Indonesia Butuh Diktator?

Diskusi dan dialog tentang kebangsaan tak pernah usai. Ada berapakah orang-orang dengan niat baik berusaha membangun negeri ini menjadi lebih baik? Tentu sangat banyak. Bukan hanya mereka yang bersemangat dalam dialog-dialog terbuka saja yang demikian, tetapi juga mereka yang berada dalam kursi parlemen dan pemerintahan. Sering terdengar niat-niat baik para wakil rakyat dan pemerintah ingin memajukan negara. Berbagai program dan kebijakan yang bertujuan mensejahterakan rakyat pun diaplikasikan. Kenyataannya? Orang-orang yang bersemangat dalam dialog terbuka tersebut juga sangat bersemangat mengecam kebijakan-kebijakan pemerintah.

Era reformasi sudah hampir 13 tahun dimasuki oleh negeri khatulistiwa ini. “Reformasi”, yang menurut bahasa berarti pembentukan formasi ulang. Tapi, formasi apakah yang diubah? Apa hasil dari penyusunan formasi ulang ini selama 13 tahun? Bukankah banyak yang mengatakan, ketika memasuki era reformasi justru angka korupsi semakin mengganas?

Ke manakah mereka para barisan yang turun ke jalan pada Mei 1999? Para nurani yang bersih, para intelektual yang terasah, para semangat yang membara? Para pita suara yang tak lelah berteriak untuk menurunkan tirani?

Mungkin mereka sekarang sedang berada di rumah, di perusahaan, di kampus kembali, atau di tempat kerja masing-masing. Namun, tak sedikit kini mereka berada di kursi-kursi parlemen atau birokrasi. Ketika para pejuang ini mengambil alih parlemen atau pemerintahan, tentu kita semua mengekspektasikan harapan baru, bukan?

Tapi, kenapa tidak ada perubahan yang berarti pada negeri ini? Kenapa angka korupsi justru semakin besar? Kenapa aktivitas politik sekarang malah jadi aksi teatrikal? Kenapa masih banyak yang miskin, melarat, bodoh, buta huruf, harga-harga semakin naik? Bukankah saat ini posisi pejabat tinggi dipegang oleh para pejuang pergerakan dan rakyat sekarang tengah menikmati demokrasi?

Mungkin sudah saatnya proses regenerasi dilakukan kembali. Saatnya para generasi muda–yang telah mengasah intelektualitas mereka di kampus, yang telah mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah melalui kajian-kajian ilmiah, yang telah mengikuti berbagai macam seminar atau pelatihan kepemimpinan–mengambil alih kepemimpinan negeri ini.

Ah, tapi akankah kita memiliki ekspektasi yang sama? Yakinkah kita para orang baru ini mampu membawa negeri ini ke arah yang lebih baik? Bukankah orang-orang yang kini duduk di kursi-kursi langit juga sama: telah mengasah intelektualitas mereka di kampus, telah mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah melalui kajian-kajian ilmiah, telah mengikuti berbagai macam seminar atau pelatihan kepemimpinan? Lalu, apa bedanya? Mampukah orang-orang yang kini bergelut di dunia normatif dan sebra ideal (baca: kampus) tetap dalam niatnya yang bersih ketika memasuki realita?

Ketika para generasi baru ini memasuki pemerintahan, mungkin tidak banyak langkah baru yang diambil: langkah-langkah yang sama seperti pemerintahan saat ini akan diambil kembali. Mereka akan memperjuangkan demokrasi agar kesejahteraan rakyat terjamin,

Ada pertanyaan menarik: apa yang sedang dicari oleh negeri ini? Demokrasi atau kesejahteraan? Tampaknya demokrasi. Indonesia telah menjelma menjadi salah satu negara paling demokratis di planet bumi. Tiap rakyat bebas berpendapat dan berbicara, termasuk menghina presiden.

Apakah demokrasi saat ini telah berhasil membawa kesejahteraan? Coba bandingkan dengan era orde baru, apakah kesejahteraan semakin tercapai? Atau, mungkin memang negeri ini hanya butuh demokrasi, tidak butuh kesejahteraan?

Benarkah setiap suara rakyat harus dipenuhi? Jika pernah berdialog dengan anak-anak jalanan yang tidak sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa mereka tidak sekolah bukan sekedar tidak mampu–sumbangan-sumbangan untuk hal semacam ini ada banyak–tapi itu adalah pilihan mereka. Daripada susah-susah sekolah–harus belajar, mengerjakan PR, dan tidak dapat uang sepeser pun–lebih enak bebas di jalanan dan mengais rupiah melalui mengamen, bukan?

Benarkah setiap suara rakyat harus dipenuhi? Mari berhitung: berapa jumlah masyarakat yang sepakat dan tidak sepakat untuk melestarikan tontonan-tontonan yang tidak mendidik? Apa alasan orang-orang mempertahankan tayangan-tayangan yang sebenarnya membodohi masyarakat tersebut–terutama anak-anak? Mungkin karena “seni” atau “hiburan”.

Benarkah setiap suara rakyat harus dipenuhi? Agama mana yang tidak sepakat bahwa pornografi dan pornoaksi sifatnya merusak? Mengapa mengesahkan RUU itu saja susahnya minta ampun? Banyak yang bilang pornografi dan pornoaksi sifatnya relatif dan tidak ada batasan bakunya. Tapi, jika memang punya niat yang kuat, bukankah akah mudah merumuskan itu semua?

Untuk membuat negeri ini maju, ada banyak langkah-langkah nyata yang bisa diambil. Namun, tampaknya rakyat sendirilah yang akan menentang langkah-langkah itu.

Mahatir, mantan PM Malaysia, pernah bilang kurang lebih seperti ini: lebih baik menghapus demokrasi daripada harus melarat dan makan daging tikus. Moammar Khadafi dikenal sebagai tiran. Tapi di balik itu, ia mampu memprivatisasi sumber daya alam negaranya, dan mempergunakannya untuk kesejahteraan negerinya. Bahkan, bila ada mahasiswa asing yang ingin belajar di sana, ia akan mendapat beasiswa dari pemerintah.

Mungkin, ada sebuah skenario yang bisa dijalankan. Begini naskahnya.

Negeri ini membutuhkan “diktator”, tapi dalam arti yang positif. Ia memiliki niat dan usaha untuk memajukan negeri, dan untuk itu ia perlu memberlakukan kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak populer. Pendidikan menjadi program utamanya: untuk menyiapkan penerus-penerus bangsa puluhan tahun ke depan. Untuk itu, ia harus “memaksa” setiap elemen untuk sekolah. Bahkan bila perlu, ia menghapus tradisi atau kebudayaan setempat yang menolak kemajuan (seperti di beberapa daerah terpencil).

Setiap hiburan atau tayangan yang tidak mendidik dilarang. Sebagai gantinya, media-media yang mendidik disebarluaskan. Selebriti-selebriti asing yang menjual nilai-nilai hedonitas dilarang tampil.

Seleksi birokrat diperketat, peraturan dan kedisiplinan dibuat strik, belanja birokrat diperkecil dan nilai-nilai “melayani masyarakat” menjadi dogma. Sumber daya-sumber daya strategis diprivatisasi dan tidak boleh dikelola oleh swasta juga asing. Hukuman mati diberlakukan–walaupun aktivis HAM akan menentang–terutama bagi para koruptor. Intervensi-intervensi asing, bahkan yang sifatnya mengancam, dengan tegar tidak dihiraukan.

Lawan-lawan atau bahkan mitra politiknya tidak akan setuju dan berusaha menjegal. Namun, agar tidak mengganggu, mereka pun disingkirkan.

Apa yang akan terjadi? Ya, mudah ditebak. Demonstrasi hebat akan berlangsung di mana-mana. Media-media, walaupun telah dikontrol, secara underground akan mengecam. Pihak-pihak oposisi akan bersatu dan menyusun kekuatan. Mungkin akan ada sedikit anarki. Asing pun akan ikut memanaskan suasana. Tapi, demi belangsungnya kebijakan, semua itu diredam dengan paksa.

Usia pemerintahan itu tidak akan lama. Baik itu melalui demonstrasi rakyat yang makin menggila atau agresi militer asing yang bekerja sama dengan oposisi, ia akan dikepung dari berbagai sudut. Atau, setelah merasa tugasnya berakhir, diktator itu akan turun.

Kemudian, ia akan diganti dengan pemimpin yang demokratis dan mendengar suara rakyatnya. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan pun sifatnya populis, walaupun tidak begitu mendidik. Namun, apa yang ada di negeri saat itu adalah hasil dari pemimpin sebelumnya. Setiap masyarakat kini berpendidikan, terbiasa dengan budaya belajar dan kerja keras, cenderung memilih hiburan dan media yang sifatnya mendidik, sumber-sumber daya dilindungi pemerintah, dan setiap pihak yang merugikan negara dihukum dengan begitu kerasnya.

Si pemimpin demokratis ini tidak perlu susah-susah menjalankan program baru. Ia tinggal melanjutkan program-program sebelumnya, ditambah beberapa kebijakan populis. Ia pun akan dicintai rakyatnya karena mendengarkan suara mereka dan membawa kesejahteraan. Sebaliknya, si pemimpin diktator akan dikucilkan, atau mencari perlindungan ke luar negeri, atau dihukum mati, atau dibunuh oleh orang-orang tak dikenal.

Dan, tidak banyak yang tahu, bahwa si pemimpin demokratis adalah sobat dari si diktator. Cerita tentang kediktatoran, turunnya diktator, dan naiknya pemimpin yang demokratis merupakan skenario yang mereka susun bersama–termasuk pengorbanan sang diktator di akhir.

 

Mengapa perlu ada konsep tiran atau pemaksaan di sini? Itu semua untuk “merestorasi budaya”. Agak pahit, tapi memang kerja keras dan belajar bukanlah budaya negeri ini. Yang ada adalah budaya santai, kerja sedikit sambil bermimpi penghasilan banyak, dan hidup seadanya tanpa memiliki cita-cita yang tinggi. Setidaknya, itulah komentar kolonial ketika datang ke Indonesia, “Pribumi yang bodoh dan malas.” Akibatnya, orang-orang pribumi harus dipaksa. Hingga sekarang budaya itu masih kuat, bahkan dilegitimasi pemerintah. Contoh program BLT–program yang sangat jitu untuk membuat masyarakat makin malas.

Salah satu contoh hasil dari pemaksaan tersebut adalah terbentangnya jalan pantura di masa Daendels. Jalan itu begitu lurusnya, tidak berkelok-kelok seperti jalur selatan. Di sana terdapat jalan cadas pangeran: jalan yang membentang di atas jurang. Mungkinkah jalan itu dibuat oleh masyarakat negeri ini tanpa pemaksaan? Hingga tahun 2012, jalur utara dan selatan masih begitu-begitu saja. Tidak ada perbaikan yang berarti, yang membuat jumlah korban terus meningkat ketika mudik lebaran.

Mungkin, kebanyakan masyarakat negeri ini seperti anak kecil, dan mendidik negeri ini pun seperti mendidik anak kecil. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Kecenderungan yang ada adalah untuk terus “bermain” dan hidup enak. Akibatnya, mereka perlu dipahamkan. Tapi, memahamkan orang banyak itu tidaklah mudah, sehingga jalan pemaksaan harus diambil, hingga mereka benar-benar mengerti apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka mau. Kecuali, ada suatu sistem yang bekerja secara sistematis dan bergerak secara massal memahamkan masyarakat–itu pun kalau ada.

Ahh, ini hanya ide gila. Tidak perlu dihiraukan. Lagipula, di manakah diktator yang berniat baik ini ada?

Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely.

Advertisements
Categories: gajelas | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Indonesia Butuh Diktator?

  1. riki

    Future will come with new dictator

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: