata berbahaya yang bernama absolute power. Betul, untuk apa takut berbuat sesukanya? Toh, akan selalu ada yang mendukung dengan membabi buta. Untuk apa menjaga perkataan? Apa pun yang ia katakan, akan disihir menjadi kata-kata indah oleh para buzzer. Tidakkah sadar bahwa kita sedang menumbuhkembangkan kediktatoran?

Sebelum tahun Masehi mencapai angka 1000, Muhammad (saw.) sudah mengingatkan kita, “Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak bersikap adil.” Untuk bersikap adil dalam politik memang sangat sulit. Jika sudah terlanjur jatuh cinta terahadap politisi atau partai, sulit sekali meredam emosi dan mengedepankan akal sehat, namun itu tidak mustahil. Sebelum berkomentar atau mengeluarkan pendapat, mari dimulai dengan istigfar. Wajar jika sang jagoan tetap kita bela, tapi lakukanlah dengan proporsional. Akui saja ia salah, sambil tetap mempromosikan karya-karya nyata yang sudah dihasilkan, bukan malah menyerang balik pihak yang mengkritiknya dengan mengatakan mereka “merusak kebhinnekaan” atau “berbuat makar” padahal tidak ada bukti.

Adanya kecerdasan yang diimbangi dengan nurani merupakan nikmat yang harus disyukuri. Jika rasionalitas telah dikubur dalam-dalam dan hati telah mengeras layaknya batu, rasanya sudah tidak ada bedanya lagi dengan binatang. Dan, sepertinya, para buzzer itu senang jika berhasil membuat banyak orang ikut-ikutan menjadi binatang seperti mereka.

Categories: gagasan, merenung | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Desentralisasi BPJS: Tidak Mampunya Pemerintah Menanggung Beban Berat

Ketika muncul berita bahwa Bapak Presiden mewacanakan pengelolaan BPJS oleh Pemda, isi dari berita itu sudah bisa ditebak. Benar saja, alasan mengapa pemerintah pusat ingin membagi tanggung jawabnya ialah soal pendanaan. Dana BPJS telah menjadi beban bagi APBN karena lembaga tersebut terus mengalami defisit anggaran.

Semenjak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan tahun 2014, BPJS sebagai lembaga penyelanggara jaminan tersebut selalu merugi dalam angka yang besar. Nilai defisit terus menukik tiap tahunnya layaknya pendaki. Pada tahun 2014, adanya ketidaksesuaian antara pemasukan dan pengeluaran atau mismatch mencapai 3.3 triliun, lalu menjadi 5.85 triliun setahun berikutnya. Di tahun ini, diproyeksikan defisit BPJS mencapai 7 triliun.

Banyak pemerhati dan pakar yang berpendapat, ketika pemerintah mewajibkan warganya untuk menjadi anggota BPJS, pelaksanaan jaminan sosial berskala nasional ini masih penuh ketidaksiapan. Penyelenggara berkilah bahwa perbaikan akan dilakukan sambil berjalan, dengan target tahun 2019 seluruh warga Indonesia ter-cover BPJS. Tapi nyatanya perjalanan waktu tidak serta merta membuat pengelolaan BPJS menjadi lebih baik. Kerugian yang terus melambung membuat badan ini harus “mengemis” sunitkan dana ke pemerintah. Presiden sudah berkali-kali mengatakan ke Menteri Kesehatan bahwa kerugian BPJS ini menjadi beban yang sangat berat.

Atas dalih itu, pemerintah pusat tidak ingin menanggungnya sendirian. Beban yang sangat berat, yang sampai membuat nyeri punggung negara ini, hendak dibagi-bagikan ke pemerintah daerah,demi terselamatkannya APBN untuk alokasi hal-hal lain. Jokowi menskemakan pemerintah pusat akan memberikan dana dalam jumlah tertentu untuk daerah. Bila terjadi kekurangan alias defisit, pemda-lah yang bertanggung jawab mengisi lubang itu. Pertanyaannya, apakah dengan skema seperti ini rakyat semakin diuntungkan, atau malah semakin menderita?

Desentralisasi BPJS akan membuat ketimpangan antar daerah dari barat sampai timur Nusantara. Kita paham bahwa Indonesia yang luas ini mememiliki kondisi daerah yang beragam: ada yang makmur karena punya banyak pemasukan, ada pula yang penuh kemiskinan. Ketidakrataan kondisi ini tentu akan membuat kualitas jaminan kesehatan tiap daerah berbeda. Wilayah yang makmur akan mampu memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas—mungkin tidak akan ada cerita pasien ditolak di UGD karena khawatir tidak akan dibayar klaimnya. Sebaliknya, bagi daerah yang masih berkembang, akan apa jadinya? Bagaimana bila pemda tidak mampu membiayai tagihan yang membludak? Bisakah bantuan dari pusat diharapkan, padahal presiden mengatakan pemdalah yang harus menanggung?

Jika klaim perawatan tidak bisa dibayarkan, pihak yang rugi pertama adalah fasilitas kesehatan. Kemudian yang menjadi korban selanjutnya adalah para tenaga kesehatan di dalamnya—dokter, perawat, bidan, dll—yang memiliki keluarga untuk dinafkahi. Fasilitas kesehatan yang merugi akan berdampak pada pelayanan yang buruk; akhirnya masyarakat jugalah yang menjadi korban. Apakah ketidakadilan antardaerah seperti ini yang diinginkan?

Itu baru tentang ketidakmampuan daerah dalam meng-cover. Jika pemda diberi dana oleh pusat untuk mengelola BPJS, apakan 100% seluruh uang itu akan dioper untuk layanan kesehatan? Sudahlah, kita semua sering bisik-bisik mengenai dana pembangunan daerah yang entah melayang ke mana. Desentralisasi jaminan kesehatan akan sangat membuka celah besar korupsi daerah. Jika penyalahgunaan dana terjadi di pusat, pengawasan dan pengkoreksiannya akan lebih mudah dilakukan. Bagaimana jika korupsi itu tersebar di daerah dari Sabang sampai Merauke? Sekali lagi, adakah desentralisasi pengelolaan BPJS menjadi solusi bagi rakyat Indonesia?

DLP Bukanlah Solusi

Kemarin hari, tepatnya tanggal 24 Oktober, ribuan dokter Indonesia berdemonstrasi di Jakarta. Tuntutan mereka sederhana: tolak program Dokter Layana Primer. Kaum professional berjas putih ini turun ke jalan karena tidak puas terhadap pemerintah ysng enggan mendengar aspirasi mereka.

Menurut Undang-Undang Pendidikan Dokter terbaru, dokter umum harus menjadi Dokter Layanan Primer agar bisa bekerja di fasilitas kesehatan primer. Sederhananya, seorang yang telah menempuh pendidikan 5-6 tahun untuk menjadi dokter umum, lalu mengikuti program internsip selama 1 tahun, harus sekolah lagi 2 tahun supaya bisa bekerja di puskesmas atau klinik primer yang menangani pasien BPJS. Jadi, total waktu yang dibutuhkan sekitar 8-9 tahun untuk benar-benar bisa bekerja mandiri. Perjalanan yang sangat panjang, bukan?

Mengapa harus ada pendidikan DLP? Mungkin bisa dibilang ini pertanyaan paling misterius bagi kebanyakan dokter di Indonesia. Muncul berbagai pernyataan yang berusaha menjawab pertanyaan itu. Ada yang bilang DLP sebenarnya memiliki kompetensi yang sama dengan dokter umum, namun level-nya setara dokter spesialis. Ada juga yang mengatakan DLP memiliki orientasi kesehatan komunitas, sehingga ia bekerja sebagai dokter keluarga. Ada lagi yang bilang—sepertinya ini yang paling resmi karena dari pemerintah—DLP diadakan karena kompetensi dokter umum yang ada saat ini dirasa kurang untuk bekerja di fasilitas primer.

Adanya berbagai versi mengenai DLP cukup menggelitik karena itu sudah menjelaskan bahwa konsepnya sendiri masih digodok. Yang paling membuat geli adalah pernyataan bahwa dokter umum sekarang “tidak cukup kompeten”. Menurut pemerintah, kompetensi dokter umum yang ada sekarang ini hanyalah mendiagnosis dan menangani 100 kasus penyakit, sedangkan DLP 155 penyakit—jumlah yang menurut pemerintah harus bisa ditangani di fasilitas primer. Padahal, di setiap fakultas kedokteran, calon dokter telah dididik untuk bisa menangani sendiri sebanyak 144 kasus sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Entah kenapa sekarang dikurangi menjadi 100, dan jumlah kasus yang harus bisa ditangani bertambah menjadi 155.

Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak sekali kasus yang seharusnya bisa ditangani di puskesmas tapi dirujuk ke Rumah Sakit. Membludaknya pasien rujukan di RS jelas menyuramkan keuangan BPJS yang berujung ke defisit anggaran. Kenapa puskesmas banyak merujuk pasien? Ya, ini adalah pertanyaan yang sangat penting: kenapa bisa demikian?

Benarkah pasien banyak dirujuk karena dokter umum yang tidak kompeten? Pelaku layanan di lapangan akan mengatakan bahwa penyebab utamanya adalah minimnya sarana-prasarana kesehata/n. Apakah setiap puskesmas memiliki fasilitas laboratorium? Jika pun ada, berapa banyak yang bisa melakukan pemeriksaan kimia darah? Apakah di setiap puskesmas memiliki alat rekam jantung (EKG)? Ada alat pemeriksaan X-Ray/rontgen? Berapa banyak yang terpaksa merujuk ke RS karena tidak punya fasilitas rawat inap, bahkan antibiotik injeksi pun tak ada?

Katakanlah di puskesmas ada Dokter Layanan Primer yang sepenuhnya kompeten terhadap 155 penyakit. Bisakah dia menangani pasien yang datang karena asma tapi tidak ada alat nebulisasi?

Pembukaan pendidikan DLP mau tak mau memakan biaya dari pemerintah. Anggaran kesehatan yang sudah banyak tersedot untuk suntikan BPJS akan terkurangi lagi untuk biaya program studi baru. Banyaknya dana yang terkuras akan membuat alokasi untuk penyediaan sarana-prasarana kesehatan semakin berkurang, dan ini tentu membuat kualitas pelayanan kesehatan akan terus stagnan. Apalagi saat ini Bapak Presiden menyerukan agar dilakukan penghematan anggaran. Dibukanya program DLP justru kontraproduktif dengan pengembangan layanan kesehatan dan program pemerintah sekarang.

Mencari Jawaban Bersama

Pakar-pakar kesehatan masyarakat telah menyampaikan pandangannya mengenai kerugian yang dialami BPJS. Solusi yang banyak disarankan adalah perlunya menaikkan angka iuran. Menurut Prof. Hasbullah Thabrany, pakar ilmu kesehatan masyarakat dari UI, jumlah premi yang ada sekarang tidak mencapai 40% dari yang disarankan ahli kesehatan masyarakat. Iuran yang dinaikkan tentu akan memberikan beban bagi masyarakat, tapi itu adalah langkah yang perlu karena biaya pengobatan itu tidak murah. Jika masyarakat mengenah bawah penerima BPJS kelas III merasa sangat berat bila biaya dinaikkan, maka premi kelas di ataslah yang mesti dinaikkan untuk memberikan subsidi silang. Dengan demikian, makna “asuransi berprinsip gotong royong” lebih terasa.

Masih menurut Prof. Hasbullah, perbaikan sarana/prasarana kesehatan juga hal yang penting untuk perbikan JKN kita. Telah dijelaskan di atas, sarana yang minim hanya akan menyuburkan angka rujukan. Terakhir, menurut beliau adalah sistem reward bagi fasilitas primer yang berkinerja baik dan yang mampu melakukan kegiatan preventif (pencegahan) dan promosi kesehatan dengan efektif. Kegiatan preventif-promotif memiliki sasaran masyarakat yang sehat, menargetkan bagaimana mereka yang tidak sakit menjadi semakin sehat dan tidak perlu berobat, yang gencar diharapkan menurunkan angka kesakitan. Preventif-promotif yang efektif tidak hanya menurunkan angka kesakitan dan menaikkan angka harapan hidup, tapi juga akan menghemat anggaran kesehatan.

BPJS juga perlu memikirkan bagaimana agar ia sebagai lembaga bisa menghasilkan keuntungan. Sistem BPJS yang memukul sama rata semua pelanggannya hakikatnya tidak mendidik masyarakat dan hanya menggali kuburan sendiri. Sebagai contoh, seorang perokok aktif sudah seharusnya membayar premi berkali-kali lipat dibandingkan dengan yang tidak merokok. Hal itu wajar karena sikapnya yang buruk membuatnya beresiko besar membutuhkan perawatan yang memakan biaya besar. Begitu pula dengan peminum alkohol.

Seperti halnya lembaga asuransi yang lain, sebaiknya BPJS diberi hak untuk mestratifikasi pesertanya, misalnya dengan melakukan prescreening. Kondisi kesehatan yang sudah dimiliki peserta bisa menjadi pertimbangan untuk besaran premi yang akan dibayarkan. Tak bisa dipungkiri, dana BPJS banyak terpakai oleh mereka yang telah mengidap penyakit kronis. Setiap bulan BPJS harus membayar klaim mereka yang memang harus rutin meminum obat penyakit kronis hingga cuci darah. Sebaliknya, seorang yang kondisi dasarnya sudah sehat akan jarang menggunakan fasilitas kesehatan. Prinsip keadilan berdasarkan preexisting condition dapat dipertimbangkan, tanpa menyingkirkan prinsip gotong royong tentunya.

Ketaatan peserta untuk rutin membayar iuran juga adalah hal yang sangat penting. Para peserta pekerja bukan penerima upah merupakan golongan yang banyak membebani. Mereka membayar iuran tidak seperti pekerja yang langsung dipotong gajinya. Golongan ini beresiko besar baru membayar BPJS ketika akan membutuhkan pelayanan kesehatan, dan begitu sudah tidak sakit, iuran tidak dipenuhi lagi. Untuk mengatasi ini, sudah saatnya memikirkan cara-cara kreatif untuk meningkatkan kepatuhan, selain adanya denda. Perlu ditambah fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk membayar, misalnya optimalisasi sistem layanan online. Selain itu, jika ada sistem punishment, mengapa tidak ada reward? Kemal Imam Santoso, mantan direktur PT Askes, menyarankan adanya diskon bagi peserta yang telah membayar iuran selama 6 bulan atau 1 tahun ke depan.

Perjalanan menuju negara yang sejahtera melalui sistem jaminan sosial nasional masih amatlah panjang. Kita belumlah seperti National Health Service di Inggris, yang ketika ada pelayanan kesehatan, pasien tidak perlu khawatir ada obat yang tidak dijamin, pun tenaga dan fasilitas kesehatan dapat bekerja dengan tenang karena sudah pasti akan dibayarkan klaimnya. Kondisi ekonomi negara ini, mengutip kata Menteri Keuangan, masih selevel liga kelurahan. Berhutang harus kembali dilakukan untuk membayar hutang. Namun, itu bukanlah alasan untuk tidak optimis bahwa sistem asuransi kesehatan nasional kita dapat dibenahi agar benar-benar menyejahterakan rakyatnya.

Categories: gagasan, kesehatan | Tags: , , , , , , , , | 1 Comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: