Berbicara Politik, Kita Bersikap Fair Saja-lah



Politik tentu saja berbicara tentang kekuasaan. Kita semua tahu bahwa politik merupakan cara untuk mendapatkan kekuasaan.

Membicarakan politik tidak bisa lepas dari pelaku politik itu sendiri. Kekuasaan disebut eksis apabila ada penguasa. Bahkan bila tak punya sistem pun, kerajaan atau negara bisa tetap jalan selama ada yang duduk di tahta kekuasaan. Politikus merupakan kunci utama dari aktivitas polititk dan kursi jabatan.

Karena fokus utama dari politk adalah pelakunya, maka kegiatan ini tak bisa lepas dari sifat subjektif. Manusia adalah makhluk subjektif karena ia bukanlah robot. Jika memiliki intelijen buatan atau artificial intelligent pun, robot tetaplah mesin, tak punya rasa dan tak punya hati, bisa disamakan dengan pisau belati. Lain halnya dengan manusia; walaupun rocker identik dengan musik keras bagaikan beton, tetap saja mereka memiliki perasaan. Berdampingan dengan akal atau rasionaltias, perasaan menjadi dasar bagi manusia untuk menilai sesuatu. Gabungan antara perasaan yang berbeda tiap orang dan intelektualitas—yang tiap orang pun berbeda tingkatan dan referensinya—membuat manusia menjadi khalifah di muka bumi yang bersifat subjektif.

Para politisi yang memiliki ideologi, sikap, dan gagasan yang berbeda—karena subjektifitasnya tersebut—memiliki spectator atau pendukung masing-masing. Masyarakat yang setuju dengan ide-ide politikus tertentu membuat mereka berusaha agar favoritnya menduduki kekuasaan. Di antara suporter itu pun ada yang habis-habisan mencurahkan pikiran dan tenaganya. Jika politisi yang didukungnya memiliki prestasi atau catatan yang baik, hal tersebut akan digembor-gemborkan untuk meyakinkan orang lain. Begitu pula jika calon dukungannya melakukan kesahalan, pendukungnya yang setia akan sepenuh hati membelanya, agar suara jagoannya di pemilihan nanti tidak jatuh. Hal ini biasa dalam politik.

Masalah akhirnya timbul ketika dukungan yang diberikan kebanyakan—atau sebagian—berupa dukungan “buta”. Perasaan dan rasionalitas tidak lagi dalam posisi proporsional. Logika dikesampingkan atau fakta yang ada diputarbalikkan dengan akrobat argumen agar terkesan masuk akal. Pintu nurani pun tak diketuk lagi, melainkan diganti dengan emosi fanatisme. Sayangnya, fenomena ternyata hal yang lumrah dalam dunia perpolitikan.

Fanatisme buta semakin rumit saat media berita menunjukkan keberpihakannya. Sudah bukan rahasia kalau beberapa media di negara ini jelas-jelas menunjukkan dukungan kepada politisi tertentu. Informasi yang sama bisa diolah dengan berbeda oleh setiap media. Pengolahan yang kreatif membuat kantor berita menjadi media framing, membentuk sudut pandang pembacanya sesuai kehendak penulisnya. Kerumitan ini pun semakin diperumit di era media sosial ketika informasi terus mengalir setiap detiknya tanpa bisa dibendung.

Saat Ahok ditetapkan sebagai tersangka, framing atau pembentukan opini massa terus diolah agar gubernur tak aktif itu terkesan tak bersalah, atau lebih parahnya lagi, heroik. Ketika ditanya tanggapannya mengenai status tersangka, Ahok menyamakan dirinya dengan Nelson Mandela. Cukuplah kita bertanya dengan logika sederhana, sama dari mananya? Yang satu masuk penjara karena memperjuangkan persamaan, yang satu lagi tersangka karena menyakiti jutaan masyarakat Indonesia. Namun logika sederhana ini tak dipedulikan oleh para pendukung fanatiknya. Tak butuh waktu lama bagi Twitter untuk menaikkan tagar #kamiAhok menjadi trending topic. Segala argumen dijungkirbalikkan agar tumbuh kesan walaupun Ahok tersangka, ia tetap berada di jalan yatersangka

Pada aksi 411 kemarin, tak ada lelahnya pendukungnya membentuk opini bahwa mereka yang turun ke jalan adalah perusak kebhinnekaan. Demonstrasi menuntut tegaknya keadilan disebarkan di media sosial sebagai gerakan antikristen dan anticina. Padahal, coba kita lihat spanduk yang dibentangkan pada hari Jumat itu; adakah kata-kata kebencian kepada orang Kristen atau cina? Atau mereka hanya ingin “oknum” yang kebentulan Kristen dan Cina ditangkap karena menistakan agama? Pembentukan opini kemudian dibuat lagi saat aksi berakhir dengan mengatakan aksi tersebut ditunggangi aktor politik. Yang mengherankannya, pembentuk sudut pandang itu bukanlah media atau para buzzer, melainkan presiden RI. Ketika ditanya siapa aktor politik tersebut, bapak Presiden hanya menjawab, “Masih dikumpulkabn buktinya.” Jika belum ada bukti, berarti masih ada kemungkinan ucapan pak Presiden adalah hoax. Tapi apa boleh buat, opini sudah terlanjur terbentuk dan disebarkan oleh media-media berita.

Bendera Merah Putih di Aksi 411

Bendera Merah Putih di Aksi 411

Dukungan buta yang kuat membuat politisi dapat bergerak bebas tanpa takut salah. Donald Trump pernah berkomentar, jika ia membunuh seseorang di New York, ia tak perlu khawatir karena masih ada orang-orang yang mendukungnya. Begitu pula dengan Ahok; walaupun sudah tersangka, ia masih aman berkomentar ceplas-ceplos—salah satunya ketika diwawancara oleh media Australia—karena pendukung setianya akan terus membelanya.

Apakah fenomena matinya hati nurani dan dibunuhnya akal sehat hanya terjadi pada para pendukung Ahok? Tentu saja naif jika berkata demikian. Setiap politisi yang membawa ideologi atau gagasan akan selalu memiliki pendukung setia. Memang Itulah politik. Namun mari bersikap fair. Mari kita akui bahwa pak Basuki memiliki prestasi selama menjadi gubernur. Salah satu prestasi mencoloknya adalah mampu membuat kali menjadi bersih—sebuah karya yang tidak bisa dicapai oleh para gubernur sebelumnya. Ketika sunga mulai menumpuk sampah, ada pasukan pembersih yang siap membersihkannya. Pak BTP juga bersifat progresif dalam pembangunan di Jakarta. Para penduduknya pun mengakui bahwa di bawah Ahok, meskipun Jakarta masih banjir, namun volumenya sudah berkurang. Juga dengan berbagai pungli, tidak ada lagi yang berani melakukannya karena sikap tegas gubernur.

Prestasi yang cukup baik, bukan? Saya—yang mendukung agar Ahok dipenjara—mengakuinya dengan pikiran terbuka. Tapi mari kita akui juga bahwa ia memiliki banyak kekurangan, bahkan ada yang bersifat fatal sehingga—menurut saya—beliau hanya pantas menjadi manajer, bukan pemimpin. Ya betul, apa yang membedakan manajer dengan pemimpin? Jawabannya pasti banyak. Manajer ialah orang yang mengatur dan mengerjakan hal-hal teknis agar diperoleh hasil yang memuaskan.

Bagaimana dengan pemimpin? Ia lebih dari itu. Pemimpin adalah sosok yang menjadi panutan dan teladan bagi masyarakatnya. Jika ada suatu hal atau peristiwa, maka rakyat akan merujuk ke pemimpinnya. Kata “pemimpin” lekat dengan kata “sikap”, “karakter”, “integritas”, dan soft skills lainnya. Bagaimana dengan pak Ahok? Sudahlah, kita akui saja ia memiliki attitude yang buruk, amat jelek malah. Apakah kata-kata kasar—“kasar” yang secara harfiah bermakna kasar, bukan tegas—pantas diucapkan oleh pemimpin? Berapa kali Ahok tidak mampu menjaga lidahnya yang tak bertulang? Sudah, akui saja.
Begitu pula, berapa kali Ahok harus menelan ludahnya sendiri? Saat menjadi calon pemimpin bersama Jokowi, terhadap warga kampung bukankah ia setuju dengan komitmen untuk “menata, bukan menggusur”? Bukankah pula ia mengatakan DPR—yang isinya orang-orang partai—itu sarang maling sehingga ia membangga-banggakan Teman Ahok untuk maju independen? Ini belum mempertanyakan rasa manusiawinya ketika menggusur tanpa mendahulukan dialog dua arah.

Kita tentu mengenal Fahri Hamzah; politisi asal Sumbawa ini memiliki kemiripan dengan Ahok. Mereka sama-sama bersikap tegas, bersuara keras, dan suka gagal mengontrol lidah. Apa yang terjadi ketika FH mengatakan Pak Jokowi “sinting” dan anggota DPR “rada-rada bloon”? Mari kita objektif. Fahri Hamzah merupakan anggota legislatif yang selalu bersuara lantang menyampaikan kritikan. Ketika dirasa ada yang janggal dalam penegakan hukum, beliau tidak takut bersuara menuntut keadilan (akui saja hal ini). Tapi ia bukanlah malaikat, dan kesalahannya cukup fatal yang membuat partainya mengeluarkan teguran. Ya, ia ditegur yang berujung dikeluarkan dari partai gara-gara ucapan “sinting”, “rada-rada bloon”, dan ikut campur dalam kasus papa minta saham. Ia telah berbuat salah dan alhamdulillah partainya dan beberapa pendukungnya tidak membiarkannya larut dalam kesalahan.

Memiliki sikap suka atau senang terhadap seseorang merupakan fitrah setiap manusia. Ada yang senang dengan Pak Jokowi yang terkesan sederhana dan pro rakyat kecil, ada pula yang suka dengan Pak Prabowo yang berkharisma dan tegas terhadap pihak asing. Itu sah-sah saja. Namun celaka akan hadir di dalam negara jika kesalahan-kesalahan pejabat ditutup-tutupi atau diolah dengan kreatif oleh para buzzer sehingga terkesan tidak bersalah. Pujaan fanatik akan melahirkan senjata berbahaya yang bernama absolute power. Betul, untuk apa takut berbuat sesukanya? Toh, akan selalu ada yang mendukung dengan membabi buta. Untuk apa menjaga perkataan? Apa pun yang ia katakan, akan disihir menjadi kata-kata indah oleh para buzzer. Tidakkah sadar bahwa kita sedang menumbuhkembangkan kediktatoran?

Sebelum tahun Masehi mencapai angka 1000, Muhammad (saw.) sudah mengingatkan kita, “Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak bersikap adil.” Untuk bersikap adil dalam politik memang sangat sulit. Jika sudah terlanjur jatuh cinta terahadap politisi atau partai, sulit sekali meredam emosi dan mengedepankan akal sehat, namun itu tidak mustahil. Sebelum berkomentar atau mengeluarkan pendapat, mari dimulai dengan istigfar. Wajar jika sang jagoan tetap kita bela, tapi lakukanlah dengan proporsional. Akui saja ia salah, sambil tetap mempromosikan karya-karya nyata yang sudah dihasilkan, bukan malah menyerang balik pihak yang mengkritiknya dengan mengatakan mereka “merusak kebhinnekaan” atau “berbuat makar” padahal tidak ada bukti.

Adanya kecerdasan yang diimbangi dengan nurani merupakan nikmat yang harus disyukuri. Jika rasionalitas telah dikubur dalam-dalam dan hati telah mengeras layaknya batu, rasanya sudah tidak ada bedanya lagi dengan binatang. Dan, sepertinya, para buzzer itu senang jika berhasil membuat banyak orang ikut-ikutan menjadi binatang seperti mereka.

Categories: gagasan, merenung | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Desentralisasi BPJS: Tidak Mampunya Pemerintah Menanggung Beban Berat

Ketika muncul berita bahwa Bapak Presiden mewacanakan pengelolaan BPJS oleh Pemda, isi dari berita itu sudah bisa ditebak. Benar saja, alasan mengapa pemerintah pusat ingin membagi tanggung jawabnya ialah soal pendanaan. Dana BPJS telah menjadi beban bagi APBN karena lembaga tersebut terus mengalami defisit anggaran.

Semenjak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan tahun 2014, BPJS sebagai lembaga penyelanggara jaminan tersebut selalu merugi dalam angka yang besar. Nilai defisit terus menukik tiap tahunnya layaknya pendaki. Pada tahun 2014, adanya ketidaksesuaian antara pemasukan dan pengeluaran atau mismatch mencapai 3.3 triliun, lalu menjadi 5.85 triliun setahun berikutnya. Di tahun ini, diproyeksikan defisit BPJS mencapai 7 triliun.

Banyak pemerhati dan pakar yang berpendapat, ketika pemerintah mewajibkan warganya untuk menjadi anggota BPJS, pelaksanaan jaminan sosial berskala nasional ini masih penuh ketidaksiapan. Penyelenggara berkilah bahwa perbaikan akan dilakukan sambil berjalan, dengan target tahun 2019 seluruh warga Indonesia ter-cover BPJS. Tapi nyatanya perjalanan waktu tidak serta merta membuat pengelolaan BPJS menjadi lebih baik. Kerugian yang terus melambung membuat badan ini harus “mengemis” sunitkan dana ke pemerintah. Presiden sudah berkali-kali mengatakan ke Menteri Kesehatan bahwa kerugian BPJS ini menjadi beban yang sangat berat.

Atas dalih itu, pemerintah pusat tidak ingin menanggungnya sendirian. Beban yang sangat berat, yang sampai membuat nyeri punggung negara ini, hendak dibagi-bagikan ke pemerintah daerah,demi terselamatkannya APBN untuk alokasi hal-hal lain. Jokowi menskemakan pemerintah pusat akan memberikan dana dalam jumlah tertentu untuk daerah. Bila terjadi kekurangan alias defisit, pemda-lah yang bertanggung jawab mengisi lubang itu. Pertanyaannya, apakah dengan skema seperti ini rakyat semakin diuntungkan, atau malah semakin menderita?

Desentralisasi BPJS akan membuat ketimpangan antar daerah dari barat sampai timur Nusantara. Kita paham bahwa Indonesia yang luas ini mememiliki kondisi daerah yang beragam: ada yang makmur karena punya banyak pemasukan, ada pula yang penuh kemiskinan. Ketidakrataan kondisi ini tentu akan membuat kualitas jaminan kesehatan tiap daerah berbeda. Wilayah yang makmur akan mampu memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas—mungkin tidak akan ada cerita pasien ditolak di UGD karena khawatir tidak akan dibayar klaimnya. Sebaliknya, bagi daerah yang masih berkembang, akan apa jadinya? Bagaimana bila pemda tidak mampu membiayai tagihan yang membludak? Bisakah bantuan dari pusat diharapkan, padahal presiden mengatakan pemdalah yang harus menanggung?

Jika klaim perawatan tidak bisa dibayarkan, pihak yang rugi pertama adalah fasilitas kesehatan. Kemudian yang menjadi korban selanjutnya adalah para tenaga kesehatan di dalamnya—dokter, perawat, bidan, dll—yang memiliki keluarga untuk dinafkahi. Fasilitas kesehatan yang merugi akan berdampak pada pelayanan yang buruk; akhirnya masyarakat jugalah yang menjadi korban. Apakah ketidakadilan antardaerah seperti ini yang diinginkan?

Itu baru tentang ketidakmampuan daerah dalam meng-cover. Jika pemda diberi dana oleh pusat untuk mengelola BPJS, apakan 100% seluruh uang itu akan dioper untuk layanan kesehatan? Sudahlah, kita semua sering bisik-bisik mengenai dana pembangunan daerah yang entah melayang ke mana. Desentralisasi jaminan kesehatan akan sangat membuka celah besar korupsi daerah. Jika penyalahgunaan dana terjadi di pusat, pengawasan dan pengkoreksiannya akan lebih mudah dilakukan. Bagaimana jika korupsi itu tersebar di daerah dari Sabang sampai Merauke? Sekali lagi, adakah desentralisasi pengelolaan BPJS menjadi solusi bagi rakyat Indonesia?

DLP Bukanlah Solusi

Kemarin hari, tepatnya tanggal 24 Oktober, ribuan dokter Indonesia berdemonstrasi di Jakarta. Tuntutan mereka sederhana: tolak program Dokter Layana Primer. Kaum professional berjas putih ini turun ke jalan karena tidak puas terhadap pemerintah ysng enggan mendengar aspirasi mereka.

Menurut Undang-Undang Pendidikan Dokter terbaru, dokter umum harus menjadi Dokter Layanan Primer agar bisa bekerja di fasilitas kesehatan primer. Sederhananya, seorang yang telah menempuh pendidikan 5-6 tahun untuk menjadi dokter umum, lalu mengikuti program internsip selama 1 tahun, harus sekolah lagi 2 tahun supaya bisa bekerja di puskesmas atau klinik primer yang menangani pasien BPJS. Jadi, total waktu yang dibutuhkan sekitar 8-9 tahun untuk benar-benar bisa bekerja mandiri. Perjalanan yang sangat panjang, bukan?

Mengapa harus ada pendidikan DLP? Mungkin bisa dibilang ini pertanyaan paling misterius bagi kebanyakan dokter di Indonesia. Muncul berbagai pernyataan yang berusaha menjawab pertanyaan itu. Ada yang bilang DLP sebenarnya memiliki kompetensi yang sama dengan dokter umum, namun level-nya setara dokter spesialis. Ada juga yang mengatakan DLP memiliki orientasi kesehatan komunitas, sehingga ia bekerja sebagai dokter keluarga. Ada lagi yang bilang—sepertinya ini yang paling resmi karena dari pemerintah—DLP diadakan karena kompetensi dokter umum yang ada saat ini dirasa kurang untuk bekerja di fasilitas primer.

Adanya berbagai versi mengenai DLP cukup menggelitik karena itu sudah menjelaskan bahwa konsepnya sendiri masih digodok. Yang paling membuat geli adalah pernyataan bahwa dokter umum sekarang “tidak cukup kompeten”. Menurut pemerintah, kompetensi dokter umum yang ada sekarang ini hanyalah mendiagnosis dan menangani 100 kasus penyakit, sedangkan DLP 155 penyakit—jumlah yang menurut pemerintah harus bisa ditangani di fasilitas primer. Padahal, di setiap fakultas kedokteran, calon dokter telah dididik untuk bisa menangani sendiri sebanyak 144 kasus sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Entah kenapa sekarang dikurangi menjadi 100, dan jumlah kasus yang harus bisa ditangani bertambah menjadi 155.

Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak sekali kasus yang seharusnya bisa ditangani di puskesmas tapi dirujuk ke Rumah Sakit. Membludaknya pasien rujukan di RS jelas menyuramkan keuangan BPJS yang berujung ke defisit anggaran. Kenapa puskesmas banyak merujuk pasien? Ya, ini adalah pertanyaan yang sangat penting: kenapa bisa demikian?

Benarkah pasien banyak dirujuk karena dokter umum yang tidak kompeten? Pelaku layanan di lapangan akan mengatakan bahwa penyebab utamanya adalah minimnya sarana-prasarana kesehata/n. Apakah setiap puskesmas memiliki fasilitas laboratorium? Jika pun ada, berapa banyak yang bisa melakukan pemeriksaan kimia darah? Apakah di setiap puskesmas memiliki alat rekam jantung (EKG)? Ada alat pemeriksaan X-Ray/rontgen? Berapa banyak yang terpaksa merujuk ke RS karena tidak punya fasilitas rawat inap, bahkan antibiotik injeksi pun tak ada?

Katakanlah di puskesmas ada Dokter Layanan Primer yang sepenuhnya kompeten terhadap 155 penyakit. Bisakah dia menangani pasien yang datang karena asma tapi tidak ada alat nebulisasi?

Pembukaan pendidikan DLP mau tak mau memakan biaya dari pemerintah. Anggaran kesehatan yang sudah banyak tersedot untuk suntikan BPJS akan terkurangi lagi untuk biaya program studi baru. Banyaknya dana yang terkuras akan membuat alokasi untuk penyediaan sarana-prasarana kesehatan semakin berkurang, dan ini tentu membuat kualitas pelayanan kesehatan akan terus stagnan. Apalagi saat ini Bapak Presiden menyerukan agar dilakukan penghematan anggaran. Dibukanya program DLP justru kontraproduktif dengan pengembangan layanan kesehatan dan program pemerintah sekarang.

Mencari Jawaban Bersama

Pakar-pakar kesehatan masyarakat telah menyampaikan pandangannya mengenai kerugian yang dialami BPJS. Solusi yang banyak disarankan adalah perlunya menaikkan angka iuran. Menurut Prof. Hasbullah Thabrany, pakar ilmu kesehatan masyarakat dari UI, jumlah premi yang ada sekarang tidak mencapai 40% dari yang disarankan ahli kesehatan masyarakat. Iuran yang dinaikkan tentu akan memberikan beban bagi masyarakat, tapi itu adalah langkah yang perlu karena biaya pengobatan itu tidak murah. Jika masyarakat mengenah bawah penerima BPJS kelas III merasa sangat berat bila biaya dinaikkan, maka premi kelas di ataslah yang mesti dinaikkan untuk memberikan subsidi silang. Dengan demikian, makna “asuransi berprinsip gotong royong” lebih terasa.

Masih menurut Prof. Hasbullah, perbaikan sarana/prasarana kesehatan juga hal yang penting untuk perbikan JKN kita. Telah dijelaskan di atas, sarana yang minim hanya akan menyuburkan angka rujukan. Terakhir, menurut beliau adalah sistem reward bagi fasilitas primer yang berkinerja baik dan yang mampu melakukan kegiatan preventif (pencegahan) dan promosi kesehatan dengan efektif. Kegiatan preventif-promotif memiliki sasaran masyarakat yang sehat, menargetkan bagaimana mereka yang tidak sakit menjadi semakin sehat dan tidak perlu berobat, yang gencar diharapkan menurunkan angka kesakitan. Preventif-promotif yang efektif tidak hanya menurunkan angka kesakitan dan menaikkan angka harapan hidup, tapi juga akan menghemat anggaran kesehatan.

BPJS juga perlu memikirkan bagaimana agar ia sebagai lembaga bisa menghasilkan keuntungan. Sistem BPJS yang memukul sama rata semua pelanggannya hakikatnya tidak mendidik masyarakat dan hanya menggali kuburan sendiri. Sebagai contoh, seorang perokok aktif sudah seharusnya membayar premi berkali-kali lipat dibandingkan dengan yang tidak merokok. Hal itu wajar karena sikapnya yang buruk membuatnya beresiko besar membutuhkan perawatan yang memakan biaya besar. Begitu pula dengan peminum alkohol.

Seperti halnya lembaga asuransi yang lain, sebaiknya BPJS diberi hak untuk mestratifikasi pesertanya, misalnya dengan melakukan prescreening. Kondisi kesehatan yang sudah dimiliki peserta bisa menjadi pertimbangan untuk besaran premi yang akan dibayarkan. Tak bisa dipungkiri, dana BPJS banyak terpakai oleh mereka yang telah mengidap penyakit kronis. Setiap bulan BPJS harus membayar klaim mereka yang memang harus rutin meminum obat penyakit kronis hingga cuci darah. Sebaliknya, seorang yang kondisi dasarnya sudah sehat akan jarang menggunakan fasilitas kesehatan. Prinsip keadilan berdasarkan preexisting condition dapat dipertimbangkan, tanpa menyingkirkan prinsip gotong royong tentunya.

Ketaatan peserta untuk rutin membayar iuran juga adalah hal yang sangat penting. Para peserta pekerja bukan penerima upah merupakan golongan yang banyak membebani. Mereka membayar iuran tidak seperti pekerja yang langsung dipotong gajinya. Golongan ini beresiko besar baru membayar BPJS ketika akan membutuhkan pelayanan kesehatan, dan begitu sudah tidak sakit, iuran tidak dipenuhi lagi. Untuk mengatasi ini, sudah saatnya memikirkan cara-cara kreatif untuk meningkatkan kepatuhan, selain adanya denda. Perlu ditambah fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk membayar, misalnya optimalisasi sistem layanan online. Selain itu, jika ada sistem punishment, mengapa tidak ada reward? Kemal Imam Santoso, mantan direktur PT Askes, menyarankan adanya diskon bagi peserta yang telah membayar iuran selama 6 bulan atau 1 tahun ke depan.

Perjalanan menuju negara yang sejahtera melalui sistem jaminan sosial nasional masih amatlah panjang. Kita belumlah seperti National Health Service di Inggris, yang ketika ada pelayanan kesehatan, pasien tidak perlu khawatir ada obat yang tidak dijamin, pun tenaga dan fasilitas kesehatan dapat bekerja dengan tenang karena sudah pasti akan dibayarkan klaimnya. Kondisi ekonomi negara ini, mengutip kata Menteri Keuangan, masih selevel liga kelurahan. Berhutang harus kembali dilakukan untuk membayar hutang. Namun, itu bukanlah alasan untuk tidak optimis bahwa sistem asuransi kesehatan nasional kita dapat dibenahi agar benar-benar menyejahterakan rakyatnya.

Categories: gagasan, kesehatan | Tags: , , , , , , , , | 1 Comment

Mudahnya Masyarakat Indonesia dalam Memperoleh Obat

Dunia usaha kini semakin kreatif. Usaha yang selama ini dikenal bergerak di bidang trasnportasi, Go-Jek, terus memperlebar sayap bisnisnya di tengah persaingan usaha trasnportasi ojek online yang semakin banyak. Fitur terbaru yang diluncurkan ialah Go-Med. Melalui pilihan baru ini, masyarakat cukup menggenggam ponsel pintarnya agar obat yang diinginkan diantar ke rumah.

Go-Med

Fitur-fitur di Go-Jek seolah mendukung style masyarakat modern yang meminimalisasi gerakan otot tubuhnya. Tidak ingin capek ke luar untuk membeli makan? Cukup pesan Go-Food. Begitu pula untuk urusan service kendaraan atau cuci mobil. Namun, keberadaan Go-Med tidak hanya memperkokoh kemalasan warga kota untuk bergerak ke luar rumah, tapi juga kemudahan untuk memperoleh obat.

Apakah semakin mudahnya masyarakat memperoleh obat maka bisa disebut sebagai hal yang positif? Kita tentu yakin bahwa aplikasi ini bertujuan untuk semakin mempermudah kehidupan manusia—selain untuk memperoleh keuntungan bisnis. Tapi kemudahan ini akan semakin membuat kita lupa tentang hakihat sebenarnya dari obat: sebuah senyawa kimia yang memengaruhi sistem organ tubuh.

Obat adalah penemuan besar dalam ilmu kedokteran—pengertian obat di sini bukan sekedar obat tradisional melainkan sesuatu yang telah teruji secara klinis. Karena ia merupakan senyawa kimia sintetis maka penggunaannya harus tepat, tidak bisa sembarang, agar efek yang diinginkan tercapai. Sebaliknya, senyawa kimia olahan tersebut jika dikonsumsi tidak dengan aturan dan cara pakai yang benar, justru pengaruh-pengaruh berbahayalah yang akan didapat tubuh.

Sebagaimana kita semua ketahui, obat itu bermacam-macam dan setidaknya terdiri dari 4 golongan: obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, dan obat psikotropika dan narkotika. Obat bebas berlogo hijau bisa diperoleh masyarakat secara bebas dan untuk mendapatkannya pun cukup ke toko terdekat kesayangan masing-masing. Jika merasa badan panas, atau tidak enak badan, kita dapat membeli penurun panas seperti paracetamol dan vitamin tanpa perlu ke apotek. Sedangkan obat bebas terbatas—seharusnya—hanya bisa didapat di apotek atau toko obat yang memiliki izin. Obat berlogo biru ini bisa dibeli tanpa resep dokter, namun di labelnya bisa ditemukan peringatan tentang cara pakainya.

Masalah mulai muncul jika masyarakat hendak membeli obat keras bahkan psikotropika tanpa resep dokter. Sebagai contoh, seorang ibu pasti sangat sayang pada anaknya. Saking sayangnya, sang ibu pun langsung memberikan sirup amoxicillin kepada anaknya yang sedang demam tanpa berkonsultasi ke dokter. Setiap jenis antibiotik merupakan tipe obat keras berlogo merah dan hanya bisa dimiliki melalui resep dokter. Kenyataannya, betapa mudahnya masyarakat membeli antibiotik seperti amoxicillin atau cefadroxil tanpa resep. Obat pun diberikan begitu saja, tanpa pihak apotek menanyakan resep atau penyakit yang sedang diderita sang pembeli. Bisa terbayangkan, dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses obat dengan aplikasi Go-Med, peredaran obat keras tanpa resep akan semakin merajalela.

Masalah bebasnya konsumsi antibiotik tanpa indikasi tidak hanya dimiliki Indonesia, tapi juga dunia, khususnya negara-negara berkembang. Ketidakdisiplinan dalam konsumsi antibiotik membuat PBB menyelenggarakan konvensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh seluruh 193 negara anggota. “Resistensi antibiotik akan membuat penyelenggaraan jaminan kesehatan universal menjadi sulit, dan mengacaukan Sustainable Development Goals,” kata Ban Ki Moon, sekjen PBB. Konvensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh seluruh negara anggota ini bukan tanpa dasar. Data yang ada saat ini menunjukkan sekitar 700 ribu orang meninggal setiap tahunnya akibat infeksi “superbug”. Angka kematian yang sebenarnya akibat kuman kebal antibiotik kemungkinan lebih tinggi, berhubung penyediaan data kematian akibat infeksi yang resisten antibiotik tidak mudah diperoleh dari seluruh dunia. Pada tahun 2050, diperkirakan 10 juta manusia akan kehilangan nyawanya akibat infeksi superbug.

“Jika tren ini berlanjut, suatu saat, ketika ada penderita gonorrhoe (kencing nanah), dokter hanya bisa berkata, ‘Maaf, tidak ada yang bisa saya lakukan,’” kata Margaret Chan, direktur jenderal WHO. Ia juga menekankan bahwa kuman yang paling banyak mengembangkan kekebalan terhadap antibiotik ialah bakteri Gram Negatif, yang dapat mengakibatkan infeksi seperti pneumonia (pembunuh bayi nomor 1) dan meningitis (infeksi selaput otak).

Penggunaan antibiotik yang kebablasan tidak hanya dikarenakan mudahnya masyarakat mengonsumsinya tanpa resep. Banyak dokter meresepkan antibiotik tanpa menunggu hasil laboratorium yang membuktikan adanya infeksi. Antibiotik juga banyak digunakan sebagai bentuk “pencegahan”, dan memang hal tersebut direkomendasikan oleh literatur-literatur kedokteran. Akibat tingginya angka resistensi, dunia sedang merekomendasikan untuk tidak memberikan antibiotik pencegahan sampai pasien benar-benar terbukti terinfeksi. Ringkasnya, masyarakat dunia saat ini sedang menghadapi krisis tumbuhnya kuman-kuman kebal antibiotik, yang dapat mengancam jiwa manusia semudah mereka menyerang pengidap HIV/AIDS.

Penyaluran obat-obatan keras perlu diperketat. Pada aplikasi Go-Med, disediakan fitur untuk meng-upload foto atau hasil scan resep dokter. Mungkin ini untuk memfasilitasi mereka yang hendak menebus resep dokter. Namun, tidakkah kita melihat betapa besarnya celah yang disediakan aplikasi ini? Bagaimana jika itu adalah resep palsu buatan dukun tukang urut? Bagaimana jika itu adalah resep yang lama dan sudah dipakai berulang kali? Siapa yang menjamin bahwa resep itu benar untuk dirinya, bukan milik orang lain yang ia upload di Go-Med untuk dirinya sendiri?

Layanan Go-Med ini juga dapat meminimalkan peran apoteker. Saat ini, di setiap apotek dapat ditemukan papan praktek yang menunjukkan nama apoteker dan surat izinnya. Rapat Kerja Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2014 pun mengukuhkan profesi apoteker agar lebih dikenal masyarakat, yaitu dengan memperkenalkan “jas apoteker”. Jika di Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan kita melihat seseorang memakai jas putih tulang (bukan jas putih polos seperti yang dikenakan dokter), kita tidak perlu heran karena itu merupakan identitas apoteker.

Praktek apoteker, atau praktek kefarmasian, telah diatur dalam payung hukum, tepatnya Perturan Pemerintah no. 51 tahun 2009. Di pasal 1 ayat 1 peraturan itu dijelaskan bahwa praktek/pekerjaan kefarmasian, selain menyediakan, memproduksi, dan menyalurkan obat, juga memberikan layanan informasi obat. Masyarakat dapat berkonsultasi ke apotek mengenai obat yang diresepkan, misalnya dosis, aturan pakai, efek samping, dan sebagainya

Dalam setiap peresepan obat di kertas resep, umumnya dokter menuliskan 2 baris. Baris pertama merupakan instruksi kepada tenaga farmasi untuk menyiapkan sediaan obat dalam jumlah tertentu. Baris kedua, atau signa, merupakan instruksi tentang tata cara atau aturan pakai obat. Kepada siapa instruksi aturan pakai itu diberikan? Kertas resep selalu ditulis dengan “bahasa” peresepan yang berlaku secara internasional. Tentu saja masyarakat awam tidak bisa membaca bahasa tersebut. Tugas apoteker atau asistennya lah menerjemahkannya untuk pasien. Memang seharusnya dokter sekalian menerangkan cara mengonsumsi obat saat memberikan resep, tapi bisa saja karena banyak pasien tak sabar dalam antrian membuat hal tersebut tak sempat dilakukan. Di sinilah apoteker, sebagai salah satu tenaga kesehatan, berperan. Begitu pula, misalnya, obat-obatan bebas terbatas. Apoteker berperan penting dalam menasihati pasien tentang peringatan yang ada pada obat tersebut.

Jika pasien memperoleh obat tersebut dari pihak ketiga, yaitu Go-Med, maka interaksi apoteker atau asisten apoteker kepada pasien menjadi berkurang. Setelah pihak farmasi memberikan informasi panjang lebar mengenai cara konsumsi obatnya, akankah penjelasan itu akan disampaikan pihak Go-Med kepada pembeli sesuai panjang dan lebarnya? Jika disampaikan, akan kah utuh? Siapa yang bisa menjamin tidak akan terjadi reduksi atau misinformasi?

Kesehatan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Indeks Pembangunan Manusia menempatkan kesehatan menjadi salah satu dari tiga komponen kuncinya. Jika kesehatan manusianya buruk, perkembangan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara akan terhambat. Bahkan negara-negara luar akan berpikir berkali-kali untuk menanamkan uangnya di negara yang angka kesehatannya rendah.

Mengingat pentingya kesehatan, sewajarnya hal ini benar-benar diserahkan kepada ahlinya. Konsultasi kesehatan melalui sms, website, WhatsApp, atau media sosial tidak akan pernah bisa menggantikan konsultasi langsung di hadapan dokter. Jika seseorang menanyakan tentang keluhan yang dideritanya melalui sms kepada dokter, kurang lebih dokter hanya akan menasihati untuk mengonsumsi obat untuk mengatasi gejalanya namun harus segera ke tempat praktek dokter. Untuk bisa memberikan pengobatan yang tepat, tidak cukup pemeriksaan dilakukan melalui dunia maya, namun dokter harus melihat keadaan umum pasien, menggali informasi sejelas-jelasnya, melakukan pememeriksaan, hingga mengecek hasil laboratorium. Pengobatan optimal tidak akan didapat jika masayarakat awam hanya mengetikkan keluhannya di mesin google kemudian mencari tahu penyakit apa yang dideritanya. Yang akan terjadi hanyalah kesalahan pengobatan, yang pada akhirnya tiba di rumah sakit dalam keadaan sudah lanjut.

Begitu pula obat-obatan. Adanya pembatasan akses terhadap obat-obatan tertentu bukan tanpa sebab. Pengobatan diri sendiri atau swamedikasi tidaklah pernah dianjurkan. Memang masyarakat bisa swamedikasi dengan meminta obat ke apoteker, yang kemudian apoteker tersebut memberi obat sesuai Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA). Walau demikia, jumlah yang bisa diberikan hanyalah terbatas. Lagipula, inti dari pengobatan bukanlah menyembuhkan gejala-gejala yang dirasakan, tapi menemunkan apa penyebab seseorang bisa menjadi “sakit” dengan menegakkan diagnosisnya. Setelah penyebabnya diketahui, barulah sumber masalahnya diselesaikan—bukan hanya meredakan gejala.

PBB kini tengah menghadapi persoalan resistensi antibiotik secara serius. Apabila kekebalan kuman terhadap antibiotik terus meningkat, kelak manusia hanya akan seperti rangka rapuh, siap dilahap oleh mikroba yang lapar. Negara tidak boleh melihat permasalahan ini dengan sebelah mata. Regulasi distribusi dan penyaluran obat ke masyarakat harus diperketat. Pengawasan terhadap apotek-apotek harus dilakukan agar tidak ada obat keras yang begitu mudahnya dikeluarkan tanpa resep. Pun dengan resep dokter: regulasi yang paling aman ialah dicantumkannya nama dokter, nomor kontak praktek, bahkan nomor surat izin prakteknya pada kertas resep. Perkembangan teknologi dan inovasi bisnis tidak boleh memperkecil peran tenaga kesehatan dalam memberikan layanan.

Pada tahun 1945, penemu penicillin, Alexander Fleming, membuat pernyataan ketika meraih hadiah nobelnya. “Adalah suatu bahaya ketika orang yang angkuh meminum antibiotik dalam dosis yang tidak tepat hingga membuat dirinya terpapar kuman yang resisten.” Apa yang dikatakan sang penemu antibiotik pun menjadi kenyataan. Karena itu, pengawasan pemerintah, kebijakan yang tegas, dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mencegah semakin tumbuhnya kuman yang resisten.

Categories: gagasan, kesehatan | Tags: , , , , , , , , | Leave a comment

Penambahan Jumlah FK Tiada Henti, untuk Melahirkan Dokter-Dokter Neolib

Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu. Seharusnya mereka tengah memasuki tahap selanjutnya dari pendidikan kedokteran, yaitu pendidikan profesi atau yang lebih dikenal sebagai koasistensi. Tapi apa daya, tidak ada Rumah Sakit yang dapat menampung. Memang Fakultas Kedokteran tempat mereka belajar telah bermitra dengan sebuah Rumah Sakit untuk dijadikan sebagai wahana pendidikan, tapi jumlah tenaga pengajarnya amat terbatas. Akhirnya, kerja sama pun dijalin dengan RS-RS lain, bahkan yang di luar propinsi nuh jauh di sana. Tapi tetap saja, jumlah koasisten yang mencapai angka ratusan itu tak mampu terserap semuanya. “Mengantri” untuk masuk RS pun tak bisa dihindari.

Itu hanya salah satu problem yang dihadapi oleh para mahasiswa fakultas kedokteran yang belum terakreditasi dengan baik. Seorang mahasiswa semester VII juga terpaksa “mengantri” untuk melakukan praktikum karena terbatasnya sarana membuat satu ruangan berperan multifungsi sebagai laboratorium histologi, anatomi, mikrobiologi, dll. Begitu pula di suatu daerah sana, satu kelas yang pengap lebih terlihat sebagai tempat seminar daripada ruang kuliah karena satu dosen harus berbicara di hadapan 260 mahasiswa.

Masalah-masalah di atas dialami oleh fakultas kedokteran. Anda tentu tahu kan, apa itu fakultas kedokteran? Yaitu tempat dilahirkannya orang-orang yang bertugas melayani kesehatan seseorang. Ketika ada salah satu anggota keluarga kita tiba-tiba jatuh pingsan, atau terkena serangan jantung, orang-orang lulusan fakultas itulah yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pertama. Melalui pertolongan pertama yang sangat krusial (dan tentu saja kehendak Tuhan) segalanya ditentukan: bertahan hidup karena penanganan yang baik atau meninggal karena ketidaktepatan dan keterlambatan penatalaksanaan. Tentu saja kita masyarakat sangat menginginkan petugas yang menangani kesehatan keluarga kita itu alias dokter memiliki kapasitas yang mumpuni. Tapi, dengan membaca kembali masalah-masalah yang dimiliki sarana pendidikan tempat mereka belajar, apakah kita terlalu lugu untuk berekspektasi demikian?

Semenjak tahun 2013, kalangan akademisi dunia kedokteran mendesak pemerintah untuk menghentikan pendirian FK baru. Kenapa? Alasannya karena pada tahun itu sudah berdiri 73 fakultas kedokteran dan banyak dari FK tersebut yang tidak terpantau kualitasnya. Dari jumlah sebanyak itu, hanya belasan FK yang berakreditasi A, dan lebih dari 20 berakreditasi C. Tapi sepertinya desakan itu tidak dianggap, dengan alasan “besarnya kebutuhan dokter” sehingga diambil logika dibukanya FK-FK baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Universitas Teknik Tak Ingin Ketinggalan Membuka FK

Universitas Teknik Tak Ingin Ketinggalan Membuka FK

Benarkah Indonesia kekurangan dokter? Mari kita lihat sama-sama. Menurut perbandingan yang dianut oleh dunia, perbandingan ideal adalah satu FK untuk 4 juta penduduk dan satu dokter untuk 2.500 jiwa. Jadi, berdasarkan rasio universal tersebut, dengan estimasi jumlah penduduka negara ini sebesar 240 juta orang, Indonesia hanya butuh 60 FK dan 96.000 dokter. Kenyataannya, hingga saat ini sudah ada 83 FK (termasuk 8 FK yang dibuka baru-baru ini) dan tercatat 110.000-an dokter memiliki Surat Tanda Registrasi.

Masalah yang dihadapi republik ini bukanlah jumlah yang kurang melainkan distribusi yang sangat timpang. Sudah kita ketahui bersama nilai konsentrasi tenaga kesehatan di ibukota sangat tinggi, terlebih dokter spesialis. Sering terdengar pemerintah-pemerintah daerah terpencil mengeluhkan minimnya dokter. Naifnya, masalah tersebut dikira bisa diselesaikan dengan membuka FK baru, begitu kata pemerintah pusat. Tidakkah tidak bisa dilihat bahwa dari 8 FK yang baru saja dibuka, lima kampus tersebut berada di ibukota propinsi?

Sekarang mari kita berpikir lagi, berapakah biaya yang dikeluarkan suatu universitas untuk membuka fakultas kedokteran? Uang yang mesti digelontorkan untuk membangun gedung, ruangan-ruangan laboratorium dan peralatannya, manekin-manekin dan alat kedokteran untuk keterampilan klinik dasar; tentu itu semua tidak murah. Siapa yang membiayai semua pengeluaran itu? Jangan bermimpi dibiayai oleh pemerintah. Bukan hal yang mengherankan untuk masuk suatu fakultas kedokteran, terlebih swasta, perlu membayar uang pangkal/uang gedung hingga 500 juta rupiah. Belasan hingga puluhan juta adalah besaran yang harus dirogoh orang tua mahasiswa tiap semesternya.

Jika seseorang mesti mengeluarkan puluhan hingga ratusan juta rupiah demi mengenyam pendidikan, tentu setelah lulus yang menjadi orientasinya adalah bagaimana agar bisa segera balik modal. Para orang tua yang “menanam” uang sekian besar tersebut pada pendidikan anaknya tentu berharap anaknya kelak dapat berpenghasilan melebihi yang telah dikeluarkan tersebut. Akhirnya, fakultas kedokteran bukan lagi sebagai tempat mendidik orang-orang untuk melayani kesehatan manusia, melainkan mencetak lulusan-lulusan yang berburu gelar dokter spesialis agar kelak bergaji puluhan juta. Adakah hasil pendidikan seperti ini membentuk dokter-dokter yang siap mengabdi ke daerah terpencil?

Uang masuk dan spp yang begitu besar itu pun ternyata belum dianggap mampu membalikkan modal atas investasi besar untuk membuka sebuah FK. Universitas-universitas yang baru saja membuka FK itu pun membuka pendaftaran sebanyak-banyaknya bagi mahasiswa baru. Tak tanggung-tanggung, FK berakreditasi C dengan jumlah dosen yang hanya dua puluhan berani menerima hampir 300 mahasiswa baru. Padahal, telah ada regulasi yang mengatur jumlah mahasiswa baru suatu FK. Nilai akreditasi suatu FK disertai persentase mahasiswa yang lulusan ujian kompetensi untuk menjadi dokter berbanding lurus dengan jumlah mahasiswa yang boleh diterima. Sebagai contoh, suatu FK akreditasi C dengan persentase kelulusan ujian kompetensi dokter di bawah 50%, hanya berhak menerima 50 mahasiswa baru. Tapi memang otak sudah komersil, tanpa memedulikan himbauan Dirjen Dikti tersebut, FK akreditasi C dengan persentase kelulusan sekitar 20% nekat mengambil 200 mahasiswa baru.

Akankah masyarakat Indonesia dapat berharap dokter-dokter yang semenjak masuk isi kepalanya sudah dipenuhi angka juta-juta rupiah untuk mengabdi? Apakah institusi pendidikan yang begitu kekurangan tenaga pengajar dan sarana yang layak akan menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten? Sadarkah kesehatan kita semua kelak akan bergantung kepada dokter-dokter lulusan institusi yang telah disebut di atas?

Sebagian berargumen bahwa tidak mengapa jumlah FK terus ditambah demi menambah jumlah dokter, yang paling penting adalah tetap adanya ujian kompetensi. Bagi dokter-dokter yang sudah senior, mungkin kata “ujian kompetensi” terasa asing. Dahulu, tidak dikenal ujian semacam ini; setelah menyelesaikan masa koasistensi, mahasiswa kedokteran dianggap telah kompeten dan disumpah menjadi dokter. Tapi, dengan banyaknya sekolah kedokteran yang kualitasnya tidak terawasi seperti sekarang, tentu cara di atas sudah tidak bisa dipakai lagi. Perlu ada ujian untuk menjamin kualitas dokter-dokter baru. Berlatar belakang masalah seperti ini, ujian kompetensi pun lahir. Dan memang, FK berakreditasi A dan telah punya nama dapat meluluskan >90% mahasiswanya. Sebaliknya, FK yang kualitasnya belum ternilai hanya 20% mahasiswa yang lulus. Dan setiap periode ujian kompetensi hal ini terus berulang. Ada mahasiswa yang sampai ikut ujian 17x tapi tidak lulus-lulus juga….Ribuan sarjana kedokteran menganggur karena belum cukup kompeten menjawab soal-soal ujian.

Peluang bisnis tercium, akhirnya tumbuhlah bimbingan-bimbingan belajar. Saat ini jumlahnya mungkin sudah banyak sekali. Dalam waktu 3 bulan, peserta bimbel disiapkan agar dapat menjawab pertanyaan soal-soal ujian tulis dan praktikum. Jika lembaga bimbel tersebut dipenuhi oleh retaker atau mereka yang sebelumnya tidak lulus ujian, sepetinya hal tersebut tidak mengagetkan. Entahlah. Saya percaya ini sesuatu yang positif dalam membantu orang-orang untuk mencapai cita-cita mereka. Tapi menurut penulis, yang membuat seseorang menjadi “dokter” bukanlah karena ia lulus ujian. Setiap proses dari mempelajari berbagai macam kasus hingga berinteraksi dengan para pasien yang menjadi “guru” mereka; menurut saya, pengalaman-pengalaman itulah yang menjadi bekal berharga ketika sudah masuk dunia kerja.

Mengapa begitu banyak universitas tergiur untuk membuka fakultas kedokteran? Jelas, karena FK adalah sapi perah yang sangat produktif. Jumlah orang yang bercita-cita menjadi dokter tak pernah kurang. Termasuk peminat 8 FK yang baru saja dibuka menjelang tahun ajaran baru ini. Satu kursi mereka diperebutkan empat orang, bahkan ada yang enam orang. Suatu FK yang baru saja dibuka hanya boleh menyediakan 50 kursi, sehingga peminat mereka tidak kurang dari 200 orang. Ya, fakultas kedokteran adalah bisnis yang menggiurkan bagi universitas yang begitu haus akan kucuran dana.

Mengapa amat banyak anak-anak muda yang bercita-cita menjadi dokter? Tidak bisa dipungkiri, kesan glamor dan hidup mewah sering dilekatkan pada profesi dokter. Calon mertua mana yang berani menolak lamaran seseorang yang berjas putih dan berkalung stetoskop?

Tujuan tersebut tak bisa ditutupi. Hal itu memang tidaklah salah; adalah hak setiap orang menentukan bentuk jalannya untuk mencapai kesuksesan. Namun, semoga apa yang pernah diucapkan Hippocrates, “…dokter bertujuan menolong si sakit…” ribuan tahun yang lalu tidak serta merta memudar. Semoga pula niat mulia dr. Radjiman Wedyodiningrat yang tekun mempelajari ilmu kedokteran karena prihatin dengan masyarakat Ngawi yang terkena wabah pes tidak kita lupakan.

Tapi, apabila ini terus dibiarkan, apabila pembukaan fakultas kedokteran baru yang bertujuan mengeruk keuntungan tidak dihentikan, jangan salahkan jika lahir generasi-generasi muda NKRI yang neolib. Setiap orang bebas saling sikut sana dan sini hanya demi tujuan materi. Keselamatan dan kualitas hidup pasien bukan lagi menjadi prioritas, karena yang dipikirkan bagaimana agar segera mendapat keuntungan. Kegiatan pasar begitu bebasnya sehingga dokter pun bebas melabrak etikanya dengan ikut-ikutan berdagang kepada pasien. Generasi ini pula lah yang mengganggap rumah di pinggiran kali sebagai polusi semata dan bangga dengan resort-resort mewah di atas pulau reklamasi, tak peduli dengan kaum tergusur yang kehilangan mata pencahariannya. 

Marwah profesi ini perlu diselamatkan. Pembukaan FK baru harus dihentikan. Institusi-institusi yang jumlah pengajar dan sarananya tak layak ada baiknya ditutup. Biarlah jumlah FK dan dokter tidak banyak, toh jumlahnya kini sudah berlebih. Yang penting adalah bagaimana setiap lembaga pendidikan kedokteran tidak hanya mendidik ilmu anatomi dan ilmu patofisiologi, tapi mencetak mereka yang bukan mengobati penyakit melainkan menyembuhkan manusia, dan rela ditugaskan di mana pun mereka dibutuhkan.

nb: sy tahu penggunaan istilah “neolib” terlalu lebay. Kata ini dipilih agar kekinian saja.

 

Categories: gagasan, kesehatan, merenung | Tags: , , , | 1 Comment

Bekam dan Skeptisnya Dokter

Michael Phelps melakukannya. Ia berhasil mematahkan rekor yang dipertahankan Leonidas sejak 2.168 tahun yang lalu. Setelah berhasil memenangkan lomba renang 200 meter, medali emas individu ke-13 miliknya tercatat sebagai raihan terbanyak sepanjang sejarah olimpiade. Hingga akhir lombanya di cabang estafet 400 meter, Phelps total merengkuh 23 medali emas. Hasil ini membuatnya menjadi atlet olimpade paling sukses yang pernah ada.

Ini merupakan keempat kalinya Phelps meraih emas di lomba pesta olah raga paling bergengsi di dunia. Namun, ada yang tidak biasa di olimpiade Rio kali ini. Ia tertangkap foto memiliki banyak bekas lingkaran kemerahan di tubuhnya layaknya habis terkena tembakan paintball. Kita akhirnya tahu bahwa ia melakukan cupping atau bekam.

MIchael Phelps dan bekas bekam

MIchael Phelps dan bekas bekam

Mengapa mereka melakukannya? Kompatriot Phelps, Alex Naddour, yang berpartisipasi di cabang Gymnast, mengatakan dengan berbekam ia merasa lega dari nyeri otot yang diderita akibat latihan. Itu pula yang menjadi “rahasia” bagaimana ia menjaga kesehatan. Bahkan bekam menurutnya lebih baik daripada bayaran yang ia keluarkan untuk hal lain. Tampaknya, bekam tidak hanya dilakukan oleh atlet asal Amerika, karena bekas lingkaran merah itu terlihat di tubuh atlet dari berbagai negara. Bagi mereka, bekam adalah hal terbaik untuk menghilangkan pegal dan menjaga performa.

Meskipun olympian menganggap bekam sebagai sarana terbaik untuk penampilan mereka, kalangan ilmiah memiliki pandangan lain. Di website berita Independent asal Inggris, seorang professor farmakologi asal London mengatakan bahwa melakukan bekam hanyalah “buang-buang waktu”. Tidak ada penelitian yang menunjukkan manfaat dari bekam. Para praktisi bekam sendiri pun mengakui bahwa tidak ada fondasi ilmiah dari praktek tersebut. Manfaat dari bekam selama ini hanya diketahui berdasarkan pengalaman dan testimoni para penggunanya.

Dokter pun hingga saat ini masih skeptis dengan bekam atau pengobatan-pengobatan tradisional lainnya. Hal ini wajar karena bagi dokter, setiap obat atau tindakan yang dilakukan harus berdasarkan bukti-bukti yang teruji. Mengapa pengobatan yang dilakukan dokter selalu seputar pemberian obat-obatan kimia dan tindakan operasi? Karena penelitian telah membuktikan hal tersebut memang mampu memberikan kesembuhan bagi manusia.

Pengobatan tradisional atau alternatif banyak sekali jenisnya di dunia ini. Indonesia sendiri sejak zaman dahulu memiliki tradisi pengobatan dengan meminum minuman herbal atau jamu. Tapi, jika kita datang ke dokter mengeluhkan masuk angin, dokter tidak akan meresepkan jamu, melainkan obat-obatan kimiawi. Hal ini jelas karena dalam pendidikan kedokteran tidak dipelajari mengenai jamu.

Seorang guru besar di kampus saya mengatakan bahwa menjadi ilmuwan itu harus skepstis. Dokter, profesi yang pekerjaannya selalu berdasarkan penelitian ilmiah, bersifat skeptis dengan segala pengobatan, hingga akhirnya pengobatan tersebut telah terbukti secara ilmiah. Ini menjelaskan mengapa para dokter Indonesia, contohnya, tidak menyetujui dibukanya praktek “Jaket Warsito” untuk pengobatan kanker. Orang-orang bisa bilang melalui berbagai testimoni mengenai kemampuan jaket tersebut. Namun, kedokteran bukanlah ilmu testimoni. Dokumentasi bahwa pasien justru mengalami kondisi yang lebih buruk akibat mengenakan jaket tersebut juga tidak sedikit. Apalagi, praktek pengobatan itu dilakukan oleh seorang yang tidak berlatar belakang medis—yang tidak mempelajari ilmu dasar medicine seperti anatomi dan fisiologi. Tidak bisakah dokter untuk tidak skeptis?

Walau begitu, kedokteran tidaklah sepenuhnya ilmu hitam di atas putih. Setiap dokter pasti diajarkan bahwa tugas mereka bukanlah mengobati penyakit atau organ tubuh, melainkan mengobati manusia. Tentu harus disadari bahwa manusia bukanlah makhluk mati rasa layaknya robot. Ilmu komunikasi yang baik selalu menjadi kurikulum wajib dalam pendidikan kedokteran. Komunikasi di sini jelas bukan kepada organ tubuh atau sel-sel, melainkan manusia, makhluk yang punya rasa dan punya hati.

Mungkin sering dijumpai seseorang datang berkonsultasi ke dokter kemudian berkata bahwa jika mengalami demam, ia akan meminum madu atau habbatussauda atau obat herbal lain. Atau bertanya apakah jika mengalami nyeri punggung ia bisa menghilangkannya dengan berbekam. Bagaimana seharusnya dokter menjawab? Apakah dengan mengatakan, “Tidak perlu, itu hanya buang-buang waktu!”?

Jika itu yang dikatakan, secara keilmuan adalah benar, namun secara komunikasi adalah sangat buruk. Kita tidak boleh lupa, ilmu kedokteran takkan pernah bisa dilepaskan dari komunikasi yang baik.

Jika menghadapi kondisi di atas, saya selalu diajarkan, jawaban terbaik adalah, “Silakan. Tapi kalau setelah minum obat herbal demamnya tidak turun juga selama 3 hari, atau penyakitnya semakin parah, silakan kembali ke dokter.” Ini adalah sebuah win-win solution. Pasien dapat melakukan apa yang diyakininya dan dokter telah melaksanakan tugasnya berupa edukasi kesehatan.

Itu hanya salah satu contoh saja. Pun dengan pengobatan tradisional/alternatif yang lain. Selama diketahui bahwa pengobatan itu tidak menyakiti atau membuat lebih parah, pasien akan dipersilakan untuk melakukannya, dengan catatan jika kondisi tidak membaik kembalilah ke dokter.

Kondisi berbeda jika pengobatan tradisional itu jelas-jelas memperburuk keadaan. Contoh sederhana adalah jika mengalami patah tulang. Dokter akan melarang atau tidak akan merekomendasikan ke tukang urut. Kenapa? Karena menurut keilmuan mereka, jika mengalami patah tulang, hal pertama yang dilakukan adalah jangan menggerakkan bagian tubuh yang patah; itu hanya akan membuat patahan semakin luas dan merusak jaringan sekitar. Hal sebaliknya justru dilakukan tukang urut yaitu malah menggerak-gerakkannya. Hal terburuk, patah sederhana bisa menjadi komplikatif, yang dapat berujung kepada amputasi.

Ilmu kedokteran juga tidaklah bersifat menutup diri dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ia pada hakikatnya mau membuka diri dengan pengobatan herbal atau tradisional, jika memang ternyata terbukti ilmiah. Ilmu kedokteran sendiri mengakui obat-obat herbal yang memang telah teruji secara klinis, atau fitofarmaka, dan dokter yang memiliki pemahaman tentang fitofarmaka tidak akan segan untuk meresepkannya. Begitu pula, contohnya, dengan jaket Warsito. Sejatinya dokter menerima ide tersebut dengan baik. Namun, karena belum terbukti, dan dikhawatirkan malah dapat membahayakan pasien, praktek tersebut harus dihentikan hingga secara ilmiah teruji. Sayang, salah satu anak bangsa terbaik tersebut, DR. Warsito, pada akhirnya meneruskan penelitiannya di Eropa.

Hal yang sama berlaku untuk bekam/cupping/hijama. Praktek ini memiliki sejarah yang sangat panjang, mundur hingga 1500 SM ke Mesir Kuno sana. Bekam sendiri sebenarnya merupakan praktek kedokteran yang sangat populer zaman dulu. Bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa Hippocrates, bapak kedokteran dunia, menyarankan bekam. Setelah scientific method atau metode ilmiah menjadi landasan para ilmuwan, bekam mulai ditinggalkan. Tapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk meneliti bekam dalam metode ilmiah. Jika pada akhirnya terbukti, para dokter di seluruh dunia tidak akan ragu untuk merekomendasikannya.

Segala kemungkinan sangat terbuka di dunia kedokteran. Masih banyak rahasia-rahasia alam yang belum terkuak. Hal yang dulu dianggap buang-buang waktu, bisa saja menjadi standar pengobatan ke depannya. Dahulu, para dokter merasa tidak perlu melakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Kala itu, bakteri atau kuman dianggap takhayul. Setelah terbukti, cuci tangan menjadi hal yang sangat—sangat sangat—wajib bagi seluruh tenaga kesehatan. Begitu juga, misalnya, dengan “kerokan”. Sekilas, praktek semacam itu hanya akan menimbulkan reaksi radang, hingga akhirnya pada tahun 2005 Universitas Airlangga mencari tahu tentang itu. Penelitian itu menunjukkan kerokan dapat merangsang pengeluaran senyawa kimia penghilang nyeri dan sebaliknya menghilangkan senyawa penimbul nyeri. Memang penelitian itu bukanlah uji klinis dan hanya menggunakan sampel yang sedikit, tapi setidaknya sudah ada landasan bahwa kerokan bukanlah hanya buang-buang waktu.

Di sinilah mengapa setiap manusia tidak punya hak untuk meninggikan diri. Bahkan sains yang dipuja-puja di era materalis saat ini oleh ilmuwan sendiri disebut sebagai sesuatu yang fragile. Seberapa sering di buku kuliah kedokteran terdapat tulisan, “…not fully understood”? Sains atau ilmu pasti tidaklah selalu bersifat pasti. Apa yang dahulu dianggap ilmiah bisa dianggap takhayul di kemudian hari. Begitu pula apa yang dianggap mitos hari ini bisa saja merupakan suatu fakta di masa depan. Ya, karena Sang Pemilik Ilmu, Tuhan Semesta Alam, sudah mengatakannya kepada manusia:

“…dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.” (Al Israa’: 85)

 

Categories: gagasan, kesehatan, merenung | Tags: , , , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: