Yth Pemerintah Republik Indonesia, Dokter Itu Pelayan Kesehatan, Bukan Algojo

Sudah baca Perppu Kebiri?

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, atau yang lebih dikenal sebagai “Perppu Kebiri”, masih ramai dibicarakan hingga sekarang. Perppu yang berisi perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini mengundang kontroversi karena adanya hukuman berupa mengebiri secara kimia. Tampaknya peraturan ini dikeluarkan karena desakan sebagian masyarakat untuk “mengebiri” para pelaku pemerkosa khususnya bila korbannya anak-anak.

Tapi apakah kebiri itu memang hal yang benar-benar diperlukan?

Perubahan yang dilakukan oleh Perppu ini ialah pada pasal 81 dan pasal 82 UU nomor 23 tahun 2002. Kata kebiri disebutkan dalam pasal 81. Bukan seperti yang kita duga, kebiri secara kimiawi bukanlah bentuk hukuman utama, melainkan tambahan. Suntik kebiri dilakukan bagi pelaku pemerkosaan setelah ia menjalani pidana pokok, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana hukuman penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun.

Apakah bila pelaku sudah divonis hukuman mati atau penjara seumur hidup, masih perlu dikebiri?

Terdapat juga pasal tambahan yaitu 81A yang menerangkan bahwa kebiri kimia ini hanya dilakukan paling lama 2 tahun. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menjelaskan dalam press release mereka bahwa kebiri kimia tidaklah bersifat permanen. Jika efek obatnya habis, maka hasrat seksual dapat tumbuh kembali. Artinya tindakan kebiri kimia tersebut tidak ada maknanya lagi setelah 2 tahun. Hanya buang-buang uang saja.

Sebenarnya, apakah tujuan, apa yang ingin dicapai dari hukuman kebiri ini? Jika tujuannya untuk mematikan gairah syahwat para penjahat seksual, kenapa hanya dilakukan selama 2 tahun? Kalau pun pada akhirnya dibuat bahwa pengebirian kimia dilakukan seumur hidup demi mencapai tujuan tersebut, tentu sebuah penzaliman karena suntik hormon antiandrogen terus-menerus akan membuat laki-laki berubah seperti perempuan. Tidak hanya payudara tumbuh, tapi juga menimbulkan efek samping lain seperti tulang keropos, gangguan pembuluh darah, hingga gangguan kejiwaan.

Lagipula, pada suatu kejahatan seksual, sebenarnya yang salah apakah nafsu sex itu sendiri atau sikap dan perbuatan sang pelaku?

Sudah pasti kita sepakat yang salah bukanlah hasrat sex—setiap manusia sehat memilikinya—melainkan perilakunya. IDI juga merekomendasikan bahwa rehabilitasi, salah satunya rehabilitasi kepada pelaku, merupakan hal yang penting guna mencegah kejahatan yang sama. Orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan demi melampiaskan nafsunya, apalagi kepada anak-anak, tentu miliki gangguan pada kejiwaannya (catatan: gangguan jiwa tidak berarti selalu “gila”). Bisa saja mereka adalah korban pornografi sehingga mengalami adiksi, atau dalam pengaruh minuman beralkohol. Yang perlu diperbaiki bukanlah nafsu sexnya, melainkan pola pikir dan perilaku, juga mengobati adiksi jika ada, agar dapat melampiaskan gairah mereka di jalan yang halal.

Pasal 81A menyebutkan bahwa tindakan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Tentu ini semakin membingungkan. Jika memang ada rehabilitasi, untuk apa ada kebiri lagi? Pidana pokok, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara belasan tahun disertai rehabilitasi seharusnya sudah cukup untuk menimbulkan efek jera dan mencegah kejahatan yang sama berulang.

Dokter Bukan Algojo

Karena tindakan kebiri dilakukan dengan cara menyuntikkan obat penurun hasrat sex, tentu peran dokter tidak bisa dielakkan. Buah dari Perppu ini adalah penunjukan dokter sebagai ekskutor hukuman kebiri. Atas dasar inilah, IDI mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak ingin dilibatkan.

13423988_1733533950267925_4362028114590634350_n

Setiap dokter, sebelum dilantik, mengucapkan sumpah profesi mereka. Sebelum menjalani praktek, mereka bersumpah untuk membaktikan diri demi kepentingan kemanusiaan, mengutamakan kesehatan penderita, dan menghormati setiap hidup insani mulai dari pembuahan. Tugas dokter adalah melayani penderita agar memperoleh kesembuhan, bagaimana agar orang yang terbaring sakit dapat menjalankan aktvitas kembali, hingga memberikan pencegahan agar masyarakat sehat selalu.

Menugaskan dokter untuk menyuntikkan obat agar fungsi tubuh manusia yang normal menjadi terganggu tentu melanggar sumpah profesi dan tugas utama mereka. Bukankah profesi dokter ada untuk membuat orang yang sakit jadi sehat, bukan menyakitkan orang yang sehat?

Ini tidak hanya tentang hukuman kebiri. Walaupun banyak dokter yang setuju agar kejahatan seksual dihukum mati, mereta tetap tak akan setuju jika diminta menjadi eksekutor suntikan mati. Hal tersebut sudah menyalahi fitrah profesi dokter.

Berita-berita miring mengenai dokter sampai sekarang masih belum berhenti. Jika ada efek samping suatu pengobatan, atau penyulit yang sulit dihindari, sehingga mengakibatkan kesakitan hingga kematian, seringkali dokter disalahkan. Kita masih ingat karena emboli paru yang susah untuk diperkirakan, seorang dokter kandungan masuk penjara.

Memang dokter bukanlah makhluk yang sempurna. Seorang yang telah memakai jas putih dan memakai kalung stetoskop bukan berarti sudah pasti mampu memberi kesembuhan. Walaupun sudah diberi tindakan dan pengobatan sesuai dengan ilmu yang paling mutakhir, dokter tetap tidak bisa memberi kepastian. Ada banyak faktor bermain di sini. Mulai dari kondisi gizi, sifat kuman yang resisten, keadaan umum yang sudah buruk, hingga “Yang Di Atas”. Pada akhirnya, dokter bukanlah pemberi jaminan kesembuhan, melainkan hanya menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

Namun sayangnya profesi dokter belum banyak dipahami masyarakat. Memang tugas dokter untuk berkomunikasi dengan baik agar dapat memberi pengertian. Tapi, bila dokter telah bertransformasi menjadi bukan hanya pelayan kesehatan tapi juga algojo, hal ini semakin menjelekkan persepsi masyarakat terhadap dokter. Bukan hal yang jarang kita menakuti anak-anak yang nakal dengan, “Awas kalau nakal nanti disuntik dokter!” Jadilah anak-anak menganggap dokter makhluk yang menyeramkan. Ditambah lagi pandangan bahwa dokter adalah ekskuktor pidana, kesan bahwa dokter itu sahabat masyarakat bisa menjadi semakin hilang. Kepercayaan orang-orang untuk berobat ke dokter akan semakin menurun. Kita pun akan bercanda, “Awas, nanti dikebiri sama dokter!”

Sayangnya dan sayangnya lagi, pernyataan sikap IDI tidak dipahami dengan baik. Wakil presiden kita malah mengatakan tidak semua dokter itu anggota IDI. Inilah mengapa sebaiknya sebelum meminta suatu profesi melakukan tindakan, dipahami terlebih dahulu tentang profesi tersebut. Setiap dokter harus menjadi anggota IDI. Jika tidak terdaftar sebagai anggota IDI, maka dia tidak punya hak praktek. Bisa saja dia bergelar dokter, tapi tidak memiliki sama sekali kewenangan klinis seperti memeriksa, memberikan obat, hingga menyuntik. Dan pak Wapres juga harus tahu, bahwa dokter polisi dan dokter TNI—semua dokter—juga merupakan anggota IDI.

Hal yang menjadi kekhawatiran selanjutnya adalah ketika institusi seperti Polri dan TNI, memerintahkan anggotanya yang merupakan dokter untuk menjadi eksekutor. Ini akan menjadi dilema bagi dokter tersebut. Perintah atasan, jika tidak dipatuhi, bisa dihukum bahkan dipecat. Tapi dokter polisi juga terikat dengan sumpah profesi. Jadi bagaimana? Yahh…sudah pasti pilihan yang berat.

Lagi-lagi muncul pertanyaan, apakah yang ingin dicapai dari suntik kebiri selama 2 tahun ini? Apa tujuannya? Apakah sebelum Perppu ini dikeluarkan, efektivitas dan dampaknya sudah dipikirkan masak-masak? Apakah dokter selaku pihak yang paling mengerti mengenai kebiri kimia dilibatkan dalam diskusi sebelum dikeluarkan peraturan?

Peran dokter yang paling tepat bagi kasus pemerkosaan hingga penganiayaan adalah sebagai pemberi rehabilitasi. Sesuai dengan pernyataan IDI, mereka sangat mendorong jika dilibatkan dalam program rehabilitasi kedua belah pihak. Bagi korban untuk menghilangkan trauma kejiwaan, dan bagi korban untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Dokter tetap bekerja dengan memberikan pelayanan kesehatan.

Yang Terhormat Pemerintah Republik Indonesia, dengarlah aspirasi para dokter. Mereka juga adalah masyarakat, yang terikat dengan sumpah profesi untuk mengobati, bukan menyakiti. Atau setidaknya, daripada memaksa dokter polisi melanggar kode etik mereka, bukankah lebih baik dilakukan duduk bersama terlebih dahulu untuk mendapatkan solusi?

Atau jika memang ngotot ingin melaksanakan peraturan ini—entah tujuannya apa—lebih baik beri pelatihan para jaksa untuk menyuntik di bokong.

Advertisements
Categories: gagasan, kesehatan, merenung | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: