Sidak Gubernur dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum

“Pak, saya mau ganti mobil ban Avanza. Merk apa ya yang bagus tapi murah?” kata saya kepada seorang bapak-bapak berbaju putih.

“Oh, ini aja, Pak. Ini dari Korea, harga masih murah, kualitas ga kalah bagus!” jawabnya.

Saya yang kurang mengerti masalah per-ban-an mengiyakan aja kata bapak penjual itu. Lagipula, merk yang disebutnya banyak terlihat di spanduk-spanduk di jalan. Mungkin saja memang bagus, apalagi buatan Korea, heheheh.

Tak lama para petugas bengkel selesai memasangkan ban yang baru. Memang, mobil Avanza hitam yang sengaja disewa untuk mobilisasi kami, anak-anak internsip, selama setahun sejak awal sudah punya banyak masalah.

“Berapa semua, Pak?” Bapak penjual berbaju putih itu berjenggot dan istrinya berjilbab lebar. Melihat penampilan mereka, saya sedikit mengajak ngobrol ringan. “Mas kerja di mana?” tanyanya.

“Di Rumah Sakit Umum, Pak. Di UGD,” jawab saya.

“Oh, ini ada anak saya sakit. Awalnya, saya mau membawanya ke rumah sakit umum. Tapi…” suaranya menjadi pelan, “…tapi kata orang-orang pelayanan di rumah sakit umum buruk, ya?”

***

Seorang laki-laki usia 30-an, ditemani seorang wanita yang sepertinya istrinya, buru-buru datang ke UGD. “Dok, anak saya tadi kejang.”

Anak usia balita yang disebutnya datang dalam keadaan menangis dan sedikit rewel. Kata orang tuanya, anaknya sudah demam 2 hari. Melihat kondisi pasien yang sudah tidak kejang lagi, saya pun kembali memeriksa pasien yang sudah datang duluan. Tiba-tiba, suara laki-laki yang sama berteriak, “Sudah, sudah! Kita pulang saja! Ga usah dirawat!” Lalu orang itu beserta istri dan bapak-bapak tua—sepertinya kakek dari anak itu—keluar dari UGD sambil mengomel dan setengah membentak. Sepertinya, kakek pasien itu marah-marah karena cucunya tidak segera diperiksa.

Kami, para petugas di UGD, hanya bisa geleng-geleng kepala. “Ya, sudah lah.” Umumnya anak dengan kejang demam sederhana tidaklah dalam kondisi berbahaya. Selama memang kejangnya hanya sebentar dan setelah serangan sang anak sadar, pengobatan yang dilakukan hanyalah menurunkan panas badan sambil diobservasi. Lalu, kenapa mereka malah marah-marah?

Tak lama, saya pun bisa memaklumi amarah kakek tadi. Saat itu, tidak ada satu pun yang menghampiri mereka dan memberikan penjelasan mengenai kondisi anak. Tak ada pula dokter jaga yang menerangkan, “Pak, keadaan anak Bapak tidak gawat. Sekarang saya sedang memeriksa pasien lain yang sudah datang duluan. Mohon tunggu sebentar ya.”

***

Inspeksi mendadak (sidak) dari seorang Gubernur Jambi ke sebuah rumah sakit umum di wilayahnya menuai protes keras dari kalangan tenaga kesehatan. Para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya mengecam tindakan ala koboi bapak gubernur yang tidak mengerti keadaan saat itu dan kondisi tenaga medis yang berjaga malam. Saat sidak, memang terlihat kondisi ruangan yang beliau kunjungi sedang tenang dan sepi. Dikabarkan bahwa pak gubernur sidak jam 2 dini hari, waktu bagi para pasien rawat inap untuk tidur dan beristirahat. Melihat keadaan yang aman, tidak ada yang gawat, dan tidak ada keluarga pasien yang datang menyampaikan keluhan, wajar bagi para tenaga medis saat itu untuk memenuhi hak tubuh mereka untuk beristirahat sejenak.

Sidak Gubernur Jambi

Sidak Gubernur Jambi

Manusia telah diciptakan sedemikian rupa. Jam biologis manusia “dari sananya” memang demikian, yaitu waktu siang untuk beraktivitas dan waktu malam untuk beristirahat. Walaupun kita dari pagi sampai sore tidur terus bagaikan kerbau agar tersimpan tenaga untuk jaga malam, tetap saja tubuh akan terasa lelah dan pekerjaannya tidak akan sebaik siang hari. Kenapa bisa? Ya karena itu lah jam biologis manusia yang sudah di-set oleh Tuhan, sebagaimana yang Ia katakan dalam surat Al Furqon ayat 47, “Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.”

Di negara barat sana, sudah diatur bahwa dokter yang shift malam harus beristirahat. Di Inggris, misalnya, NHS mengharuskan dokter dinas malam untuk istirahat selama 30 menit untuk menghindari kesalahan kerja akibat kondisi tubuh yang lelah. Sudah ada banyak jurnal atau penelitian ilmiah yang menyatakan kesalahan dalam penanganan medis atau medical error paling banyak terjadi saat malam hari. Kesalahan-kesalahan yang berujung kerugian bagi pasien juga beresiko besar terjadi jika dokter yang menanganinya memiliki jam kerja yang berlebihan.

Adalah hal yang wajar bagi rumah sakit terakreditasi nasional untuk menerapkan jam tidur bagi karyawannya yang jaga malam secara bergantian. Setidaknya tetap ada petugas yang stand by jikalau ada apa-apa atau mendadak terjadi hal yang emergency. Itu pun menjadi tidak berlaku jika ruangan sedang dipenuhi oleh pasien gawat. Misalnya, saya pernah kedatangan lima pasien gawat sekaligus di waktu yang bersamaan saat jam telah melewati tengah malam. Seketika itu juga seluruh petugas bangun dan memberikan pelayanan; bahkan para perawat di bangsal rawat inap pun sampai datang membantu karena keterbatasan jumlah perawat di UGD.

Tapi mengapa bapak gubernur melakukan tindakan tidak menyenangkan seperti yang telah kita lihat? Apakah karena bapak ZZ tidak paham? Bisa jadi, karena beliau tidaklah berlatar belakang kesehatan. Apakah—seperti kata beberapa orang di medsos— karena “pencitraan”? Saya tidak ingin berprasangka buruk demikian, karena untuk melakukan “pencitraan”, ada banyak cara yang lebih memikat ketimbang capek-capek ke rumah sakit di waktu dini hari.

medical-resident-sleeping-overworked-doctors-mexico-yo-tambien-mi-dormi-27Saya selalu beranggapan bahwa tidak akan ada asap jika tidak ada api. Di rekaman bapak gubernur mengatakan bahwa ia ke RS tersebut karena mendapat laporan dari masyarakatnya. Selain itu, pak ZZ juga merasa kesal karena RS tersebut kekurangan stok obat demam berdarah. Walaupun “kekurangan stok obat demam berdarah” rasanya absurd karena obat demam berdarah hanyalah cairan infus dan paracetamol—yang rasanya mustahil RS tidak memilikinya—, tapi itu menunjukkan kualitas RS yang perlu dieavaluasi.

Kejadian di Jambi setidaknya perlu kita lihat dengan sudut pandang yang lebih luas; sudah menjadi hal biasa ketika masyarakat mengeluhkan kualitas pelayanan rumah sakit umum. Ketika ada pilihan rumah sakit swasta yang jaraknya terjangkau, masyarakat akan lebih memilihnya. Jika melayani pasien BPJS, pasien kelas III/Jamkesmas pun akan berbondong-bondong mencoba ke RS swasta terlebih dahulu. Jumlah kasur untuk pasien kelas III/Jamkesmas di RS swasta biasanya tidak banyak, sehingga para pasien yang terlambat datang akan segera dioper ke Rumah Sakit Umum yang memang memyediakan jumlah lebih banyak untuk pasien kelas tersebut. Setidaknya ini terbukti ketika saya berkali-kali mendengar keluhan rekan kerja RSU yang juga bekerja di RS swasta, “Pasien di RS swasta sebelah banyak banget, jauh lebih banyak daripada RS ini.”

Mengapa RSU identik dengan pelayanan yang tidak memuaskan? Mengapa RS swasta pelayanannya selalu lebih baik? Apakah memang sistem kesehatan di negara kita memang selalu tebang pilih terhadap pasien tak mampu?

Kita semua tahu bahwa RS swasta, layaknya perusahaan, berorientasi kepada profit. Tarif yang rata-rata “tidak murah” diterapkan bagi para pasien yang ingin berobat di sana. Sebagai gantinya, lembaga itu akan memberikan pelayanan yang maksimal: para karyawan yang penuh senyum, fasilitas yang lengkap, lantai yang bersih, ruangan yang wangi, obat-obatan yang jumlahnya banyak, dll. Untuk mendukung kebijakan pemerintah, banyak RS swasta menyediakan bed khusus pasien BPJS. Namun, biaya klaim yang dibayarkan oleh BPJS cenderung membuat RS swasta rugi jika dibandingkan dengan pelayanan dan fasilitas prima yang diberikan. Tak ingin gulung tikar, biasanya bed untuk pasien BPJS pun dibatasi.

Kondisi berbeda dialami rumah sakit milik pemerintah. Ia eksis untuk memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk pasien tidak mampu. Semua “kerugian” akibat klaim BPJS yang rendah harus ditelan dalam-dalam oleh RSU. Ketiba sebuah RSU ingin membuka ruang rawat intensif, saya sempat dengar bisik-bisik dari pihak manajemen, “Kalau ICU dibuka untuk pasien BPJS, sudah dipastikan merugi.”

RSUD Tasikmalaya Terancam Bangkrut

RSUD Tasikmalaya Terancam Bangkrut

Bagaimana nasib sebuah lembaga yang harus mengalami kerugian tanpa boleh mengeluh? Rumah sakit umum tidak memiliki hak untuk menolak pasien BPJS demi menjaga diri dari kerugian; terbayang jika hal itu dilakukan, ada berapa media massa yang akan menjadikannya sebagai headline? Bisakah RS tersebut memiliki fasilitas yang mantap jika terus dilanda kerugian? Apakah kita bisa berharap RS pemerintah selalu lengkap stok obatnya dan tidak kekurangan persediaan “obat demam berdarah”? Apakah lantainya bisa terus dijaga bersih, toiletnya wangi, kamarnya harum, dan sebagainya, dan sebagainya? Kemudian, bagaimana RS tersebut menggaji para karyawannya? Bisakah ia memberikan penghasilan yang layak bagi dokter, perawat, bidan, petugas farmasi, dan lain-lainnya?

Ini adalah kenyataan yang tak bisa dipungkiri di dunia ini, bahwa performa kerja seseorang dipengaruhi oleh pemasukan yang diterima. Loh, bukankah dokter itu tugasnya adalah membantu sesama manusia ya?  Bukannya dokter itu harus punya jiwa sosial sehingga tidak boleh memikirkan materi?

Pemikiran ini perlu diluruskan. Dokter adalah sebuah profesi, yang untuk memperoleh gelar profesi itu memerlukan pengobarnan yang tidak sedikit, termasuk pengorbaanan harta/materi. Berapa biaya sekolah agar seseorang menjadi dokter? Ketika pertama kali masuk, orang tua siswa harus mengocek puluhan bahkan ratusan juta demi mengamankan kursi di fakultas kedokteran. Setelah itu, belasan juta harus diterbangkan tiap semesternya untuk biaya pendidikan. Biaya di atas belum termasuk pengeluaran untuk textbook yang terkenal tebal dan mahal. Lima hingga enam tahun adalah waktu yang harus dikorbankan agar menjadi dokter. Belum lagi setelah lulus harus menjadi dokter internsip dengan gaji seadanya (dan sering terlambat) dan, kabarnya, setelahnya harus mengikuti program Dokter Layanan Primer selama 2 tahun.

Menuntut dokter untuk bekerja sosial tanpa memberinya hak untuk memikirkan materi berarti tidak menghargai profesi tersebut. Jika profesi-profesi lainnya boleh dihargai (baca: digaji), mengapa dokter tidak boleh? Selain itu, dokter juga adalah manusia biasa yang memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari hingga menafkahi istri dan anak-anaknya.

Ketika seorang pejabat melakukan sidak dan mendapati pelayanan dari tenaga medis yang kurang memuaskan, coba ditelusuri terlebih dahulu, apakah mereka mendapatkan penghasilan yang memadai? Apakah pengorbanan dan jenjang pendidikan mereka sudah sesuai dengan gaji yang diberikan? Lama dan beban kerja mereka apakah juga diperhitungkan? Berapa banyak tenaga medis yang telah bekerja selama bertahun-tahun namun tetap saja berstatus honorer?

Dokter dan para tenaga medis adalah orang-orang yang harus stand by ketika kebanyakan orang mudik di waktu lebaran. Mereka juga adalah orang-orang yang harus menangani korban kecelakaan akibat mabuk dan korban luka bakar akibat petasan di malam tahun baru. Mengingat beban kerja mereka, apakah penghargaan yang diberikan selama ini sudah layak sehingga pemerintah bisa mengharapkan pelayanan yang penuh kualitas?

Jika dalam sidak ditemukan pelayanan RS yang kurang memuaskan, maka sudah saatnya untuk mengevaluasi akar dari permalasahan tersebut, bukan hanya menyalahkan tenaga medis yang tidur ayam saat keadaan ruangan tenang. Indonesia masih perlu melangkah jauh agar dapat menerapkan sistem kesehatan yang berkeadilan dan manusiawi, yaitu memanusiakan masyarakat dan juga tenaga kesehatannya. Penyediaan sarana kesehatan dan obat-obatan yang merata di seluruh penjuru juga merupakan pekerjaan rumah yang hingga kini belum tuntas.

Begitu pula bagi para tenaga kesehatan, ada baiknya juga kita melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Walaupun, katakanlah, penghargaan yang diterima dirasa tidak layak, tetapi tetap merupakan kewajiban untuk memberikan pelayanan yang humanis. Terkadang apa yang dibutuhkan pasien bukanlah obat dan skill medis yang mumpuni, namun komunikasi yang efektif. Sudah banyak cerita di lapangan bahwa dokter yang kurang dari sisi pengetahuan dan skill namun mampu berkomunikasi dengan baik lebih disukai masyarakat ketimbang dokter bergelar tinggi tapi gaya bicaranya tidak menyenangkan. Yang menyebabkan dokter dituntut ke meja hijau kebanyakan bukanlah tidak mampu mengobati pasien hingga sembuh, tapi karena tidak mampu berkomunikasi kepada pasien dan keluarga.

Evaluasi dari kedua belah pihak, yaitu stakeholder dan tenaga kesehatan, dibutuhkan untuk menunjuang perbaikan sistem kesehatan negeri ini. Saling menyalahkan atas pelayanan yang buruk tidaklah akan memecahkan masalah. Pemerintah wajib terus melakukan perbaikan dan menyediakan sistem yang semakin baik, juga dokter dan paramedis wajib bekerja secara maksimal—meskipun penghargaannya kurang—sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan juga ibadah kepada Tuhan.

Categories: kesehatan, merenung | Tags: , , , , , , | Leave a comment

Cerita PTT di Teluk Bintuni, Papua Barat (2): Beban Kerja yang Banyak

Keputusan saya bekerja ke Papua dilatarbelakangi oleh berbagai alasan; keinginan untuk “mengabdi” ke Papua sudah ada semenjak di bangku kuliah. Kata mengabdi sengaja saya beri tanda kutip karena makna pengabdian itu luas dan tidak harus ke tempat yang jauh. Dokter yang bekerja di dekat rumahnya atau di kota besar pun memiliki pengabdiannya tersendiri. Saya sendiri memilih jalan pengabdian ke pulau paling timur di Nusantara.

Tidak dipungkiri bahwa Surat Masa Bakti dan Surat Rekomendasi sebagai bekal untuk daftar sekolah spesialis nanti menjadi salah satu faktor pendorong untuk berangkat ke Papua Barat. Namun, faktor terbesar bagi saya ialah keinginan untuk bertualang ke tempat baru, melihat wajah-wajah baru, dan mengenal kebiasaan serta budaya baru. Menurut saya, dengan berpergian hingga ke ujung Nusantara, saya bisa mengenal negeri ini dengan lebih baik. Lagi pula, bukan kah manusia itu seperti air, jika terus diam di satu tempat ia akan menggenang dan menjadi kotor, sedangkan jika terus bergerak ia akan menjadi bersih? Itu sedikit alasan filosofis yang mendorong saya untuk pergi jauh ke timur, heheheh.

Sekilas tentang RSU Bintuni

RSU Bintuni, Khasnya ialah Bangunan UGD di Belakang Poliklinik, Tidak Seperti RS Kebanyakan

RSU Bintuni, Khasnya ialah Bangunan UGD di Belakang Poliklinik, Tidak Seperti RS Kebanyakan

Keinginan mengabdi ke daerah terpencil sekaligus belajar ilmu klinis; kedua alasan itu membuat saya memilih untuk bekerja di rumah sakit. Memang jika ingin merasakan nuansa “mengabdi di daerah terpencil” dan aroma petualangan, puskesmas adalah pilihan yang lebih pas. Namun, belajar ilmu klinis merupakan kebutuhan yang lebih utama sehingga saya pun memutuskan ke RS.

RSU Bintuni adalah rumah sakit milik pemerintah tipe D dan merupakan satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Teluk Bintuni. Belum ada rumah sakit swasta yang berdiri di sana, dan setahu saya rumah sakit swasta di Papua Barat hanya ada di Kota Sorong (bahkan Manokwari sebagai ibukota propinsi pun belum punya). Meskipun begitu, saya tidak ragu untuk memberikan apresiasi terhadap rumah sakit ini.

Walaupun RSU Bintuni baru berdiri di tahun 2012, harus diakui bahwa RS pemerintah ini berkembang cukup progresif. Saat ini ia memiliki fasilitas yang lebih baik daripada RSU di Manokwari dan Sorong. Karena terbilang baru, bangunannya pun terlihat modern jika dibanding RSU pada umumnya. Di tahun 2016, RSU Bintuni mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit dan telah terstandardisasi ISO. Di pertengahan tahun 2016 RS mendatangkan 8 buah alat ventilator yang satu unitnya setara dengan 2 mobil Hilux, kemudian, di akhir tahun, alat pemindai jaringan lunak duduk dengan megah di kamar radiologi, membuat Bintuni sebagai satu-satunya daerah di Papua yang memiliki alat CT-Scan.

Perawatan di RS ini sepenuhnya gratis, tidak peduli apakah pasien punya BPJS, KIS, atau embel-embel lainnya. Begitu pula dengan obat-obatan di farmasi, seluruhnya gratis, baik itu obat generik maupun obat bermerk. Mungkin kita banyak mendengar cerita susahnya dokter UGD bekerja melayani pasien BPJS karena banyak kriteria kegawatdaruratan yang diterapkan oleh BPJS. Saya ingat saat internsip dulu, jika ada pasien rawat jalan datang ke UGD, pasien tersebut tidak boleh diinfus karena jika dipasang—menurut BPJS—pasien tersebut harus dirawat. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, BPJS bisa menolak membayarkan klaim, yang berujung kerugian pihak RS. Bagaimana dokter tidak pusing jika tidak bebas bergerak dalam bekerja dan banyak dibatasi? Nah, hal-hal tersebut tidak berlaku di RS ini; pokoknya semua pengobatan dan tindakan yang dilakukan dokter ditanggung, baik oleh BPJS maupun rumah sakit.

Keadaan tersebut membuat para dokter tidak ragu dalam memberikan pengobatan. Di tempat internsip kemarin, perawat sering mengingatkan bahwa pemberian obat omeprazole injeksi bagi pasien BPJS maksimal hanya 3 hari dengan dosis pemberian sekali per hari. Di Bintuni, dokter bebas memberikan obat tersebut berhari-hari dengan dosis 2x/hari. Begitu pula ketika ada pasien yang membutuhkan transfusi albumin yang harga satu botolnya mencapai satu juta rupia, tidak ada keraguan dalam memberikannya, malah pernah ada satu pasien yang mendapat transfusi sampai empat botol, dan itu semua gratis! Masalah muncul ketika terjadi kekosongan obat-obatan tertentu. Karena RSU Bintuni mendapat suplai obat-obatan dari luar (mungkin luar Papua), kadang butuh waktu lama bagi RS untuk memenuhi stok kembali.

Tidak hanya perawatan dan pengobatan, pihak RS juga menanggung biaya trasnportasi jika pasien perlu dirujuk. Masalah yang banyak ditemui pasien miskin jika ingin dirujuk ialah biaya transportasi yang tidak ditanggung karena BPJS hanya meng-cover biaya pengobatan. Pernah satu kali saya merujuk pasien perdarahan otak ke Makassar. Untuk mencapai kota tujuan, pasien harus naik pesawat Susi Air dari Bintuni ke Sorong lalu lanjut naik pesawat Sriwijaya ke Makassar. Yap, biaya pesawat pasien dan satu keluarga pasien yang mengantar—termasuk dokter yang ikut mengantar—dibiayai oleh RS.

Menjadi Dokter Umum

Sistem kerja di RS sana tidaklah jauh berbeda dengan RS lain pada umumnya; hal yang berbeda ialah dokter yang bertugas di UGD merangkap tugas sebagai dokter ruangan. Ini terjadi dikarenakan pihak manajemen memutuskan untuk membatasi jumlah dokter umum di RS. Jumlah dokter umum semenjak saya pertama kali datang hingga selesai masa tugas tetap sama, yaitu 8 orang: 3 orang yang sudah senior di poli umum, poli konsultasi, dan medical check-up, dan 5 orang tenaga kontrak (PTT) di UGD sekaligus bangsal. Keadaan tersebut bisa membuat seorang yang sedang tidak beruntung bolak-balik ke UGD, bangsal, hingga kamar bersalin. Untungnya jumlah pasien bisa dibilang sedikit jika dibandingkan di Jawa.

Menjadi dokter tentu tidak bisa dipisahkan dari berinteraksi dengan masyarakat; saya menjadi tahu bahwa banyak orang asli yang karakternya cukup keras Di Bintuni, untuk melakukan pemasangan infus saja perlu tanda tangan persetujuan informed consent. Kata orang-orang RS, pernah terjadi pemukulan terhadap dokter akibat kesalahpahaman, penusukan jarum infus di tangan dikira tindakan menyakiti pasien. Selain itu, tidak sedikit mereka yang sebenarnya memiliki indikasi untuk dirawat tapi susahnya setengah mati untuk membujuk mereka agar mau menginap di RS. Setelah akhirnya berhasil diyakinkan, 2-3 hari kemudian mereka meminta pulang paksa. Tidak sedikit pula orang tua yang membawa anaknya ke RS karena batuk pilek dan rewel. Setelah dinilai bahwa sang anak mengalami radang paru-paru alias pneumonia, mereka menolak dilakukan pemasangan infus terhadap anak yang berujung pada penolakan rawat inap. Weww, kalau tidak mau dirawat, untuk apa jauh-jauh datang RS? Hahah. Tapi tentu banyak juga masyarakat di sana yang kooperatif dan mematuhi petunjuk dokter dan perawat.

Kasus terbanyak yang saya temukan di Bintuni tidaklah mengejutkan. Seperti yang ditulis di tulisan pertama, HIV dan tuberculosis paru (TB) menjadi 2 penyakit primadona di Papua. Pendidikan yang kurang membuat hubungan seks di luar nikah tidak sedikit dilakukan semenjak mereka masih usia sekolah. Kesadaran akan “hubungan seks aman” yang rendah memperparah penyebaran virus ganas yang membunuh sistem imun manusia tersebut, ditambah lagi adanya bangunan plus plus yang berdiri dengan tenang. Banyaknya angka infeksi paru-paru juga tidaklah mengherankan mengingat kondisi higienitas masyarakatnya yang amat kurang. Beberapa kali di RS ditemukan tuberkulosis dengan resistensi berbagai obat, yang membuat pasien-pasien tersebut harus dirujuk ke Sorong untuk mendapat penanganan dari tim khusus. Ya, minimnya kesadaran untuk patuh meminum banyak jenis obat selama 6 bulan disertai pengawasan yang lemah sudah bisa ditebak.

Selain hal di atas, kebiasaan lain yang sungguh amat disayangkan banyak terjadi di sana adalah mabuk. Masalah utama soal keamanan di Bintuni bukanlah pencurian atau begal; selama setahun di Bintuni saya tidak pernah menemukan kasus begal, bahkan pernah saya parkir motor di depan masjid dengan kuncinya masih menancap di motor, setelah ditinggal setengah jam sepeda motornya masih utuh (tapi tidak untuk dicontoh sih, heheh). Namun, yang banyak terjadi adalah kasus kekerasan, penganiayaan, dan kecelakaan yang dipicu oleh minuman beralkohol. Tengah malam adalah waktu yang umum bagi UGD menerima korban kecelakaan gara-gara pengemudinya mabuk. Pernah satu malam saya menerima empat pasien luka-luka akibat “baku potong” yang semuanya dalam pengaruh alkohol, dan yang membuatnya lebih menyedihkan ialah teranyata salah seorang dari mereka merupakan oknum penegak hukum.

Satu lagi jenis kasus yang cukup sering adalah percobaan bunuh diri dengan minum bayclin. Ketika ditanya, mereka mengaku stres atau tidak tahan dengan konflik yang terjadi di keluarga. Meskipun demikian, kebanyakan mereka meminum bayclin hanya untuk menggertak saja (tidak benar-benar ingin bunuh diri) sehingga jumlah yang diminum tidak banyak, tapi tetap saja perlu mengobservasi mereka dengan ketat kalau-kalau terjadi perdarahan di saluran cerna. Selama satu tahun di Bintuni, total ada empat kasus seperti itu yang saya terima, dengan keempat-empatnya menolak untuk dirawat inap, atau ada yang awalnya mau dirawat tapi berujung ke penandatanganan surat pulang paksa.

Saya sudah menyebutkan bahwa jumlah pasien yang masuk ke UGD rata-rata tidaklah banyak, namun jika sial, ketika sedang mencoba menangani pasien jantung di UGD, perawat di bangsal menelpon karena ada pasien henti nafas, lalu bidan di ponek meminta dokter untuk datang karena seorang pasien di sana sudah melahirkan, yang dilanjutkan permintaan dari perawat perinatologi untuk menuliskan status bayi baru lahir. Yahh, kondisi di atas bisa disebut sangat jarang.

Jumlah pasien RS yang sedikit bukan karena masyarakatnya sudah memiliki status kesehatan yang mapan, tapi karena permasalahan akses ke rumah sakit yang sulit bagi warga Teluk Bintuni yang tinggal di seberang lautan atau di atas gunung. Jika sejawat dari puskesmas di distrik yang jauh ingin merujuk, kadang mereka harus menunggu jadwal kapal, walau banyak juga yang diantar menggunakan longboat milik puskesmas. Selain itu, jumlah pasien yang enggan patuh untuk dirujuk dan lebih memilih pengobatan secara “adat” tidak sedikit. Karena kendala transportasi, bisa saja dokter puskesmas sekali mengirim pasien dalam jumlah banyak. Setidaknya saya pernah menerima 4 pasien rujukan sekaligus dari tempat dan di waktu yang sama.

Komite Medik RSU Bintuni memiliki kebiasaan ilmiah yang baik. Setiap Senin, sang ketua komite medik yang juga merupakan dokter spesialis sangat bersemangat mengajak seluruh dokter di RS untuk mengikuti morning report. Seluruh dokter UGD yang bertugas di hari Sabtu harus membuat satu laporan kasus pasien rawat inap untuk dipresentasikan. Di hari Kamis, dokter jaga secara bergilir diminta untuk membuat case report mengenai kasus menarik yang pernah ditemukan. Weww, repot banget yak? Hahahah….

Morning Report, Kadang-Kadang Sepi

Morning Report, Kadang-Kadang Sepi

Pengalaman yang paling berkesan selama satu tahun di Bintuni tentu adalah ketika merujuk pasien lewat udara. Sebelumnya saya sering mendengar cerita dokter-dokter daerah terpencil yang merujuk pasien menggunakan boat kecil menantang ombak atau pesawat kecil berbaling-baling. Menjelang habisnya masa kontrak kerja, tiba-tiba saya diminta mengantarkan seorang pasien ke Makassar. Umumnya tenaga kesehatan yang mendampingi pasien di pesawat adalah perawat, tapi karena pasien ini mengalami perdarahan otak (berdasarkan hasil CT-Scan) yang sampai menggeser otak dan memiliki kesadaran rendah, pihak dokter di bandara Sorong menginginkan agar pasien tersebut didampingi oleh dokter.

Selama di dalam pesawat, saya berkali-kali membenarkan infus yang macet gara-gara pasien gelisah, juga menyiapkan obat-obatan injeksi untuk dimasukkan sesuai jadwalnya. Walau di surat pengantar dokter penyakit dalam menulis bahwa peluang pasien ini dubia ad malam alias cenderung untuk tidak dapat bertahan, kami berhasil mencapai RSUP Wahidin tanpa kendala berarti. Setelah kembali ke Bintuni, saya mendapat kabar bahwa pemuda yang mengalami perdarahan tersebut telah selesai dioperasi dan dilaporkan kesadarannya meningkat. Alhamdulillah.

Di akhir masa kerja, akhirnya saya mendapatkan surat-surat sakti itu: surat masa bakti dan surat rekomendasi dari rumah sakit. Saya juga mengajukan permohonan surat rekomendasi ke Bapak Bupati, yang dijawab melalui direktur bahwa beliau tidak keberatan namun baru bisa dikerjakan setelah tahun baru. Tentu rasa senang tumbuh, tapi bukan itu yang saya cari di Papua. Ilmu-ilmu klinis yang diajarkan oleh para dokter spesialis merupakan ilmu yang tiada harganya. Bantuan dan kerja sama dari seluruh pegawai RS, juga keramahan mereka, insyaAllah bukan lah hal yang untuk dilupakan. Juga yang paling penting dari itu semua adalah masyarakat dan tanah Papua yang telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran, sesuatu yang tidak akan didapatkan jika saya enggan keluar dari zona nyaman di rumah.

Ketika koas, seorang konsulen berkata, “Jika sudah terlanjur tercebur di kolam, maka berenanglah dengan baik agar selamat.” Saya tidak menyangka masih bisa berenang dengan baik di samudera dunia kedokteran yang sangat dalam dan penuh gelombang ini. Yap, perjalanan saya masih jauh dan ombak yang lebih ganas mungkin sedang menanti. Akankah saya dapat bertahan? Hmm, mungkin itu tergantung jumlah dan kekuatan “bahan bakar” yang saya miliki. Setiap orang memiliki sumber energinya masing-masing untuk menjadi dokter, tapi saya yakin, sumber kekuatan yang paling kuat dari itu semua ialah rasa dan sifat kemanusiaan yang dianugerahkan oleh Tuhan.

Categories: catatan perjalanan, kesehatan | Tags: , , , , , , | 3 Comments

Cerita PTT di Teluk Bintuni, Papua Barat (1): Kota yang Panas

Bekerja sebagai tenaga PTT alias Pegawai Tidak Tetap masih menjadi favorit terutama bagi dokter yang baru lulus atau selesai internsip. Walaupun PTT Pusat sudah dihapuskan oleh pemerintah dan digantikan dengan Nusantara Sehat (NS)—yang mengirimkan dokter beserta tenaga kesehatan lainnya (perawat, bidan, apoteker, dll) untuk bekerja secara tim ke puskesmas di daerah terpencil—masih banyak daerah-daerah terpencil di nusantara yang membutuhkan dokter-dokter tenaga kontrak. Dokter yang sedang PTT daerah sekarang lebih tepat disebut sebagai tenaga kontrak yang diberdayakan oleh suatu daerah. Karena ia berbasis daerah, kebutuhannya pun tergantung masing-masing daerah, apakah mereka sedang membutuhkan dokter atau tidak. Lama kontraknya juga tergantung kebijakan tiap daerah masing-masing, yang biasanya di daerah kategori terpencil mau mengkontrak dokter hanya selama 1 tahun dan daerah kota menuntut dokter untuk kontrak minimal 3 tahun.

Alasan mau bekerja di daerah terpencil tentu macam-macam. Ada yang memang ingin mengabdikan ilmunya ke daerah, tidak sedikit pula yang mengincar Surat Masa Bakti (SMB) dan Surat Rekomendasi Sekolah Spesialis dari institusi daerah. Dengan kombinasi dua alasan tersebut—mengabdikan ilmu dan menginginkan surat sakti—saya pribadi memutuskan untuk sejenak mencari pengalaman ke daerah.

Mencari informasi lowongan kerja PTT daerah harus lah melalui mereka yang pernah bekerja di sana, atau jika beruntung mendapat broadcast di grup messenger. Saya sendiri mendapat informasi lowongan di Bintuni melalui senior yang baru saja pulang dari sana. Berutung, di akhir tahun 2015, RSU Bintuni masih membutuhkan tenagan dokter umum satu lagi.

Menuju Kabupaten Teluk Bintuni bisa melalui dua jalur, yaitu naik pesawat ke Kota Sorong lalu lanjut dengan pesawat kecil Susi Air menuju Bintuni, atau terbang ke Manokwari yang kemudian dilanjutkan melalui jalur udara atau darat.. Saya sendiri lebih suka opsi yang terakhir, yaitu terbang ke ibukota Propinsi Papua Barat lalu lanjut dengan jalur darat ke Bintuni.

Jadwal pesawat ke Papua tidaklah menyenangkan; seluruh pesawat yang terbang ke daerah timur berangkat di waktu dini hari dari Makassar. Jika menggunakan pesawat yang transit dulu di Makassar, penumpang harus menunggu dulu di bandara Sultan Hasanuddin selama 2-3 jam di waktu tengah malam. Di perjalanan pertama ke Bintuni, saya sampai di Makassar jam 12 malam dan menunggu hingga jam 3 pagi untuk melanjutkan perjalanan, dan akhirnya mendarat di Manokwari jam 7 pagi.

Setelah tiba di Bandara Rendani, tugas selanjutnya adalah mencari mobil Toyota Hilux yang memiliki dua gardan. Ya, jika mengintip keluar jendela pesawat saat di atas tanah Papua, kita bisa melihat hampir seluruh pulau masih ditutupi hutan, kontras dengan pulau Jawa yang sudah banyak kota, perkampungan, dan sawah. Pembangunan di Papua masihlah sangat minim; jalur darat antarkota di Papua masih jarang dan jika ada pun kondisinya memprihatinkan. Perjalanan darat ke Bintuni dari Manokwari hanya bisa ditempuh melalui mobil dengan dual gearbox dan berban besar seperti Toyota Hilux, Mitsubishi Strada, dan Toyota Land Cruiser.

Bandar Udara Rendani, Manokwari

Bandar Udara Rendani, Manokwari

Mencari kendaraan ke Bintuni sebenarnya tidaklah sulit karena mobil Hilux yang melayani perjalanan Manokwari-Bintuni jumlahnya ada banyak dan sudah menjadi transportasi umum masyarakat. Untuk mendapatkannya, kita dapat naik ojek dahulu di luar bandara (mengenal tukang ojek di Manokwari gampang karena mereka semua mengenakan helm kuning) menuju pasar Wosi. Kalau membawa koper besar, bisa sewa taksi Avanza seharga 100 ribu, menemukannya pun mudah karena begitu keluar dari bandara, berbondong-bondong orang-orang menawarkan taksi. Begitu sampai di pasar, ada banyak Hilux berjejer dan orang menawarkan transportasi ke Bintuni. Mobil Hilux yang merupakan kendaraan pickup mampu memuat hingga 5 orang termasuk supir, dan tarif perjalanan ke Bintuni sebesar 500 ribu per orang. Bisa juga mobil tersebut dicarter sendiri dengan biaya 2 juta.

Perjalanan dari Manokwari ke Bintuni ditempuh selama 7-8 jam; jika cuaca jelek dan jalanan berlumpur, waktu tempuh bisa lebih lama. Pada saat perjalanan pertama ke Bintuni, saya tertidur pulas akibat tidak bisa tidur sama sekali di pesawat, sehingga melewatkan pemandangan sepanjang perjalanan. Di perjalanan-perjalanan berikutnya barulah saya bisa melihat-lihat apa yang ada di antara Manokwari-Bintuni.

Kondisi jalan dari Manokwari menuju Ransiki, kecamatan utama Kabupaten Manokwari Selatan, beraspal baik. Di beberapa titik bisa terlihat samudera pasifik di sebelah kiri. Biasanya sang supir akan istirahat untuk makan di Oransbari atau Ransiki, dua kecamatan besar di Manokwari Selatan yang banyak dihuni transmigran, sekitar 3-4 jam dari Manokwari. Kalau pernah mendengar isu bahwa harga-harga di Papua lebih mahal, isu itu memang benar; sekali makan di warung singgah itu kena 30 ribu dengan menu nasi dan ayam goreng, jika menunya ikan maka bisa ditarik 50 ribu.

Setelah Ransiki, kendaraan akan mulai menaiki bukit dengan tebing batu yang telah dikeruk, yang orang-orang di sana menyebutnya Gunung Botak. Kadang-kadang, kalau penumpang lainnya setuju, kita bisa minta supir untuk berhenti sebentar di Gunung Botak untuk mengambil foto. Pemandangan laut disertai bukit-bukit yang membentang membuat lokasi itu cukup berharga untuk memenuhi koleksi foto di kamera.

Begitu masuk gunung botak, jalanan mulai rusak, dan tak lama kemudian masuk ke jalanan penuh lumpur yang dikenal dengan Pintu Batu. Jika cuaca sedang kering, mobil tidak akan menemui masalah melewatinya, namun jika sedang hujan, apalagi hujan deras, tidak jarang Hilux pun nyungsep. Truk-truk pengangkut barang dapat terlihat parkir di pinggir jalan; para krunya memutuskan menginap di sana sambil menunggu jalanan kembali kering. Pernah sekali mobil yang saya tumpangi harus ditarik oleh Hilux lain karena tidak bisa melewati genangan lumpur. Keadaan seperti ini lah yang bisa membuat perjalanan menjadi begitu lama.

Toyota Hilux, Kendaraan Primadona Papua

Toyota Hilux, Kendaraan Primadona Papua

Kondisi Jalanan yang Berlumpur dan Licin antara Manokwari-Bintuni

Kondisi Jalanan yang Berlumpur dan Licin antara Manokwari-Bintuni

Pemandangan Gunung Botak via http://www.kompasiana.com/eddypp86

Pemandangan Gunung Botak via http://www.kompasiana.com/eddypp86

Sisa perjalanan ialah melewati hutan yang di beberapa titik ada perkampungan kecil. Melihat kondisi perkampungan yang sepertinya hanya mendapat akses listrik di malam hari dan air bersih yang terbatas membuat saya bersyukur sekaligus prihatin. Kondisi kesehatan penduduknya pasti lah sangat rendah, apalagi Manokwari Selatan adalah kabupaten baru yang belum memiliki rumah sakit. Di balik itu semua, mungkin masih ada masyarakat yang masih tinggal di hutan dan memiliki akses ke fasilitas kesehatan adalah hal yang mewah.

Panas

Itu adalah kesan pertama saya ketika pertama kali menginjakkan kaki di Bintuni. Cukup berdiri saja di tempat terbuka, tanpa berjalan atau ­ngapa-ngapain, langsung rasa lelah mengalir ke seluruh badan seolah habis naik gunung. Pokoknya panas banget lah; panasnya Jakarta ga ada apa-apanya dibanding Bintuni.

Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kota pesisir hasil pemekaran dari Kota Manokwati di tahun 2004. Sebagai kabupaten yang baru, pembangunannya masih belum banyak. Kota ini hanya memiliki satu jalan lurus yang membentang dari satu ujung yaitu Kantor Bupati di area transmigran sampai ke arah perbukitan yang entah berujung di mana. Pusat keramaian, atau orang-orang di sana menyebutnya “kota”, ada di daerah dekat dengan pelabuhan atau Km 0, sedangkan  rumah sakit berada di Km 7, ke arah daerah atas atau perbukitan. Karena letaknya, jika pergi ke kota orang-orang akan menyebutnya “ke bawah” sedangkan ke arah rumah sakit mereka menyebutnya “ke atas”. Teluk Bintuni juga menaungi distrik-distrik yang ada di seberang lautan, yang untuk ke sana hanya bisa ditempuh dengan kapal atau longboat.

Dokter PTT tidak perlu khawatir mengenai masalah tempat tinggal karena disediakan mess oleh Dinas Kesehatan yang terletak di Km 5. Karena milik Dinas Kesehatan, sebenarnya mess tersebut diperuntukkan untuk dokter-dokter puskesmas, sedangkan dokter-dokter rumah sakit statusnya menumpang. Namun, karena puskesmas lokasinya jauh-jauh sehingga dokternya pun harus tinggal di puskesmas, mess sehari-hari lebih banyak digunakan oleh dokter rumah sakit. Sekali-sekali dokter puskesmas “pulang” ke Bintuni untuk membuat laporan, pelatihan, atau sekedar melepas kejenuhan, tapi setelah seminggu mereka kembali ke distrik. Jadi, yah, fasilitas mess seperti dapur dan TV serasa dimiliki oleh dokter rumah sakit. Sayangnya, Km 5 merupakah daerah yang belum ter-cover sinyal 3G alias masih 2G (sinyal yang ada di Teluk Bintuni hanyalah dari provider Telkomsel). Daerah yang penduduknya bisa internet-an dengan baik adalah di dekat Puskesmas hingga masjid besar, di Km 1 dan 0.

Mess Dokter, Belakang Dinas Kesehatan

Mess Dokter, Belakang Dinas Kesehatan

Tidak sulit mencari makanan di Bintuni; “kota” merupakan tempat yang paling banyak warung makan. Para tukang jualannya kebanyakan ialah orang Jawa yang menjual lalapan ayam goreng, ikan goreng, tempe/tahu penyet, dan nasi goreng. Ada juga warung milik orang Bugis dengan menu coto dan konro. Harganya? Yup, sama seperti di tempat singgah tadi, yaitu 30 ribu/porsi. Tapi tidak perlu khawatir soal pengeluaran untuk makan karena selain besaran gaji dokter umum yang cukup untuk meng-cover biaya hidup di Papua, RS juga menyediakan nasi kotak bagi dokter yang bertugas. Kadang-kadang penghuni mess memasak sendiri kalau sudah bosan dengan makanan di luar yang itu-itu saja.

Makanan khas Papua adalah sagu yang direbus kemudian didinginkan, yang disebut dengan “papeda”. Makanan tersebut berkonsistensi kenyal seperti lem kanji, biasanya dimakan dengan ikan kuah kuning. Walau merupakan makanan khas, papeda ikan kuah kuning jarang dijual di warung dan biasanya merupakan makanan yang disajikan jika ada acara hajatan, itu pun tidak sering. Kebanyakan tempat makan di Bintuni menjual makanan seperti yang disebutkan tadi, nasi lalapan khas orang Jawa.

Papeda

Papeda

Papeda Dimakan Bersama Ikan Kuah Kuning

Papeda Dimakan Bersama Ikan Kuah Kuning

Selain makanannya yang kurang variatif, di Bintuni juga tidak ada hiburan sama sekali. Jika mengetik kata “Teluk Bintuni” di Google Maps, terlihat titik biru di tepi “mulut atas” pulau Papua yang berdekatan dengan laut. Wah, dekat laut! Tapi jangan terkecoh, jika di-zoom, bisa dilihat daratan-daratan dekat laut itu dibelah-belah sungai. Yap, di Bintuni tidak ada pantai dan tidak ada laut, yang ada hanyalah sungai. Pelabuhan di Bintuni pun berukuran kecil karena merupakan pelabuhan sungai. Tidak ada juga lokasi-lokasi menarik lain untuk dilihat. Jadi, yah, satu tahun terasa sangat lambat di Bintuni karena rasa jenuh.

Setelah beberapa minggu tinggal di sana, saya pun mulai mengenal dan memahami karakter orang Papua. Hal pertama yang saya notice adalah orang Papua tidak suka bersawah dan beternak. Pola pikir hidup yang sederhana membuat mereka lebih senang berburu rusa di hutan, membuat daging rusa lebih mudah ditemukan di pasar dan warung daripada daging sapi. Selain berburu, masyarakat di sana juga banyak berkebun pisang sehingga harga pisang di sana murah-murah. Masyarakat asli sana juga tampaknya tidak memiliki passion untuk berdagang atau berwira usaha, terlihat dari para pemilik warung dan toko yang hampir semuanya adalah pendatang. Keadaan seperti itulah yang membuat pendatang—kebanyakan dari Jawa dan Sulawesi—berperang penting dalam roda perekonomian di Bintuni.

Tentu saja kualitas pendidikan sangat jauh jika dibandingkan dengan di Jawa. Tampaknya kesadaran untuk sekolah pun masih belum tinggi; saya pernah mendengar cerita dari pengurus sebuah sekolah Islam di daerah transmigran bahwa tidak jarang orang tua siswa sendiri lah yang menarik anaknya dari sekolah. Kualitas pendidikan yang rendah tentu berimbas pada kualitas kesehatan. Penyakit yang paling banyak ditemukan di sana tidak lah mengejutkan, yaitu penyakit menular seksual dan tuberculosis (TB), dua penyakit yang banyak ditemukan di daerah yang higienitasnya kurang dan pendidikannya rendah.

Meskipun begitu, saya bersyukur memiliki pengalaman tinggal di Papua dan berinteraksi dengan orang-orangnya, walau hanya satu tahun. Dengan melihat daerah di nusantara hingga ke paling ujungnya, kita bisa lebih mengenal negara ini. Papua sudah bergabung dengan Indonesia sejak tahun 1969 namun masih banyak celah perbaikan yang perlu diisi. Siapakah yang perlu mengisinya? Tentu jari kita tidak harus melulu diarahkan ke pemerintah, tapi bisa dikembalikan ke diri sendiri dengan mengabdikan ilmu yang dimiliki di daerah yang masih membutuhkan.

Cerita pengalaman saya bekerja di RSU Bintuni bisa dibaca di sini.

Categories: catatan perjalanan, kesehatan | Tags: , , , , , | 3 Comments

Berbicara Politik, Kita Bersikap Fair Saja-lah



Politik tentu saja berbicara tentang kekuasaan. Kita semua tahu bahwa politik merupakan cara untuk mendapatkan kekuasaan.

Membicarakan politik tidak bisa lepas dari pelaku politik itu sendiri. Kekuasaan disebut eksis apabila ada penguasa. Bahkan bila tak punya sistem pun, kerajaan atau negara bisa tetap jalan selama ada yang duduk di tahta kekuasaan. Politikus merupakan kunci utama dari aktivitas polititk dan kursi jabatan.

Karena fokus utama dari politk adalah pelakunya, maka kegiatan ini tak bisa lepas dari sifat subjektif. Manusia adalah makhluk subjektif karena ia bukanlah robot. Jika memiliki intelijen buatan atau artificial intelligent pun, robot tetaplah mesin, tak punya rasa dan tak punya hati, bisa disamakan dengan pisau belati. Lain halnya dengan manusia; walaupun rocker identik dengan musik keras bagaikan beton, tetap saja mereka memiliki perasaan. Berdampingan dengan akal atau rasionaltias, perasaan menjadi dasar bagi manusia untuk menilai sesuatu. Gabungan antara perasaan yang berbeda tiap orang dan intelektualitas—yang tiap orang pun berbeda tingkatan dan referensinya—membuat manusia menjadi khalifah di muka bumi yang bersifat subjektif.

Para politisi yang memiliki ideologi, sikap, dan gagasan yang berbeda—karena subjektifitasnya tersebut—memiliki spectator atau pendukung masing-masing. Masyarakat yang setuju dengan ide-ide politikus tertentu membuat mereka berusaha agar favoritnya menduduki kekuasaan. Di antara suporter itu pun ada yang habis-habisan mencurahkan pikiran dan tenaganya. Jika politisi yang didukungnya memiliki prestasi atau catatan yang baik, hal tersebut akan digembor-gemborkan untuk meyakinkan orang lain. Begitu pula jika calon dukungannya melakukan kesahalan, pendukungnya yang setia akan sepenuh hati membelanya, agar suara jagoannya di pemilihan nanti tidak jatuh. Hal ini biasa dalam politik.

Masalah akhirnya timbul ketika dukungan yang diberikan kebanyakan—atau sebagian—berupa dukungan “buta”. Perasaan dan rasionalitas tidak lagi dalam posisi proporsional. Logika dikesampingkan atau fakta yang ada diputarbalikkan dengan akrobat argumen agar terkesan masuk akal. Pintu nurani pun tak diketuk lagi, melainkan diganti dengan emosi fanatisme. Sayangnya, fenomena ternyata hal yang lumrah dalam dunia perpolitikan.

Fanatisme buta semakin rumit saat media berita menunjukkan keberpihakannya. Sudah bukan rahasia kalau beberapa media di negara ini jelas-jelas menunjukkan dukungan kepada politisi tertentu. Informasi yang sama bisa diolah dengan berbeda oleh setiap media. Pengolahan yang kreatif membuat kantor berita menjadi media framing, membentuk sudut pandang pembacanya sesuai kehendak penulisnya. Kerumitan ini pun semakin diperumit di era media sosial ketika informasi terus mengalir setiap detiknya tanpa bisa dibendung.

Saat Ahok ditetapkan sebagai tersangka, framing atau pembentukan opini massa terus diolah agar gubernur tak aktif itu terkesan tak bersalah, atau lebih parahnya lagi, heroik. Ketika ditanya tanggapannya mengenai status tersangka, Ahok menyamakan dirinya dengan Nelson Mandela. Cukuplah kita bertanya dengan logika sederhana, sama dari mananya? Yang satu masuk penjara karena memperjuangkan persamaan, yang satu lagi tersangka karena menyakiti jutaan masyarakat Indonesia. Namun logika sederhana ini tak dipedulikan oleh para pendukung fanatiknya. Tak butuh waktu lama bagi Twitter untuk menaikkan tagar #kamiAhok menjadi trending topic. Segala argumen dijungkirbalikkan agar tumbuh kesan walaupun Ahok tersangka, ia tetap berada di jalan yatersangka

Pada aksi 411 kemarin, tak ada lelahnya pendukungnya membentuk opini bahwa mereka yang turun ke jalan adalah perusak kebhinnekaan. Demonstrasi menuntut tegaknya keadilan disebarkan di media sosial sebagai gerakan antikristen dan anticina. Padahal, coba kita lihat spanduk yang dibentangkan pada hari Jumat itu; adakah kata-kata kebencian kepada orang Kristen atau cina? Atau mereka hanya ingin “oknum” yang kebentulan Kristen dan Cina ditangkap karena menistakan agama? Pembentukan opini kemudian dibuat lagi saat aksi berakhir dengan mengatakan aksi tersebut ditunggangi aktor politik. Yang mengherankannya, pembentuk sudut pandang itu bukanlah media atau para buzzer, melainkan presiden RI. Ketika ditanya siapa aktor politik tersebut, bapak Presiden hanya menjawab, “Masih dikumpulkabn buktinya.” Jika belum ada bukti, berarti masih ada kemungkinan ucapan pak Presiden adalah hoax. Tapi apa boleh buat, opini sudah terlanjur terbentuk dan disebarkan oleh media-media berita.

Bendera Merah Putih di Aksi 411

Bendera Merah Putih di Aksi 411

Dukungan buta yang kuat membuat politisi dapat bergerak bebas tanpa takut salah. Donald Trump pernah berkomentar, jika ia membunuh seseorang di New York, ia tak perlu khawatir karena masih ada orang-orang yang mendukungnya. Begitu pula dengan Ahok; walaupun sudah tersangka, ia masih aman berkomentar ceplas-ceplos—salah satunya ketika diwawancara oleh media Australia—karena pendukung setianya akan terus membelanya.

Apakah fenomena matinya hati nurani dan dibunuhnya akal sehat hanya terjadi pada para pendukung Ahok? Tentu saja naif jika berkata demikian. Setiap politisi yang membawa ideologi atau gagasan akan selalu memiliki pendukung setia. Memang Itulah politik. Namun mari bersikap fair. Mari kita akui bahwa pak Basuki memiliki prestasi selama menjadi gubernur. Salah satu prestasi mencoloknya adalah mampu membuat kali menjadi bersih—sebuah karya yang tidak bisa dicapai oleh para gubernur sebelumnya. Ketika sunga mulai menumpuk sampah, ada pasukan pembersih yang siap membersihkannya. Pak BTP juga bersifat progresif dalam pembangunan di Jakarta. Para penduduknya pun mengakui bahwa di bawah Ahok, meskipun Jakarta masih banjir, namun volumenya sudah berkurang. Juga dengan berbagai pungli, tidak ada lagi yang berani melakukannya karena sikap tegas gubernur.

Prestasi yang cukup baik, bukan? Saya—yang mendukung agar Ahok dipenjara—mengakuinya dengan pikiran terbuka. Tapi mari kita akui juga bahwa ia memiliki banyak kekurangan, bahkan ada yang bersifat fatal sehingga—menurut saya—beliau hanya pantas menjadi manajer, bukan pemimpin. Ya betul, apa yang membedakan manajer dengan pemimpin? Jawabannya pasti banyak. Manajer ialah orang yang mengatur dan mengerjakan hal-hal teknis agar diperoleh hasil yang memuaskan.

Bagaimana dengan pemimpin? Ia lebih dari itu. Pemimpin adalah sosok yang menjadi panutan dan teladan bagi masyarakatnya. Jika ada suatu hal atau peristiwa, maka rakyat akan merujuk ke pemimpinnya. Kata “pemimpin” lekat dengan kata “sikap”, “karakter”, “integritas”, dan soft skills lainnya. Bagaimana dengan pak Ahok? Sudahlah, kita akui saja ia memiliki attitude yang buruk, amat jelek malah. Apakah kata-kata kasar—“kasar” yang secara harfiah bermakna kasar, bukan tegas—pantas diucapkan oleh pemimpin? Berapa kali Ahok tidak mampu menjaga lidahnya yang tak bertulang? Sudah, akui saja.
Begitu pula, berapa kali Ahok harus menelan ludahnya sendiri? Saat menjadi calon pemimpin bersama Jokowi, terhadap warga kampung bukankah ia setuju dengan komitmen untuk “menata, bukan menggusur”? Bukankah pula ia mengatakan DPR—yang isinya orang-orang partai—itu sarang maling sehingga ia membangga-banggakan Teman Ahok untuk maju independen? Ini belum mempertanyakan rasa manusiawinya ketika menggusur tanpa mendahulukan dialog dua arah.

Kita tentu mengenal Fahri Hamzah; politisi asal Sumbawa ini memiliki kemiripan dengan Ahok. Mereka sama-sama bersikap tegas, bersuara keras, dan suka gagal mengontrol lidah. Apa yang terjadi ketika FH mengatakan Pak Jokowi “sinting” dan anggota DPR “rada-rada bloon”? Mari kita objektif. Fahri Hamzah merupakan anggota legislatif yang selalu bersuara lantang menyampaikan kritikan. Ketika dirasa ada yang janggal dalam penegakan hukum, beliau tidak takut bersuara menuntut keadilan (akui saja hal ini). Tapi ia bukanlah malaikat, dan kesalahannya cukup fatal yang membuat partainya mengeluarkan teguran. Ya, ia ditegur yang berujung dikeluarkan dari partai gara-gara ucapan “sinting”, “rada-rada bloon”, dan ikut campur dalam kasus papa minta saham. Ia telah berbuat salah dan alhamdulillah partainya dan beberapa pendukungnya tidak membiarkannya larut dalam kesalahan.

Memiliki sikap suka atau senang terhadap seseorang merupakan fitrah setiap manusia. Ada yang senang dengan Pak Jokowi yang terkesan sederhana dan pro rakyat kecil, ada pula yang suka dengan Pak Prabowo yang berkharisma dan tegas terhadap pihak asing. Itu sah-sah saja. Namun celaka akan hadir di dalam negara jika kesalahan-kesalahan pejabat ditutup-tutupi atau diolah dengan kreatif oleh para buzzer sehingga terkesan tidak bersalah. Pujaan fanatik akan melahirkan senjata berbahaya yang bernama absolute power. Betul, untuk apa takut berbuat sesukanya? Toh, akan selalu ada yang mendukung dengan membabi buta. Untuk apa menjaga perkataan? Apa pun yang ia katakan, akan disihir menjadi kata-kata indah oleh para buzzer. Tidakkah sadar bahwa kita sedang menumbuhkembangkan kediktatoran?

Sebelum tahun Masehi mencapai angka 1000, Muhammad (saw.) sudah mengingatkan kita, “Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak bersikap adil.” Untuk bersikap adil dalam politik memang sangat sulit. Jika sudah terlanjur jatuh cinta terahadap politisi atau partai, sulit sekali meredam emosi dan mengedepankan akal sehat, namun itu tidak mustahil. Sebelum berkomentar atau mengeluarkan pendapat, mari dimulai dengan istigfar. Wajar jika sang jagoan tetap kita bela, tapi lakukanlah dengan proporsional. Akui saja ia salah, sambil tetap mempromosikan karya-karya nyata yang sudah dihasilkan, bukan malah menyerang balik pihak yang mengkritiknya dengan mengatakan mereka “merusak kebhinnekaan” atau “berbuat makar” padahal tidak ada bukti.

Adanya kecerdasan yang diimbangi dengan nurani merupakan nikmat yang harus disyukuri. Jika rasionalitas telah dikubur dalam-dalam dan hati telah mengeras layaknya batu, rasanya sudah tidak ada bedanya lagi dengan binatang. Dan, sepertinya, para buzzer itu senang jika berhasil membuat banyak orang ikut-ikutan menjadi binatang seperti mereka.

Categories: gagasan, merenung | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Desentralisasi BPJS: Tidak Mampunya Pemerintah Menanggung Beban Berat

Ketika muncul berita bahwa Bapak Presiden mewacanakan pengelolaan BPJS oleh Pemda, isi dari berita itu sudah bisa ditebak. Benar saja, alasan mengapa pemerintah pusat ingin membagi tanggung jawabnya ialah soal pendanaan. Dana BPJS telah menjadi beban bagi APBN karena lembaga tersebut terus mengalami defisit anggaran.

Semenjak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan tahun 2014, BPJS sebagai lembaga penyelanggara jaminan tersebut selalu merugi dalam angka yang besar. Nilai defisit terus menukik tiap tahunnya layaknya pendaki. Pada tahun 2014, adanya ketidaksesuaian antara pemasukan dan pengeluaran atau mismatch mencapai 3.3 triliun, lalu menjadi 5.85 triliun setahun berikutnya. Di tahun ini, diproyeksikan defisit BPJS mencapai 7 triliun.

Banyak pemerhati dan pakar yang berpendapat, ketika pemerintah mewajibkan warganya untuk menjadi anggota BPJS, pelaksanaan jaminan sosial berskala nasional ini masih penuh ketidaksiapan. Penyelenggara berkilah bahwa perbaikan akan dilakukan sambil berjalan, dengan target tahun 2019 seluruh warga Indonesia ter-cover BPJS. Tapi nyatanya perjalanan waktu tidak serta merta membuat pengelolaan BPJS menjadi lebih baik. Kerugian yang terus melambung membuat badan ini harus “mengemis” sunitkan dana ke pemerintah. Presiden sudah berkali-kali mengatakan ke Menteri Kesehatan bahwa kerugian BPJS ini menjadi beban yang sangat berat.

Atas dalih itu, pemerintah pusat tidak ingin menanggungnya sendirian. Beban yang sangat berat, yang sampai membuat nyeri punggung negara ini, hendak dibagi-bagikan ke pemerintah daerah,demi terselamatkannya APBN untuk alokasi hal-hal lain. Jokowi menskemakan pemerintah pusat akan memberikan dana dalam jumlah tertentu untuk daerah. Bila terjadi kekurangan alias defisit, pemda-lah yang bertanggung jawab mengisi lubang itu. Pertanyaannya, apakah dengan skema seperti ini rakyat semakin diuntungkan, atau malah semakin menderita?

Desentralisasi BPJS akan membuat ketimpangan antar daerah dari barat sampai timur Nusantara. Kita paham bahwa Indonesia yang luas ini mememiliki kondisi daerah yang beragam: ada yang makmur karena punya banyak pemasukan, ada pula yang penuh kemiskinan. Ketidakrataan kondisi ini tentu akan membuat kualitas jaminan kesehatan tiap daerah berbeda. Wilayah yang makmur akan mampu memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas—mungkin tidak akan ada cerita pasien ditolak di UGD karena khawatir tidak akan dibayar klaimnya. Sebaliknya, bagi daerah yang masih berkembang, akan apa jadinya? Bagaimana bila pemda tidak mampu membiayai tagihan yang membludak? Bisakah bantuan dari pusat diharapkan, padahal presiden mengatakan pemdalah yang harus menanggung?

Jika klaim perawatan tidak bisa dibayarkan, pihak yang rugi pertama adalah fasilitas kesehatan. Kemudian yang menjadi korban selanjutnya adalah para tenaga kesehatan di dalamnya—dokter, perawat, bidan, dll—yang memiliki keluarga untuk dinafkahi. Fasilitas kesehatan yang merugi akan berdampak pada pelayanan yang buruk; akhirnya masyarakat jugalah yang menjadi korban. Apakah ketidakadilan antardaerah seperti ini yang diinginkan?

Itu baru tentang ketidakmampuan daerah dalam meng-cover. Jika pemda diberi dana oleh pusat untuk mengelola BPJS, apakan 100% seluruh uang itu akan dioper untuk layanan kesehatan? Sudahlah, kita semua sering bisik-bisik mengenai dana pembangunan daerah yang entah melayang ke mana. Desentralisasi jaminan kesehatan akan sangat membuka celah besar korupsi daerah. Jika penyalahgunaan dana terjadi di pusat, pengawasan dan pengkoreksiannya akan lebih mudah dilakukan. Bagaimana jika korupsi itu tersebar di daerah dari Sabang sampai Merauke? Sekali lagi, adakah desentralisasi pengelolaan BPJS menjadi solusi bagi rakyat Indonesia?

DLP Bukanlah Solusi

Kemarin hari, tepatnya tanggal 24 Oktober, ribuan dokter Indonesia berdemonstrasi di Jakarta. Tuntutan mereka sederhana: tolak program Dokter Layana Primer. Kaum professional berjas putih ini turun ke jalan karena tidak puas terhadap pemerintah ysng enggan mendengar aspirasi mereka.

Menurut Undang-Undang Pendidikan Dokter terbaru, dokter umum harus menjadi Dokter Layanan Primer agar bisa bekerja di fasilitas kesehatan primer. Sederhananya, seorang yang telah menempuh pendidikan 5-6 tahun untuk menjadi dokter umum, lalu mengikuti program internsip selama 1 tahun, harus sekolah lagi 2 tahun supaya bisa bekerja di puskesmas atau klinik primer yang menangani pasien BPJS. Jadi, total waktu yang dibutuhkan sekitar 8-9 tahun untuk benar-benar bisa bekerja mandiri. Perjalanan yang sangat panjang, bukan?

Mengapa harus ada pendidikan DLP? Mungkin bisa dibilang ini pertanyaan paling misterius bagi kebanyakan dokter di Indonesia. Muncul berbagai pernyataan yang berusaha menjawab pertanyaan itu. Ada yang bilang DLP sebenarnya memiliki kompetensi yang sama dengan dokter umum, namun level-nya setara dokter spesialis. Ada juga yang mengatakan DLP memiliki orientasi kesehatan komunitas, sehingga ia bekerja sebagai dokter keluarga. Ada lagi yang bilang—sepertinya ini yang paling resmi karena dari pemerintah—DLP diadakan karena kompetensi dokter umum yang ada saat ini dirasa kurang untuk bekerja di fasilitas primer.

Adanya berbagai versi mengenai DLP cukup menggelitik karena itu sudah menjelaskan bahwa konsepnya sendiri masih digodok. Yang paling membuat geli adalah pernyataan bahwa dokter umum sekarang “tidak cukup kompeten”. Menurut pemerintah, kompetensi dokter umum yang ada sekarang ini hanyalah mendiagnosis dan menangani 100 kasus penyakit, sedangkan DLP 155 penyakit—jumlah yang menurut pemerintah harus bisa ditangani di fasilitas primer. Padahal, di setiap fakultas kedokteran, calon dokter telah dididik untuk bisa menangani sendiri sebanyak 144 kasus sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Entah kenapa sekarang dikurangi menjadi 100, dan jumlah kasus yang harus bisa ditangani bertambah menjadi 155.

Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak sekali kasus yang seharusnya bisa ditangani di puskesmas tapi dirujuk ke Rumah Sakit. Membludaknya pasien rujukan di RS jelas menyuramkan keuangan BPJS yang berujung ke defisit anggaran. Kenapa puskesmas banyak merujuk pasien? Ya, ini adalah pertanyaan yang sangat penting: kenapa bisa demikian?

Benarkah pasien banyak dirujuk karena dokter umum yang tidak kompeten? Pelaku layanan di lapangan akan mengatakan bahwa penyebab utamanya adalah minimnya sarana-prasarana kesehata/n. Apakah setiap puskesmas memiliki fasilitas laboratorium? Jika pun ada, berapa banyak yang bisa melakukan pemeriksaan kimia darah? Apakah di setiap puskesmas memiliki alat rekam jantung (EKG)? Ada alat pemeriksaan X-Ray/rontgen? Berapa banyak yang terpaksa merujuk ke RS karena tidak punya fasilitas rawat inap, bahkan antibiotik injeksi pun tak ada?

Katakanlah di puskesmas ada Dokter Layanan Primer yang sepenuhnya kompeten terhadap 155 penyakit. Bisakah dia menangani pasien yang datang karena asma tapi tidak ada alat nebulisasi?

Pembukaan pendidikan DLP mau tak mau memakan biaya dari pemerintah. Anggaran kesehatan yang sudah banyak tersedot untuk suntikan BPJS akan terkurangi lagi untuk biaya program studi baru. Banyaknya dana yang terkuras akan membuat alokasi untuk penyediaan sarana-prasarana kesehatan semakin berkurang, dan ini tentu membuat kualitas pelayanan kesehatan akan terus stagnan. Apalagi saat ini Bapak Presiden menyerukan agar dilakukan penghematan anggaran. Dibukanya program DLP justru kontraproduktif dengan pengembangan layanan kesehatan dan program pemerintah sekarang.

Mencari Jawaban Bersama

Pakar-pakar kesehatan masyarakat telah menyampaikan pandangannya mengenai kerugian yang dialami BPJS. Solusi yang banyak disarankan adalah perlunya menaikkan angka iuran. Menurut Prof. Hasbullah Thabrany, pakar ilmu kesehatan masyarakat dari UI, jumlah premi yang ada sekarang tidak mencapai 40% dari yang disarankan ahli kesehatan masyarakat. Iuran yang dinaikkan tentu akan memberikan beban bagi masyarakat, tapi itu adalah langkah yang perlu karena biaya pengobatan itu tidak murah. Jika masyarakat mengenah bawah penerima BPJS kelas III merasa sangat berat bila biaya dinaikkan, maka premi kelas di ataslah yang mesti dinaikkan untuk memberikan subsidi silang. Dengan demikian, makna “asuransi berprinsip gotong royong” lebih terasa.

Masih menurut Prof. Hasbullah, perbaikan sarana/prasarana kesehatan juga hal yang penting untuk perbikan JKN kita. Telah dijelaskan di atas, sarana yang minim hanya akan menyuburkan angka rujukan. Terakhir, menurut beliau adalah sistem reward bagi fasilitas primer yang berkinerja baik dan yang mampu melakukan kegiatan preventif (pencegahan) dan promosi kesehatan dengan efektif. Kegiatan preventif-promotif memiliki sasaran masyarakat yang sehat, menargetkan bagaimana mereka yang tidak sakit menjadi semakin sehat dan tidak perlu berobat, yang gencar diharapkan menurunkan angka kesakitan. Preventif-promotif yang efektif tidak hanya menurunkan angka kesakitan dan menaikkan angka harapan hidup, tapi juga akan menghemat anggaran kesehatan.

BPJS juga perlu memikirkan bagaimana agar ia sebagai lembaga bisa menghasilkan keuntungan. Sistem BPJS yang memukul sama rata semua pelanggannya hakikatnya tidak mendidik masyarakat dan hanya menggali kuburan sendiri. Sebagai contoh, seorang perokok aktif sudah seharusnya membayar premi berkali-kali lipat dibandingkan dengan yang tidak merokok. Hal itu wajar karena sikapnya yang buruk membuatnya beresiko besar membutuhkan perawatan yang memakan biaya besar. Begitu pula dengan peminum alkohol.

Seperti halnya lembaga asuransi yang lain, sebaiknya BPJS diberi hak untuk mestratifikasi pesertanya, misalnya dengan melakukan prescreening. Kondisi kesehatan yang sudah dimiliki peserta bisa menjadi pertimbangan untuk besaran premi yang akan dibayarkan. Tak bisa dipungkiri, dana BPJS banyak terpakai oleh mereka yang telah mengidap penyakit kronis. Setiap bulan BPJS harus membayar klaim mereka yang memang harus rutin meminum obat penyakit kronis hingga cuci darah. Sebaliknya, seorang yang kondisi dasarnya sudah sehat akan jarang menggunakan fasilitas kesehatan. Prinsip keadilan berdasarkan preexisting condition dapat dipertimbangkan, tanpa menyingkirkan prinsip gotong royong tentunya.

Ketaatan peserta untuk rutin membayar iuran juga adalah hal yang sangat penting. Para peserta pekerja bukan penerima upah merupakan golongan yang banyak membebani. Mereka membayar iuran tidak seperti pekerja yang langsung dipotong gajinya. Golongan ini beresiko besar baru membayar BPJS ketika akan membutuhkan pelayanan kesehatan, dan begitu sudah tidak sakit, iuran tidak dipenuhi lagi. Untuk mengatasi ini, sudah saatnya memikirkan cara-cara kreatif untuk meningkatkan kepatuhan, selain adanya denda. Perlu ditambah fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk membayar, misalnya optimalisasi sistem layanan online. Selain itu, jika ada sistem punishment, mengapa tidak ada reward? Kemal Imam Santoso, mantan direktur PT Askes, menyarankan adanya diskon bagi peserta yang telah membayar iuran selama 6 bulan atau 1 tahun ke depan.

Perjalanan menuju negara yang sejahtera melalui sistem jaminan sosial nasional masih amatlah panjang. Kita belumlah seperti National Health Service di Inggris, yang ketika ada pelayanan kesehatan, pasien tidak perlu khawatir ada obat yang tidak dijamin, pun tenaga dan fasilitas kesehatan dapat bekerja dengan tenang karena sudah pasti akan dibayarkan klaimnya. Kondisi ekonomi negara ini, mengutip kata Menteri Keuangan, masih selevel liga kelurahan. Berhutang harus kembali dilakukan untuk membayar hutang. Namun, itu bukanlah alasan untuk tidak optimis bahwa sistem asuransi kesehatan nasional kita dapat dibenahi agar benar-benar menyejahterakan rakyatnya.

Categories: gagasan, kesehatan | Tags: , , , , , , , , | 1 Comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: