Uji Kompetensi Dokter Ilegal?

Pernahkah terbayangkan, jika orang tua kita mendadak jatuh ke lantai dengan bunyi “Duaakk!!” keras, lalu ia kehilangan kesadarannya? Dipanggil tak menyahut, digoyang-goyangkan badannya pun sama saja. Apa yang selanjutnya dilakukan? Ya, tentu saja akan terbirit-birit membawanya ke dokter atau memanggil ambulans agar segera ditangani oleh dokter. Harus cepat! Karena mungkin terlambat sedikit saja, nyawa orang yang kita sayangi akan melayang.

Bekerja dalam hitungan detik yang menentukan nyawa, dokter harus paham setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Tidak hanya cepat, tapi juga harus benar! Salah prosedur secara tidak sengaja karena terburu-buru malah bisa mencelakakan pasien.

Di tengah kondisi ini, apa yang keluarga pasien lakukan?

Diam. Hanya melihat para dokter dan tenaga medis bekerja. Mungkin disertai doa penuh harap dan linangan air mata. Karena hanya itu yang bisa dilakukan oleh mereka. Selain memasrahkan kepada Allah, kondisi orang yang tercinta pun diserahkan sepenuhnya kepada dokter yang menanganinya.

Melalui gambaran kondisi ini, bisakan kita membayangkan betapa besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh dokter? Yang ditangani secara langsung olehnya ialah nyawa, yang mungkin istilah “nyawa” sendiri masih merupakan misteri. Adalah hak Allah SWT yang menentukan hidup dan mati, namun melalui tangan dokterlah tersampaikan ayat Allah yang berbunyi, “…sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaanyang ada pada diri mereka sendiri…” (Ar Ra’d: 11).

Karena itu pula pendidikan kedokteran dikenal oleh masyarakat luar sebagai “pendidikan yang sangat susah” atau “lamanya sekolah kedokteran 6 tahun” (sekarang sekolah kedokteran umum ada yang 5 atau 6 tahun) atau “bukunya tebal-tebal” atau “anak-anak kedokteran kerjaannya belajar melulu”. Tidak bermaksud mebanding-bandingkan profesi karena semuanya ialah mulia jika diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Namun, dokter adalah manusia yang bertanggung jawab mewakili Allah menangani kondisi kesehatan hingga nyawa seseorang.

Pada akhirnya, ilmu kedokteran sangatlah fragile. Di buku-buku teks kedokteran buatan barat yang tebal itu seringkali ditemukan kalimat “The process is not fully understood”. Adalah haram bagi dokter menjanjikan kesembuhan kepada pasien, seperti “Bapak/Ibu, jika mendapat pengobatan ini nanti Bapak/Ibu akan sembuh” melainkan “Bapak/Ibu, saya usahakan yang terbaik untuk kesembuhan Bapak/ibu”. Dokter sekelas professor pun manusia, dan apalah artinya manusia yang ilmunya sangat terbatas di hadapanNya?

Dokter seperti apa yang masyarakat percaya? Tentu yang berkualitas. Apakah semua dokter di Indonesia memiliki kualitas yang cukup untuk menangani pasien? Saya sendiri sebagai dokter harus menjawab bahwa ya, kami semua berkualitas…jika melewati seluruh proses pendidikan kedokteran dengan baik dan benar.

Jumlah fakultas kedokteran (FK) di Indonesia saat ini mencapai angka 73. Berarti kita harus bersyukur dong, karena jumlah dokter di Indonesia akan meningkat? Semakin banyak dokter berarti semakin banyak pasien yang tertangani, bukan? Sayangnya, pertambahan jumlah FK tidak diikuti dengan penjaminan kualitas. Dari 73, sebanyak 35 FK berakreditasi C (di bawah standar). Kita belum berbicara fasilitas yang memadai untuk mencetak dokter.

Kenapa bisa ada banyak FK bermunculan? Benarkah lahirnya FK dilandasi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia akan dokter? Saya tidak suka anggapan bahwa didirikannya FK sebagai cara universitas cari uang. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa FK seringkali jadi sapi perahan di berbagai institusi. Berapa biaya masuk dan semesteran FK saat ini?

Untuk menjamin kesetaraan kualitas dokter di Indonesia, dibuatlah Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI). Ujian ini pertama kali dilaksanakan April 2007. Soal ujian disamaratakan—dari paling timur hingga paling barat Indonesia—dengan standar soal mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Jangan samakan UKDI dengan UN—yang dikeluhkan bahwa UN tidak bisa disamaratakan untuk setiap wilayah—standar soal ujian dokter HARUS SAMA karena akan berhadapan dengan nyawa manusia.

Awalnya UKDI memiliki nilai batas lulus 40-an. Kemudian batas kelulusan UKDI semakin naik—sekarang, batas lulus ialah 66. Ditambah lagi di tahun 2013, UKDI tidak sekedar ujian pilihan ganda (Computerized Based Test = CBT), tapi juga disertai dengan ujian praktek (Objective Structured Clinical Examination = OSCE). Baik ujian CBT maupun OSCE harus lulus jika ingin menjadi dokter di Indonesia.

Berat? Tapi memang begitulah proses yang harus ditempuh jika ingin menjadi orang yang dipercaya untuk memegang nyawa manusia.

Siapa panitia UKDI? Belum ada dasar hukum yang menjelaskan. Undang-Undang Praktek Kedokteran (UU Pradok) tahun 2004 hanya menyebutkan tentang ujian kompetensi sebagai syarat, tidak menyebutkan siapa penyelenggaranya. Kemudian, dibuatlah kesepakatan antara Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI, organisasi profesi dokter), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia atau AIPKI (AIPKI bisa disebut juga sebagai persatuan FK se-Indonesia), perwakilan FK se-Indonesia, dan Dirjen Dikti. Nota kesepakatan ini tertulis berakhir di tahun 2013, atau di tahun UU Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) terbit.

Namun muncul masalah. UU Dikdok menyebutkan bahwa pelaksana UKDI ialah FK bekerja sama dengan AIPKI dan berkoordinasi dengan IDI. Lalu disebutkan bahwa ketentuan tentang pelaksaannya diatur oleh Peraturan Menteri (Permendikbud). Tahun 2013 telah berakhir tetapi Permendikbud belum keluar juga. Lalu bagaimana dengan ujian tahun 2014?

IDI meminta UKDI ditunda hingga Permendikbud keluar. Tapi mau menunggu sampai kapan? FK dan AIPKI tidak bisa menunggu karena kasihan sekali para calon dokter—yang telah menyelesaikan pendidikannya dan tinggal ujian—harus menganggur menunggu ketidakpastian. Para calon dokter ini akan tetap tercatat sebagao mahasiswa sehingga harus membayar semesteran. Selain itu, para pengangguran ini akan menghambat datangnya mahasiswa baru. Tapi IDI tidak mau tahu, pokoknya harus menunggu.

Di kondisi ketidakpastian inilah, AIPKI tetap menyelenggarakan ujian tanpa melibatkan IDI. Semenjak awal pelaksanaan ujian, memang AIPKI-lah sebagai penyelenggara utama. Mereka yang membuat standarisasi, membuat soalnya, dan menentukan standar kelulusan. Dilangsungkanlah UKDI Februari 2014, tapi PB IDI tidak mau menerima.

IDI pun melayangkan edaran bahwa UKDI yang diselenggarakan AIPKI adalah ILEGAL, dengan alasan tidak sesuai hukum. Akibatnya, Kolegium Dokter Primer Indonesia (KDPI), lembaga di bawah IDI, tidak mau mengeluarkan sertifikat kompetensi (serkom) bagi lulusan Februari 2014. Padahal biasanya setelah lulus UKDI langsung dapat serkom. Serkom adalah sertifikat bagi dokter agar bisa praktek.

image

Menariknya, KDPI di bawah IDI pun membuat ujian tersendiri di bulan Mei. Lulusan UKDI Februari 2014 harus mengikuti ujian kembali buatan KDPI ini jika ingin mendapat serkon. Dasar hukum apa yang membolehkan KDPI membuat ujian? Mereka bilang UU Pradok. Saya baca berkali-kali UU Pradok tapi tidak ditemukan pernyataan bahwa pelaksana UKDI ialah KDPI. IDI menganggap AIPKI melanggar hukum lalu meresponnya dengan pelanggaran hukum pula?

Arogansi. Saya menyebut ini sebagai langkah “pamer kekuasaan”. Tidak apalah tidak ada dasar hukumnya, toh sertifikat kompetensi kami yang punya—mungkin inilah yang ada di kepala mereka.

Ujian seperti apa yang dibuat oleh KDPI? Saya tidak ingin bercerita tentang ujian tersebut yang sangat menggelikan. Yang jelas IDI dan KDPI tidak memiliki kompetensi untuk membuat standar dan soal yang sesuai dengan SKDI. Lagipula, apakah mereka punya panitia yang bisa mengecek jawaban dari sekian banyak peserta? Awalnya dijanjikan pengumuman hasil ujian di tanggal 5 Juni, tapi tiba-tiba diundur menjadi seminggu kemudian. Ah, sudahlah.

Siapa yang salah? AIPKI? Ya, karena ujian bauatannya tidak sah untuk mendapatkan serkom. Namun, AIPKI berhak melaksanakan ujian untuk meluluskan mahasiswa hingga mendapatkan ijazah dokter. Mendikbud? Ya, karena lamban dalam mengeluarkan permen. IDI? Ya! Karena membuat ujian yang jelas-jelas tidak ada dasar hukum dan sikapnya yang arogan.

Lagipula saya ingin bertanya kepada IDI, apa yang membuat mereka menolak UKDI Februari 2014? Hukum? Permendikbud keluar sangat lambat dan saat itu tidak diketahui kapan akan keluarnya. Jika memang demikian, kenapa tidak kembali membuat nota kesepahaman bersama? Apa IDI rela membiarkan sekian banyak para calon dokter menganggur? Apa motivasi mereka? Apakah karena suatu kepentingan politis, sehingga IDI menginginkan standar kelulusan UKDI diturunkan?

IDI memiliki riwayat yang tidak sedap tentang UKDI ini. Ada istilah Uji Kompetensi Retaker Khusus (UKRK), ditujukan bagi mereka yang belum lulus UKDI. UKRK ini diselenggarakan oleh IDI, dengan nilai batas kelulusan di bawah standar UKDI. Pada UKRK I masih sangat banyak yang belum lulus. Dibuatlah UKRK II dengan standar kelulusan yang diturunkan lagi, baru kemudian banyak yang lulus. Inikah kualitas dokter yang diharapkan oleh negeri?

Polemik pun berlanjut. UKDI Mei 2014 yang baru saja diselenggarakan oleh AIPKI kembali tidak diakui oleh IDI. Kemudian, IDI pun hendak membuat ujian tersendiri di bulan Juni yang menjadi penentu keluarnya serkom. Yang mengejutkan, persyaratan ujian Juni ini bukanlah peserta yang telah lulus UKDI Mei, melainkan yang telah mendapat ijazah dokter. Tidak perlu ditutupi, ada beberapa FK yang mau mengeluarkan ijazah dokter meskipun anak didiknya belum lulus UKDI. Artinya, seorang yang belum teruji di UKDI namun diberi hadiah ijazah oleh kampusnya bisa saja mengikuti ujian ini lalu mendapat serkom.

Pertanyaannya, bisakah kualitas ujian IDI ini terjamin? Apakah mereka memiliki standar soalnya? Lalu, bagaimana batas kelulusannya? Bisakah kualitasnya dipertanggungjawabkan?

Jumlah calon dokter yang masih belum lulus UKDI sangatlah banyak. Bahkan ada yang telah belasan kali ikut UKDI namun belum lulus juga! Lalu, dari sini muncullah mafia. Berbagai cara ditempuh agar mendapatkan sertifikat kompetensi, meski kualitas belum teruji. Ada info berseliweran tentang cara mendapatkan serkom tanpa harus ikut UKDI, dengan membayar sekian rupiah. Padahal, UKDI-lah yang mampu menjamin kualitas kompetensi dokter!

Mau dibawa ke mana kualitas dokter Indonesia? Terlebih, tahun 2015 kita akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Kelak yang mudah masuk ke negara kita bukan hanya barang, tapi juga tenaga kerja!

Saya tidak ingin bicara tentang masalah hukum yang dilanggar oleh AIPKI dan IDI, melainkan tentang esensi menjadi dokter itu sendiri.

Tegakah seorang mengaku dokter namun kompetensinya belum teruji? Jika merasa kompeten, kenapa tidak hadapi saja ujian kompetensi dengan penuh percaya diri?

Hanya berbekal ijazah yang dihadiahi oleh fakultasnya, kemudian mengikuti ujian yang belum jelas kualitasnya lalu diberi hak praktek–itukah esensi menjadi dokter? Bila satu dokter tidak kompeten ketahuan malpraktek, yang tercoreng namanya bukan cuma dokter itu atau asal sekolahnya, tapi seluruh dokter di Indonesia! Lalu, media pun memberitakannya–kita sudah cukup lelah dengan berita dr. Ayu–hingga muncullah pandangan-pandangan negatif terhadap dokter Indonesia.

Relakah dokter-dokter di negara ini tidak berkualitas?

Advertisements
Categories: merenung | Tags: , | 22 Comments

Post navigation

22 thoughts on “Uji Kompetensi Dokter Ilegal?

  1. rezki

    Bukankah pada bulan agustus sudah jelas dan sudah ada nota kesepakatan antara PB IDI, Dikti dan Aipki sehingga tidak perlu lagi khawatir tentang legalitas UKDI??

    Like

    • Katanya udah ada nota kesepahaman antara IDI dgn dikti sehingga ga akan ada dualisme sekarang…begitu pernyataannya. Kita berdoa semoga benar

      Like

      • rezki

        Kyknya bener, mas.
        Kan udh ditandatangani kedua belah pihak, dan SK panitia pelaksananya jg udah ada.
        Tp sampe skrg, pendaftaran utk aipki msh ditunda,
        Trus bulan juli juga ada ujian dari KDPI lagi.
        Bingung mau ikutin yg mana.
        Menurut mas??

        Liked by 1 person

      • rezky

        udh ada SK panitia penyelenggara juga mas dr dikti, jd panitia nya itu terdiri dari aipki, pb idi dan kdpi.
        jd udh balik kayak semula lagi

        Like

      • Yah, semoga saja

        Like

  2. Aldi Asrizal

    Assalamualaikum.ww TS
    Saya baru ikut ujian KDPI juni 2014 dan alhamdulilah telah dinyatakan lulus.

    Saya dengar kabarnya kalau mau PPDS harus lulus ujian aipki dlu ya?
    soalnya ada kakak tingkat saya mau PPDS ditolak sama universitas yg bersangkutan karena gak punya serkom dari AIPKI…..

    Kalau iya aneh bgt peraturan ini, contoh:
    Seorang dokter umum ingin sekolah PPDS BEDAH dan diharuskan lulus ujian yg isi nya soal2 mengenai kompetensi dokter umum lagi, Padahal mereka sudah dianggap sah berkompeten sebagai dokter umum. Kenapa masih dites dokter umum lagi.
    Kenapa gak dites nya tentang soal2 jurusan PPDS nya masing2..
    Misalnya mau masuk obgyn, ya dites pengetahuan obstetri ginekologi nya..
    Dan seterusnya..

    Dan apa sama kompetensi dr.umum, dr.Sp.B, dr.Sp.JP, dr. Sp.PD, dst….???
    Pastilah berbeda…
    Sp.PD tidak kompeten untuk appendictomy..
    Sp.B konsultan sekalipun tidak kompeten mendiagnosa morbus hansen..
    karena mereka di didik bukan untuk hal itu.

    Harusnya ditest kompetensi sesuai jurusan PPDS nya masing2…
    Bukan lagi dites kompetensi AIPKI yg notabene isi nya adalah soal2 kompetensi dokter umum, bahkan tidak menyinggung sama sekali tentang ilmu spesialisasi.
    (Tidak ada manfaat nya untuk hal ilmu spesialisasi)

    Kalau memang berita yg saya dengar ini benar, berarti AIPKI adalah asosiasi yang dzolim, egois, tidak adil, memaksakan diri, dan merugikan (waktu, tenaga, pikiran, mental, uang) dengan alasan yang tidak tepat.

    Bagi yang berlaku tidak adil, sesungguhnya adzab allah itu sangat lah berat.

    wassalam.ww

    Like

    • Wa’alaykumsalam wrwb
      Uji Kompetensi dokter yang sah menurut Dirjen Dikti adalah Ujian yang dari AIPKI, karena AIPKI adalab Iembaga sah di bawah Dikti. Peserta yg lulus ujian tersebut akan mendapat sertifikat dari perguruan tinggi dan tercatat ijazahnya di Dikti. Adapun peserta yang hanya mengikuti ujian KDPI namun tidak mengikuti ujian AIPKI, secara peraturan tidak berhak mendapat ijazah, karena ujian yang diselenggarakan AIPKI lah yang secara hukum berhak menentukan seseorang mendapat ijazah.

      Bisa saja seorang tidak mengikuti ujian AIPKI namun diberi ijazah oleh kampusnya, namun ijazahnya tidak akan terdatar di Dikti. Adapun untuk meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya ke institusi pendidikan, ijazah calon peserta didik itu harus dikenal oleh Dikti. Mungkin inilah yang menyebabkan kakak Anda tidak diterima sekolah PPDS. Karena, menurut institusi pendidikan, orang tersebut belum kompeten sebagai dokter, walaupun KDPI telah mengeluarkan serkom.

      Karena itu sy sangat mewanti-wanti para calon dokter atau TS yang tidak mengikuti ujian AIPKI dengang berharap mendapat serkom hanya dengan mengikuti ujian KDPI. Proses ke jenjang pendidikan selanjutnya akan terganjal.

      Ujian AIPKI adalah ujian yang secara kompetensi insyaAllah telah teruji, karena di UKDI-UKDI selama ini pun yang membuatnya adalah AIPKI. Justru ujian KDPI lah yang dipertanyakan kualitasnya, seperti ujian assessment KDPI kemarin yang sebenarnya sangat tidak layak.

      Like

      • yaasinta

        Maaf mas.. apakah anda benar2 dokter?? Bila ia sungguh miris skali ilmu saudara.
        Stlh sy mbaca tulisan saudara sprtny anda banyak sekali kekeliruan dalam menyampaikan info apalagi ini adalah media sosial yg siapa saja bisa membacanya. Sy hny ingin mberi masukan saja mohon dipelajari lagi n dikalifikasi tulisan saudara.

        Like

    • yaasinta

      Berdasarkan UU serkom dikeluarkan oleh kdpi/idi. Aipki tdk pernah mengeluarkan serkom.
      ini yg pernah sy baca d UU. Semoga bisa membantu

      Like

      • Yup, alhamdulillah sy mendapat ijazah dokter dan telah teregistrasi di KKI, meskipun memang sy akui ilmu masih sangat minim sehingga masih perlu banyak belajar lagi

        Dan maaf, karena sekarang antara IDI dengan dikti sudah ada MoU, yang menyebutkan UKDI (sekarang namanya sudah bukan UKDI) diselenggarakan panitia bersama antara KDPI-DIKTI-Perguruan Tinggi/AIPKI, mendiskusikan hal ini udah ga relevan. Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memantau UKDI yg baru ini supaya berjalan lancar.

        Btw, memang sy ga pernah menyebutkan serkom dikeluarkan AIPKI. Di UU dan permen-nya juga sudah disebutkan kalau penyelenggara ujian adalah perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi. Kalau tentang UUD….yahh, alhamdulillah kalau ga ada

        Like

  3. Saudara sayyid…
    Siapakah anda Berhak mengatakan ujian kdpi tidak sah dan ujian aipki sah ? Mereka berdua panitia ukdi yang tidak sah setelah tahun 2013 berakhir. Masalahnya knpa mereka tidak di pidanakan karena merugikan mahasiswa ? berarti masing2 punya dasar pegangan hukum. Anda jangan seolah2 membela aipki. Harus adil.

    Sbntar anda bilang kedua jenis ujian tidak sah, sebentar lagi anda bilang aipki sah. Anda bisa saya tuntut karena menimbulkan polemik . Perbaiki statement anda…

    Like

    • Sy ga pernah bilang ujian aipki adalah ujian yg sah untuk mendapatkan serkom. Tapi ujian aipki adalah ujian yang sah untuk mendapatkan IJAZAH dari kampus, karena aipki-lah yg berada di bawah naungan dikti. Pihak yang berhak memutuskan seorang sudah lulus atau belum adalah FK, dan ujian dari FK-lah, alias ujian aipki, yang merupakan tiket untuk mendapatkan ijazah. Silakan tanyakan saja ke dikti. Kalau ada yg mendapat ijazah dari kampus sedangkan ia belum teruji, yaa, silakan dipikirkan sendori maksudnya apa.

      Kalau merasa yakin telah menjadi dokter kompeten ga perlu galau. Ikuti saja itu ujian aipki dan kdpi. Kalau benar-benar kompeten pasti lulus. Serkom urusan belakangan, yang penting secara kualitas memang kompeten sebagai dokter, heheheh.

      Like

  4. Bayu

    Sorry, mau tanya apakah ada teman yang sudah ikut ujian IDI batch mei 2014?
    Apakah ada briefing sebelumnya (sperti ujian UKDI) atau langsung ujian hari itu juga ?
    Trima jasih infonya.

    Like

    • Maksudnya ujian IDI untuk lulusan UKDI mei? Belum ada informasi. Awalnya IDI bilang ujiannya mau juli, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan.

      Kalau ujian IDI (assessment KDPI) utk lulusan UKDI februari yg diselenggarakan Juni kemarin tidak ada briefing. Soal ujian dan jawabannya didownload di website IDI. Batas waktu pengerjaan sekitar 5 hari dan jawaban dikirim via pos

      Like

  5. noname

    Saya sebagai lulusan ukdi febuari 2014 sangat menyesalkan IDI yang menunda-nunda pengeluaran serkom dan penyelesaian yg bertele-tele menurut saya. Saya sampai cape-cape dateng ke jakarta pada tanggal 12 juli 2014 hanya untuk verivikasi dan validasi kelulusan ujian KDPI yang dinyatakan lulus semua. Harus membawa ijazah asli dll. Tidak boleh diwakilkan kecuali dikumpulkan secara kolektif ke kampus dan yang harus berangkat berasal dari dekanat.
    Menurut yang saya dengar serkom akan dikirim ke alamat respodensi dan sebagai syarat untuk mengurus STR.

    Saya sangat kecewa dari tanggal 12 juli 2014 saya melakukan validasi dan verivikasi sampai sekarang tanggal 25 juli 2014 belum juga mendapatkan serkom yang akan dikirim..
    Sedangkan pendaftaran PTT baru saja dibuka kemarin tanggal 24 juli 2014. Otomatis kemungkinan besar saya tidak bisa mengikuti PTT periode kali ini.
    Bukankah ini menghambat karier seseorang dokter? dari febuari sampai juli sudah berapa bulan? sekarang saya ga bisa mendaftar PTT. makin terhambat lagi. Cape saya terkatung-katung tidak jelas seperti ini.
    Maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Ini hanya curhatan saya sebagai lulusan UKDI febuari 2014

    Like

  6. adinda

    maaf mw nanya, disini ada ya temen2 yg udah dinyatain lulus ujian aipki batch 2 (mei) ?
    Untuk slanjutnya kita ga ada ujian assesment seperti bulan februari? atau kita ikut ujian kdpi yg tgl 24 agustus? bukannya bulan agustus bakal ada ujian yg udah fix dr aipki dan idi scara bersamaan ya?makin bingung nih.
    jika seperti itu, berarti keluaran bulan mei disamain dengan agustus ya? mhn penjelasannya, terimakasih

    Like

  7. handayani

    Saya ikut ukdi mei 2014.Dikarena tidak jelas kapan assessment bagi ukdi mei lalu saya mengkuti ujian kdpi bulan juni. ukdi lulus dan kdpi juga lulus, tapi tetap saja tidak ada pengumuman tentang pengurusan serkom bagi peserta yang lulus. serkom tidak keluar, str tidak bisa keluar apalagi sip. Apalagi kalau dengar-dengar ujung-ujungnya adalah duit, sebetulnya yang harus disertifikasi adalah para pejabat di atas, sertifikasi menjadi pejabat yg jujur dan mendahulukan kepentingan rakyat dan teman sejawat mereka yg baru lulus agar bersama berjuang meningkatkan taraf kesehatan negeri.

    Like

    • yaasinta

      Dokter belum keluar serkomnya?
      Sy n teman semua sdh menerima serkom dari kdpi. No.str pun sudah bisa dilihat di web kki. Untk skrg sy n tmn2 hny tinggal menunggu proses surat str dr kki

      Like

      • yaasinta

        Klo bdasarkan pengalaman sy tdk ada UUD (ujung2ny duit) . Sesuai alur n prosesnya ko….

        Like

  8. Sy lulusan ukdi mei 2014, tp kami semua yg lulus ukdi baru mengikuti ujian kdpi 24 agustus dan kami semua jg lulus ujian kdpi. Skrg dlm proses pengurusan serkom.
    Sesungguhnya sy sangat setuju, bahwa lulusan dokter harus berkompeten.Hy sj kadang sy berpikir, apakah dokter2 senior yg skrg sdh menjadi spesialis dengan tambahan titel dari luar yg mungkin banyak, bahkan ada yg pensiun , bahkan mrk jg mungkin adalah dosen saat kuliah ato supervisor kt saat coas. Apakah mrk jg dulu ada ujian ukdi?????

    Mengingat ukdi baru dilaksanakan april 2007. Atau apakah kt yg muda ini berpikir mrk tidak kompeten, krn tidak melalui ukdi ato kdpi? hehehe

    Utk Ujian ukdi tidak perlu menjadi momok ato di takuti, semua tergantung kt kok. tidak perlu harus mengikuti bimbel yg notabene hrs mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Belajar teori dan latihan soal sendiri di rumah jg bisa lulus kok, jg tidak perlu harus bergadang belajarnya. Percayalah Pasti BISA. ^_^

    Maaf jika ada perkataan yg tidak berkenan.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: