Apakah Memberikan Layanan Pengobatan Gratis Merupakan Hal yang Tepat?

Ada banyak cara bagi manusia untuk beramal. Bahwa hidup sebagai bentuk ibadah kepadaNya telah direalisasikan oleh banyak orang dengan memberi bantuan kepada sesama secara ikhlas. Begitu juga bagi mereka yang dipandang oleh kebanyakan masyarakat sebagai orang dengan profesi bergengsi: dokter. Tidak perlu diragukan bahwa fakultas kedokteran merupakan salah satu destinasi pendidikan yang sangat diminati. Amat banyak yang berlomba-lomba agar dapat bekerja sambil mengenakan jas putih. Apa alasannya? Tak bisa dihindari, bahwa dokter sering diidentikkan dengan kesejahteraan tinggi.

Tapi prestise seperti itu untungnya tidak melunturkan kejernihan hati mereka yang idealis. Sebut saja dokter Lo. Laki-laki yang bernama lengkap Lo Siaw Ging ini tidak pernah menetapkan tarif. Dari rata-rata 60 pasien setiap harinya yang datang berobat, sekitar 70% tidak membayar dan beliau tidak keberatan. Tempat praktek yang juga rumahnya di Solo itu tidak hanya dipenuhi oleh pasien dari kota yang sama, tapi juga dari kota-kota sebelah. Begitu pula Prof. Aznan Lelo, seorang guru besar farmakologi klinik di Medan, membuka praktik tanpa papan nama. Beliau akan merasa tersinggung jika ada pasien yang datang berobat dan menanyakan harga jasanya. Ya, beliau tidak ambil pusing berapa pun bayaran yang pasien berikan, atau bahkan jika tidak dibayar sama sekali. Tetap saja mereka dilayani dengan obat racikannya sendiri atau obat-obat resep yang harganya terjangkau.

Dokter Lo via biografiku.com

Dokter Lo via biografiku.com

Prof-Dr-Aznan-1

Prof. Dr. Aznan Lelo via silet.info

Dua di atas hanyalah sebagian dari banyak cerita yang ada. Tentu masih banyak dokter-dokter yang rela bekerja dengan tidak memikirkan apakah mereka dibayar atau tidak. Keinginan mereka hanyalah menjalankan profesi sebaik-baiknya untuk menolong yang membutuhkan. Kita harus bersyukur, di tengah persaingan ketat dan biaya sekolah kedokteran yang tidak murah, masih banyak yang ingin membaktikan dirinya untuk kemanusiaan,

Nilai positif dari hal ini tentu tidak diragukan, namun apakah memberikan layanan pengobatan gratis adalah hal yang tepat? Apalagi saat ini Indonesia sudah memasuki era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan sistem kesehatan yang bermaksud meng-cover seluruh masyarakat tanpa terkecuali, masih perlukah mereka dilayani di klnik-klinik yang membebaskan biaya?

Sayangnya kesejahteraan negeri ini belumlah merata dengan baik. Ekonomi yang buruk telah membentuk mental masyarakat kita yang menyenangi semua yang bersifat gratis, bahkan menuntutnya. Lihat saja jika ada yang mengadakan bakti sosial balai pengobatan gratis. Orang-orang akan berbondong-bondong, bahkan yang tidak sakit pun ikut datang. Karena ada yang gratis, yang sehat pun akan merasa dirinya sakit demi mendapat obat secara cuma-cuma. Ketidaksenangan bisa muncul jika tidak diberi obat karena dokter memutuskan bahwa mereka sehat wal afiat. Juga jika orang-orang kesehatan dari kota ingin melakukan screening atau survey kesehatan ke desa. Mereka akan kecewa, atau bahkan kurang menyambut dengan hangat, jika tidak diiringi dengan pengobatan gratis.

Setelah balai pengobatan selesai, selesaikah masalah kesehatan masyarakat tersebut? Tentu tidak. Masalah kesehatan yang bermula dari minimnya pendidikan, gizi yang kurang, dan sanitasi buruk tidaklah terpecahkan. Untuk kontrol ke puskesmas pun bisa jadi enggan karena akses yang sulit.

Dokter Sedang Memberikan Layanan di Balai Pengobatan

Dokter Sedang Memberikan Layanan di Balai Pengobatan

Bukankah layanan klinik pengobatan cuma-cuma dapat semakin menanamkan mental mereka yang ingin serba gratis?

Adanya tempat yang memberikan layanan gratis juga dapat memberikan edukasi yang buruk kepada masyarakat. Untuk apa menjaga dan memelihara kesehatan? Toh, ada dokter yang mau memeriksa dan memberikan obat tanpa biaya. Tidak apa terus merokok atau minum alkohol atau tidak mengontrol makanan, nanti kalau merasa sakit tinggal datang ke dokter dan dapat obat. Setidaknya, senior saya yang sempat membuka tempat praktik gratis memutuskan untuk menghentikannya karena alasan di atas.

Selain itu, sebenarnya layanan klinik gratis kurang selaras dengan sistem JKN yang telah diterapkan sekarang. Bagaimana bila klinik gratis ada di mana-mana, masyarakat menjadi berpikir, “Jika bisa berobat gratis, untuk apa capek-capek bayar iuran BPJS per bulan?” Terlebih, layanan bagi peserta BPJS hingga saat ini terkenal tidak memuaskan. Bukankah lebih baik datang saja ke klinik yang bersedia tidak mematok tarif? Pemikiran ini bisa berakibat fatal.

Semenjak diluncurkan di awal tahun 2014, pelaksanaan JKN menuai banyak ketidakpuasan. Sampai sekarang, nada-nada miring tentang BPJS masih bergema. Inti permasalahan dari sistem kesehatan sekarang ialah adanya defisit (orang BPJS menolak disebut ‘defisit’ tapi ‘mismatch’).

Ralat, bukan sekedar ada, tapi sangat besar. Pada 2014, BPJS mengalami defisit sebesar 3,3 triliun dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 6 triliun. Ini dikarenakan jumlah peserta BPJS terus mengalami peningkatan, sedangkan penerimaan yang diperoleh sangat tidak seimbang dibanding pengeluaran. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Prinsip dari sistem asuransi kesehatan nasional ialah gotong royong. Sumber pendanaan untuk membiayai pelayanan kesehatan seluruh warga Indonesia yang terdaftar ialah dari iuran premi per bulan—selain suntikan dana dari pemerintah. Jika banyak peserta yang tidak taat untuk terus membayar per bulan, maka merugilah ia.

Peserta yang paling membebani JKN ialah golongan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Tidak seperti karyawan yang langsung dipotong gajinya untuk iuran BPJS, mereka mesti membayar sendiri secara manual, dan resiko ketidakdisiplinan sangat besar. Yang sangat disayangkan lagi ialah moral yang sangat buruk dari peserta ini. Mereka akan membayar BPJS jika sedang menderita sakit atau membutuhkan perawatan. Sebagai asuransi sosial, BPJS wajib langsung menanggung biaya pengobatannya. Tapi, setelah sembuh, banyak dari mereka yang tidak mau membayar iuran lagi. Bisa dibayangkan, orang yang baru daftar BPJS dengan membayar 30 ribu langsung mendapat layanan operasi seharga belasan juta? Dan setelah selesai operasi, ia tidak mau bayar iuran lagi?

Sudah pasti BPJS defisit.

Keuangan BPJS yang “rugi” ini berbuntut panjang. Besaran kapitasi dan klaim yang dibayarkan BPJS ke faskes/RS menjadi sangat kecil. Pelayanan berharga jutaan rupiah hanya dihargai ratusan ribu. Kapitasi yang tak seberapa membuat minimnya sarana dan obat-obatan yang tersedia di faskes tingkat pertama; pasien pun kemudian dirujuk. Rumah sakit menjadi penuh sesak oleh pasien-pasien rujukan. Pembayaran klaim atas pasien BPJS yang sangat rendah membuat RS menombok cukup besar. RS sudah pasti rugi jika ada pasien BPJS masuk ICU. Akibatnya, supaya tidak gulung tikar, RS swasta membatasi jumlah bed untuk peserta BPJS. Bagi yang tidak kebagian tempat, akan dirujuk ke RS pemerintah yang disokong keuangannya oleh pemerintah.

Jumlah pasien rujukan di RS pemerintah semakin membludak. Ruangan rawat inap atau ICU yang sudah penuh memunculkan headline berita “Rumah Sakit Menolak Pasien Miskin”. Pasien harus mengantri dari jam 2 pagi di loket untuk mendaftar ke poliklinik. Malas mengantri di poli, mereka datang langsung ke Instalasi Gawat Darurat (IGD). Tapi sayang, karena tidak sesuai dengan kriteria gawat darurat yang BPJS tetapkan, akhirnya mereka harus membayar sendiri (tidak ditanggung BPJS). Tidak puas, pasien protes dan marah-marah ke dokter/RS yang hanya menjalankan protokol dari BPJS. Kondisi IGD juga seperti festival pasar malam karena saking penuhnya. Jumlah pasien yang sangat banyak membuat para dokter kelimpungan dan kelehahan; misdiagnosis seperti penyakit jantung yang dikira sakit mag pun terjadi….Tidak perlu bicara tentang besaran honor untuk tenaga kesehatan yang sudah banyak dipotong.

Merugi, BPJS pun meminta injeksi dana dari pemerintah. Karena banyak untuk BPJS, alokasi anggaran kesehatan untuk Kementerian Kesehatan menjadi berkurang. Akibatnya, dana yang ada untuk menjalankan program-program Kemenkes dan meningkatkan sarana-prasarana kesehatan menjadi tidak optimal.

Buntut dari permasalahan defisitnya anggaran BPJS sangat panjang dan berdampak besar. Sudah defisit, banyak yang tidak mau ikut sistem gotong royong ini dengan mendaftar sebagai peserta; mereka memilih berobat saja ke klnik yang gratis. Bukankah dapat membuat keadaan semakin parah?

Jika memang pengobatan serba gratis hakikatnya tidak mendidik masyarakat dan juga berdampak negatif bagi sistem kesehatan, lalu apa yang bisa dilakukan? Tidak adakah celah bagi mereka para pengabdi yang benar-benar ikhlas ingin menolong orang untuk sukarela?

Saya pribadi berpendapat, hal yang tepat di era JKN ini ialah memperbanyak fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas dan juga klinik-klinik tingkat pertama seharusnya menjadi ujung tombak dalam sistem kesehatan sekarang. Jika pelayanan primer baik dan maksimal, jumlah rujukan akan berkurang; biaya yang dikeluarkan bisa tertekan. Dana yang ada pun bisa lebih dioptimalkan untuk peningkatan kualitas layanan.

Mungkin akan sangat baik jika memperbanyak klinik-klinik primer BPJS. Dokter di klinik itu mengajak seluruh warga di sekitarnya untuk mendaftar BPJS. Tidak hanya itu, tugas tenaga kesehatan juga untuk memotivasi mereka supaya taat bayar iuran per bulan. Kesuksesan sistem kesehatan ini sangat bergantung dari ketaatan pesertanya untuk bayar iuran. Selain pembiayaan pelayanan, BPJS juga mengalokasikan untuk program promotif dan preventif yang bisa dilaksanakan oleh klinik-klinik pratama. Syukur benar jika masyarakat benar-benar berhasil diberdayakan untuk menjaga kesehatannya sendiri, sehingga biaya untuk pengobatan juga bisa kembali dihemat.

Tantangan dari pendirian klinik BPJS ini mungkin ialah kapitasi yang tidak seberapa. Hal ini membuat klinik-klinik melakukan penghematan sebisa mungkin, contohnya penyediaan jumlah obat-obatan. Jenis-jenis obat yang ada juga terpaksa dibatasi. Bagian inilah yang bisa menjadi celah bagi seorang pengabdi. Mungkin pendirian klinik bukanlah penghasilan utamanya: ia bisa mencari nafkah dari pekerjaan lain, dan sebagian dari pemasukannya “disumbangkan” untuk pembiayaan layanan kliniknya yang tidak ter-cover kapitasi BPJS.

Semakin banyak orang yang taat membayar iuran, pemasukan BPJS akan semakin besar, defisit menurun bahkan mungkin saja bisa jadi surplus (kita berdoa supaya bisa demikian). Jika anggaran cukup, memiliki sistem asuransi kesehatan nasional yang berkualitas seperti NHS di UK bukanlah mimpi. Ah, tapi tentu saja harus diiringi dengan evaluasi dan perbaikan terus-menerus dari sistem yang ada sekarang.

Namun penghormatan besar tetaplah harus diberikan kepada mereka para pengabdi yang ikhlas. Ketika orang-orang lain mengeluhkan kondisi ekonomi yang semakin lesu, masih ada yang menyimpan energi positif untuk memberi. Yaitu mereka yang tidak takut miskin; yang memiliki pemikiran bahwa dengan semakin banyak memberi, maka akan semakin kaya. Jikalah bukan kaya harta, setidaknya memiliki kekayaan hati yang senantiasa bersyukur dengan kehidupan yang sederhana.

Semoga semakin banyak kaum profesional yang tulus seperti Prof. Aznan Lelo, dr. Lo, dan dokter-dokter lain yang bekerja dengan orientasi kemanusiaan, bukan penghasilan. Sebagai anak Indonesia, kita juga tidak boleh kehilangan rasa optimis bahwa negara ini masih bisa memperbaiki sistem kesehatannya menjadi mumpuni.

Advertisements
Categories: gagasan, kesehatan | Tags: , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Apakah Memberikan Layanan Pengobatan Gratis Merupakan Hal yang Tepat?

  1. Syasha

    Wow just wow

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: