Monthly Archives: June 2014

Uji Kompetensi Dokter Ilegal?

Pernahkah terbayangkan, jika orang tua kita mendadak jatuh ke lantai dengan bunyi “Duaakk!!” keras, lalu ia kehilangan kesadarannya? Dipanggil tak menyahut, digoyang-goyangkan badannya pun sama saja. Apa yang selanjutnya dilakukan? Ya, tentu saja akan terbirit-birit membawanya ke dokter atau memanggil ambulans agar segera ditangani oleh dokter. Harus cepat! Karena mungkin terlambat sedikit saja, nyawa orang yang kita sayangi akan melayang.

Bekerja dalam hitungan detik yang menentukan nyawa, dokter harus paham setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Tidak hanya cepat, tapi juga harus benar! Salah prosedur secara tidak sengaja karena terburu-buru malah bisa mencelakakan pasien.

Di tengah kondisi ini, apa yang keluarga pasien lakukan?

Diam. Hanya melihat para dokter dan tenaga medis bekerja. Mungkin disertai doa penuh harap dan linangan air mata. Karena hanya itu yang bisa dilakukan oleh mereka. Selain memasrahkan kepada Allah, kondisi orang yang tercinta pun diserahkan sepenuhnya kepada dokter yang menanganinya.

Melalui gambaran kondisi ini, bisakan kita membayangkan betapa besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh dokter? Yang ditangani secara langsung olehnya ialah nyawa, yang mungkin istilah “nyawa” sendiri masih merupakan misteri. Adalah hak Allah SWT yang menentukan hidup dan mati, namun melalui tangan dokterlah tersampaikan ayat Allah yang berbunyi, “…sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaanyang ada pada diri mereka sendiri…” (Ar Ra’d: 11).

Karena itu pula pendidikan kedokteran dikenal oleh masyarakat luar sebagai “pendidikan yang sangat susah” atau “lamanya sekolah kedokteran 6 tahun” (sekarang sekolah kedokteran umum ada yang 5 atau 6 tahun) atau “bukunya tebal-tebal” atau “anak-anak kedokteran kerjaannya belajar melulu”. Tidak bermaksud mebanding-bandingkan profesi karena semuanya ialah mulia jika diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Namun, dokter adalah manusia yang bertanggung jawab mewakili Allah menangani kondisi kesehatan hingga nyawa seseorang.

Pada akhirnya, ilmu kedokteran sangatlah fragile. Di buku-buku teks kedokteran buatan barat yang tebal itu seringkali ditemukan kalimat “The process is not fully understood”. Adalah haram bagi dokter menjanjikan kesembuhan kepada pasien, seperti “Bapak/Ibu, jika mendapat pengobatan ini nanti Bapak/Ibu akan sembuh” melainkan “Bapak/Ibu, saya usahakan yang terbaik untuk kesembuhan Bapak/ibu”. Dokter sekelas professor pun manusia, dan apalah artinya manusia yang ilmunya sangat terbatas di hadapanNya?

Dokter seperti apa yang masyarakat percaya? Tentu yang berkualitas. Apakah semua dokter di Indonesia memiliki kualitas yang cukup untuk menangani pasien? Saya sendiri sebagai dokter harus menjawab bahwa ya, kami semua berkualitas…jika melewati seluruh proses pendidikan kedokteran dengan baik dan benar.

Jumlah fakultas kedokteran (FK) di Indonesia saat ini mencapai angka 73. Berarti kita harus bersyukur dong, karena jumlah dokter di Indonesia akan meningkat? Semakin banyak dokter berarti semakin banyak pasien yang tertangani, bukan? Sayangnya, pertambahan jumlah FK tidak diikuti dengan penjaminan kualitas. Dari 73, sebanyak 35 FK berakreditasi C (di bawah standar). Kita belum berbicara fasilitas yang memadai untuk mencetak dokter.

Kenapa bisa ada banyak FK bermunculan? Benarkah lahirnya FK dilandasi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia akan dokter? Saya tidak suka anggapan bahwa didirikannya FK sebagai cara universitas cari uang. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa FK seringkali jadi sapi perahan di berbagai institusi. Berapa biaya masuk dan semesteran FK saat ini?

Untuk menjamin kesetaraan kualitas dokter di Indonesia, dibuatlah Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI). Ujian ini pertama kali dilaksanakan April 2007. Soal ujian disamaratakan—dari paling timur hingga paling barat Indonesia—dengan standar soal mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Jangan samakan UKDI dengan UN—yang dikeluhkan bahwa UN tidak bisa disamaratakan untuk setiap wilayah—standar soal ujian dokter HARUS SAMA karena akan berhadapan dengan nyawa manusia.

Awalnya UKDI memiliki nilai batas lulus 40-an. Kemudian batas kelulusan UKDI semakin naik—sekarang, batas lulus ialah 66. Ditambah lagi di tahun 2013, UKDI tidak sekedar ujian pilihan ganda (Computerized Based Test = CBT), tapi juga disertai dengan ujian praktek (Objective Structured Clinical Examination = OSCE). Baik ujian CBT maupun OSCE harus lulus jika ingin menjadi dokter di Indonesia.

Berat? Tapi memang begitulah proses yang harus ditempuh jika ingin menjadi orang yang dipercaya untuk memegang nyawa manusia.

Siapa panitia UKDI? Belum ada dasar hukum yang menjelaskan. Undang-Undang Praktek Kedokteran (UU Pradok) tahun 2004 hanya menyebutkan tentang ujian kompetensi sebagai syarat, tidak menyebutkan siapa penyelenggaranya. Kemudian, dibuatlah kesepakatan antara Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI, organisasi profesi dokter), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia atau AIPKI (AIPKI bisa disebut juga sebagai persatuan FK se-Indonesia), perwakilan FK se-Indonesia, dan Dirjen Dikti. Nota kesepakatan ini tertulis berakhir di tahun 2013, atau di tahun UU Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) terbit.

Namun muncul masalah. UU Dikdok menyebutkan bahwa pelaksana UKDI ialah FK bekerja sama dengan AIPKI dan berkoordinasi dengan IDI. Lalu disebutkan bahwa ketentuan tentang pelaksaannya diatur oleh Peraturan Menteri (Permendikbud). Tahun 2013 telah berakhir tetapi Permendikbud belum keluar juga. Lalu bagaimana dengan ujian tahun 2014?

IDI meminta UKDI ditunda hingga Permendikbud keluar. Tapi mau menunggu sampai kapan? FK dan AIPKI tidak bisa menunggu karena kasihan sekali para calon dokter—yang telah menyelesaikan pendidikannya dan tinggal ujian—harus menganggur menunggu ketidakpastian. Para calon dokter ini akan tetap tercatat sebagao mahasiswa sehingga harus membayar semesteran. Selain itu, para pengangguran ini akan menghambat datangnya mahasiswa baru. Tapi IDI tidak mau tahu, pokoknya harus menunggu.

Di kondisi ketidakpastian inilah, AIPKI tetap menyelenggarakan ujian tanpa melibatkan IDI. Semenjak awal pelaksanaan ujian, memang AIPKI-lah sebagai penyelenggara utama. Mereka yang membuat standarisasi, membuat soalnya, dan menentukan standar kelulusan. Dilangsungkanlah UKDI Februari 2014, tapi PB IDI tidak mau menerima.

IDI pun melayangkan edaran bahwa UKDI yang diselenggarakan AIPKI adalah ILEGAL, dengan alasan tidak sesuai hukum. Akibatnya, Kolegium Dokter Primer Indonesia (KDPI), lembaga di bawah IDI, tidak mau mengeluarkan sertifikat kompetensi (serkom) bagi lulusan Februari 2014. Padahal biasanya setelah lulus UKDI langsung dapat serkom. Serkom adalah sertifikat bagi dokter agar bisa praktek.

image

Menariknya, KDPI di bawah IDI pun membuat ujian tersendiri di bulan Mei. Lulusan UKDI Februari 2014 harus mengikuti ujian kembali buatan KDPI ini jika ingin mendapat serkon. Dasar hukum apa yang membolehkan KDPI membuat ujian? Mereka bilang UU Pradok. Saya baca berkali-kali UU Pradok tapi tidak ditemukan pernyataan bahwa pelaksana UKDI ialah KDPI. IDI menganggap AIPKI melanggar hukum lalu meresponnya dengan pelanggaran hukum pula?

Arogansi. Saya menyebut ini sebagai langkah “pamer kekuasaan”. Tidak apalah tidak ada dasar hukumnya, toh sertifikat kompetensi kami yang punya—mungkin inilah yang ada di kepala mereka.

Ujian seperti apa yang dibuat oleh KDPI? Saya tidak ingin bercerita tentang ujian tersebut yang sangat menggelikan. Yang jelas IDI dan KDPI tidak memiliki kompetensi untuk membuat standar dan soal yang sesuai dengan SKDI. Lagipula, apakah mereka punya panitia yang bisa mengecek jawaban dari sekian banyak peserta? Awalnya dijanjikan pengumuman hasil ujian di tanggal 5 Juni, tapi tiba-tiba diundur menjadi seminggu kemudian. Ah, sudahlah.

Siapa yang salah? AIPKI? Ya, karena ujian bauatannya tidak sah untuk mendapatkan serkom. Namun, AIPKI berhak melaksanakan ujian untuk meluluskan mahasiswa hingga mendapatkan ijazah dokter. Mendikbud? Ya, karena lamban dalam mengeluarkan permen. IDI? Ya! Karena membuat ujian yang jelas-jelas tidak ada dasar hukum dan sikapnya yang arogan.

Lagipula saya ingin bertanya kepada IDI, apa yang membuat mereka menolak UKDI Februari 2014? Hukum? Permendikbud keluar sangat lambat dan saat itu tidak diketahui kapan akan keluarnya. Jika memang demikian, kenapa tidak kembali membuat nota kesepahaman bersama? Apa IDI rela membiarkan sekian banyak para calon dokter menganggur? Apa motivasi mereka? Apakah karena suatu kepentingan politis, sehingga IDI menginginkan standar kelulusan UKDI diturunkan?

IDI memiliki riwayat yang tidak sedap tentang UKDI ini. Ada istilah Uji Kompetensi Retaker Khusus (UKRK), ditujukan bagi mereka yang belum lulus UKDI. UKRK ini diselenggarakan oleh IDI, dengan nilai batas kelulusan di bawah standar UKDI. Pada UKRK I masih sangat banyak yang belum lulus. Dibuatlah UKRK II dengan standar kelulusan yang diturunkan lagi, baru kemudian banyak yang lulus. Inikah kualitas dokter yang diharapkan oleh negeri?

Polemik pun berlanjut. UKDI Mei 2014 yang baru saja diselenggarakan oleh AIPKI kembali tidak diakui oleh IDI. Kemudian, IDI pun hendak membuat ujian tersendiri di bulan Juni yang menjadi penentu keluarnya serkom. Yang mengejutkan, persyaratan ujian Juni ini bukanlah peserta yang telah lulus UKDI Mei, melainkan yang telah mendapat ijazah dokter. Tidak perlu ditutupi, ada beberapa FK yang mau mengeluarkan ijazah dokter meskipun anak didiknya belum lulus UKDI. Artinya, seorang yang belum teruji di UKDI namun diberi hadiah ijazah oleh kampusnya bisa saja mengikuti ujian ini lalu mendapat serkom.

Pertanyaannya, bisakah kualitas ujian IDI ini terjamin? Apakah mereka memiliki standar soalnya? Lalu, bagaimana batas kelulusannya? Bisakah kualitasnya dipertanggungjawabkan?

Jumlah calon dokter yang masih belum lulus UKDI sangatlah banyak. Bahkan ada yang telah belasan kali ikut UKDI namun belum lulus juga! Lalu, dari sini muncullah mafia. Berbagai cara ditempuh agar mendapatkan sertifikat kompetensi, meski kualitas belum teruji. Ada info berseliweran tentang cara mendapatkan serkom tanpa harus ikut UKDI, dengan membayar sekian rupiah. Padahal, UKDI-lah yang mampu menjamin kualitas kompetensi dokter!

Mau dibawa ke mana kualitas dokter Indonesia? Terlebih, tahun 2015 kita akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Kelak yang mudah masuk ke negara kita bukan hanya barang, tapi juga tenaga kerja!

Saya tidak ingin bicara tentang masalah hukum yang dilanggar oleh AIPKI dan IDI, melainkan tentang esensi menjadi dokter itu sendiri.

Tegakah seorang mengaku dokter namun kompetensinya belum teruji? Jika merasa kompeten, kenapa tidak hadapi saja ujian kompetensi dengan penuh percaya diri?

Hanya berbekal ijazah yang dihadiahi oleh fakultasnya, kemudian mengikuti ujian yang belum jelas kualitasnya lalu diberi hak praktek–itukah esensi menjadi dokter? Bila satu dokter tidak kompeten ketahuan malpraktek, yang tercoreng namanya bukan cuma dokter itu atau asal sekolahnya, tapi seluruh dokter di Indonesia! Lalu, media pun memberitakannya–kita sudah cukup lelah dengan berita dr. Ayu–hingga muncullah pandangan-pandangan negatif terhadap dokter Indonesia.

Relakah dokter-dokter di negara ini tidak berkualitas?

Categories: merenung | Tags: , | 22 Comments

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: