Monthly Archives: October 2016

Mudahnya Masyarakat Indonesia dalam Memperoleh Obat

Dunia usaha kini semakin kreatif. Usaha yang selama ini dikenal bergerak di bidang trasnportasi, Go-Jek, terus memperlebar sayap bisnisnya di tengah persaingan usaha trasnportasi ojek online yang semakin banyak. Fitur terbaru yang diluncurkan ialah Go-Med. Melalui pilihan baru ini, masyarakat cukup menggenggam ponsel pintarnya agar obat yang diinginkan diantar ke rumah.

Go-Med

Fitur-fitur di Go-Jek seolah mendukung style masyarakat modern yang meminimalisasi gerakan otot tubuhnya. Tidak ingin capek ke luar untuk membeli makan? Cukup pesan Go-Food. Begitu pula untuk urusan service kendaraan atau cuci mobil. Namun, keberadaan Go-Med tidak hanya memperkokoh kemalasan warga kota untuk bergerak ke luar rumah, tapi juga kemudahan untuk memperoleh obat.

Apakah semakin mudahnya masyarakat memperoleh obat maka bisa disebut sebagai hal yang positif? Kita tentu yakin bahwa aplikasi ini bertujuan untuk semakin mempermudah kehidupan manusia—selain untuk memperoleh keuntungan bisnis. Tapi kemudahan ini akan semakin membuat kita lupa tentang hakihat sebenarnya dari obat: sebuah senyawa kimia yang memengaruhi sistem organ tubuh.

Obat adalah penemuan besar dalam ilmu kedokteran—pengertian obat di sini bukan sekedar obat tradisional melainkan sesuatu yang telah teruji secara klinis. Karena ia merupakan senyawa kimia sintetis maka penggunaannya harus tepat, tidak bisa sembarang, agar efek yang diinginkan tercapai. Sebaliknya, senyawa kimia olahan tersebut jika dikonsumsi tidak dengan aturan dan cara pakai yang benar, justru pengaruh-pengaruh berbahayalah yang akan didapat tubuh.

Sebagaimana kita semua ketahui, obat itu bermacam-macam dan setidaknya terdiri dari 4 golongan: obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, dan obat psikotropika dan narkotika. Obat bebas berlogo hijau bisa diperoleh masyarakat secara bebas dan untuk mendapatkannya pun cukup ke toko terdekat kesayangan masing-masing. Jika merasa badan panas, atau tidak enak badan, kita dapat membeli penurun panas seperti paracetamol dan vitamin tanpa perlu ke apotek. Sedangkan obat bebas terbatas—seharusnya—hanya bisa didapat di apotek atau toko obat yang memiliki izin. Obat berlogo biru ini bisa dibeli tanpa resep dokter, namun di labelnya bisa ditemukan peringatan tentang cara pakainya.

Masalah mulai muncul jika masyarakat hendak membeli obat keras bahkan psikotropika tanpa resep dokter. Sebagai contoh, seorang ibu pasti sangat sayang pada anaknya. Saking sayangnya, sang ibu pun langsung memberikan sirup amoxicillin kepada anaknya yang sedang demam tanpa berkonsultasi ke dokter. Setiap jenis antibiotik merupakan tipe obat keras berlogo merah dan hanya bisa dimiliki melalui resep dokter. Kenyataannya, betapa mudahnya masyarakat membeli antibiotik seperti amoxicillin atau cefadroxil tanpa resep. Obat pun diberikan begitu saja, tanpa pihak apotek menanyakan resep atau penyakit yang sedang diderita sang pembeli. Bisa terbayangkan, dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses obat dengan aplikasi Go-Med, peredaran obat keras tanpa resep akan semakin merajalela.

Masalah bebasnya konsumsi antibiotik tanpa indikasi tidak hanya dimiliki Indonesia, tapi juga dunia, khususnya negara-negara berkembang. Ketidakdisiplinan dalam konsumsi antibiotik membuat PBB menyelenggarakan konvensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh seluruh 193 negara anggota. “Resistensi antibiotik akan membuat penyelenggaraan jaminan kesehatan universal menjadi sulit, dan mengacaukan Sustainable Development Goals,” kata Ban Ki Moon, sekjen PBB. Konvensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh seluruh negara anggota ini bukan tanpa dasar. Data yang ada saat ini menunjukkan sekitar 700 ribu orang meninggal setiap tahunnya akibat infeksi “superbug”. Angka kematian yang sebenarnya akibat kuman kebal antibiotik kemungkinan lebih tinggi, berhubung penyediaan data kematian akibat infeksi yang resisten antibiotik tidak mudah diperoleh dari seluruh dunia. Pada tahun 2050, diperkirakan 10 juta manusia akan kehilangan nyawanya akibat infeksi superbug.

“Jika tren ini berlanjut, suatu saat, ketika ada penderita gonorrhoe (kencing nanah), dokter hanya bisa berkata, ‘Maaf, tidak ada yang bisa saya lakukan,’” kata Margaret Chan, direktur jenderal WHO. Ia juga menekankan bahwa kuman yang paling banyak mengembangkan kekebalan terhadap antibiotik ialah bakteri Gram Negatif, yang dapat mengakibatkan infeksi seperti pneumonia (pembunuh bayi nomor 1) dan meningitis (infeksi selaput otak).

Penggunaan antibiotik yang kebablasan tidak hanya dikarenakan mudahnya masyarakat mengonsumsinya tanpa resep. Banyak dokter meresepkan antibiotik tanpa menunggu hasil laboratorium yang membuktikan adanya infeksi. Antibiotik juga banyak digunakan sebagai bentuk “pencegahan”, dan memang hal tersebut direkomendasikan oleh literatur-literatur kedokteran. Akibat tingginya angka resistensi, dunia sedang merekomendasikan untuk tidak memberikan antibiotik pencegahan sampai pasien benar-benar terbukti terinfeksi. Ringkasnya, masyarakat dunia saat ini sedang menghadapi krisis tumbuhnya kuman-kuman kebal antibiotik, yang dapat mengancam jiwa manusia semudah mereka menyerang pengidap HIV/AIDS.

Penyaluran obat-obatan keras perlu diperketat. Pada aplikasi Go-Med, disediakan fitur untuk meng-upload foto atau hasil scan resep dokter. Mungkin ini untuk memfasilitasi mereka yang hendak menebus resep dokter. Namun, tidakkah kita melihat betapa besarnya celah yang disediakan aplikasi ini? Bagaimana jika itu adalah resep palsu buatan dukun tukang urut? Bagaimana jika itu adalah resep yang lama dan sudah dipakai berulang kali? Siapa yang menjamin bahwa resep itu benar untuk dirinya, bukan milik orang lain yang ia upload di Go-Med untuk dirinya sendiri?

Layanan Go-Med ini juga dapat meminimalkan peran apoteker. Saat ini, di setiap apotek dapat ditemukan papan praktek yang menunjukkan nama apoteker dan surat izinnya. Rapat Kerja Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2014 pun mengukuhkan profesi apoteker agar lebih dikenal masyarakat, yaitu dengan memperkenalkan “jas apoteker”. Jika di Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan kita melihat seseorang memakai jas putih tulang (bukan jas putih polos seperti yang dikenakan dokter), kita tidak perlu heran karena itu merupakan identitas apoteker.

Praktek apoteker, atau praktek kefarmasian, telah diatur dalam payung hukum, tepatnya Perturan Pemerintah no. 51 tahun 2009. Di pasal 1 ayat 1 peraturan itu dijelaskan bahwa praktek/pekerjaan kefarmasian, selain menyediakan, memproduksi, dan menyalurkan obat, juga memberikan layanan informasi obat. Masyarakat dapat berkonsultasi ke apotek mengenai obat yang diresepkan, misalnya dosis, aturan pakai, efek samping, dan sebagainya

Dalam setiap peresepan obat di kertas resep, umumnya dokter menuliskan 2 baris. Baris pertama merupakan instruksi kepada tenaga farmasi untuk menyiapkan sediaan obat dalam jumlah tertentu. Baris kedua, atau signa, merupakan instruksi tentang tata cara atau aturan pakai obat. Kepada siapa instruksi aturan pakai itu diberikan? Kertas resep selalu ditulis dengan “bahasa” peresepan yang berlaku secara internasional. Tentu saja masyarakat awam tidak bisa membaca bahasa tersebut. Tugas apoteker atau asistennya lah menerjemahkannya untuk pasien. Memang seharusnya dokter sekalian menerangkan cara mengonsumsi obat saat memberikan resep, tapi bisa saja karena banyak pasien tak sabar dalam antrian membuat hal tersebut tak sempat dilakukan. Di sinilah apoteker, sebagai salah satu tenaga kesehatan, berperan. Begitu pula, misalnya, obat-obatan bebas terbatas. Apoteker berperan penting dalam menasihati pasien tentang peringatan yang ada pada obat tersebut.

Jika pasien memperoleh obat tersebut dari pihak ketiga, yaitu Go-Med, maka interaksi apoteker atau asisten apoteker kepada pasien menjadi berkurang. Setelah pihak farmasi memberikan informasi panjang lebar mengenai cara konsumsi obatnya, akankah penjelasan itu akan disampaikan pihak Go-Med kepada pembeli sesuai panjang dan lebarnya? Jika disampaikan, akan kah utuh? Siapa yang bisa menjamin tidak akan terjadi reduksi atau misinformasi?

Kesehatan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Indeks Pembangunan Manusia menempatkan kesehatan menjadi salah satu dari tiga komponen kuncinya. Jika kesehatan manusianya buruk, perkembangan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara akan terhambat. Bahkan negara-negara luar akan berpikir berkali-kali untuk menanamkan uangnya di negara yang angka kesehatannya rendah.

Mengingat pentingya kesehatan, sewajarnya hal ini benar-benar diserahkan kepada ahlinya. Konsultasi kesehatan melalui sms, website, WhatsApp, atau media sosial tidak akan pernah bisa menggantikan konsultasi langsung di hadapan dokter. Jika seseorang menanyakan tentang keluhan yang dideritanya melalui sms kepada dokter, kurang lebih dokter hanya akan menasihati untuk mengonsumsi obat untuk mengatasi gejalanya namun harus segera ke tempat praktek dokter. Untuk bisa memberikan pengobatan yang tepat, tidak cukup pemeriksaan dilakukan melalui dunia maya, namun dokter harus melihat keadaan umum pasien, menggali informasi sejelas-jelasnya, melakukan pememeriksaan, hingga mengecek hasil laboratorium. Pengobatan optimal tidak akan didapat jika masayarakat awam hanya mengetikkan keluhannya di mesin google kemudian mencari tahu penyakit apa yang dideritanya. Yang akan terjadi hanyalah kesalahan pengobatan, yang pada akhirnya tiba di rumah sakit dalam keadaan sudah lanjut.

Begitu pula obat-obatan. Adanya pembatasan akses terhadap obat-obatan tertentu bukan tanpa sebab. Pengobatan diri sendiri atau swamedikasi tidaklah pernah dianjurkan. Memang masyarakat bisa swamedikasi dengan meminta obat ke apoteker, yang kemudian apoteker tersebut memberi obat sesuai Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA). Walau demikia, jumlah yang bisa diberikan hanyalah terbatas. Lagipula, inti dari pengobatan bukanlah menyembuhkan gejala-gejala yang dirasakan, tapi menemunkan apa penyebab seseorang bisa menjadi “sakit” dengan menegakkan diagnosisnya. Setelah penyebabnya diketahui, barulah sumber masalahnya diselesaikan—bukan hanya meredakan gejala.

PBB kini tengah menghadapi persoalan resistensi antibiotik secara serius. Apabila kekebalan kuman terhadap antibiotik terus meningkat, kelak manusia hanya akan seperti rangka rapuh, siap dilahap oleh mikroba yang lapar. Negara tidak boleh melihat permasalahan ini dengan sebelah mata. Regulasi distribusi dan penyaluran obat ke masyarakat harus diperketat. Pengawasan terhadap apotek-apotek harus dilakukan agar tidak ada obat keras yang begitu mudahnya dikeluarkan tanpa resep. Pun dengan resep dokter: regulasi yang paling aman ialah dicantumkannya nama dokter, nomor kontak praktek, bahkan nomor surat izin prakteknya pada kertas resep. Perkembangan teknologi dan inovasi bisnis tidak boleh memperkecil peran tenaga kesehatan dalam memberikan layanan.

Pada tahun 1945, penemu penicillin, Alexander Fleming, membuat pernyataan ketika meraih hadiah nobelnya. “Adalah suatu bahaya ketika orang yang angkuh meminum antibiotik dalam dosis yang tidak tepat hingga membuat dirinya terpapar kuman yang resisten.” Apa yang dikatakan sang penemu antibiotik pun menjadi kenyataan. Karena itu, pengawasan pemerintah, kebijakan yang tegas, dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mencegah semakin tumbuhnya kuman yang resisten.

Advertisements
Categories: gagasan, kesehatan | Tags: , , , , , , , , | Leave a comment

Penambahan Jumlah FK Tiada Henti, untuk Melahirkan Dokter-Dokter Neolib

Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu. Seharusnya mereka tengah memasuki tahap selanjutnya dari pendidikan kedokteran, yaitu pendidikan profesi atau yang lebih dikenal sebagai koasistensi. Tapi apa daya, tidak ada Rumah Sakit yang dapat menampung. Memang Fakultas Kedokteran tempat mereka belajar telah bermitra dengan sebuah Rumah Sakit untuk dijadikan sebagai wahana pendidikan, tapi jumlah tenaga pengajarnya amat terbatas. Akhirnya, kerja sama pun dijalin dengan RS-RS lain, bahkan yang di luar propinsi nuh jauh di sana. Tapi tetap saja, jumlah koasisten yang mencapai angka ratusan itu tak mampu terserap semuanya. “Mengantri” untuk masuk RS pun tak bisa dihindari.

Itu hanya salah satu problem yang dihadapi oleh para mahasiswa fakultas kedokteran yang belum terakreditasi dengan baik. Seorang mahasiswa semester VII juga terpaksa “mengantri” untuk melakukan praktikum karena terbatasnya sarana membuat satu ruangan berperan multifungsi sebagai laboratorium histologi, anatomi, mikrobiologi, dll. Begitu pula di suatu daerah sana, satu kelas yang pengap lebih terlihat sebagai tempat seminar daripada ruang kuliah karena satu dosen harus berbicara di hadapan 260 mahasiswa.

Masalah-masalah di atas dialami oleh fakultas kedokteran. Anda tentu tahu kan, apa itu fakultas kedokteran? Yaitu tempat dilahirkannya orang-orang yang bertugas melayani kesehatan seseorang. Ketika ada salah satu anggota keluarga kita tiba-tiba jatuh pingsan, atau terkena serangan jantung, orang-orang lulusan fakultas itulah yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pertama. Melalui pertolongan pertama yang sangat krusial (dan tentu saja kehendak Tuhan) segalanya ditentukan: bertahan hidup karena penanganan yang baik atau meninggal karena ketidaktepatan dan keterlambatan penatalaksanaan. Tentu saja kita masyarakat sangat menginginkan petugas yang menangani kesehatan keluarga kita itu alias dokter memiliki kapasitas yang mumpuni. Tapi, dengan membaca kembali masalah-masalah yang dimiliki sarana pendidikan tempat mereka belajar, apakah kita terlalu lugu untuk berekspektasi demikian?

Semenjak tahun 2013, kalangan akademisi dunia kedokteran mendesak pemerintah untuk menghentikan pendirian FK baru. Kenapa? Alasannya karena pada tahun itu sudah berdiri 73 fakultas kedokteran dan banyak dari FK tersebut yang tidak terpantau kualitasnya. Dari jumlah sebanyak itu, hanya belasan FK yang berakreditasi A, dan lebih dari 20 berakreditasi C. Tapi sepertinya desakan itu tidak dianggap, dengan alasan “besarnya kebutuhan dokter” sehingga diambil logika dibukanya FK-FK baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Universitas Teknik Tak Ingin Ketinggalan Membuka FK

Universitas Teknik Tak Ingin Ketinggalan Membuka FK

Benarkah Indonesia kekurangan dokter? Mari kita lihat sama-sama. Menurut perbandingan yang dianut oleh dunia, perbandingan ideal adalah satu FK untuk 4 juta penduduk dan satu dokter untuk 2.500 jiwa. Jadi, berdasarkan rasio universal tersebut, dengan estimasi jumlah penduduka negara ini sebesar 240 juta orang, Indonesia hanya butuh 60 FK dan 96.000 dokter. Kenyataannya, hingga saat ini sudah ada 83 FK (termasuk 8 FK yang dibuka baru-baru ini) dan tercatat 110.000-an dokter memiliki Surat Tanda Registrasi.

Masalah yang dihadapi republik ini bukanlah jumlah yang kurang melainkan distribusi yang sangat timpang. Sudah kita ketahui bersama nilai konsentrasi tenaga kesehatan di ibukota sangat tinggi, terlebih dokter spesialis. Sering terdengar pemerintah-pemerintah daerah terpencil mengeluhkan minimnya dokter. Naifnya, masalah tersebut dikira bisa diselesaikan dengan membuka FK baru, begitu kata pemerintah pusat. Tidakkah tidak bisa dilihat bahwa dari 8 FK yang baru saja dibuka, lima kampus tersebut berada di ibukota propinsi?

Sekarang mari kita berpikir lagi, berapakah biaya yang dikeluarkan suatu universitas untuk membuka fakultas kedokteran? Uang yang mesti digelontorkan untuk membangun gedung, ruangan-ruangan laboratorium dan peralatannya, manekin-manekin dan alat kedokteran untuk keterampilan klinik dasar; tentu itu semua tidak murah. Siapa yang membiayai semua pengeluaran itu? Jangan bermimpi dibiayai oleh pemerintah. Bukan hal yang mengherankan untuk masuk suatu fakultas kedokteran, terlebih swasta, perlu membayar uang pangkal/uang gedung hingga 500 juta rupiah. Belasan hingga puluhan juta adalah besaran yang harus dirogoh orang tua mahasiswa tiap semesternya.

Jika seseorang mesti mengeluarkan puluhan hingga ratusan juta rupiah demi mengenyam pendidikan, tentu setelah lulus yang menjadi orientasinya adalah bagaimana agar bisa segera balik modal. Para orang tua yang “menanam” uang sekian besar tersebut pada pendidikan anaknya tentu berharap anaknya kelak dapat berpenghasilan melebihi yang telah dikeluarkan tersebut. Akhirnya, fakultas kedokteran bukan lagi sebagai tempat mendidik orang-orang untuk melayani kesehatan manusia, melainkan mencetak lulusan-lulusan yang berburu gelar dokter spesialis agar kelak bergaji puluhan juta. Adakah hasil pendidikan seperti ini membentuk dokter-dokter yang siap mengabdi ke daerah terpencil?

Uang masuk dan spp yang begitu besar itu pun ternyata belum dianggap mampu membalikkan modal atas investasi besar untuk membuka sebuah FK. Universitas-universitas yang baru saja membuka FK itu pun membuka pendaftaran sebanyak-banyaknya bagi mahasiswa baru. Tak tanggung-tanggung, FK berakreditasi C dengan jumlah dosen yang hanya dua puluhan berani menerima hampir 300 mahasiswa baru. Padahal, telah ada regulasi yang mengatur jumlah mahasiswa baru suatu FK. Nilai akreditasi suatu FK disertai persentase mahasiswa yang lulusan ujian kompetensi untuk menjadi dokter berbanding lurus dengan jumlah mahasiswa yang boleh diterima. Sebagai contoh, suatu FK akreditasi C dengan persentase kelulusan ujian kompetensi dokter di bawah 50%, hanya berhak menerima 50 mahasiswa baru. Tapi memang otak sudah komersil, tanpa memedulikan himbauan Dirjen Dikti tersebut, FK akreditasi C dengan persentase kelulusan sekitar 20% nekat mengambil 200 mahasiswa baru.

Akankah masyarakat Indonesia dapat berharap dokter-dokter yang semenjak masuk isi kepalanya sudah dipenuhi angka juta-juta rupiah untuk mengabdi? Apakah institusi pendidikan yang begitu kekurangan tenaga pengajar dan sarana yang layak akan menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten? Sadarkah kesehatan kita semua kelak akan bergantung kepada dokter-dokter lulusan institusi yang telah disebut di atas?

Sebagian berargumen bahwa tidak mengapa jumlah FK terus ditambah demi menambah jumlah dokter, yang paling penting adalah tetap adanya ujian kompetensi. Bagi dokter-dokter yang sudah senior, mungkin kata “ujian kompetensi” terasa asing. Dahulu, tidak dikenal ujian semacam ini; setelah menyelesaikan masa koasistensi, mahasiswa kedokteran dianggap telah kompeten dan disumpah menjadi dokter. Tapi, dengan banyaknya sekolah kedokteran yang kualitasnya tidak terawasi seperti sekarang, tentu cara di atas sudah tidak bisa dipakai lagi. Perlu ada ujian untuk menjamin kualitas dokter-dokter baru. Berlatar belakang masalah seperti ini, ujian kompetensi pun lahir. Dan memang, FK berakreditasi A dan telah punya nama dapat meluluskan >90% mahasiswanya. Sebaliknya, FK yang kualitasnya belum ternilai hanya 20% mahasiswa yang lulus. Dan setiap periode ujian kompetensi hal ini terus berulang. Ada mahasiswa yang sampai ikut ujian 17x tapi tidak lulus-lulus juga….Ribuan sarjana kedokteran menganggur karena belum cukup kompeten menjawab soal-soal ujian.

Peluang bisnis tercium, akhirnya tumbuhlah bimbingan-bimbingan belajar. Saat ini jumlahnya mungkin sudah banyak sekali. Dalam waktu 3 bulan, peserta bimbel disiapkan agar dapat menjawab pertanyaan soal-soal ujian tulis dan praktikum. Jika lembaga bimbel tersebut dipenuhi oleh retaker atau mereka yang sebelumnya tidak lulus ujian, sepetinya hal tersebut tidak mengagetkan. Entahlah. Saya percaya ini sesuatu yang positif dalam membantu orang-orang untuk mencapai cita-cita mereka. Tapi menurut penulis, yang membuat seseorang menjadi “dokter” bukanlah karena ia lulus ujian. Setiap proses dari mempelajari berbagai macam kasus hingga berinteraksi dengan para pasien yang menjadi “guru” mereka; menurut saya, pengalaman-pengalaman itulah yang menjadi bekal berharga ketika sudah masuk dunia kerja.

Mengapa begitu banyak universitas tergiur untuk membuka fakultas kedokteran? Jelas, karena FK adalah sapi perah yang sangat produktif. Jumlah orang yang bercita-cita menjadi dokter tak pernah kurang. Termasuk peminat 8 FK yang baru saja dibuka menjelang tahun ajaran baru ini. Satu kursi mereka diperebutkan empat orang, bahkan ada yang enam orang. Suatu FK yang baru saja dibuka hanya boleh menyediakan 50 kursi, sehingga peminat mereka tidak kurang dari 200 orang. Ya, fakultas kedokteran adalah bisnis yang menggiurkan bagi universitas yang begitu haus akan kucuran dana.

Mengapa amat banyak anak-anak muda yang bercita-cita menjadi dokter? Tidak bisa dipungkiri, kesan glamor dan hidup mewah sering dilekatkan pada profesi dokter. Calon mertua mana yang berani menolak lamaran seseorang yang berjas putih dan berkalung stetoskop?

Tujuan tersebut tak bisa ditutupi. Hal itu memang tidaklah salah; adalah hak setiap orang menentukan bentuk jalannya untuk mencapai kesuksesan. Namun, semoga apa yang pernah diucapkan Hippocrates, “…dokter bertujuan menolong si sakit…” ribuan tahun yang lalu tidak serta merta memudar. Semoga pula niat mulia dr. Radjiman Wedyodiningrat yang tekun mempelajari ilmu kedokteran karena prihatin dengan masyarakat Ngawi yang terkena wabah pes tidak kita lupakan.

Tapi, apabila ini terus dibiarkan, apabila pembukaan fakultas kedokteran baru yang bertujuan mengeruk keuntungan tidak dihentikan, jangan salahkan jika lahir generasi-generasi muda NKRI yang neolib. Setiap orang bebas saling sikut sana dan sini hanya demi tujuan materi. Keselamatan dan kualitas hidup pasien bukan lagi menjadi prioritas, karena yang dipikirkan bagaimana agar segera mendapat keuntungan. Kegiatan pasar begitu bebasnya sehingga dokter pun bebas melabrak etikanya dengan ikut-ikutan berdagang kepada pasien. Generasi ini pula lah yang mengganggap rumah di pinggiran kali sebagai polusi semata dan bangga dengan resort-resort mewah di atas pulau reklamasi, tak peduli dengan kaum tergusur yang kehilangan mata pencahariannya. 

Marwah profesi ini perlu diselamatkan. Pembukaan FK baru harus dihentikan. Institusi-institusi yang jumlah pengajar dan sarananya tak layak ada baiknya ditutup. Biarlah jumlah FK dan dokter tidak banyak, toh jumlahnya kini sudah berlebih. Yang penting adalah bagaimana setiap lembaga pendidikan kedokteran tidak hanya mendidik ilmu anatomi dan ilmu patofisiologi, tapi mencetak mereka yang bukan mengobati penyakit melainkan menyembuhkan manusia, dan rela ditugaskan di mana pun mereka dibutuhkan.

nb: sy tahu penggunaan istilah “neolib” terlalu lebay. Kata ini dipilih agar kekinian saja.

 

Categories: gagasan, kesehatan, merenung | Tags: , , , | 2 Comments

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: