Mudahnya Masyarakat Indonesia dalam Memperoleh Obat

Dunia usaha kini semakin kreatif. Usaha yang selama ini dikenal bergerak di bidang trasnportasi, Go-Jek, terus memperlebar sayap bisnisnya di tengah persaingan usaha trasnportasi ojek online yang semakin banyak. Fitur terbaru yang diluncurkan ialah Go-Med. Melalui pilihan baru ini, masyarakat cukup menggenggam ponsel pintarnya agar obat yang diinginkan diantar ke rumah.

Go-Med

Fitur-fitur di Go-Jek seolah mendukung style masyarakat modern yang meminimalisasi gerakan otot tubuhnya. Tidak ingin capek ke luar untuk membeli makan? Cukup pesan Go-Food. Begitu pula untuk urusan service kendaraan atau cuci mobil. Namun, keberadaan Go-Med tidak hanya memperkokoh kemalasan warga kota untuk bergerak ke luar rumah, tapi juga kemudahan untuk memperoleh obat.

Apakah semakin mudahnya masyarakat memperoleh obat maka bisa disebut sebagai hal yang positif? Kita tentu yakin bahwa aplikasi ini bertujuan untuk semakin mempermudah kehidupan manusia—selain untuk memperoleh keuntungan bisnis. Tapi kemudahan ini akan semakin membuat kita lupa tentang hakihat sebenarnya dari obat: sebuah senyawa kimia yang memengaruhi sistem organ tubuh.

Obat adalah penemuan besar dalam ilmu kedokteran—pengertian obat di sini bukan sekedar obat tradisional melainkan sesuatu yang telah teruji secara klinis. Karena ia merupakan senyawa kimia sintetis maka penggunaannya harus tepat, tidak bisa sembarang, agar efek yang diinginkan tercapai. Sebaliknya, senyawa kimia olahan tersebut jika dikonsumsi tidak dengan aturan dan cara pakai yang benar, justru pengaruh-pengaruh berbahayalah yang akan didapat tubuh.

Sebagaimana kita semua ketahui, obat itu bermacam-macam dan setidaknya terdiri dari 4 golongan: obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, dan obat psikotropika dan narkotika. Obat bebas berlogo hijau bisa diperoleh masyarakat secara bebas dan untuk mendapatkannya pun cukup ke toko terdekat kesayangan masing-masing. Jika merasa badan panas, atau tidak enak badan, kita dapat membeli penurun panas seperti paracetamol dan vitamin tanpa perlu ke apotek. Sedangkan obat bebas terbatas—seharusnya—hanya bisa didapat di apotek atau toko obat yang memiliki izin. Obat berlogo biru ini bisa dibeli tanpa resep dokter, namun di labelnya bisa ditemukan peringatan tentang cara pakainya.

Masalah mulai muncul jika masyarakat hendak membeli obat keras bahkan psikotropika tanpa resep dokter. Sebagai contoh, seorang ibu pasti sangat sayang pada anaknya. Saking sayangnya, sang ibu pun langsung memberikan sirup amoxicillin kepada anaknya yang sedang demam tanpa berkonsultasi ke dokter. Setiap jenis antibiotik merupakan tipe obat keras berlogo merah dan hanya bisa dimiliki melalui resep dokter. Kenyataannya, betapa mudahnya masyarakat membeli antibiotik seperti amoxicillin atau cefadroxil tanpa resep. Obat pun diberikan begitu saja, tanpa pihak apotek menanyakan resep atau penyakit yang sedang diderita sang pembeli. Bisa terbayangkan, dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses obat dengan aplikasi Go-Med, peredaran obat keras tanpa resep akan semakin merajalela.

Masalah bebasnya konsumsi antibiotik tanpa indikasi tidak hanya dimiliki Indonesia, tapi juga dunia, khususnya negara-negara berkembang. Ketidakdisiplinan dalam konsumsi antibiotik membuat PBB menyelenggarakan konvensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh seluruh 193 negara anggota. “Resistensi antibiotik akan membuat penyelenggaraan jaminan kesehatan universal menjadi sulit, dan mengacaukan Sustainable Development Goals,” kata Ban Ki Moon, sekjen PBB. Konvensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh seluruh negara anggota ini bukan tanpa dasar. Data yang ada saat ini menunjukkan sekitar 700 ribu orang meninggal setiap tahunnya akibat infeksi “superbug”. Angka kematian yang sebenarnya akibat kuman kebal antibiotik kemungkinan lebih tinggi, berhubung penyediaan data kematian akibat infeksi yang resisten antibiotik tidak mudah diperoleh dari seluruh dunia. Pada tahun 2050, diperkirakan 10 juta manusia akan kehilangan nyawanya akibat infeksi superbug.

“Jika tren ini berlanjut, suatu saat, ketika ada penderita gonorrhoe (kencing nanah), dokter hanya bisa berkata, ‘Maaf, tidak ada yang bisa saya lakukan,’” kata Margaret Chan, direktur jenderal WHO. Ia juga menekankan bahwa kuman yang paling banyak mengembangkan kekebalan terhadap antibiotik ialah bakteri Gram Negatif, yang dapat mengakibatkan infeksi seperti pneumonia (pembunuh bayi nomor 1) dan meningitis (infeksi selaput otak).

Penggunaan antibiotik yang kebablasan tidak hanya dikarenakan mudahnya masyarakat mengonsumsinya tanpa resep. Banyak dokter meresepkan antibiotik tanpa menunggu hasil laboratorium yang membuktikan adanya infeksi. Antibiotik juga banyak digunakan sebagai bentuk “pencegahan”, dan memang hal tersebut direkomendasikan oleh literatur-literatur kedokteran. Akibat tingginya angka resistensi, dunia sedang merekomendasikan untuk tidak memberikan antibiotik pencegahan sampai pasien benar-benar terbukti terinfeksi. Ringkasnya, masyarakat dunia saat ini sedang menghadapi krisis tumbuhnya kuman-kuman kebal antibiotik, yang dapat mengancam jiwa manusia semudah mereka menyerang pengidap HIV/AIDS.

Penyaluran obat-obatan keras perlu diperketat. Pada aplikasi Go-Med, disediakan fitur untuk meng-upload foto atau hasil scan resep dokter. Mungkin ini untuk memfasilitasi mereka yang hendak menebus resep dokter. Namun, tidakkah kita melihat betapa besarnya celah yang disediakan aplikasi ini? Bagaimana jika itu adalah resep palsu buatan dukun tukang urut? Bagaimana jika itu adalah resep yang lama dan sudah dipakai berulang kali? Siapa yang menjamin bahwa resep itu benar untuk dirinya, bukan milik orang lain yang ia upload di Go-Med untuk dirinya sendiri?

Layanan Go-Med ini juga dapat meminimalkan peran apoteker. Saat ini, di setiap apotek dapat ditemukan papan praktek yang menunjukkan nama apoteker dan surat izinnya. Rapat Kerja Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2014 pun mengukuhkan profesi apoteker agar lebih dikenal masyarakat, yaitu dengan memperkenalkan “jas apoteker”. Jika di Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan kita melihat seseorang memakai jas putih tulang (bukan jas putih polos seperti yang dikenakan dokter), kita tidak perlu heran karena itu merupakan identitas apoteker.

Praktek apoteker, atau praktek kefarmasian, telah diatur dalam payung hukum, tepatnya Perturan Pemerintah no. 51 tahun 2009. Di pasal 1 ayat 1 peraturan itu dijelaskan bahwa praktek/pekerjaan kefarmasian, selain menyediakan, memproduksi, dan menyalurkan obat, juga memberikan layanan informasi obat. Masyarakat dapat berkonsultasi ke apotek mengenai obat yang diresepkan, misalnya dosis, aturan pakai, efek samping, dan sebagainya

Dalam setiap peresepan obat di kertas resep, umumnya dokter menuliskan 2 baris. Baris pertama merupakan instruksi kepada tenaga farmasi untuk menyiapkan sediaan obat dalam jumlah tertentu. Baris kedua, atau signa, merupakan instruksi tentang tata cara atau aturan pakai obat. Kepada siapa instruksi aturan pakai itu diberikan? Kertas resep selalu ditulis dengan “bahasa” peresepan yang berlaku secara internasional. Tentu saja masyarakat awam tidak bisa membaca bahasa tersebut. Tugas apoteker atau asistennya lah menerjemahkannya untuk pasien. Memang seharusnya dokter sekalian menerangkan cara mengonsumsi obat saat memberikan resep, tapi bisa saja karena banyak pasien tak sabar dalam antrian membuat hal tersebut tak sempat dilakukan. Di sinilah apoteker, sebagai salah satu tenaga kesehatan, berperan. Begitu pula, misalnya, obat-obatan bebas terbatas. Apoteker berperan penting dalam menasihati pasien tentang peringatan yang ada pada obat tersebut.

Jika pasien memperoleh obat tersebut dari pihak ketiga, yaitu Go-Med, maka interaksi apoteker atau asisten apoteker kepada pasien menjadi berkurang. Setelah pihak farmasi memberikan informasi panjang lebar mengenai cara konsumsi obatnya, akankah penjelasan itu akan disampaikan pihak Go-Med kepada pembeli sesuai panjang dan lebarnya? Jika disampaikan, akan kah utuh? Siapa yang bisa menjamin tidak akan terjadi reduksi atau misinformasi?

Kesehatan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Indeks Pembangunan Manusia menempatkan kesehatan menjadi salah satu dari tiga komponen kuncinya. Jika kesehatan manusianya buruk, perkembangan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara akan terhambat. Bahkan negara-negara luar akan berpikir berkali-kali untuk menanamkan uangnya di negara yang angka kesehatannya rendah.

Mengingat pentingya kesehatan, sewajarnya hal ini benar-benar diserahkan kepada ahlinya. Konsultasi kesehatan melalui sms, website, WhatsApp, atau media sosial tidak akan pernah bisa menggantikan konsultasi langsung di hadapan dokter. Jika seseorang menanyakan tentang keluhan yang dideritanya melalui sms kepada dokter, kurang lebih dokter hanya akan menasihati untuk mengonsumsi obat untuk mengatasi gejalanya namun harus segera ke tempat praktek dokter. Untuk bisa memberikan pengobatan yang tepat, tidak cukup pemeriksaan dilakukan melalui dunia maya, namun dokter harus melihat keadaan umum pasien, menggali informasi sejelas-jelasnya, melakukan pememeriksaan, hingga mengecek hasil laboratorium. Pengobatan optimal tidak akan didapat jika masayarakat awam hanya mengetikkan keluhannya di mesin google kemudian mencari tahu penyakit apa yang dideritanya. Yang akan terjadi hanyalah kesalahan pengobatan, yang pada akhirnya tiba di rumah sakit dalam keadaan sudah lanjut.

Begitu pula obat-obatan. Adanya pembatasan akses terhadap obat-obatan tertentu bukan tanpa sebab. Pengobatan diri sendiri atau swamedikasi tidaklah pernah dianjurkan. Memang masyarakat bisa swamedikasi dengan meminta obat ke apoteker, yang kemudian apoteker tersebut memberi obat sesuai Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA). Walau demikia, jumlah yang bisa diberikan hanyalah terbatas. Lagipula, inti dari pengobatan bukanlah menyembuhkan gejala-gejala yang dirasakan, tapi menemunkan apa penyebab seseorang bisa menjadi “sakit” dengan menegakkan diagnosisnya. Setelah penyebabnya diketahui, barulah sumber masalahnya diselesaikan—bukan hanya meredakan gejala.

PBB kini tengah menghadapi persoalan resistensi antibiotik secara serius. Apabila kekebalan kuman terhadap antibiotik terus meningkat, kelak manusia hanya akan seperti rangka rapuh, siap dilahap oleh mikroba yang lapar. Negara tidak boleh melihat permasalahan ini dengan sebelah mata. Regulasi distribusi dan penyaluran obat ke masyarakat harus diperketat. Pengawasan terhadap apotek-apotek harus dilakukan agar tidak ada obat keras yang begitu mudahnya dikeluarkan tanpa resep. Pun dengan resep dokter: regulasi yang paling aman ialah dicantumkannya nama dokter, nomor kontak praktek, bahkan nomor surat izin prakteknya pada kertas resep. Perkembangan teknologi dan inovasi bisnis tidak boleh memperkecil peran tenaga kesehatan dalam memberikan layanan.

Pada tahun 1945, penemu penicillin, Alexander Fleming, membuat pernyataan ketika meraih hadiah nobelnya. “Adalah suatu bahaya ketika orang yang angkuh meminum antibiotik dalam dosis yang tidak tepat hingga membuat dirinya terpapar kuman yang resisten.” Apa yang dikatakan sang penemu antibiotik pun menjadi kenyataan. Karena itu, pengawasan pemerintah, kebijakan yang tegas, dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mencegah semakin tumbuhnya kuman yang resisten.

Advertisements
Categories: gagasan, kesehatan | Tags: , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: